Katalog Pelayanan

1. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak

Merupakan penyelesaian permintaan untuk menjadi Wajib Pajak (WP) sebagai identitas dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 UU KUP. Setiap WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Merupakan penyelesaian permohonan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai identitas dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 UU KUP. Setiap WP sebagai Pengusaha yang melakukan penyerahan yang dikenai PPN berdasarkan UU PPN 1984, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha untuk dikukuhkan menjadi PKP.

3. Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak

Perubahan data WP dan/atau PKP dapat dilakukan dalam hal data yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan data WP dan/atau PKP menurut keadaan yang sebenarnya yang tidak memerlukan pemberian NPWP baru dan/atau pengukuhan PKP baru. (Pasal 28 ayat (1) PER-20/PJ/2013 s.t.d.d PER-38/PJ/2013).

Perubahan data WP dan/atau PKP dapat dilakukan: (Pasal 28 ayat (3) PER-20/PJ/2013 s.t.d.d PER-38/PJ/2013 )

4. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

Merupakan penyelesaian permohonan penghapusan NPWP yang diajukan oleh WP. Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari administrasi Kantor Pelayanan Pajak.

Penghapusan NPWP dapat dilakukan: (Pasal 9 ayat (2) PER-20/PJ/2013 s.t.d.d PER-38/PJ/2013)

5. Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi

Pemindahan Wajib Pajak adalah tindakan memindahkan administrasi perpajakan Wajib Pajak dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak lama ke tata usaha Kantor Pelayanan Pajak baru, karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau perubahan status perusahaan.

6. Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak Badan

Pemindahan Wajib Pajak adalah tindakan memindahkan administrasi perpajakan Wajib Pajak dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak lama ke tata usaha Kantor Pelayanan Pajak baru, karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau perubahan status perusahaan.

7. Pencabutan Pengukuhan PKP

Permohonan Pencabutan Pengukuhan PKP merupakan penyelesaian permohonan pencabutan Pengusaha Kena Pajak yang diajukan oleh wajib Pajak.Pencabutan Pengukuhan PKP adalah tindakan mencabut Pengukuhan PKP dari administrasi Kantor Pelayanan Pajak. Pencabutan Pengukuhan PKP dapat dilakukan : (Pasal 21 ayat (2) PER-20/PJ/2013 s.t.d.d PER-38/PJ/2013)

8. Pemberian Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital

Merupakan penyelesaian pemberian izin pembubuhan tanda bea meterai lunas dengan mesin teraan meterai digital. Mesin Teraan Meterai Digital adalah Mesin Teraan Meterai yang cara pengisian depositnya dilakukan dengan sistem elektronik, dimana intervensi manusia tidak dibutuhkan seperti Mesin Teraan Meterai sistem Deposit Code Recrediting (DCR) atau sistem sejenis lainnya.

Hal yang harus dilakukan Wajib Pajak (Pasal 4 ayat (1) PER-17/PJ/2008) :

9. Pemberian Izin / Perpanjangan Izin Sebagai Pelaksana Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Teknologi Percetakan

Pelaksana Pembubuhan adalah perusahaan percetakan yang mendapat:

  1. izin operasional di bidang pencetakan dokumen sekuriti dari Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal); dan
  2. penetapan sebagai perusahaan percetakan warkat debet dan dokumen kliring dari Bank Indonesia untuk mencetak cek, bilyet giro, atau efek dengan nama dan dalam bentuk apapun.

KPP Pelaksana Pembubuhan adalah KPP yang di wilayahnya Pelaksana Pembubuhan terdaftar sebagai Wajib Pajak. (Pasal 1 angka 2 PER-27/PJ/2013)

10. Pencabutan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak

Dalam hal mesin teraan meterai digital mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan lagi, prosedurnya adalah: