Siaran Pers

DJP Suspend 1.049 WP Terindikasi Penerbit Faktur Ilegal

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak pada Rabu, 24 Januari 2018 telah menonaktifkan Sertifikat Elektronik dari 1.049 Wajib Pajak yang terindikasi merupakan penerbit Faktur Pajak tidak sah. Penetapan status suspend ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidah Sah oleh Wajib Pajak.

Undefined

Peringatan HAKI di Lingkungan Kanwil DJP Sumut I

Bahasa Indonesia

Periode Pelaporan SPT Tahunan Mendekat, Ditjen Pajak Imbau Masyarakat Lapor Pajak Secara Benar dan Tepat Waktu

Jakarta  –  Menjelang  periode  pelaporan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Pajak  Penghasilan, Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan beberapa imbauan sebagai berikut:

 

1.  Bagi Pemberi Kerja/Bendaharawan

Undefined

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Pidana TPPU 4 Tahun 6 Bulan, Aset Rp27 Miliar Dirampas Untuk Negara

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Januari 2018 telah menjatuhkan vonis hukuman empat tahun enam bulan dan denda Rp1 miliar subsider tiga bulan kurungan atas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas hasil tindak pidana di bidang perpajakan dengan terdakwa Amie Hamid. Barang bukti aset termasuk rumah, apartemen, gedung olah raga, kos-kosan, vila, ruko, kios, mobil, motor, uang kas, dan barang-barang elektronik senilai total Rp26,9 miliar yang telah disita oleh penyidik dirampas untuk negara.

Undefined

Penerimaan Pajak Kanwil DJP Sumatera Utara II Capai Rp4.891 T

Bahasa Indonesia

Kepatuhan dan Penerimaan Pajak 2017 Tumbuh Pesat, DJP Optimis Hadapi 2018

Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan apresiasi dan terima kasih bagi seluruh pembayar pajak yang telah turut berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional, dan upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan bersama. Penerimaan pajak di tahun 201 7 mencapai hasil yang sangat baik berkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat membayar dan melaporkan pajak sesuai bagian masing-masing.

Undefined

Penundaan Pemberlakuan Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-26/PJ/2017 Bagi Pengusaha Kena Pajak

Sehubungan dengan pemberlakuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-26/PJ/2017 tanggal 29 Nopember 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, terhitung tanggal 1 Desember 2017, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Undefined

Ditjen Pajak dan Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Sepakati Kerja Sama Pertukaran Data serta Implementasi KSWP

Dalam rangka meningkatkan akses data untuk tujuan perpajakan serta implementasi program Konfirmasi Status Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika hari ini menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data dan Informasi Perpajakan Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Undefined