Siaran Pers

Bahas Insentif Pajak, Ditjen Pajak Gelar Dialog Menteri Keuangan Bersama Wajib Pajak Besar Wilayah Sumatera

Bertempat di Grand Aston City Hall, Medan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menggelar dialog antara Menteri Keuangan bersama Wajib Pajak Besar di wilayah Sumatera, yaitu Wajib Pajak yang terdaftar di Kanwil DJP Aceh, Kanwil DJP Sumatera Utara I, Kanwil DJP Sumatera Utara II, Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau, Kanwil DJP Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, dan Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, dengan mengangkat tema “Kebijakan Terbaru Tentang Revaluasi Aktiva Tetap dan Pemanfaatan Pengampunan Pajak.”

Pengunduran Diri Sigit P. Pramudito Sebagai Dirjen Pajak

Sigit Priadi Pramudito hari ini resmi mengundurkan diri sebagai Direktur Jenderal Pajak. Menurut Sigit, pengunduran diri ini sebagai bentuk tanggung jawab atas pencapaian target penerimaan pajak yang belum sesuai dengan harapan. Informasi selengkapnya dapat dilihat di file Siaran Pers terlampir.

DJP Sita Aset Tersangka Penerbit Faktur Pajak Fiktif Kaitan dengan TPPU

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dengan dukungan penuh dari Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, sampai dengan 15 November 2015 telah melimpahkan 41 berkas perkara kepada pihak Penuntut Umum. Jumlah kerugian Negara yang timbul atas perkara penyidikan yang berkasnya telah dilimpahkan tersebut adalah sebesar Rp. 1,2 Triliun. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada Siaran Pers terlampir.

Kanwil DJP Jawa Barat III Sandera Penunggak Pajak

Pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 pukul 11 malam, Kanwil DJP Jawa Barat III bekerja sama dengan tim Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan Kepolisian RI kembali melakukan penyanderaan terhadap seorang Penunggak Pajak berinisial FR. FR ini merupakan penanggung pajak terakhir yang disandera dari PT DBL yang memiliki tunggakan pajak sebesar Rp 27 miliar. FR dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pasir Tanjung Cikarang, Bekasi bersama dua orang rekannya yang lain yang telah dititipkan sebelumnya pada tanggal 5 Agustus 2015.

Pengusaha Properti Dituntut Tiga Tahun Penjara

Manado, 10 November 2015, Tindakan penegakan hukum (Law Enforcement) yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara terhadap kasus pengemplangan pajak dengan Terdakwa WT alias William selaku Direktur Utama PT. KMS proses hukum telah sampai pada tahap pembacaan tuntutan dakwaan oleh jaksa penuntut umum.

Ditjen Pajak Serahkan Tersangka Kasus Penggelapan Pajak Rp19,6 Miliar ke Kejaksaan

Banten, 11 November 2015 — Penyidik Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pada Kantor Wilayah Banten pada tanggal 9 November 2015 telah menyerahkan seorang tersangka DP alias AK ke Kejaksaan Negeri Tigaraksa. DP alias AK merupakan komisaris PT SEP yang beralamat di Kabupaten Tangerang, disangkakan pada kurun waktu tahun 2012 – 2013 menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan menggunakannya dengan maksud mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh pengguna faktur pajak fiktif tersebut.

Ditjen Pajak Serahkan Tersangka Kasus Penggelapan Pajak Rp19,6 Miliar ke Kejaksaan

Penyidik Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pada Kantor Wilayah Banten pada tanggal 9 November 2015 telah menyerahkan seorang tersangka DP alias AK ke Kejaksaan Negeri Tigaraksa. DP alias AK merupakan komisaris PT SEP yang beralamat di Kabupaten Tangerang, disangkakan pada kurun waktu tahun 2012 – 2013 menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan menggunakannya dengan maksud mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh pengguna faktur pajak fiktif tersebut.

Kanwil DJP Nusa Tenggara Bidik Pengguna Faktur Pajak Fiktif

Kanwil DJP Nusa Tenggara membentuk Satuan Tugas (Satgas) Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) atau yang lebih dikenal dengan Faktur Pajak Fiktif, untuk membidik Wajib Pajak yang terindikasi sebagai pengguna Faktur Pajak Fiktif.

Perangi Penghindaran Pajak Lintas Negara, Ditjen Pajak Adakan Pertemuan dengan 17 Negara Asia-Pasifik

Dalam upaya global memerangi penghindaran pajak lintas negara, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bekerjasama dengan OECD Center for Tax Policy and Administration dan OECD Korea Policy Center menyelenggarakan Asia-Pacific Technical Committee Meeting on Base Erosion Profit Shifting (BEPS) bertempat di Hotel Tentrem Yogyakarta, pada 11 – 12 November 2015.

Informasi selengkapnya dapat dilihat pada Siaran Pers terlampir.

Ditjen Pajak Sandera Direktur Utama Perusahaan Penunggak Pajak

Direktorat  Jenderal  (Ditjen)  Pajak  bekerja  sama  dengan  Ditjen Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  dan  HAM  dan  Kepolisian  Republik  Indonesia  telah menyandera seorang penanggung pajak, FR pada Senin 26 Oktober 2015. Saat ini FR dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pasir Tanjung Cikarang Bekasi. 

Informasi selengkapnya dapat dilihat pada Siaran Pers terlampir.