.:: Direktorat Jenderal Pajak ::.
|
Subsidi dan Dana Cadangan di APBN Bisa Terkuras
Jika ancaman lonjakan harga minyak mentah (crude oil) dunia bertahan hingga tahun 2010, diperkirakan menguras subsidi untuk energi. Tahap awal gejolak harga minyak yang kini sudah menembus 80 dolar AS per barel akan menguras alokasi dana cadangan fiskal yang terdapat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
|
|
Pemberian Insentif Perlu Kajian Mendalam
Pemerintah dan Kadin Indonesia menyepakati setiap pemberian insentif fiskal untuk menggerakkan dunia usaha perlu dikaji secara mendalam, agar tidak mengganggu APBN.
|
|
Minyak US,9/Barel, Cadangan Fiskal Terancam
Harga minyak dunia, kemarin/kembali melonjak setelah sempat turun dua hari terakhir. Minyak kembali diperdagangkan pada US,98 pet barel, bahkan sempat menyentuh US,37 per barel.
|
|
|
Direktorat Pajak Sidik Perusahaan Sawit Ternama
Direktorat Jenderal Pajak mengendus adanya kasus pelanggaran pembayaran pajak bermodus transfer pricing dan penggunaan faktur pajak fiktif senilai ratusan miliar rupiah yang dilakukan PT PHS, perusahaan kelapa sawit di Medan, Sumatera Utara.
|
|
Menkeu Kewenangan Ditjen Pajak sudah terbatas
Departemen Keuangan menilai rekomendasi National Summit 2009 yang meminta pembatasan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak, hanya untuk fungsi pemungut pajak, tidak beralasan.
|
|
UU Perpajakan Tampung Usulan Insentif Fiskal
UU tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan UU tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah menampung usulan insentif fiskal yang muncul dalam Temu Nasional beberapa waktu lalu. "Kemarin memang dilakukan inventarisasi, di bidang ekonomi sifatnya ada permintaan untuk insentif fiskal maupun kemudahan di sisi administrasi," kata Menkeu di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lakarta, Senin (02/11).
|
|
|
|
