Sisi Lain

Video kesiapan Ditjen Pajak menghadapi perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, telah mengubah kebiasaan masyarakat. Termasuk dalam aktivitas transaksi sehingga e-commerce semakin berkembang. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terus mengikuti perkembangan e-commerce tersebut.

Azas keadilan dalam Sensus Pajak Nasional

Rasanya tidak adil jika sebagian masyarakat sudah taat membayar pajak, sementara sebagian masyarakat lain belum membayar pajak dengan semestinya. Karena bagaimana pun, hasil dari membayar pajak tersebut juga bisa dirasakan seluruh masyarakat, apa itu yang taat pajak mau pun yang tidak bayar pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh seluruh wajib pajak tanpa mendapat imbalan secara langsung yang akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Upaya pembuktian penghindaran pajak di Indonesia

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan global di Uni Eropa cukup besar nilainya. Namun apakah di Indonesia sendiri penghindaran pajak seperti yang dialami negara-negara di Uni Eropa khususnya Inggris juga terjadi?

Perlu pembuktian untuk mengetahui seberapa besar perusahaan global di Indonesia melakukan penghindaran pajak. Pembuktian itu pun tidaklah mudah namun bisa dilakukan.

Penghindaran pajak perusahaan global di dunia

Upaya penghindaran pajak dari perusahaan global juga terjadi di berbagai negara di dunia. Bahkan khusus di Uni Eropa sendiri penghindaran pajak diperkirakan merugikan keuangan anggota Uni Eropa 1 triliun euro atau Rp 12.000 triliun di tahun 2012.

Begitu besarnya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan global tersebut menjadi salah satu fokus Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tahun ini.

Hal itu disebut intensifikasi pajak dari perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Jaringan perusahaan PMA di berbagai negara memang memungkinkan upaya penghindaran pajak.

Trik tangkis kecurangan pajak properti

Kasus-kasus kecurangan developer terhadap pajak properti sudah terkuak ke publik. Salah satunya kasus simulator SIM.

Terdakwa simulator SIM juga membeli rumah seharga Rp 2,65 milyar. Namun di akta jual beli hanya tertulis Rp 784 juta atau ada selisih Rp 1,9 milyar. Potensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum disetor adalah 10 persen dikali Rp 1,9 milyar atau Rp 190 juta dan PPh final 5 persen dikali Rp 1,9 milyar atau Rp 85 juta. Total pajak kurang dibayar developer sebesar Rp.275 juta dari satu unit rumah saja.

Bayar pajak bisa cegah kebangkrutan seperti Yunani dan Detroit

Krisis keuangan dan perbankan di Yunani dan Kota Detroit, Amerika Serikat (AS) menjadi pelajaran penting bagi Indonesia. Indonesia dinilai bisa mengikuti kebangkrutan yang dialami Yunani dan Detroit.

Kecurangan developer terhadap pajak properti

Kecurangan pajak properti menjadi masalah yang sering terjadi secara berulang-ulang. Permasalahan ini terus terjadi karena perangkat pengawasan masih 'berlubang'.

Sebenarnya ketentuan untuk pajak transaksi properti adalah bahwa harga bisa menggunakan harga transaksi pasar properti atau harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) jika tidak diketahui harga pasaran yang wajar.

Nilai transaksi pasti berbeda dengan NJOP di mana NJOP hanya menghitung harga tanah sesuai pasaran dan harga bangunan sesuai dengan bahan bangunan dan upah pekerja yang digunakan.