Bahasa Indonesia
EnglishTRIAL VERSION
Jakarta- Pada hari ini, Jumat 23 Desember 2011, bertempat di balai Kartini, Jakarta dilangsungkan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) antara Direktur Jenderal Pajak dan Dewan Pengurus Nasional IAI
Siaran Pers
Permohonan Judicial Review PP Cost Recovery Ditolak MA
Jakarta, 21 Desember 2011 – Permohonan Judicial Review oleh Indonesia Petroleum Association (IPA) terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, atau dikenal dengan PP Cost Recovery, ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).Keputusan MA ini dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2011 dan tertera pada halaman website Mahkamah Agung.
Ditjen Pajak Melakukan Berbagai Upaya Untuk Mencapai Target Penerimaan Perpajakan
Jakarta, 15 Desember 2011 – Sehubungan dengan akan berakhirnya Tahun 2011 dan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi Direktorat Jenderal Pajak, maka perlu kami sampaikan hal-hal terkait dengan realisasi penerimaan pajak dan langkah-langkah pengamanan penerimaan pajak Tahun 2011.
Ditjen Pajak Tetapkan Badan/Lembaga Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan
Jakarta 16 Desember 2011 – Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan 20 Badan/Lembaga sebagai penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 yang berlaku sejak tanggal 11 November 2011. Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat dan Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
KPK : Integritas Ditjen Pajak Tinggi
Jakarta, 8 Desember 2011 – Hasil survei integritas sektor publik Tahun 2011 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memperoleh nilai tinggi dalam pelayanan penyelesaian permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Ditjen Pajak Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia
Jakarta – Dalam rangka menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia yang akan jatuh pada tanggal 9 Desember 2011 dan sebagai wujud komitmen Ditjen Pajak dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Kantor Pusat Ditjen Pajak menyelenggarakan peringatan hari anti korupsi sedunia pada hari ini, Selasa tanggal 6 Desember 2011.
Tanggapan Ditjen Pajak Atas Kasus Penyimpangan Pajak Rp 1 Triliun
Jakarta, 30 Nopember 2011 - Sehubungan dengan pernyataan yang berkembang dalam proses fit and proper test Capim KPK yang antara lain mengatakan ada kasus penyimpangan pajak yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 1 triliun, dengan ini kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum pernah mengetahui tentang hal ini dan akan segera melakukan klarifikasi kepada KPK. Selanjutnya, dengan ini perlu kami tegaskan hal-hal sebagai berikut:
Pengguna Faktur Pajak Fiktif Dituntut 4 Tahun Penjara
Jakarta – Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II telah melakukan penyidikan terhadap Wajib Pajak PT. SAH yang dikendalikan oleh pengusaha AW dan ONW, karena diduga melakukan tindak pidana perpajakan berupa penggunaan faktur pajak fiktif. Proses hukum telah dilaksanakan atas kedua pengusaha tersebut dan telah sampai pada tahap pembacaan tuntutan dakwaan oleh jaksa penuntut umum.
Ditjen Pajak Selalu Manfaatkan Data Orang Terkaya Indonesia
Jakarta, 25 Nopember 2011 - Sehubungan dengan pemberitaan di Harian Neraca (25/11/2011) berjudul "Aset 40 Orang Terkaya Capai US$85 miliar" dan adanya pendapat dari beberapa pihak agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan para pembayar pajak terbesar, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
Tindak Lanjut Temuan Bpk Atas Ketidakpatuhan Perpajakan Bendahara
Jakarta, 23 Nopember 2011 - Sehubungan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang kewajiban perpajakan atas pengelolaan anggaran Negara dari Instansi Pemerintah dan sebagai tindak lanjut temuan BPK tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak akan mengambil langkah-langkah berikut:
Pages
