Peringati HAKI, Kanwil Sumut II Canangkan ZI dan WBK

Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi dan mendukung reformasi birokrasi, Kanwil DJP Sumatera Utara II dan KPP Pratama Balige  melakukan Pencanangan Zona Integritas di Pematangsiantar (Kamis, 14/12). Pencanangan ini dilakukan dengan pembacaan deklarasi oleh pimpinan unit kerja bahwa Kanwil DJP Sumut II dan KPP Pratama Baligetelah siap membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan menandatangani dokumen Pakta Integritas dan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas.

Proses Pembangunan Zona Integritas (ZI) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan Kementerian Keuangan. Tujuan dari pelaksanaan program pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM adalah agar unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atas predikat yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kerja.

Predikat Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang sebelumnya telah mendapat predikat  WBK dan memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik 

Grand Design Reformasi Birokrasi adalah tercapainya tiga sasaran pelaksanaan program reformasi birokrasi yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Acara Pencanangan dan Hari Anti Korupsi juga diisi oleh sosialisasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memberikan materi tentang pencegahan korupsi. Turut hadir dalam kegiatan ini para mitra kerja yang terdiri dari wajib pajak, unit vertikal Kementerian Keuangan, pejabat Pemkot Siantar, dan Pemkab Simalungun.