Siaran Pers

Penindakan Terhadap Jaringan Penerbit Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya

Jakarta, 04 November 2014 – Dalam kurun waktu 27 s.d. 31 Oktober 2014, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak (PPNS Ditjen Pajak) bekerja sama dengan Penyidik Bareskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap 10 (sepuluh) orang yang terkait dengan perusahaan yang diduga terlibat dalam penerbitan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Ditjen Pajak dan Bareskrim Tangkap Komisaris PT MSL yang Membantu Menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah

Jakarta, 30 Oktober 2014 – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh tersangka, komisaris PT MSL berinisal SH alias RM, karena diduga membantu dan turut serta melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah (faktur pajak yang tidak berdasar transaksi yang sebenarnya) melalui PT MSL. Perbuatan tersangka yang diduga dilakukan dalam kurun waktu 2010-2012 ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.16.193.561.662,00

Kanwil DJP Jakarta Pusat menyelenggarakan Tax Gathering dan Pengumuman Pemenang Lomba Pelayanan Tahun 2014

Jakarta, 21 Oktober 2014. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat mengadakan kegiatan Tax Gathering dan pengumuman pemenang lomba pelayanan KPP 2014. Tax Gathering dan Lomba Pelayanan berlangsung dengan mengundang 5 Wajib Pajak terbesar Orang Pribadi/Badan/Prominent People yang terdaftar di tiap KPP beserta para Kepala KPP dan Kepala Seksi Pelayanan di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat

Kanwil DJP Nusa Tenggara Menyerahkan Tersangka Penggelapan Pajak ke Kejaksaan Negeri Sumbawa

Mataram, 6 Oktober 2014 - Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara telah melakukan penyidikan terhadap satu trersangka tindak pidana perpajakan berinisial CM seorang pengusaha di Kabupaten Sumbawa. Terhadap yang bersangkutan disangkakan telah melakukan dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang isinya tidak benar sesuai Pasal 39 ayat 1 huruf (c) KUP dan/atau Pasal 39 ayat 1 huruf (d) KUP. Nilai kerugian Negara atas kasus tersebut diperkirakan mencapai Rp 8.422.815.653,00.

Ditjen Pajak Menangkap Konsultan Pajak Ilegal, Komplotan Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah

Jakarta, 22 September 2014 – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menangkap tersangka penerbit Faktur Pajak Tidak Sah (faktur pajak yang tidak berdasar transaksi yang sebenarnya) dengan inisial P alias W, seorang konsultan pajak ilegal dan komplotannya, dengan potensi kerugian negara mencapai puluhan milyar rupiah. 

Info selengkapnya dapat dilihat pada tautan berikut:

Setelah Buron 5 Tahun, Akhirnya Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah divonis 6 Tahun Penjara dan Denda 494 Milyar

Jakarta, 17 September 2014 – Pada hari Selasa, 16 September 2014, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai oleh Badrun Zaini, S.H., M.H. menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan denda dua kali lipat dari kerugian negara atau sebesar Rp 494.894.035.460 subsider 3 bulan penjara kepada Penerbit Paktur Pajak Tidak Sah, Zulfikar alias Bambang alias Jon. Putusan tersebut sesuai tuntutan tim jaksa penuntut umum yang beranggotakan Aris Munandar, S.H. , Hery Setiawan, S.H. , dan Domo Pranoto, S.H.
 

Direktorat Jenderal Pajak Terancam Menghentikan Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan

Jakarta, 3 September 2014 - Pada tanggal 26 Agustus 2014, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan telah mengeluarkan putusan praperadilan agar Direktorat Jendeal (Ditjen) Pajak menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Putusan tersebut dikeluarkan atas permohonan praperadilan yang diajukan Tersangka Toto Chandra dengan alasan karena penyidikan telah berlarut-larut memakan waktu yang lama, serta berkas perkara dan SPDP dari Penyidik telah dikembalikan oleh Jaksa.

Info selengkapnya dapat dilihat pada tautan berikut.

Penyidik Kanwil DJP Suluttenggomalut Serahkan Tersangka dan Barang Bukti Tindak Pidana Perpajakan ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo

Manado, 29 Agustus 2014, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara mencanangkan Tahun 2014 sebagai Tahun Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan.

Ditjen Pajak Melakukan Koordinasi Pengamanan Penerimaan Pajak Tahun 2014 dan Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dengan POLRI

Jakarta - Pada hari Senin 18 Agustus 2014 bertempat di Gedung Utama Direktorat Jenderal Pajak telah berlangsung koordinasi pengamanan penerimaan pajak Tahun 2014 antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Kepolisian Republik Indonesia yang dihadiri oleh Kepala Bareskrim, beberapa Kapolda serta seluruh Direktur Reserse Kriminal Umum dan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda se-Indonesia.

Ditjen Pajak Keluarkan Meterai Desain Tahun 2014

Jakarta, 17 Agustus 2014, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan meterai tempel baru desain tahun 2014 sebagai pengganti meterai tempel yang lama desain tahun 2009. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari atau mencegah tindakan pemalsuan atau penggunaan meterai bekas pakai. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2014 tanggal 21 April 2014 tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai, meterai tempel desain tahun 2014 ini mulai berlaku tanggal 17 Agustus 2014.

Informasi lenkap siaran pers dapat diunduh pada tautan berikut: