Pemungutan PPN (B)

3.4.4. Pelaporan PPN

Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pemungutan dan penyetoran PPN diwajibkan melaporkan PPN yang telah dipungut dan disetor, setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Bendaharawan Pemerintah terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya.

Pelaporan dilakukan dengan menggunakan Formulir 1107 PUT. Jika dalam satu bulan tidak terdapat pemungutan/ penyetoran, formulir SPT 1107 PUT harus tetap dilaporkan meskipun NIHIL.

3.4.3. Penyetoran PPN

PPN yang pemungutannya dilakukan oleh:

  • Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut PPN, harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
  • Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN, harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui KPPN.

3.4.2. Pemungutan PPN

Pemungutan PPN adalah pemungutan yang dilakukan saat melakukan pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah atas nama Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah oleh Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

3.4.1. Penunjukan sebagai Pemungut PPN

Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ditetapkan sebagai Pemungut PPN. Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharawan atau Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terdiri dari Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten, atau Kota.

3.4. Pemungut PPN

Sebagai Bendahara Pemerintah, yang dilakukan untuk memungut PPN adalah: