Siaran Pers

Manfaatkan Amnesti Pajak

Senin, 25 Juli 2016 – Pengampunan Pajak (Amnesti Pajak) merupakan program Pemerintah yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka mendukung tercapainya pembangunan nasional. Program ini telah diundangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak pada 1 Juli 2016. Oleh Karena itu Wajib Pajak tidak perlu ragu-ragu untuk ikut serta dalam program Pengampunan Pajak karena Undang-undang tersebut memberikan payung hukum yang jelas.

Sosialisasi Kebijakan ‘Amnesti Pajak’ kepada Wajib Pajak seluruh Sumatera oleh Presiden Jokowi

Melanjutkan suksesnya acara sosialisasi program Amnesti Pajak di Surabaya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menjumpai langsung para Wajib Pajak se-Sumatera pada hari Kamis, 21 Juli 2016. Berlangsung di Santika Premiere Dwiyandra Hotel & Convention, Medan, acara ini dihadiri oleh lebih dari 3500 pengusaha yang berada di pulau SUMATERA dan pejabat di wilayah Sumatera Utara selaku tuan rumah acara, termasuk Gubernur, Wakil Gubernur, Pangdam, dan Kapolda.

Program Amnesti Pajak (Tax Amnesty)

Manado, 21 Juli 2016 – Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut menggelar konferensi pers terkait program Amnesti Pajak. Program ini dapat menaikkan likuiditas Negara melalui pengembalian harta ke Tanah Air (repatriasi) dan penanaman modal (investasi) baru yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta membuka peluang usaha baru yang akan menyerap tenaga kerja. Meningkatnya aktifitas kerja akan menaikkan daya beli masyarakat, sehingga permintaan (demand) akan ikut meningkat.

Kanwil DJP Jawa Barat Gerak Cepat Songsong Pengampunan Pajak

Bandung, 15 Juli 2016, Pengampunan pajak telah dicanangkan. Pada tanggal 28 Juni 2016 DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak. Presiden Jokowi melakukan kick off program tersebut pada tanggal 1 Juli 2016.
Hal strategis yang ingin dicapai dari program ini adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak, mendorong reformasi perpajakan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

President Joko Widodo Launched National Tax Amnesty Program

The President of the Republik of Indonesia, Joko Widodo, has launched the national tax amnesty program after the amnesty bill was accepted by the House of Representatives on Wednesday June 28, 2016. The launching ceremony was attended by hundreds of taxpayers from micro, small and medium entrepreneurs, representative of large corporate taxpayers representing and high net worth individual taxpayers who are all eligible to apply for the amnesty.

Penundaan Kewajiban Penyampaian Data Kartu Kredit

Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Pengampunan Pajak dan mencermati kondisi masyarakat terkait dengan penyampaian kartu kredit oleh perbankan kepada Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Presiden Jokowi Canangkan Program Pengampunan Pajak

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, hari ini secara resmi mencanangkan program Pengampunan Pajak yang berlaku secara nasional dan terbuka bagi seluruh masyarakat wajib pajak. Acara pencanangan program Pengampunan Pajak ini dilaksanakan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dengan mengundang 500 wajib pajak yang mewakili semua kalangan termasuk wajib pajak besar, wajib pajak UMKM, perwakilan asosiasi industri dan konsultan pajak.

 

Informasi selengkapnya dapat dilihat pada Siaran Pers terlampir.

Penundaan Penyampaian Data Kartu Kredit

Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Pengampunan Pajak dan mencermati kondisi masyarakat terkait dengan penyampaian kartu kredit oleh perbankan kepada Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

Sita Serentak Sebagai Salah Satu Langkah Penegakan Hukum

Selasa, 21 Juni 2016 – Hari ini Selasa tanggal 21 Juni 2016, Kanwil  DJP  Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung melakukan kegiatan tindakan penagihan serentak dalam bentuk “Sita Serentak” yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.  Kegiatan tindakan penagihan serentak dalam bentuk “Sita Serentak” ini adalah salah satu langkah penegakan hukum perpajakan yang dicanangkan untuk tahun 2016.

Serahkan Tersangka Ke KAJATI Bukti Keseriusan Penegakan Hukum 2016

Palembang, 22 Juni 2016 – Hari ini Rabu tanggal 22 Juni 2016, bertempat di Kejaksaan Tinggi  Sumatera Selatan,  penyidik Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung bersama Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menyerahkan seorang  tersangka  dengan  inisial AN  berikut  barang  bukti  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum  di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. 

Tersangka AN, adalah Direktur PT FTP yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Timur, diduga merugikan negara hingga Rp 2,3 Miliar.