Pemungutan PPN (B)

3.4.4. Pelaporan PPN

Bendahara Pemerintah wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM  yang dipungut dan disetor ke KPP dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara  (sekarang KPPN) setempat, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan dilakukan pembayaran tagihan. Jadi jika pembayaran tagihan dilakukan tanggal 20 Januari 2014, maka Bendahara harus melaporkannya dalam SPT Masa PPN 1107 PUT paling lambat tanggal 28 Pebruari 2014.

3.4.3. Penyetoran PPN

Penyetoran PPN yang dipungut oleh bendaharawan dilakukan sebagai berikut :

3.4.2. Pemungutan PPN

Pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM oleh bendahara pemerintah dilakukan pada saat melakukan pembayaran atas penyerahan BKP/JKP, baik pembayaran langsung maupun pembayaran yang dilakukan melalui KPPN. Pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM oleh Badan Usaha Milik Negara dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi dilakukan paling lama pada saat penyerahan BKP/JKP apabila belum terjadi pembayaran.

3.4.1. Penunjukan sebagai Pemungut PPN

Pemungut PPN menurut pasal 1 angka 27 UU PPN 1984 adalah bendahara Pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut.