| Ministry of Finance |
| DIRECTORATE GENERAL OF TAXES |
| Tax Uniting Hearts, Developing The Country |
 Bahasa Indonesia
 EnglishTRIAL VERSION
|
Jakarta, 25 Nopember 2011 - Sehubungan dengan pemberitaan di Harian Neraca (25/11/2011) berjudul "Aset 40 Orang Terkaya Capai US$85 miliar" dan adanya pendapat dari beberapa pihak agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan para pembayar pajak terbesar, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
Jakarta, 23 Nopember 2011 - Sehubungan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang kewajiban perpajakan atas pengelolaan anggaran Negara dari Instansi Pemerintah dan sebagai tindak lanjut temuan BPK tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak akan mengambil langkah-langkah berikut:
Jakarta, 18 November 2011 - Sehubungan pemberitaan di Harian Kompas (Jum'at, 18 Nopember 2011) berjudul "Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Kecewa Pemerintah Belum Perbaiki Sistem Administrasi", kami menyampaikan terima kasih atas segala masukkannya dalam upaya membangun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi lebih baik.
Jakarta, 15 November 2011 - Sehubungan pemberitaan di beberapa media massa tentang indikasi pelanggaran perhitungan pajak batubara dikarenakan perhitungan jumlah produksi dan cost recovery ditentukan sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan dan adanya masukkan agar Direktur Jenderal Pajak melakukan pengawasan yang lebih ketat dengan menerjunkan pengawas pajak yang mengeti hal bersifat teknis, maka dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
Jakarta - Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Rahardjo, pada hari ini Jumat 11 November 2011 bertempat di kantor LKPP Jakarta menandatangani kesepakatan kerjasama antara Ditjen Pajak dan LKPP dalam pertukaran data dan peningkatan kemampuan teknis.
Jakata, 7 November 2011 - Sehubungan dengan pemberitaan di beberapa media akhir-akhir ini mengenai kasus dugaan pelanggaran pengadaan peralatan sistem informasi tahun 2006 di Direktorat Jenderal Pajak, berikut ini kami sampaikan tambahan penjelasan sebagai berikut:
Jakarta, 12 November 2011 - Sehubungan dengan pemberitaan di beberapa media akhir-akhir ini mengenai piutang pajak yang daluarsa, maka Direktorat Jenderal Pajak telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan upaya pencegahan terjadinya piutang pajak yang daluarsa. Selanjutnya, kedepan, Direktorat Jenderal Pajak secara konsisten akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
Sehubungan dengan surat dari Saudara Ainul Yakin di Sawangan, Depok, yang dimuat di Harian Kontan pada hari Rabu, 26 Oktober 2011, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
Jakarta - Direktur Jendera! Pajak Fuad Rahmany dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein, pada hari ini Rabu 19 Oktober 2011 di Gedung PPATK Jakarta, menandatangani kesepakatan kerjasama antara Ditjen Pajak dan PPATK dalam bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana di bidang perpajakan.
Jakarta - Sehubungan dengan pemberitaan di berbagai media massa akhir-akhir ini yang menyebutkan bahwa Saudara Sindu Malik, terkait kasus suap Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, adalah mantan Kepala Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan, dengan ini kami nyatakan bahwa Saudara Sindu Malik tidak pernah bekerja sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Di dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak tidak terdapat jabatan dengan nama Kepala Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
