Pemotongan/Pemungutan PPh (B)

3.3.5. Pemotong PPh Pasal 15

Informasi pada halaman ini masih dalam pengembangan. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya.

3.3.4. Pemotong PPh Pasal 4 Ayat (2)

 

Pemotongan atau pemungutan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan antara lain melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

1.       PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

3.3.3. Pemotong PPh Pasal 23/26

Pemontongan PPh Pasal 23/26

  1. Pemotongan PPh Pasal 23 /26 dilakukan dengan memberikan bukti pemotongan yang telah diisi lengkap
  2. Pemotongan PPh Pasal 23 /26 dilakukan pada saat pembayaran dilakukan
  3. Lembar ke-1 Bukti pemotongan diserahkan kepada WP Rekanan sebagai bukti pemotongan

 

 

3.3.2. Pemungut PPh Pasal 22

Bendaharawan Pemerintah wajib melakukan pemungutan (pemotongan) PPh Pasal 22 terhadap rekanan pada saat Bendaharawan melakukan pembayaran, yaitu pembayaran atas pembelian atau pengadaan barang, bukan pembelian atau pengadaan jasa.

3.3.1. Pemotong PPh Pasal 21/26

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan/jasa/kegiatan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21.