Kurs Pajak Minggu Ini
Posisi Anda:
Home  Serba Serbi Menkeu Kewenangan Ditjen Pajak sudah terbatas
|
 |
 |
 |
|
Departemen Keuangan menilai rekomendasi National Summit 2009 yang meminta pembatasan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak, hanya untuk fungsi pemungut pajak, tidak beralasan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan fungsi Ditjen Pajak selama ini sudah terbatas hanya untuk mengumpulkan penerimaan pajak. Dia menegaskan Ditjen Pajak tidak menjalankan fungsi legislatif maupun yudikatif seperti yang dinilai sebagian pihak tersebut. "Fungsi legislasi itu kan ada di bawah Menkeu atas perintah UU, jadi Dirjen Pajak tidak punya kewenangan sendiri untuk menetapkan tarif," katanya kemarin. Menurut dia, fungsi yang dimiliki oleh Ditjen Pajak adalah sebatas pelaksana dan enforcement dari undang-undang perpajakan dan APBN. "Saya melihat masukan ini, ada ketidakpahaman mengenai konsep, karena seluruh legislasi dan policy pajak itu selamanya harus selalu tertuang dalam UU." Adapun mengenai fungsi yudikatif. Menkeu mengatakan Ditjen Pajak juga tidak menjalankan hal tersebut karena selama ini telah dijalankan oleh Pengadilan Pajak yang secara prosedural bernaung di bawah Mahkamah Agung. "Ini memang masih difasilitasi oleh Depkeu [secara administratif). Itu makanya secara bertahap kalau memang MA mau melakukan pengalihan, silakan dialihkan seluruhnya," luturnya. Terkait keberadaan Direktorat Keberatan dan Banding di Ditjen Pajak, Menkeu mengatakan lembaga tersebut hanya berperan sebagai peng-aduan internal nonpengadilan bagi wajib pajak yang tidak puas dengan keputusan penetapan nilai pajak dari Ditjen Pajak sebelum masuk ke Pengadilan Pajak. "Itu kan bukan masalah yudikatif. Pajak ton meng-collect. kalau seandainya wajib pajak yang di-co//ert itu ada dispute sebelum dia masuk ke judicial system, dia harus punya internal duiu dung," katanya. Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo saat dikonfimasi mengenai rekomendasi tersebut mengatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengomentari hal tersebut. "Persoalan itu kewenangannya ada di Depkeu, kami hanya pelaksana, jadi suruh ngapain saja-nurut." katanya. Sumber : Bisnis Indonesia |
Online
Ada 165 tamu online| Jumlah Pengunjung | [+/-] | |
| Sampai Dengan Saat Ini | ||
| -----------------------------------> | 1 341 462 | |
Copyright © 2007 Direktorat Jenderal Pajak.
Best View Using Firefox 2.x, Opera 9.x and Internet Explorer 7.x
Best View Using Firefox 2.x, Opera 9.x and Internet Explorer 7.x
