Siaran Pers

Wajib Pajak Batal Disandera Karena Alasan Ini

Pematang Siantar, 1 April 2017. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ( DJP) Sumatera Utara II bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rantau Prapat menghentikan upaya penyanderaan terhadap penunggak pajak berinisial AS dengan tunggakan pajak sebesar Rp. 1.3 milyar Penghentian upaya penyanderaan dilakukan karena Wajib Pajak pada akhirnya bersedia untuk menyelesaikan tunggakan pajaknya melalui mekanisme program tax amnesty tepat di hari terakhir program tersebut berakhir.

Kanwil DJP Papua dan Maluku Hentikan Penyanderaan

Ambon, 30 Maret 2017,- Kanwil Ditjen Pajak Papua dan Maluku menghentikan upaya penyanderaan terhadap penanggung pajak dengan inisial KL dan PGH. Keduanya merupakan penanggung pajak dari perusahaan penunggak pajak yang terdaftar di wilayah Kanwil Ditjen Pajak Papua dan Maluku. KL merupakan pemilik dari CV KS yang terdaftar di KPP Pratama Ambon dan memiliki tunggakan pajak dengan nilai Rp 3,4 M.

Lunasi Utang Pajak, Sandera Pajak Asal Bima Nusa Tenggara Barat Dilepaskan

Mataram, 31 Maret 2017 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara tanggal 3 Maret 2017, secara administratif dalam tahapan melepaskan sandera pajak dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu, Nusa Kambangan, setelah menginap di Lapas tersebut sejak Selasa 21 Maret 2017 lalu.

Memasuki Hari Terakhir, Kanwil DJP Jawa Tengah I Imbau Masyarakat Ikut Amnesti Pajak

Memasuki hari-hari terakhir program Amnesti Pajak, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I semakin gencar melakukan sosialisasi diberbagai tempat dan kerja sama dengan berbagai instansi.

Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I terus menjalin kerja sama berkelanjutan dengan berbagai pihak untuk menyukseskan program Amnesti Pajak yang hanya tinggal beberapa hari ini.

Pengadilan Negeri Dompu Mentahkan Gugatan RS

Mataram 23 Maret 2017 – Pengadilan Negeri Dompu telah memutuskan perkara gugatan perdata yang diajukan oleh RS, penanggung pajak yang disandera di lapas kelas 1 Batu Nusa Kambangan, seperti tertera dalam Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Dpu tanggal 22 Maret 2017.

Menunggak Pajak, HS Masuk Nusakambangan

BANDUNG, 30 Maret 2017- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I ( Kanwil DJP Jabar I) memindahkan seorang penunggak pajak berinisial HS dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kebon Waru Bandung ke Lapas Batu Nusakambangan, Kamis (30/03/2017).

Setelah Amnesti Berakhir, Kanwil DJP Sumut I Fokus Pada Penegakan Hukum

Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan segera berakhir pada 31 Maret 2017. Sampai dengan 20 Maret 2017, jumlah uang tebusan yang masuk ke kas negara dari para Wajib Pajak di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I sebesar Rp 4,6 triliun.

Panggilan Terakhir Amnesti Pajak Kanwil DJP Bali

Denpasar - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali gelar Konferensi Pers terkait dengan Last Call Amnesti Pajak di Gedung Kanwil DJP Bali (21/03). Sampai dengan hari ini jumlah total uang tebusan Surat Pernyataan Harta untuk wilayah kerja Kanwil DJP Bali adalah sebesar 1,02 T dengan rincian KPP Pratama Denpasar Barat 256 M, KPP Pratama Denpasar Timur 233 M, KPP Pratama Badung Selatan 199 M, KPP Pratama Badung Utara 91 M, KPP Pratama Gianyar 89 M, KPP Pratama Madya Denpasar 72 M, KPP Pratama Tabanan 52 M, dan KPP Pratama Singaraja 28 M.

Bupati Mamuju Himbau Masyarakat Laporkan SPT Tahunan Melalui E-filing

Rendahnya kesadaran untuk melaporkan SPT Tahunan melalui media elektronik atau yang biasa disebut e-filing, menjadi salah satu pendorong bagi KPP Pratama Mamuju untuk mensukseskan kegiatan Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan.

Dalam kegiatan ini Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Sulawesi Barat Habsi Wahid dan Irwan SP. Pababari, serta Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Siti Suraidah Suhardi diundang untuk memberikan panutan kepada ASN agar melaporkan SPT Tahunannya melalui e-filing.

Amnesti Pajak Akan Berakhir, Era Keterbukaan Informasi Perpajakan Akan Segera Dimulai

Jelang berakhirnya program amnesti pajak, Kanwil DJP Nusa Tenggara hingga 20 Maret 2017 telah membukukan total realisasi uang tebusan amnesti pajak sebesar Rp304,54 miliar, dengan rincian Provinsi NTB sebesar Rp159,38miliar dan Provinsi NTT sebesar Rp145,16 miliar. Dari jumlah tersebut di atas, UMKM menyumbang Rp48,91 miliar (Provinsi NTB) dan Rp47,63miliar (Provinsi NTT).