Siaran Pers

Mulai 1 Januari 2016, Bayar Pajak Secara Online Melalui E-Billing

Sistem pembayaran pajak yang berbasis manual atau hard copy yang selama ini dilayani oleh hampir semua Bank swasta dan Bank BUMN serta Kantor Pos akan berakhir pada 31 Desember 2015. Selanjutnya mulai 1 Januari 2016 pembayaran pajak dilakukan secara online melalui E-Billing. Untuk  mengakomodasi  peralihan  cara  pembayaran  pajak  dari  sistem  manual  ke  sistem 

Ditjen Pajak Serahkan Tersangka Kasus Tindak Pidana Perpajakan ke Kejaksaan Negeri Bekasi

Bekasi, 16 Desember 2015 – Penyidik Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II pada hari ini telah menyerahkan seorang tersangka RY ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. RY merupakan pengurus PD "A" yang beralamat di Kota Bekasi. PD "A" merupakan Wajib Pajak yang sejak Oktober 2015 berada di Wilayah Administrasi Kanwil DJP Jawa Barat III. Tersangka secara sengaja telah melakukan penyerahan barang kena pajak tetapi tidak memungut PPN dan tidak menyampaikan SPT PPh 25 Orang Pribadi untuk tahun pajak 2006 sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1,6 miliar.

Kanwil Jabar I Lelang Harta Wajib Pajak

Bandung, 17 Desember 2015. Enam buah mobil yang merupakan barang sitaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hari ini, Kamis 17 Desember 2015, dilelang di Kantor Pelayanan Kekayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung. Pelaksanaan lelang serentak ini merupakan bagian dari Penagihan Pajak yang hingga kini belum dilunasi oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Tindakan lelang harta Wajib Pajak dilakukan karena upaya penagihan aktif lainnya, yaitu Surat Teguran, Surat Paksa, dan  Sita Harta tak mampu membuat para Wajib Pajak melunasi hutang pajaknya.

Lunasi Tunggakan Pajak, Penunggak Pajak Warga Negara Perancis Dibebaskan

Penunggak pajak yang disandera di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bangli hari ini dibebaskan setelah yang bersangkutan melunasi utang pajak

Sidang Tindak Pidana Pajak PT. AJM

Jakarta, Rabu 25 Agustus 2015 – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 25 November 2015 melanjutkan Persidangan kasus Tindak Pidana Pajak yang didakwakan dilakukan oleh S selaku Direktur PT AJM. Persidangan kasus penyelewengan pajak yang dilakukan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang dilakukan dengan modus dengan sengaja tidak melaporkan seluruh penjualannya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh ) Badan.

Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, Ditjen Pajak Luncurkan Program Konfirmasi Status Wajib Pajak

Bertempat di Balaikota Bogor, Direktur Jendral Pajak secara resmi meluncurkan program Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Informasi selengkapnya lihat Siaran Pers terlampir.

 

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Atas Kasus Penggelapan Pajak Oleh Bendahara

Hari ini Selasa tanggal 1 Desember 2015, Pengadilan Negeri Palembang  melaksanakan sidang putusan atas kasus penggelapan pajak oleh 2 (dua) terdakwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Pelembang yaitu Nana Mardiana, yang pada saat kasus ini bergulir bertugas sebagai Bendahara Kesbangpol Linmas Kota Palembang periode 2008-2010 dan  sekarang menjadi PNS BKD Palembang, serta Sana Masni, PNS di Setda Kota Palembang.

Gelapkan Pajak, Direktur Perusahaan Asing Jalani Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 25 November 2015 melanjutkan persidangan kasus tindak pidana pajak yang didakwakan dilakukan oleh S alias OSK selaku direktur PT AJM. Kasus penyelewengan pajak yang dilakukan perusahaan PMA tersebut dilakukan dengan modus dengan sengaja tidak melaporkan penjualan secara lengkap dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Informasi selengkapnya lihat Siaran Pers terlampir.

Bahas Insentif Pajak, Ditjen Pajak Gelar Dialog Menteri Keuangan Bersama Wajib Pajak Besar Wilayah Sumatera

Bertempat di Grand Aston City Hall, Medan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menggelar dialog antara Menteri Keuangan bersama Wajib Pajak Besar di wilayah Sumatera, yaitu Wajib Pajak yang terdaftar di Kanwil DJP Aceh, Kanwil DJP Sumatera Utara I, Kanwil DJP Sumatera Utara II, Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau, Kanwil DJP Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, dan Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, dengan mengangkat tema “Kebijakan Terbaru Tentang Revaluasi Aktiva Tetap dan Pemanfaatan Pengampunan Pajak.”

Pengunduran Diri Sigit P. Pramudito Sebagai Dirjen Pajak

Sigit Priadi Pramudito hari ini resmi mengundurkan diri sebagai Direktur Jenderal Pajak. Menurut Sigit, pengunduran diri ini sebagai bentuk tanggung jawab atas pencapaian target penerimaan pajak yang belum sesuai dengan harapan. Informasi selengkapnya dapat dilihat di file Siaran Pers terlampir.