Friday, 19 April 2013 - 17:38

Oleh Didik Yandiawan, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

"Record stores keep the human social contact alive it brings people together. Without the independent record stores the community breaks down with everyone sitting in front of their computers"- Ziggy Marley

Geliat Record Store Day

Ziggy Marley adalah satu dari sekian banyak musisi yang sangat menghargai keberadaan toko retail musik.  Pernyataan bersahaja itu diungkapkannya pada sebuah momen yang diselenggarakan secara rutin setiap hari Sabtu pada minggu ketiga bulan April setiap tahunnya. Pada hari itu, seluruh dunia memperingatinya sebagai Record Store Day. Record Store Day adalah sebuah hari dimana seluruh record store (toko kaset/CD/piringan hitam) menjadi tempat berkumpul bagi seluruh insan musik dari label, musisi, fans, dan kolektor musik untuk merayakan 'the art of music’. Di tengah peralihan gaya konsumsi musik di era digital, Record Store Day memiliki misi untuk mengembalikan kejayaan rilisan fisik sekaligus menjadikannya perayaan budaya yang unik melalui rilisan piringan hitam dan CD dalam kemasan spesial pada hari tersebut.

Pada tahun 2007, tercatat lebih dari 700 toko musik independen di Amerika Serikat dan ratusan toko serupa di dunia memperingati Record Store Day. Ratusan musisi dan band mengadakan penampilan spesialnya di hari ini, dari showcase, meet and greet, sesi tanda tangan, dan sebagainya. Pada tahun ini, Record Store Day diselenggarakan serentak di seluruh dunia pada tanggal 20 April 2013.

Antusiasme terhadap Record Store Day meningkat dari tahun ke tahun. Bagi pecinta musik dan kolektor musik, rilisan fisik tak dapat tergantikan dengan rilisan digital. Perusahaan rekaman menangkap gejala ini sebagai peluang emas dengan merilis album musik dalam format klasik, piringan hitam maupun kemasan khusus (boxset). Di Indonesia, beberapa musisi turut merilis piringan hitam serta boxset, meskipun dalam jumlah terbatas. Bagi beberapa perusahaan rekaman dan musisi, diferensiasi produk rekaman adalah pembeda utama dalam menembus ketatnya persaingan di tengah ketidakpastian pasar industri musik Indonesia saat ini.

Regulasi PPN atas Penyerahan Media Rekaman Suara

Media rekaman suara dikategorikan sebagai Barang Kena Pajak (BKP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Oleh karena itu, berdasarkan undang-undang, penyerahan BKP berupa media rekaman suara di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha digolongkan sebagai penyerahan yang terutang PPN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2010, penghitungan PPN yang terutang atas penyerahan BKP berupa media rekaman suara ditetapkan menggunakan Nilai Lain. Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Berdasarkan PMK tersebut, Nilai Lain untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata, dimana ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen) Nomor KEP-81/PJ./2004 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Produk Rekaman Suara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan (s.t.d.t.d.) Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) Nomor PER-4/PJ/2008. Peraturan tersebut mengatur mekanisme pemungutan PPN atas media rekaman suara di Indonesia melalui penebusan dan penempelan Stiker Lunas PPN pada produk rekaman berupa kaset, CD, VCD, LD,DVD, dan media rekaman lain. Selain itu, ketentuan tersebut mengatur hal-hal teknis sebagai berikut:

  1. konten dan jenis media rekaman suara;
  2. harga jual rata-rata berbagai produk rekaman suara;
  3. spesifikasi Stiker Lunas PPN;
  4. tata cara penatausahaan dan penebusan Stiker Lunas PPN; dan
  5. asosiasi pengusaha rekaman suara yang ditunjuk sebagai pemberi rekomendasi dalam penebusan Stiker Lunas PPN.

Meskipun telah diatur sedemikian rupa, masih terdapat beberapa hambatan yang terjadi di dalam pelaksanaan pemungutan PPN atas produk rekaman suara, sebagai berikut:

  1. Perusahaan rekaman independen dan lokal (label) belum terdaftar secara resmi sebagai anggota asosiasi pengusaha rekaman suara, sehingga label mengalami kesulitan di dalam penebusan Stiker Lunas PPN. Akibatnya, sering dijumpai produk rekaman suara diperjualbelikan tanpa disertai stiker lunas PPN.
  2. Perusahaan rekaman independen dan lokal (label) telah terdaftar secara resmi sebagai anggota asosiasi pengusaha rekaman suara, akan tetapi tidak menyertakan Stiker Lunas PPN di dalam produk rekaman suara yang diperjualbelikan.
  3. Peraturan pelaksanaan berupa Perdirjen yang menginduk pada PMK Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak belum diterbitkan. Akibatnya, jika mengacu pada Kepdirjen Nomor KEP-81/PJ./2004 s.t.d.t.d. Perdirjen Nomor PER-4/PJ/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Produk Rekaman Suara terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap penerimaan negara PPN dari sektor produk rekaman suara yang diakibatkan hal-hal sebagai berikut:
  • Konten dan jenis media rekaman suara ditafsirkan berbeda oleh pengusaha rekaman. Contoh: musisi Indonesia yang menciptakan lagu dengan lirik bahasa asing atau menggunakan lisensi untuk menyanyikan lagu musisi luar negeri, seharusnya dibubuhi stiker kaset kategori B atau CD jenis CD.2, tetapi dibubuhi stiker untuk kaset kategori A maupun CD jenis CD.1.
  • Harga jual rata-rata berbagai produk rekaman suara di tingkat toko retail telah mengalami penyesuaian harga. Contoh:  harga jual rata-rata CD.2 (CD berbahasa asing yang diproduksi di Indonesia) yang berlaku adalah Rp48.000,- , sementara harga jual rata-rata berkisar antara (Rp50.000,- s.d. Rp150.000,-).
  • Asosiasi perusahaan rekaman suara yang ditunjuk untuk memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam rangka penebusan stiker lunas PPN telah mengalami perubahan (ada yang kepengurusannya non-aktif maupun baru).
  • Terdapat media rekaman suara yang belum diatur mekanisme pembubuhan Stiker Lunas PPNnya. Contoh: piringan hitam dan file digital yang dikemas dalam produk rekaman berupa flash disc atau bentuk lain yang belum lazim. Sehingga, apabila beredar, produk tersebut dikenai PPN dengan mekanisme pemungutan PPN tanpa Stiker Lunas PPN.

Momentum Penyempurnaan Regulasi PPN atas Penyerahan Media Rekaman Suara

Perubahan adalah sebuah keniscayaan menuju kesempurnaan. Menelaah hal-hal tersebut di atas, terdapat beberapa langkah penting dan strategis yang dapat ditempuh oleh Ditjen Pajak, sebagai berikut:

  1. Penyempurnaan regulasi PPN atas penyerahan media rekaman suara melalui penerbitan Perdirjen yang menginduk pada PMK Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
  2. Pelaksanaan pertemuan khusus (rapat dengar pendapat, diskusi panel, workshop, dsb.) dengan para pelaku industri rekaman suara, yang meliputi perusahaan rekaman, asosiasi pengusaha rekaman, musisi, media massa, dan kolektor musik dalam rangka merumuskan kebijakan perpajakan atas penyerahan media rekaman suara yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum antara pemerintah dan pelaku industri rekaman suara.
  3. Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap celah penyimpangan maupun penyalahgunaan penggunaan Stiker Lunas PPN dengan memaksimalkan penyuluhan, penyadartahuan, himbauan, maupun penegakan hukum.
  4. Pemberian fasilitas perpajakan bagi pelaku industri rekaman suara dari hulu ke hilir melalui penyederhanaan penatausahaan dan penebusan Stiker Lunas PPN, maupun kebijakan lain yang bersifat strategis.

Kesimpulan

Korelasi antara Record Store Day dengan kebangkitan industri musik dunia tidak terpisahkan. Setidaknya, kegairahan pecinta musik melalui kehadiran rilisan fisik telah mendaur ulang selera dan cara menikmati musik. Hal terpenting yang harus disadari bersama adalah perlunya kerjasama yang erat antara pemerintah dengan pelaku industri rekaman suara di Indonesia. Iklim usaha industri rekaman suara yang kondusif ditopang oleh kepatuhan pelaku industri rekaman suara terhadap  peraturan perpajakan yang mempunyai kepastian hukum yang dapat diandalkan dan tidak multi tafsir.

Mari bersinergi demi kebangkitan industri musik Indonesia.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja.