Monday, 4 March 2013 - 10:31

Selasa, 19 Februari 2012, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung, Peni Hirjanto, menjadi Pemateri dalam acara Talk Show di Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Lampung Tahun 2013. Talk Show tersebut juga menghadirkan pemateri dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung, Dinas Pendapatan kota Bandar Lampung, Dinas Tata Kota Bandar Lampung, Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung, dan Perwakilan dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Dalam pemaparan makalah, Peni Hirjanto mengawalinya dengan menyampaikan tugas DJP untuk menghimpun pajak-pajak negara yang mencapai 1042 Triliun di tahun 2013 ini. Target penerimaan tersebut akan dicapai DJP melalui penyuluhan, pelayanan dan law inforcement.

Kebijakan penyuluhan ditujukan untuk mendorong Wajib Pajak patuh baik regulasi maupun dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.  Terkait dengan hal tersebut, DJP sangat terbuka kepada para Wajib Pajak yang membutuhkan sosialisasi ataupun edukasi terkait dengan peraturan baru maupun yang lainnya.

“Kami, Direktorat Jenderal Pajak, sangat terbuka kepada masyarakat ataupun Wajib Pajak yang memiliki keinginan untuk dilakukan sosialisasi/penyuluhan. Pada level Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, kami memiliki Account Representative (AR) dan pada level Kanwil, kami memiliki Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) khususnya Seksi Bimbingan Pelayanan, yang selalu siap untuk melayani konsultasi dari para Wajib Pajak.” ucapnya.

Tidak lupa Peni juga mengingatkan hak dan kewajiban para pengembang dan menghimbau untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Acara berlangusng cukup meriah dengan banyaknya undangan yang hadir serta aktifnya para peserta, khususnya Wajib Pajak mengajukan pertanyaan terkait hak dan kewajiban perpajakannya.

Di masa mendatang, DJP bertekad untuk terus melaksanakan sosialisasi perpajakan seperti ini guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan perpajakan. Tahun ini, dengan target penerimaan Negara sebesar Rp. 1042 triliun, DJP telah menyiapkan berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Langkah-langkah strategis tersebut antara lain: memanfaatkan data hasil olahan teknologi informasi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak berbasis sektoral, menunjuk beberapa lembaga untuk memberi data elektronik perpajakan, melakukan pemeriksaan khusus terhadap perusahaan terkait pembayaran PPh Pasal 21 pada Semester Pertama 2013 karena ada indikasi banyak perusahaan hanya menyetor 80%-95% PPh Pasal 21 dari yang seharusnya disetor, melaksanakan ekstensifikasi pro aktif melalui kegiatan Sensus Pajak Nasional (SPN) dan optimalisasi pemanfaatan hasil SPN tahun 2011-2012, dan peningkatan detterent effect (efek jera) dengan melakukan kegiatan penegakan hukum perpajakan yang tegas bersama aparat penegak hukum.