Sisi Lain

Profesionalisme pegawai pajak di mata lawyer dan konsultan

Bekerja di Direktorat Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memang harus berpegang pada prinsip profesionalisme. Tak heran kalau para petugas banding dinilai mempunyai profesionalisme yang baik dalam kacamata kuasa hukum wajib pajak dan konsultan pajak. Begitu juga hakim di Pengadilan Pajak.

Sinergi antar direktorat dalam melayani wajib pajak

Melayani wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya merupakan kewajiban setiap pegawai pajak. Saling bekerjasama antar sesama pegawai baik antar unit mau pun direktorat sudah semestinya dilakukan. Seperti Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, dalam melayani wajib pajak, direktorat ini bekerjasama dengan Direktorat Peraturan Perpajakan serta Direktorat Keberatan dan Banding.

Perjalanan panjang petugas KP2KP Ranai menuju daerah penyuluhan

Pegawai KP2KP Ranai harus melewati jalan-jalan yang licin, berbatu hingga lautan demi menuju ke tempat penyuluhan.

Sumber: merdeka.com
Foto: Debby

 

Video tantangan pegawai pajak berikan penyuluhan di Ranai

Tidak banyak yang mengetahui di pelosok seperti kawasan Ranai, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau terdapat beberapa orang pegawai pajak yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam kesinambungan pembangunan tanah air.

Suka duka pemeriksa pajak

Merasakan jenuh dalam bekerja merupakan hal yang manusiawi. Apalagi ketika bekerja sudah belasan tahun lamanya.

Kebanggaan seorang fungsional pemeriksa

Masing-masing pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tentu punya kebanggaan sendiri dalam bekerja di bidang dimana ia ditugaskan. Begitu juga pegawai fungsional di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.

Seperti yang dirasakan Chaidir, seorang ketua tim pemeriksa di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. Sudah sekitar 18 tahun Chaidir bekerja di Ditjen Pajak. Awal mula bekerja, Chaidir ditempatkan di Batam. Tak lama, ia dimutasi ke Jakarta dan mutasi lagi ke Purwokerto.

Pemeriksaan untuk pengujian kepatuhan wajib pajak

Dalam menerbitkan suatu produk hukum di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak harus melalui sejumlah tahapan dan proses. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak juga ikut andil dalam terbitnya produk hukum tersebut. Terbitnya produk hukum itu pun didiskusikan terlebih dahulu dengan wajib pajak.