Siaran Pers

Tingkatkan Kemudahan Peserta Amnesti, Ditjen Pajak Segera Sesuaikan Aturan Terkait SKB

Dalam rangka memberikan keadilan, pelayanan, dan kemudahan kepada para Wajib Pajak peserta program Amnesti Pajak, serta mengingat makin dekatnya batas waktu berakhirnya fasilitas pembebasan pajak penghasilan atas pengalihan tanah dan bangunan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, maka dalam waktu dekat akan dilakukan revisi atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK-141/PMK.03/2016.

Wajib Pajak Badan Dapat Memperoleh NPWP Pada Saat Daftar Perusahaan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan perpajakan khususnya dalam hal kemudahan
pendaftaran Wajib Pajak Badan, hari ini Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan program
pendaftaran Wajib Pajak Badan secara elektronik melalui Notaris. Peluncuran program ini ditandai
dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak yang diwakili
Ken Dwijugiasteadi selaku Direktur Jenderal Pajak, dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia
yang diwakili Yualita Widyadhari dan Tri Firdaus Akbarsyah masing-masing selaku Ketua Umum

Kanwil Ditjen Pajak Jateng II Menangkan Praperadilan oleh WP RIS

Surakarta, (24/10) Pandu Budiono, S.H, M.H. Hakim Tunggal dalam perkara Praperadilan Nomor 04/Pid.Pra.Per/2017/PN.Skt membacakan putusannya dengan amar putusan Menolak Permohohonan Wajib Pajak R.I.S (pemohon) untuk seluruhnya dan menghukum pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonannya di Pengadilan Negeri Surakarta, Jalan Brigjen Slamet Riyadi Nomor 290, Surakarta.

Inilah Para Penerima Penghargaan Kantor Pelayanan Terbaik 2017

BANDUNG, 10 Oktober 2017- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I (Kanwil DJP Jabar I) memberi penghargaan kepada pemenang lomba Kantor Pelayanan Terbaik 2017. Acara penganugerahan pemenang lomba digelar di Auditorium Gedung Keuangan Negara, Jl. Asia Afrika No. 114, Bandung, Selasa (10/10).

Kanwil DJP Sumut I dan II Jalin Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Sumut

Pada hari Selasa (10/10/17), Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I dan II bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama mengenai Penghimpunan Data dan Informasi Perpajakan serta Penerapan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Inklusi Kesadaran Pajak dalam Kurikulum Pendidikan. Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara, Dr. Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si., Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I, Mukhtar, SH. MM., dan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II, Tri Bowo, ST., MM.

Penggunaan Faktur Pajak Dalam Transaksi Perdagangan

Sehubungan dengan pemberitaan yang menjadi viral di media sosial tentang e-Faktur versi 2.0, bersama ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan penegasan sebagai berikut:

1. Informasi yang beredar di masyarakat terkait aplikasi faktur pajak dengan menyebutkan link pajak yang bukan dari situs resmi Ditjen Pajak, dengan ini disampaikan bahwa informasi tersebut tidak dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2. Informasi resmi terkait aplikasi e-faktur versi 2.0 dapat diperoleh di website DJP di www.pajak.go.id.

Pedoman Penilaian Terbit, Berikan Kejelasan dan Kepastian Bagi Pemeriksaan Pasca Amnesti Pajak

Pedoman Penilaian Terbit, Berikan Kejelasan dan Kepastian Bagi Pemeriksaan Pasca Amnesti Pajak

Direktur Jenderal Pajak pada 22 September 2017 telah menerbitkan Surat Edaran Nomor
SE-24/PJ/2017 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Harta Selain Kas yang Diperlakukan atau
Dianggap Sebagai Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang
Pengampunan Pajak.

Klarifikasi terkait Pemberitaan Mengenai Pajak Penghasilan Terhadap Profesi Penulis

Sehubungan dengan pemberitaan terkait keluhan atas perlakuan pajak penghasilan yang dianggap tidak adil terhadap profesi penulis khususnya yang disampaikan oleh penulis Tere Liye, bersama ini Ditjen Pajak menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya semua jenis penghasilan yang diterima dari semua sumber dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi asas-asas perpajakan yang baik, termasuk asas keadilan dan kesederhanaan.

Kanwil Pajak Sumatera Utara II Kumpulkan Pengusaha Sawit Untuk Taat Pajak

MEDAN, 31 September 2017 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II (Kanwil DJP Sumut II) mengumpulkan Pengusaha Sawit, Karet dan Kopi di Hotel Aryaduta Medan (30/8/17) dalam acara Tax Gathering dengan tema “Sinergi Membangun Negeri”.

Acara ini dilaksanakan dalam rangka membangun sinergi antara pengusaha dan pemerintah untuk mensukseskan program pemerintah mambangun negeri yang memerlukan pembiayaan besar yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak.

Punya Utang Pajak, Harta Penunggak Pajak Disita dan Dilelang

BANDUNG, 22 Agustus 2017 - Dalam rangka melaksanakan penegakan hukum di bidang perpajakan dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran utang pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying melelang sebidang tanah di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta, Jl. Siliwangi No. 9, Purwakarta, Jumat (04/08/2017).