Monday, 16 April 2012 - 16:40

Oleh Wiyoso Hadi, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Setiap pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI, anggota POLRI dan pensiunannya menerima penghasilan tetap dan tidak tetap yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD. Atas penghasilan itu terutang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang wajib dipotong oleh Bendahara Lembaga-Lembaga Pemerintah. Tapi bukan hanya itu saja kewajiban perpajakan bagi Bendahara Pemerintah. Oleh sebab itu, memperhatikan bahwa masih terdapat banyak bendahara yang belum memahami dengan benar dan lengkap tentang kewajibannya sebagai Pemotong/Pemungut Pajak dan juga untuk memudahkan Bendahara dalam memotong, memungut, menyetor, dan melaporkan pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak Juli 2011 menyediakan buku panduan praktis Bendahara Mahir Pajak, yang dapat diunduh secara cuma-cuma di http://www.pajak.go.id/content/buku-bendahara-mahir-pajak-2011.

 

Buku Bendahara Mahir Pajak memuat penjelasan umum tentang apa saja itu yang dimaksud dengan pemotongan PPh Pasal 21, pemungutan PPh Pasal 22, pemotongan PPh Pasal 23, pemotongan/pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, kewajiban Bendahara mendaftarkan diri, dan apa saja kewajiban Bendahara dalam penyetoran dan pelaporan pajak.

 

Selain memuat penjelasan umum tentang kewajiban perpajakan bendahara, buku setebal sekitar 130 halaman itu memuat pula simulasi penghitungan pemotongan dan pemungutan pajak oleh Bendahara dan cara pengisian formulir bukti pemotongan, surat setoran pajak (SSP), faktur pajak, dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa oleh Bendahara Pemerintah.

 

Dalam bagian simulasi penghitungan pemotongan dan pemungutan pajak oleh Bendahara, dijabarkan secara terperinci bagaimana simulasi penghitungan pemotongan dan pemungutan pajak dalam hal: (i) Belanja Gaji, Tunjangan dan Honorarium; (ii) Belanja Barang, Modal, dan Jasa; serta (iii) dalam hal Belanja Hibah.

 

Sama seperti bagian simulasi penghitungan pemotongan dan pemungutan pajak oleh Bendahara, dalam bagian cara pengisian formulir bukti pemotongan, SSP, faktur pajak, dan  SPT Masa, dipaparkan pula secara menyeluruh bagaimana caranya mengisi formulir bukti pemotongan, SSP, faktur pajak, dan  SPT Masa, dalam hal: (i) Belanja Gaji, Tunjangan dan Honorarium; (ii) Belanja Barang, Modal, dan Jasa; serta (iii) dalam hal Belanja Hibah.

 

Buku Bendahara Mahir Pajak dilengkapi dengan daftar berbagai peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, keputusan menteri keuangan, peraturan direktur jenderal pajak, dan surat edaran jenderal pajak yang terkait dengan kewajiban Bendahara dalam memotong, memungut, menyetor, dan melaporkan pajak.

 

Kelebihan buku Bendahara Mahir Pajak, selain memuat contoh-contoh dan cara-cara praktis bagi Bendahara bagaimana memotong, memungut, menyetor, dan melaporkan pajak, juga disertai ilustrasi-ilustrasi tabel-tabel dan bentuk-bentuk berbagai jenis formulir-formulir pajak, sehingga memudahkan Bendahara untuk lebih dapat memahami bagaimana memotong, memungut, menyetor, dan melaporkan pajak secara benar dan tepat. Tak salah jika buku Bendahara Mahir Pajak adalah salahsatu panduan terbaik bagaimana cara mudah mahir pajak bagi Bendahara. Tinggal unduh di http://www.pajak.go.id/content/buku-bendahara-mahir-pajak-2011. Baca dan praktekan, maka jangan heran jika semakin banyak Bendahara Mahir Pajak.

 

*) Resensi buku terbitan Direktorat Jenderal Pajak ini merupakan pendapat pribadi penulis, tidak mewakili pendapat institusi dimana penulis bekerja.