Tuesday, 9 July 2013 - 15:21

Oleh Anandita Budi Suryana, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Penatapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang menetapkan pajak 1 persen atas pomset usaha kurang dari Rp 4,8 milyar, disambut keberatan dari pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Padahal dari dana APBN, Pemerintah telah mengeluarkan bantuan trilyunan rupiah ke masyarakat dan UKM. Agar bantuan bagi UKM bisa berlanjut perlu gotong royong dari semua pembayar pajak, termasuk pelaku UKM yang telah eksis.

Pelaksanaan kegiatan pemerintah untuk pembangunan nasional, dilakukan melalui pelaksanaan program kerja yang ditandai dengan pelelangan (procurement) dan program kerja dengan dana hibah serta dana bantuan sosial. Dana bantuan ini tidak hanya untuk penanggulangan bencana sosial namun juga disalurkan untuk bantuan usaha individu, koperasi, kelompok usaha dan bentuk sarana-prasarana usaha dalam bentuk barang dan infrastruktur.

Contohnya, Kementerian Perdagangan selama tahun 2006-2012 telah merevitalisasi 663 unit pasar tradisional senilai Rp.1,8 trilyun, dimana sebanyak 144 unit senilai Rp.279 milyar telah dihibahkan. Kementerian Perdagangan juga memfasilitasi 48 pelaku UKM berpameran di di Basel, Swiss, pada tanggal 22 Februari-3 Maret 2013. Salah satu peserta pameran, Oesing Craft, mendapat pesanan produk senilai US$  50.000 dari pameran tersebut. Kementerian Koperasi dan UKM selama tahun 2011-2013 membuat program penguatan permodalan untuk wirausaha pemula, khusus untuk tahun 2013 ada plafon sekitar Rp54 miliar untuk 2.160 wirausaha pemula. Program pembinaan ini memerlukan dana besar dan sudah tentu diambilkan dari dana pajak yang terkumpul di APBN.

Selain itu, pemeritah juga membuat program nyata bagi UKM. Pertama, pPemerintah menjamin kredit bagi UKM melalui PT Jamkrindo dan PT Askrindo, jika ada gagal bayar dari UKM. Kedua, untuk mengatasi tarif bunga UKM yang tinggi, Pemerintah memberi subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat. Ketiga, program langsung dari dana APBN untuk bantuan dana start up bisnis UKM, kemudahan akses pameran pemasaran produk UKM. Keempat, Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) mengganggarkan program bantuan usaha dari PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan) yang diambilkan dari dana CSR (corporate social responosibility) BUMN. Tahun 2013 ada dana PKBL sebesar Rp.25 trilyun dari semua BUMN dan dikelola oleh PT.PNM (Permodalan Nasional Madani).

Di luar dana PKBL, jika dicermati, sumber dana program UKM lainnya dipastikan dari pembayar pajak. Misalnya alokasi bantuan sosial Kementerian Pertanian tahun 2013 sebesar Rp.6,3 trilyun setara dua kali lipat target penerimaan pajak Provinsi DI Jogjakarta tahun 2013 sebesar Rp.3,4 trilyun. Meskipun uang pajak banyak teralokasi untuk bantuan usaha masyarakat, namun banyak usulan yang justru membuat kantor pajak pada posisi sulit.

Contohnya adanya usulan pembebasan pajak bagi UKM (Usaha Kecil Menengah) agar dibebaskan dari kewajiban membayar pajak selama 5-10 tahun. Hal ini jelas berseberangan dengan upaya perluasan tax base (basis pajak) sesuai PP 46/2013 diimana kalangan UKM yang beromset hingga Rp.4,8 milyar wajib membayar pajak dengan tarif flat 1 persen dari omset. Tarif 1 persen omset diberlakukan untuk memudahkan UKM agar ada kepastian hukum tentang jumlah pajak yang disetor.

