Sunday, 4 November 2012 - 12:11

Oleh Junjungan Mula Sangap, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Pencitraan dewasa ini menjadi trend yang sangat berkembang pesat, ditengah-tengah perubahan paradigma publik yang begitu cepat dalam mencermati lingkungan yang ada di sekitarnya, ditambah lagi dengan kebebasan pers yang semakin “ganas” dalam melakukan pemberitaannya. Publik telah memiliki ruang yang lebih luas untuk memantau sepak terjang kinerja suatu organisasi.

Menurut George Lucaks, dunia dibangun diatas citra, yang berarti bahwa siapa yang berhasil membangun citra maka dialah yang akan menguasai dunia. Citra akan bertahan cukup permanen dalam jangka waktu lama. Citra terbentuk berdasarkan pengetahuan dan informasi-informasi yang diterima seseorang dan merupakan akumulasi dari ratusan, ribuan bahkan jutaan kesan yang baik dan buruk. Citra merupakan aset dan juga cerminan identitas organisasi yang akan membangun nama baik organisasi.

Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi garda terdepan untuk memperkenalkan apa dan bagaimana DJP dalam relasinya dengan masyarakat. Humas DJP tidak lagi diartikan sempit sebagai sekelompok kecil orang yang ditugaskan oleh pimpinan untuk menghandle arus informasi baik kedalam maupun keluar. Humas DJP tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat perkantoran yang hanya terdiri dari sekelompok orang. Setiap orang yang berada di dalam institusi DJP hakikatnya adalah humas DJP, oleh karena itu semua elemen, pimpinan dan staf DJP memiliki fungsi untuk mengkomunikasikan DJP kepada masyarakat luas.

Perubahan paradigma seiring dengan kebebasan pers dan keterbukaan informasi publik, dan pola budaya masyarakat dalam mengemukakan pendapat baik secara inpidu maupun kelompok, telah menjadi prioritas dan tuntutan yang mendesak bagi DJP dalam menyusun strategi untuk membentuk Citra Positif di mata masyarakat. Salah satu contoh bahwa DJP turut mengimbangi perubahan paradigma kebebasan pers dan keterbukaan informasi publik adalah dengan telah diselenggarakannya beberapa kali Workshop penulisan dan lomba menulis yang melibatkan seluruh perwakilan dari masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yang tersebar di seluruh Indonesia, dan juga turut mengundang para praktisi komunikasi profesional sebagai narasumber. DJP juga telah mengembangkan sistem yang dapat memberikan ruang bagi setiap pegawai DJP untuk melaksanakan fungsi kehumasannya dalam suatu sistem yang terintegrasi yang disebut dengan Publishing Organization.

DJP berkomitmen untuk membangun citra dengan mengimplementasikan Nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan. Komitmen ini yang menjadi nafas bagi seluruh pegawai DJP dalam melakukan pekerjaannya, karena citra yang dibentuk haruslah dibangun secara jujur, sehingga citra yang dipersepsikan oleh publik adalah baik dan benar, dalam arti ada konsistensi antara citra dengan realitas. Citra DJP tidak akan dibangun dengan dasar kebohongan informasi, karena DJP menyadari bahwa ketika tidak ada kekonsistenan antara kinerja nyata dengan citra yang dikomunikasikan, realitaslah yang akan menjadi pemenangnya. DJP menyadari betul bahwa komunikasi organisasi yang tidak dipercaya, justru akan merusak citra organisasi lebih parah lagi, sehingga dapat kita yakini bersama bahwa citra yang dibangun DJP adalah realita.

Seperti kita ketahui bersama, DJP telah 10 tahun ini berbenah diri membangun citra diri yang positif, upaya tersebut dilakukan dari dua sisi, baik dari sisi internal maupun sisi eksternal. Dari sisi internal Reformasi Birokrasi berupa perbaikan sistem, peraturan, proses bisnis, pengelolaan keuangan yang berintegritas dan profesional terus digaungkan dan akan menjadi etos kerja bagi seluruh pegawai DJP. Sedangkan dari sisi eksternal terdapat 2 hal fundamental yang sedang dirubah, yaitu yang pertama merubah pola pikir masyarakat mengenai kewajiban perpajakannya, masyarakat jangan menjadikan pajak sebagi momok yang perlu dihindari atau disiasati. Yang kedua menciptakan sense of belonging atau rasa memiliki dari para pemangku kepentingan terhadap institusi ini, sehingga setiap stakeholder atau pemangku kepentingan ikut mengawasi kinerja dari DJP dan melaporkan setiap informasi yang sekiranya dapat mencederai semangat Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan oleh DJP selama satu dekade ini. Saluran pengaduan telah dibuka melalui berbagai media, yaitu melalui Kring Pajak 500200, Whistleblowing System, email:pengaduan@pajak.go.id, atau dapat juga disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP).

Keberhasilan Reformasi Birokrasi yang ditandai dengan optimalisasi kinerja penerimaan perpajakan yang semakin tahun semakin meningkat dalam postur APBN telah dibuktikan oleh DJP selama satu dekade terakhir, dan dampaknya dapat dirasakan bersama, yakni peningkatan tax ratio secara signifikan, berkurangnya porsi hutang sebagai sumber pembiayaan dalam APBN. Rasio hutang terhadap PDB turun secara drastis hingga mencapai titik 24.3% di semester I tahun 2012, dibandingkan dengan tahun 2001 yang mencapai 77%. Defisit anggaran selama 1 dekade juga terjaga dengan baik dengan rata-rata 1,4% terhadap PDB. Pada tahun 2011 yang lalu tercatat defisit anggaran sebesar 1,1% atau dapat ditekan 54% dibandingkan tahun 2001 yang mencapai 2,4%.

Lalu dari manakah DJP mengumpulkan uang pajak tersebut? tentu saja dana tersebut dikumpulkan dari masyarakat dan para pengusaha yang merupakan subjek pajak, oleh karena itu sangat penting untuk membangun CITRA POSITIF dari masyarakat sebagai subjek pajak untuk memahami fungsi dan penggunaan pajak bagi APBN, dan fungsi dari APBN itu sendiri untuk mensejahterakan seluruh masyarakat.

Jangan biarkan DJP berjalan sendirian dalam mengemban amanat dari Negeri ini. Tahun ini target penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp 885 triliun, angka tersebut setara dengan 78.64 persen dari keseluruhan pendapatan negara. Tentu saja angka sebesar itu merupakan amanah yang sangat besar yang harus diemban oleh DJP. Fakta ini harus disadari bukan saja oleh para pegawai di DJP, namun juga oleh seluruh lapisan masyarakat. Marilah kepada seluruh stakeholders atau para pemangku kepentingan, kita bersama-sama terus membangun citra DJP menjadi institusi pengelolaan keuangan yang berintegritas, profesional dan berwibawa, sehingga kedaulatan ekonomi negeri ini dapat terwujud demi Kemandirian Bangsa.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja.