Pendaftaran

2.1.5. Penghapusan NPWP

Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan maka dapat dilakukan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Penghapusan NPWP dapat dilakukan atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan maupun hasil verifikasi.

Wajib Pajak yang dilakukan Penghapusan NPWP berdasarkan hasil Verifikasi yaitu terhadap:

2.1.4. Perubahan Data Wajib Pajak

Wajib Pajak terdaftar yang mengalami perubahan data yang berbeda dengan keadaan sebenarnya, wajib melaporkan perubahan tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.

Perubahan data tersebut berupa :

2.1.3. Pengajuan Permohonan NPWP

Badan dapat mengajukan permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara elektronik melalui aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id ataupun secara tertulis.

2.1.2. Syarat Pendaftaran NPWP

Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Badan meliputi:

2.1.1. Kewajiban Mempunyai NPWP

Wajib Pajak Badan yang wajib mendaftarkan diri meliputi:

  1. Wajib Pajak Badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi;
  2. Wajib Pajak Badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak, termasuk bentuk kerja sama operasi (Joint Operation);

Wajib Pajak ini harus mendaftarkan diri paling lambat 1(satu) bulan setelah saat pendirian.