KPU Kabupaten Sidrap Pahami Mekanisme Potput Bendahara

Dalam rangka mempersiapkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di tahun 2018, KP2KP Sidrap bekerjasama dengan KPU Kabupaten Sidrap menyelenggarakan sosialisasi tentang Mekanisme Pemungutan Pajak bagi Bendahara di Hotel Grand Sidny Pangkajene (Sidrap, 14/12).  Kegiatan ini bertujuan agar para pengelola anggaran Pilkada tahun 2018 tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi ini adalah Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretaris Kecamatan, dan Bendahara dari seluruh kecamatan di Kabupaten Sidrap dengan jumlah lebih dari 30 orang. Para peserta sangat antusias dalam mengikuti pemaparan yang disampaikan pegawai KP2KP Sidrap, meskipun di antara peserta ada yang baru direkrut dalam kepanitiaan Pilkada.

Fokus dalam pemaparan materi kali ini, para peserta diberikan penjelasan kewajiban perpajakan terkait dengan penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Angguaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Rangkaian kewajiban tersebut meliputi mendaftarkan diri, memotong/memungut pajak, menyetorkan, dan melaporkan SPT.

Penegasan pemotongan PPh Pasal 21 atas honorarium kepada anggota kepanitiaan sehubungan dengan Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah yang berstatus bukan sebagai Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI/POLRI, dan Pensiunannya juga menjadi diskusi menarik. Para peserta berharap honorarium tersebut tidak dikenakan pajak karena jumlahnya kecil. Namun, sesuai ketentuan, honorarium tersebut dipotong PPh Pasal 21 yang dihitung sesuai tarif Pasal 17 UU PPh dari penghasilan bruto.

Dengan adanya sosialisasi perpajakan seperti ini, Panitia KPU Kabupaten Sidrap berharap agar temuan BPK atas pajak yang tidak dipungut/dipotong di tahun sebelumnya tidak akan terulang lagi dalam Pilkada serentak 2018.(ali/*)