Friday, 17 May 2013 - 18:50
kerahasiaan data

Oleh Guntur Nur Hidayat, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Apakah laporan mengenai detail identitas warga, termasuk segala segmen usahanya, harus kami berikan secara terperinci? Sementara pada instansi kami sudah ada aturan yang mengatur tentang kerahasian data tersebut.” Itulah pertanyaan yang selalu tim kami terima dari masing-masing perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tiga kabupaten/kota lokasi sosialisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2012 mengatur tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan, dimana aturan tentang pelaksanaannya baru terbit pada awal tahun 2013, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Repubik Indonesia (PMK) Nomor 16/ PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan. Pada tahap awal penerapan PMK ini, sudah ada beberapa instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) yang diwajibkan untuk memberikan data kepada DJP, diantaranya:

  1. Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan,
  2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan,
  3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan,
  4. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
  5. Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan,
  6. PT Pelabuhan Indonesia I,
  7. PT Pelabuhan Indonesia II,
  8. PT Pelabuhan Indonesia III,
  9. PT Pelabuhan Indonesia IV,
  10. Badan Koordinasi Penanaman Modal,
  11. Kementerian Dalam Negeri, termasuk Pemerintah Daerah,
  12. Badan Pertanahan Nasional,
  13. Otoritas Pelabuhan, Kementerian Perhubungan,
  14. Bank Indonesia,

dan menyusul segera ditambahkan 15 ILAP lainnya.

Kerahasiaan Data dan Peraturan Terkait

Kerahasiaan data merupakan hal serius yang bersifat sensitif dan harus terlindungi serta tercatat jika dilakukan diseminasi. Sifat seperti inilah yang menyebabkan pertanyaan seperti awal artikel diatas selalu muncul setiap tim kami mengadakan sosialisasi ke Pemerintah Daerah.

Kerahasiaan data Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 172 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

  1. Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
    1. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
    2. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
  4. Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan,memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
  5. Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis danketerangan Wajib Pajak yang ada padanya.
  6. Permintaan Hakim Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (5) Harus Menyebutkan Nama Tersangka Atau Nama Tergugat, Keterangan Yang Diminta, Serta Kaitan Antara Perkara Pidana Atau Perdata Yang Bersangkutan Dengan Keterangan Yang Diminta.

Sementara, kewajiban memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan diatur dalam Pasal 35A UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP, sebagai berikut:

  1. Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
  2. Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara yang ketentuannya diatur dengan Peraturan pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

Dinamika di Lapangan

Dari pasal 172 UU Nomor 28 Tahun 2009 diatas, didapat poin bahwa pemerintah daerah memberikan data hanya kepada pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan, pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah. Selain itu, terdapat pula pasal 173 UU Nomor 28 Tahun 2009, yang menambahkan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik (untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi di Lingkungan Daerah) berhak mendapat akses data dan informasi serupa, selama memenuhi Pasal 172 ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 UU Nomor 28 Tahun 2009.

Sementara, dari pasal 35A UU Nomor 28 Tahun 2007 diatas, didapat poin bahwa setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Kedudukan kedua UU ini adalah setara, tetapi bersifat kontradiktif. Adanya aturan yang mengatur tentang kerahasiaan data milik pemerintah daerah tersebut, dapat menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk membentengi diri dalam memberikan data dan informasi sebagaimana diminta DJP. Terhadap kasus ini, perlu diperjelas tentang kedudukan Pasal 172 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pasal 35A UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP. Bila dipandang perlu, bisa ditempuh langkah uji materiil.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja.