Guru SMK Bojonegoro Aktualisasi Peraturan Pajak

Bahasa Indonesia

Bertempat di Aula Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Bojonegoro, Jalan Panglima Polim Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan acara sosialisasi perpajakan dalam rangka peningkatan keahlian kompetensi akuntansi bagi tenaga pengajar tingkat SMK (Selasa, 8/5). Acara yang diikuti oleh seluruh guru pengajar di SMK se-kabupaten Bojonegoro bertujuan untuk aktualisasi tentang peraturan-peraturan perpajakan terbaru, sehingga bisa disampaikan kepada anak didiknya di masing-masing sekolah.

Dalam sambutan perwakilan guru SMK, Sri Wahyuni menyampaikan bahwa sengaja mengundang pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bojonegoro sebagai instansi yang berwenang masalah perpajakan untuk memberikan informasi perpajakan terbaru dan bisa menjadi narasumber pertanyaan-pertanyaan para guru, untuk kemudian disampaikan kepada para murid di sekolah. Sebagaimana diketahui, materi perpajakan sudah diajarkan di SMK pada tingkat (kelas) XI dan XII, mulai dari dasar-dasar perpajakan sampai dengan teknis penghitungan dan tata cara pengisian Surat Pemberitahuan (SPT).

Acara yang dihadiri 35 guru sebagai tenaga pengajar di SMK seluruh Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan dalam 2 sesi, sesi pertama penyampaian materi-materi perpajakan, sesi kedua diisi dengan tanya jawab. Banyak pertanyaan yang diajukan merupakan pertanyaan para siswa yang belum terjawab secara menyeluruh. Dalam kesempatan itu digunakan untuk mendalami hal-hal yang selama ini dirasakan masih kurang dalam penguasaan materi perpajakan.

Materi perpajakan dan sesi tanya jawab disampaikan oleh Suwito dan Anang Purnadi sebagi perwakilan dari KPP Pratama Bojonegoro. Informasi-informasi perpajakan terkini antara lain peraturan tentang pengecualian laporan SPT Masa yang sudah berlaku beberapa bulan yang lalu, kewajiban penyampaian SPT Masa melalui e-SPT yang telah berlaku sejak April 2018, sampai dengan materi rekonsiliasi fiskal. Materi rekonsiliasi banyak dikeluhkan para siswa dikarenakan mereka harus mengetahui komponen-komponen apa saja yang akan menjadi koreksi, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk tidak menjadikan koreksi di laporan pajak.

Pada sesi akhir acara, perwakilan KPP Pratama menyampaikan bahwa acara seperti ini sangat diperlukan. Hal ini tidak lepas dari pentingnya pemutakhiran informasi perpajakan untuk tenaga pengajar diperlukan untuk disampaikan kepada para siswa, sehingga tidak menjadi informasi atau pengetahuan yang salah dan ketinggalan. Dengan informasi yang benar dan akurat, penyelenggara berharap kesadaran pajak bisa dimulai sejak usia dini.