Ditjen Pajak Tegaskan Tidak Ada Berkas Wajib Pajak Yang Hilang dalam Perampokan Kantor Pajak

Senin, 13 Pebruari, 2012 - 12:12

Jakarta, 13 Februari 2012 – Sehubungan dengan peristiwa perampokan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran yang berlokasi di Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan pada Hari Senin (13/02/2012) dini hari, dengan ini kami sampaikan bahwa tidak ada berkas Wajib Pajak yang hilang akibat kejadian tersebut.

Semua berkas Wajib Pajak, meliputi dokumen Surat Pemberitahuan (SPT) dan dokumen lainnya, dalam kondisi aman dan baik.  Demikian juga, dengan berkas Wajib Pajak dalam bentuk elektronik, tidak satupun yang mengalami kerusakan. 

Pengusaha Kena Pajak Tertentu Wajib Sampaikan SPT Masa PPN dalam Bentuk Elektronik

Selasa, 31 Januari, 2012 - 09:39

Direktorat Jenderal Pajak mewajibkan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam bentuk elektronik atau dikenal dengan e-SPT.  Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian SPT Masa PPN, yang mulai diberlakukan pada pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2011.

Tidak Taat Pajak, PNS Dapat Dijatuhi Hukuman Disiplin

Rabu, 25 Januari, 2012 - 12:51

Semua Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan, wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan dengan benar, lengkap dan melaporkannya secara tepat waktu.  Ketentuan ini diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor : SE/02/M.PAN/3/2009 tentang Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Untuk Mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

Ditjen Pajak Perluas Sarana Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2011

Kamis, 19 Januari, 2012 - 14:48

Direktorat Jenderal Pajak telah memperluas sarana bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Tahun Pajak 2011, melalui berbagai cara yaitu meliputi : secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar, melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan memanfaatkan e-Filling pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi / Applic

Pages

Selengkapnya