Bahasa Indonesia
EnglishTRIAL VERSION
Jakarta – Pada hari ini, Kamis 8 Maret 2012 bertempat di Gedung Kementerian Keuangan dilangsungkan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Menteri Keuangan RI Agus Martowardojo dan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo. Maksud dari nota kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan hubungan kerjasama dalam wewenang Kementerian Keuangan dan Polri secara lebih komprehensif sebagai upaya mendorong terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih. Nota Kesepahaman tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.
Siaran Pers
Ditjen Pajak Konsisten Laksanakan Pengawasan Internal terhadap Pegawainya
Jakarta, 23 Februari 2012 – Dalam rangka melaksanakan nilai-nilai (values) Kementerian Keuangan, yaitu : Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan serta sebagai wujud nyata pelaksanaan tata kelola pemerintaah yang baik (good governance), maka Direktorat Jenderal Pajak secara konsisten melakukan pengawasan internal terhadap para pegawainya.
Ditjen Pajak Tidak Kenakan Pajak atas Cadangan Premi Unit Link
Jakarta, 20 Februari 2012 – Sehubungan dengan pemberitaan di media massa akhir-akhir ini yang menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak mengenakan pajak atas cadangan premi unit link pada Perusahaan Asuransi Jiwa sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : 97/PJ/2011 tanggal 28 Desember 2011, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
Ditjen Pajak Tegaskan Tidak Ada Berkas Wajib Pajak Yang Hilang dalam Perampokan Kantor Pajak
Jakarta, 13 Februari 2012 – Sehubungan dengan peristiwa perampokan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran yang berlokasi di Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan pada Hari Senin (13/02/2012) dini hari, dengan ini kami sampaikan bahwa tidak ada berkas Wajib Pajak yang hilang akibat kejadian tersebut.
Semua berkas Wajib Pajak, meliputi dokumen Surat Pemberitahuan (SPT) dan dokumen lainnya, dalam kondisi aman dan baik. Demikian juga, dengan berkas Wajib Pajak dalam bentuk elektronik, tidak satupun yang mengalami kerusakan.
Pengusaha Kena Pajak Tertentu Wajib Sampaikan SPT Masa PPN dalam Bentuk Elektronik
Direktorat Jenderal Pajak mewajibkan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam bentuk elektronik atau dikenal dengan e-SPT. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian SPT Masa PPN, yang mulai diberlakukan pada pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2011.
Tidak Taat Pajak, PNS Dapat Dijatuhi Hukuman Disiplin
Semua Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan, wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan dengan benar, lengkap dan melaporkannya secara tepat waktu. Ketentuan ini diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor : SE/02/M.PAN/3/2009 tentang Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Untuk Mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.
Kendaraan Pengangkutan Umum Dibebaskan dari Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Sehubungan dengan adanya pemberitaan bahwa “Pajak Jadikan Harga Jual Mobil Mahal dan “Pajak Impor Bajaj Sama dengan Harley Davidson”, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
Ditjen Pajak Perluas Sarana Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2011
Direktorat Jenderal Pajak telah memperluas sarana bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Tahun Pajak 2011, melalui berbagai cara yaitu meliputi : secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar, melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan memanfaatkan e-Filling pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi / Applic
Permohonan Judicial Review UU Pajak Bumi dan Bangunan Ditolak Mahkamah Konstitusi
Jakarta, 17 Januari 2012 – Permohonan Uji Materi (Judicial Review) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan dengan Nomor 77/PUU-VIII/2010 dibacakan pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2012.
Pemerintah Telah Terbitkan Aturan Pajak tentang Kegiatan Usaha Syariah
Jakarta, 16 Januari 2012 - Pemerintah telah menerbitkan dua peraturan yang mengatur pengenaan pajak penghasilan atas kegiatan usaha pembiayaan syariah dan kegiatan usaha perbankan syariah. Peraturan yang pertama yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2011 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah.
Pages
