Wednesday, 10 July 2013 - 16:59

Setelah sekian lama tertunda, akhirnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 bertempat di Griya Patra Cilacap, Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Majenang berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Cilacap menyelenggarakan sosialisasi perpajakan bagi para Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di wilayah Kabupaten Cilacap.

Kegiatan ini merupakan pertama kalinya para Bendahara BOS SMPN mendapatkan pencerahan mengenai ketentuan perpajakan dari narasumber Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilacap. Adapun tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah agar supaya para Bendahara BOS SMPN mahir menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku bagi dana BOS.

Acara dimulai pada pukul 09.30 WIB dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan kata sambutan dari Suminto selaku Kepala Seksi Penagihan mewakili Kepala KP2KP Majenang. Dalam sambutannya Suminto menyampaikan pesan dari Kepala KP2KP Majenang kepada para Bendahara BOS SMPN untuk melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. 

Berikutnya giliran Sunardi, MMPd selaku Sekretaris Disdikpora mewakili Kepala Dinas Disdikpora Kabupaten Cilacap memberikan kata sambutan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi perpajakan bagi para Bendahara BOS SMPN ini. Beliau berterimakasih atas terselenggaranya kegiatan ini kepada KP2KP Majenang serta menyampaikan pesan dari Kepala Dinas Disdikpora Kabupaten Cilacap kepada para peserta untuk menyimak penjelasan ketentuan perpajakan dari narasumber dan segera melaksanakannya setelah kembali ke sekolah masing-masing.

Kegiatan inti sosialisasi perpajakan ini adalah pemaparan materi ketentuan perpajakan bagi para Bendahara BOS yang disampaikan oleh Kuntoro selaku Account Representative (AR) KPP Pratama Cilacap. Penjelasan dari pemateri diawali dengan kewajiban para Bendahara BOS mulai dari mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara BOS sampai dengan kewajiban melaporkan SPT Masa serta ketentuan perpajakan khusus bagi dana BOS. Dari kegiatan ini terungkap masih ada beberapa Bendahara yang belum memiliki NPWP Bendahara BOS dan belum melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar sesuai ketentuan. Karena keinginan yang kuat untuk memahami ketentuan perpajakan yang berlaku khususnya untuk dana BOS, beberapa peserta antusias menanyakan kepada narasumber.

Sesi terakhir kegiatan penyuluhan perpajakan ini diisi dengan penyampaian doorprize bagi peserta yang berhasil menjawab pertanyaan dari narasumber dan foto bersama Kepala Seksi Penagihan, AR, dengan para peserta.