Formulir Perpajakan

SPT Tahunan
Nama Deskripsi
SPT Masa PPh Pasal 22

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22 (f.1.1.32.02) sesuai Lampiran III.1 PER-53/PJ/2009.

Formulir mulai dipergunakan untuk melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 masa pajak November 2009.

Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Badan Usaha Industri Eksportir Tertentu

Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Badan Usaha Industri Eksportir Tertentu (f.1.1.33.04) (Lampiran III.3 PER-53/PJ/2009)

Formulir mulai dipergunakan untuk melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 masa pajak November 2009.

 

SPT Masa PPh Pasal 21/26

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan PPh Pasal 21 mulai 1 Januari 2013. Pemotong PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dapat disampaikan dalam bentuk Kertas (hardcopy) maupun data elektronik (eSPT).

Berdasarkan PER-14/PJ/2013, SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk e-SPT wajib digunakan oleh Pemotong yang:                      

  • melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau                   
  • melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 selain pemotongan PPh sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau                         
  • melakukan pemotongan PPh Pasal 21(Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau                                 
  • melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak.

Untuk Pemotong PPh pasal 21 yang melaporkan PPh pasal 21 dengan menggunakan eSPT wajib melampirkan SPT 1721 Induk.

SPT Masa PPh pasal 21 ini mulai digunakan untuk Masa Pajak Januari 2014.

SPT Masa PPh Pasal 21/26 Formulir 1721-I

Daftar Bukti Potong Pegawai Tetap atau biasa dikenal dengan nama Formulir 1721 – I merupakan bagian tak terpisahkan dari SPT Masa PPh Pasal 21 sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2009, namun demikian tidak perlu dilampirkan setiap bulan,hanya dilampirkan untuk Masa Pajak Desember saja.

Pemotong Pajak tidak perlu menyampaikan formulir 1721-A1/A2 sebagai lampiran dari SPT Masa PPh Pasal 21dan/atau Pasal26, namun wajib memberikan bukti pemotongan 1721-A1/A2 kepada Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua/Jaminan Hari Tua maupun kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Polri, Pejabat Negara dan Pensiunannya.

Berlaku mulai masa Pajak Juli 2009, dan berakhir untuk masa pajak Desember 2013.

SPT Masa PPh Pasal 21/26

Formulir ini berlaku mulai masa Pajak Juli 2009, dan berakhir untuk masa pajak Desember 2013

Pemotong adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dapat berbentuk hardcopy maupun softcopy (espt).

Formulir ini wajib disampaikan tiap bulan oleh Pemotong PPh Pasal 21.

SPT Masa PPh Pasal 21/26 Formulir 1721-II

Formulir 1721-II Daftar Perubahan Pegawai Tetap merupakan bagian tak terpisahkan dari SPT Masa PPh Pasal 21 sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2009.

Formulir 1721 – II wajib disampaikan hanya pada saat ada Pegawai Tetap yang keluar dan/atau ada Pegawai Tetap yang masuk dan/atau ada Pegawai yang baru memiliki NPWP.

Berlaku untuk masa Pajak Juli 2009 dan terakhir digunakan untuk masa Pajak Desember 2013.

SPT Masa PPh Pasal 21/26 Formulir 1721-T

SPT Masa PPh Pasal 21/26 Formulir 1721-T berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2009.

Formulir 1721 – T wajib dilampirkan pada saat pertama kali Wajib Pajak berkewajiban untuk menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26. 

Dalam hal Wajib Pajak telah berkewajiban untuk menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, Formulir 1721-T wajib dilampirkan pada Masa Pajak Juli 2009.

Mulai berlaku masa Pajak Juli 2009 dan berakhir untuk masa Pajak Desember 2013.

SPT Tahunan PPh OP Bahasa Inggris 2009

Template SPT tahunan PPh Orang Pribadi dengan menggunakan bahasa Inggris. 

English version of Individual Income Tax Return of 2009.

Individual Income Tax Return

This form (1770) is in compliance with the Director General of Taxes Decree No. Per-34/PJ/2010 about Income Tax Annual Return Form and General Instructions and can only be used for completion of income tax annual return form tax year 2010 and onwards.

Bukti Pemotongan PPh Pasal 21

Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2009