Pemotongan/Pemungutan PPh (B)

3.3.3. Pemotong PPh Pasal 23/26

Pemotong PPh Pasal 23 menurut Undang- Undang Pajak Penghasilan adalah Badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

3.3.4. Pemotong PPh Pasal 4 Ayat 2

Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan antara lain melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

 

PPh Pasal 4 (2)

Penghasilan tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final adalah:

3.3.2. Pemungut PPh Pasal 22

Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut adalah:

1,5% x harga beli (tidak termasuk PPN) dipungut oleh:

1.     bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk pembelian barang

2.     bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);

3.     Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk pembayaran kepada pihak ketiga dengan pembayaran langsung

Pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja barang tidak dilakukan dalam hal:

3.3.5. Pemotong PPh Pasal 15

Pemotong PPh Pasal 15 adalah Bendahara Pemerintah Pusat maupun Daerah atau Bendahara Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya

3.3.1. Pemotong PPh Pasal 21/26

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan/jasa/kegiatan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21.