1.1. Melakukan Kegiatan Usaha, Pekerjaan Bebas, dan/atau Mendapatkan Penghasilan Lainnya

1.1.3. Bayar (Pelunasan PPh Terutang)

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Undang-undang pajak penghasilan menentukan pelunasan pajak penghasilan oleh Wajib Pajak dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:

  1. Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
  2. Pelunasan Pajak Penghasilan Pada Akhir Tahun

1.1.3.6. Wanita Kawin yang Menjalankan Kewajiban Perpajakannya Sendiri

Wanita kawin yang belum memiliki NPWP sendiri atau telah meiliki NPWP sendiri namun berkehendak untuk digabungkan dengan NPWP suaminya maka dianggap tidak ingin menjalankan kewajiban perpajakannya terpisah dengan suami. 

Dalam hal wanita kawin ini telah memiliki NPWP sebelum kawin, maak wanita kawin tersebut harus mengajukan permohonan penghapusan NPWP dengan alasan bahwa pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suaminya.

1.1.4.5. Contoh pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770)

Terlampir tautan sebagai contoh pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770) sebagai berikut:

http://pajak.go.id/sites/default/files/contoh%20isi%20spt_0.jpg#overlay-...

1.1.5.4. Restitusi

 

Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 17B, Pasal 17C, atau Pasal 17D UU Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU Nomor 16 Tahun 2009 dikembalikan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

1.1.3.4. Pembayaran PPh Pasal 25 atas Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)

Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha

Besarnya angsuran Pajak PenghasilanPasal 25 untukWajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha