Siaran Pers

Aparat Penegak Hukum Backup Kanwil DJP Nusa Tenggara Sandera Penanggung Pajak Di Bima

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Nusa Tenggara bekerjasama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kepolisian Resort (Polres) Dompu, Polres Bima, Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi NTB, Lapas Kelas IIA Mataram, dan unsur intelijen telah melakukan penyanderaan badan (gijzeling) atas Penanggung Pajak dengan inisial RS, yang memiliki tunggakan pajak yang sudah inkrah dengan total sebesar Rp4,7 miliar, hari Senin tanggal 25 April 2016.

Pengadilan Negeri Pontianak Vonis Terpidana Pajak

Pontianak 25 April 2016, Hari ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Pontianak menjatuhkan vonis 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp377 Juta kepada YLT atas perkara tindak pidana perpajakan. YLT adalah wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pontianak.

Ditjen Pajak Sandera Penunggak Pajak di Gorontalo

Gorontalo, 21 April 2016,Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Kanwil DJP Suluttenggomalut) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Gorontalo, BINDA Gorontalo, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo serta Lembaga Pemasyarakatan Boalemo, melakukan penyanderaan (gijzeling) terhadap 2 orang Penanggung Pajak dari PT UA dan CV U yang terdaftar di KPP Pratama Gorontalao berinisial SL (pria, 52 tahun) dan HR (pria, 44 tahun) pada Rabu, 20 A

Delapan Pemda ini Syaratkan Kepatuhan Pajak untuk Mendapat Izin Daerah

Direktur Jenderal Pajak hari ini menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan delapan pemerintah daerah di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat II terkait pemberlakuan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) untuk layanan publik tertentu di daerah Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Bekasi. Acara penandatanganan MoU dan peresmian KSWP dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Cirebon.

Informasi selengkapnya dapat dilihat pada Siaran Pers terlampir.

Ketua BPK Penuhi Panggilan Klarifikasi Pajak

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Azis, hari ini memenuhi undangan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan klarifikasi pajak atas Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan tahun pajak 2015. Klarifikasi pajak atas pejabat tinggi Negara hari ini merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya Presiden Republik Indonesia melakukan klarifikasi SPT pada 29 Maret 2016 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Informasi selengkapnya dapat dilihat pada Siaran Pers terlampir.

Selamat Jalan Pahlawan Pajak

Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi, didampingi Plt Gubernur Sumatera Utara,  Kapolda Sumatera Utara dan Pangdam I Bukit Barisan bersama seluruh jajaran pimpinan dan Juru Sita Pajak Negara Kanwil DJP Sumatera Utara I dan II hari ini melayat ke rumah duka Parada Toga Fransriano Siahaan yang tewas dibunuh dalam tugas mengumpulkan penerimaan pajak.

Informasi selengkapnya dapat dilihat pada Siaran Pers terlampir.

Kapolri: Usut Tuntas Pembunuhan Petugas Pajak

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Badrodin Haiti memerintahkan aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan atas dua orang petugas termasuk seorang Juru Sita Pajak Negara. Pernyataan ini disampaikan Kapolri dalam konferensi pers bersama dengan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saat ini penanganan perkara sudah meminta keterangan dari 10 orang dan sedang dalam proses pemeriksaan untuk penetapan tersangka. 

Informasi selengkapnya dapat dilihat pada Siaran Pers terlampir.

Aksi Unjuk Rasa Aliansi Pro Rakyat Berakhir dengan Mediasi

Senin, 18 April 2016 – Hari ini Senin tanggal 18 April 2016 pukul 10.30 WIB, KPP Pratama Palembang Ilir Timur dikunjungi (unjuk rasa) oleh masyarakat yang menamakan dirinya Aliansi Pro Rakyat Sumsel yang merupakan Gerakan Gabungan Lembaga DPD Praktisi Hukum Muda Indonesia Sumatera Selatan, Pimpinan Pusat Komunitas Mahasiswa Indonesia Bersatu (PP-KMIB), Komunitas Pemuda Reformasi Indonesia (KPRI), Sriwijaya Corruption Wacth (SCW) 100% Pro Rakyat, GPN Sumsel, Komite Masyarakat Anti - KKN (KMA-KKN), dan Gerakan Peduli Sosial (GPS).

Gathering Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak dan PKP di Manado

Manado, 12 April 2016

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-136/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak berbentuk Elektronik, telah menetapkan tahapan implementasi Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) yaitu:

Juru Sita Pajak Negara Gugur Dalam Melaksanakan Tugas

Seorang Juru Sita Pajak Negara (JSPN) bernama Parada Toga Fransriano S. dan seorang anggota Satuan Pengamanan (Satpam) Soza Nolo Lase yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga tewas ketika menjalankan tugas penagihan pajak karena ditikam oleh oknum Wajib Pajak dengan inisial AL.

Setelah melakukan penikaman, AL menyerahkan diri kepada Kepolisian Resort Gunungsitoli. Peristiwa ini sekarang masih dalam penelusuran Ditjen Pajak dan sedang dalam penyelidikan pihak berwajib.