Keberatan Pelaku UKM

Keberatan pelaku UKM akan pajak penghasilan 1 persen ini karena dianggap mengurangi volume usaha. Bahkan banyak pengamat ekonomi dan sosial yang beranggapan harusnya UKM dibantu bukan malah dikenai pajak. UU Pajak Penghasilan mengenai dua metode penghitungan omset, yaitu pencatatan dan pembukuan. Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur atas omset atau penghasilan bruto, biasanya perodik tiap bulan. Sedangkan pembukuan adalah proses pencatatan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, dan diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi.

Masalahnya mayoritas pelaku UKM jarang mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran dengan bukti tertulis otentik, walaupun transaksi milyaran. Contoh UKM pedagang tekstil. Transaksi penjualan tekstil tanpa menggunakan faktur pajak, secara tunai saja. Hal yang sama juga berlaku untuk pembelian dagangan dari produsen yang umumnya juga UKM, semua secara tunai, hanya catatan sederhana saja. Jika diterapkan kaidah pembukuan (book keeping) kesulitan untuk menghitung omset dan laba bersih secara tepat.

Aturan pajak penghasilan sebesar 1 persen omset untuk mendorong UKM agar mulai membuat pembukuan usaha secara tertib dengan membuat faktur penjualan dan bukti kuitansi pengeluaran, agar pajak yang dibayar sesuai laba usaha yang sebenarnya. Rata-rata pedagang tekstil di Pasar Tanah Abang membayar harga sewa toko di Pasar Tanah Abang Rp.68 juta per meter atau Rp.272 juta untuk kios 4 meter persegi. Belum lagi biaya pembelian barang dagangan dan upah tenaga kerja. Agar pengeluaran ini tercatat di SPT (Surat Pemberitahuan) pajak, pelaku UKM harus melakukan pembukuan, sehingga pajak yang dibayar sesuai dengan laba bersih.

Selain itu perlu menjadi perhatian di kementerian dan lembaga negara terkait pembinaan UKM, bahwa pajak UKM harus dikenakan agar pembiayaan UKM secara berkelanjutan bisa terwujud. Selain itu bantuan pemerintah harus diperlakukan sebagai investasi bagi UKM, bukan bantuan gratis yang tidak perlu dikembalikan. Tidak akan ada dana pembinaan UKM jika tidak ada pajak yang terkumpul. Kantor pajak memang tidak bisa memberikan fasilitas pembiayaan modal dan pemasaran namun tugas itu menjadi porsi kewenangan kementerian lain dan BUMN. Jadi tidak ada alasan pelaku UKM menolak membayar pajak jika telah mendapat bantuan dana usaha dari pemerintah.

Agar Pemerintah tidak dianggap abai kepada UKM dan UKM mau membayar pajak, perlu sinergi langkah penyempurnaan. Pertama, fasilitas program kredit hanya kepada UKM yang telah memiliki NPWP dan melaporkan serta telah membayar pajak. Dengan format gearing ratio, bagi UKM yang membayar pajak Rp.10 juta, bisa memperoleh kredit lima kali lipat atau Rp.50 juta. Kedua, perlu memperbanyak inkubator bisnis di level pendidikan tinggi untuk memperketat penyaluran dana bantuan UKM dan sekaligus menjaring pembayar pajak baru.

Ketiga, program PKBL sudah dikelola secara integral oleh PT.PNM. Keterpaduan program diperlukan agar tidak ada tumpang tindih penerima PKBL dan diwajibkan ada NPWP bagi penerima PKBL. Data penyaluran PKBL oleh PT.PNM seyogyanya di-share ke kantor pajak untuk alat monitoring kepatuhan pembayaran pajak pelaku UKM yang menerima dana PKBL. Keempat, lembaga dan kementerian penyalur dana bantuan sosial dan hibah agar membagi data penerima bantuan tersebut ke kantor pajak. Data ini untuk alat himbauan agar pelaku UKM penerima bantuan sosial dan hibah mau membayar pajak sebagaimana bantuan yang mereka terima.

Investasi pemerintah sudah banyak, saatnya sesama UKM berpartisipasi membantu keberlangsungan pembinaan UKM lainnya!

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja.