Monday, 17 December 2012 - 09:38

Pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012, Direktorat Peraturan Perpajakan I Kantor Pusat DJP telah mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan untuk melakukan sosialisasi Faktur Pajak terkait dengan diundangkannya PER-24/PJ/2012 sebagai pengganti PER-13/PJ/2010 jo. PER-65/PJ/2010. Sejak berlakunya PER-24/PJ/2012 pada tanggal 1 April 2013, secara sah PER-13/PJ/2010 jo. PER-65/PJ/2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ada sepuluh poin penting perubahan pada PER-24/PJ/2012 ini. Perubahan pertama adalah mengenai otorisasi pemberian nomor seri. Sebelum PER-24/PJ/2012 berlaku, nomor urut Faktur Pajak ditentukan sendiri oleh PKP secara berurutan. Sementara, sejak 1 April 2013, otorisasi pemberian nomor seri Faktur Pajak ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Perubahan ini merupakan perubahan terpenting pada PER-24/PJ/2012 ini yang diharapkan akan menjadi kelanjutan action dari road map pembenahan sistem administrasi PPN hingga PPN siap mengaplikasikan e-tax invoice pada tahun 2014 mendatang.  Tujuan pengalihan kewenangan pemberian nomor seri ini ditujukan untuk peningkatan pengawasan terhadap faktur pajak fiktif dalam rangka pengamanan penerimaan PPN. Berdasarkan data APBN P tahun 2011, diketahui bahwa penerimaan PPN hanya tercapai 92,80%. Faktor utama tidak tercapainya penerimaan PPN pada tahun 2011 disebabkan oleh banyaknya kebocoran penerimaan PPN dari pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan transaksi fiktif. Dengan demikian, DJP merasa bahwa Indonesia harus mulai mengaplikasikan langkah pengawasan penerbitan faktur pajak seperti yang telah diaplikasikan di Korea Selatan.

Berdasarkan ketentuan dalam PER-24/PJ/2012 tersebut, PKP diwajibkan mengajukan permohonan kode aktivasi, password, serta nomor seri Faktur Pajak kepada KPP tempat PKP terdaftar. PKP yang dapat diberikan kode aktivasi dan password  adalah PKP baru yang telah dilakukan verifikasi berdasarkan PMK-73/PMK.03/2012 atau PKP lama yang tetap dikukuhkan sebagai PKP setelah dilakukan regristrasi ulang PKP berdasarkan PER-05/PJ/2012. Perubahan kedua dari PER-24/PJ/2012 adalah ketentuan bahwa nomor seri Faktur Pajak diberikan hanya untuk PKP yang telah memiliki kode aktivasi dan password serta telah menyampaikan SPT Masa PPN yang telah jatuh tempo selama 3 masa pajak terakhir berturut-turut. Ketentuan ini secara tidak langsung diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Masa PPN yang pada tahun 2011 hanya tercapai sebesar 42% berdasarkan data portal DJP per 31 Desember 2011.

Perubahan ketiga dalam PER-24/PJ/2012 adalah mengenai penegasan bahwa pengisian alamat dan jenis barang/ jasa pada Faktur Pajak harus diisi sesuai dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya.  Dengan demikian, PKP harus memastikan bahwa alamat lokasi usahanya sesuai dengan alamat yang tercantum dalam SKT dan Surat Keputusan Pengukuhan PKP.  Perubahan keempat adalah ketentuan mengenai kewajiban melampirkan fotocopy kartu identitas yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang pada saat penyampaian pemberitahuan pejabat/ pegawai penandatangan Faktur Pajak.  Jika pelaporan pejabat/pegawai penandatangan tidak dilampiri fotocopy kartu identitas yang telah dilegalisir, maka Faktur Pajak tersebut dianggap tidak lengkap.

Perubahan kelima adalah dihapuskannya istilah “Faktur Pajak Cacat” dalam PER-13/PJ/2010 jo. PER-65/PJ/2010 yang digantikan dengan istilah “Faktur Pajak Tidak Lengkap” karena dirasa  istilah FP cacat tidak sinkron dengan ketentuan dalam UU KUP.  Perubahan keenam merupakan penegasan bahwa kode transaksi “02” diperuntukkan untuk transaksi dengan pemungut PPN bendahara pemerintah, sementara kode transaksi “03” diperuntukkan untuk transaksi dengan pemungut PPN selain bendahara pemerintah.

Perubahan ketujuh mengatur tentang urutan nomor seri Faktur Pajak. Jika dalam ketentuan PER-13/PJ/2010 jo. PER-65/PJ/2010 urutan faktur pajak harus berurutan, dalam ketentuan PER-24/PJ/2012 PKP akan mendapat nomor seri Faktur Pajak berdasarkan blok nomor urut serta nomor seri FP diperbolehkan loncat dengan kewajiban melaporkan FP yang tidak terpakai pada akhir tahun bersamaan dengan penyampaian SPT Masa PPN bulan Desember. Perubahan kedelapan masih mengenai nomor seri Faktur Pajak, yaitu ketentuan mengenai nomor seri Faktur Pajak Ganda. Berdasarkan PER-24/PJ/2012, FP dengan nomor seri ganda tersebut dianggap tidak lengkap. Sementara dalam PER-13/PJ/2010 jo. PER-65/PJ/2010, FP dengan nomor seri ganda harus dibetulkan dan dapat dikreditkan oleh PKP Pembeli.

Perubahan kesembilan mengenai Faktur Pajak Pengganti. Sebelum PER-24/PJ/2012 berlaku, nomor seri pengganti menggunakan nomor seri baru dan harus dilaporkan dalam 2 SPT masa, yaitu di masa FP yang diganti dan di masa pembuatan FP pengganti.  Sementara, sejak 1 April 2013, nomor seri FP pengganti menggunakan nomor seri lama dan hanya dilaporkan di SPT FP yang diganti. Perubahan terakhir mengenai ketentuan bahwa Faktur Pajak yang dibuat tidak berdasarkan ketentuan dalam PER-24/PJ/2012 dinyatakan sebagai Faktur Pajak Tidak Lengkap dan tidak dapat dikreditkan oleh PKP pembeli. Ketentuan ini mengubah esensi PER-65/PJ/2010 yang merupakan perubahan PER-13/PJ/2012 bahwa PKP pembeli tetap dapat mengkreditkan Faktur Pajak yang tidak lengkap selama hal tersebut berada di luar kekuasaan pembeli seperti kesalahan pengisian nomor seri dan tanda tangan pejabat.

Melalui sosialisasi tersebut, ada tiga hal yang menjadi perdebatan di antara peserta. Pertama adalah mengenai waktu pelaksanaan permintaan kode aktivasi dan password yang bertepatan dengan momentum penyampaian SPT Tahunan sehingga dikhawatirkan antrian Wajib Pajak akan membludak dan tugas rutin penerimaan SPT Tahunan terganggu. Kedua, mengenai ketentuan kewajiban melampirkan FC kartu identitas yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang pada saat pemberitahuan pejabat/ pegawai yang menandatangani FP.  Tentu saja hal tersebut akan menambah beban administrasi PKP dan mempersulit alur birokrasi bagi PKP yang ingin berniat baik memenuhi kewajiban PPN-nya.  Keberatan terakhir adalah ketentuan mengenai tidak dapat dikreditkannya Faktur Pajak tidak lengkap meskipun berada di luar kekuasaan pembeli seperti kesalahan penulisan nomor seri sehingga dikhawatirkan akan merugikan PKP pembeli.

Pada akhirnya peserta mengharapkan agar tujuan awal dirumuskannya PER-24/PJ/2012 yaitu untuk peningkatan pengawasan DJP demi pengamanan penerimaan PPN tidak luntur hanya karena rumitnya birokrasi yang pada akhirnya mematahkan niat PKP untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar.