Wednesday, 9 May 2012 - 11:23
Gedung Utama Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini melakukan pemutakhiran data piutang PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada setiap Kantor Wilayah (Kanwil) DJP guna menjamin kelancaran pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 ke pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot). Kegiatan pemutakhiran data piutang PBB-P2 ini dilakukan oleh Tim Pemeliharaan Basis Data PBB pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama.

 

Tim Pemeliharaan Basis Data PBB pada masing-masing KPP Pratama itu bertugas untuk menyediakan data piutang pajak PBB-P2 yang valid dan akurat. Pembentukan Tim Pemeliharaan Basis Data PBB itu mengacu pada Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-12/PJ./2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan.

 

Kegiatan pemeliharaan basis data PBB pada masing-masing KPP Pratama dilakukan dengan cara mencocokkan data piutang PBB-P2 dengan dokumen bukti pembayaran PBB yang ada di KPP Pratama, pemkab/pemkot dan instansi terkait lainnya serta verifikasi data objek/subjek pajak pada basis data PBB dengan keadaan yang sebenarnya.

 

Kegiatan pemeliharaan basis data PBB pada intinya mencakup kegiatan pemutakhiran data piutang PBB-P2 dan pemutakhiran data objek dan/atau subjek pajak PBB-P2. Kegiatan Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 adalah menyesuaikan nilai piutang PBB-P2 dalam basis data PBB dengan nilai piutang yang sebenarnya. Sedangkan kegiatan Pemutakhiran Data Objek dan/atau Subjek Pajak PBB-P2 adalah  menyesuaikan data objek dan/atau subjek pajak PBB-P2 yang tercantum pada Daftar Nominatif dengan kondisi yang sebenarnya melalui kegiatan verifikasi data. Daftar Nominatif dimaksud adalah daftar yang berisi data objek pajak PBB-P2 yang memiliki tunggakan pajak untuk setiap kelurahan/desa yang akan dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan Basis Data.

 

Selanjutnya kegiatan pemutakhiran data piutang PBB-P2 meliputi:

  1. Sinkronisasi data pembayaran PBB yang dibayar melalui tempat pembayaran (TP) PBB Elektronik;
  2. sinkronisasi data pembayaran PBB yang dibayar melalui TP-PBB Online;
  3. perekaman Sural Tanda Terima Setoran (STTS) yang disampaikan oleh Wajib Pajak;
  4. perekaman data pembayaran PBB yang dibayar melalui TP Manual untuk Tahun Pajak berjalan;
  5. perekaman data pembayaran PBB yang dibayar melalui TP Manual untuk Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak berjalan.

 

Hasil akhir kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB akan ditindaklanjuti dengan penagihan aktif atau pembatalan ketetapan PBB yang tidak benar.

 

Dalam pelaksanaannya, KPP Pratama merekam data STP PBB dan SKP PBB yang telah diterbitkan beserta data pembayarannya ke dalam basis data PBB. Pada setiap KPP ada Laporan Saldo Pra Pemutakhiran Piutang PBB-P2 dan Laporan Saldo. Setiap KPP dibimbing dan  dipantau oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB yang dibentuk oleh Kanwil DJP masing-masing.  Dengan diberlakukannya SE-12/PJ./2012, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-84/PJ./2008 tentang Pemutakhiran Data Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.