Siaran Pers

Ditjen Pajak Sandera Direktur Utama Perusahaan Asing Penunggak Pajak

Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan Kepolisian Republik Indonesia telah menyandera (gijzeling) Penanggung Pajak yang merupakan Warga Negara Asing asal Korea, KJY (50 tahun), pada Rabu 26 Agustus 2015. Saat ini KJY dititipkan di Rumah Tahanan Kelas IIB Salatiga. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada Siaran Pers terlampir.

Lagi, Kanwil DJP Jawa Barat I Penjarakan Pengusaha Nakal

Bandung, 25 Agustus 2015. Seorang pengusaha yang bergerak dalam bidang jasa transportasi hari ini divonis hukuman percobaan 1 tahun denda 100 juta subsider 2 bulan oleh Pengadilan Negeri Bandung. Terdakwa diajukan ke meja hijau karena diduga melanggar beberapa ketentuan perundang-undangan perpajakan selama tahun 2008 hingga 2009.

Ditjen Pajak Gelar Rapat Koordinasi Nasional Intelijen Perpajakan

Menyadari pentingnya intelijen perpajakan bagi tersedianya data dan informasi yang akurat, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Intelijen Perpajakan di Bandung yang dimulai pada hari ini hingga tanggal 21 Agustus 2015. 

informasi selengkapnya dapat dibaca di file Siaran Pers terlampir.

Kanwil DJP Jawa Barat I Berhasil Cairkan Tunggakan Pajak Senilai 17 Miliar Rupiah

Bandung, 14 Agustus 2015. Upaya pengumpulan pundi-pundi APBN dari sektor perpajakan kian menggeliat. Uang sejumlah 5 miliar rupiah dicairkan dari rekening milik pengusaha berinisial HH pada Selasa, 11 Agustus 2015 lalu. Pencairan dana tersebut dimaksudkan sebagai pelunasan hutang pajak yang ditunggak oleh pengusaha tersebut. Pengusaha tersebut sebetulnya telah melakukan angsuran hutang pajak dengan nilai angsuran sebesar 315 juta rupiah selama tahun 2015.

Penerbit Faktur Fiktif Divonis Penjara 1 Tahun dan Denda Rp. 1,8 Miliar

Semarang, 12 Agustus 2015 – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang yang diketuai oleh Torowa Daeli, S.H., M.H. menjatuhkan vonis 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.885.328.082,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan puluh dua rupiah) subsider 3 bulan kurungan kepada Aprih Almanto, penanggung jawab CV Putri Pertiwi Sejati atas perkara pidana perpajakan melalui putusan nomor 131/pidsus /2015.

Ditjen Pajak Sandera Lagi Para Penunggak Pajak

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, telah menyandera (gijzeling) empat penanggung pajak dari tiga perusahaan yang terdaftar di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat II.

Informasil selengkapnya dapat dilihat pada file Siaran Pers terlampir.

Pengadilan Negeri Bandung Penjarakan Wajib Pajak Penggelap PPN

Bandung, 6 Agustus 2015. Terdakwa penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), DS, divonis Pengadilan Negeri Bandung dengan ganjaran hukuman kurungan 3 tahun 4 bulan, dan denda 11,9 miliar rupiah, hari ini, Kamis 6 Agustus 2015. DS didakwa telah melanggar ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP, yaitu tidak melaporkan SPT Masa PPN dan pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP, yaitu tidak menyetorkan PPN yang telah dia pungut dari pembeli pupuk.

Sampaikan SPT Tidak Benar, Direktur PT AJM Diserahkan ke Kejati DKI Jakarta

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pada Rabu 5 Agustus 2015 menyerahkan tersangka S ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait dugaan penyelewengan pajak. Tersangka S yang merupakan direktur PT AJM diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan yang tidak benar dengan tidak melaporkan seluruh penjualan PT AJM dalam kurun waktu Tahun 2006 s.d 2007 sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya Rp 15 Milyar yang dihitung dari PPN DN yang seharusnya dipungut dari para pembeli PT AJM.

Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti atas Kasus Penyelewengan Pajak Perusahaan Penanaman Modal Asing

Jakarta, Rabu 5 Agustus 2015 – Tim Penyidik Pajak Kanwil DJP Jakarta Khusus berhasil merampungkan Penyidikan kasus penyelewengan pajak yang dilakukan perusahaan PMA yang dilakukan dengan modus dengan sengaja tidak melaporkan seluruh penjualannya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan. Pada hari ini, Rabu 5 Agustus 2015 telah dilakukan penyerahan salah satu Tersangka S beserta Barang Bukti kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan setelah sebelumnya penyidikan terhadap Tersangka S telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa di Kejati DKI Jakarta.

Mulai 1 Januari 2015, Penghasilan Tidak Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi 36 Juta Setahun

Mulai 1 Januari 2015, Wajib Pajak Orang Pribadi akan mendapatkan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 48% atau setara dengan Rp11.700.000,00 menjadi Rp36.000.000,00 setahun, dari sebelumnya sebesar Rp24.300.000,00.