Dalam rangka menggali potensi penerimaan pajak dari Wajib Pajak Pengembang (real estate/property), PPAT, dan Notaris, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II kembali menyelenggarakan sosialisasi perpajakan pada pada Rabu, 24 April 2013 di Aula Husni Hamid, Kompleks Pemda Kabupaten Karawang. Acara tersebut dihadiri PPAT dan PPATS se-Kabupaten Karawang. Camat, perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN), perwakilan Pemda Kabupaten Karawang, dan Wajib Pajak Pengembang Perumahan di wilayah Kabupaten Karawang. "Kegiatan Sosialisasi seperti ini sangat diperlukan demi meningkatkan pemahaman tentang kewajiban perpajakan atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan" ungkap Asisten Daerah II Kabupaten Karawang. "Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat II atas terselenggaranya acara sosialisasi ini", ujarnya. 

Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan merupakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati. Pembayar atau Penyetor PPh antara lain orang Pribadi atau Badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, Bendahara Pemerintah atau Pejabat yang melakukan pembayaran atau menyetujui tukar-menukar.

Dalam rangka memperbaiki administrasi dan memudahkan Wajib Pajak melaksanakan pembayaran dan meningkatkan kepatuhan, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III mengadakan Sosialisasi Billing System di aula Kanwil DJP Jawa Timur III yang diikuti oleh para Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Waskon dan para Account Representative (AR) di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur III dengan nara sumber Hantriono selaku Kepala Subdit Pengembangan Esktensifikasi dan Penilaian, Sakdun selaku Kepala Subdit Pemantauan Sistem dan Infrastruktur dan Gatot Subroto dari seksi Pengembangan Pemetaan dan Penilaian.

Pada Hari Selasa, 7 Mei 2013, ditandatangani Kesepakatan Bersama (MoU) antara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tentang Pemanfaatan Teknologi Kedirgantaraan untuk Penggalian Potensi Perpajakan. Bertempat di AULA LAPAN, Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rachmany menandatangi MoU dengan Kepala LAPAN, Bambang S. Tejasukmana.

Dalam sambutannya Fuad mengucapkan terimakasih atas dukungan dan kerjasama dari LAPAN. “Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dari LAPAN, dengan penginderaan jarak jauh dan citra satelit berupa data pemetaan yaitu pemetaan bangunan, pertambangan, pertanian, perkebunan sangat membantu dalam menambah dan memperkuat database dan memberikan harapan serta sumbangan yang tinggi pada DJP untuk mengoptimalkan penggalian potensi pajak” kata Fuad.

Bambang S Tejasukmana juga menyambut baik DJP untuk memanfaatkan data dari LAPAN. “Berdasarkan Inpres no 67 maka seluruh lembaga pemerintah bisa meminta data pencitraan satelit ke LAPAN. Kami siap membantu untuk mengolah data menjadi data yang spesifik. Saya berharap dengan penandatangan MoU ini pemanfaatan data yang dimiliki LAPAN dapat digunakan untuk semakin mengoptimalkan penerimaan pajak” ujar Bambang. Pada kesempatan ini juga diperagakan metode dan cara satelit memotret dan hasil hasil fotonya.

Tax Center merupakan lembaga dalam suatu perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pusat pengkajian, penelitian, pelatihan, dan sosialisasi perpajakan di Lingkungan Perguruan Tinggi dan masyarakat. Di Lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II sendiri telah terbentuk 5 (lima) Tax Center yang salah satunya adalah Institut Pertanian Bogor (IPB). MoU Tax Center antara Kanwil DJP Jawa Barat II dengan Institut Pertanian Bogor pertama kali ditandatangani pada tanggal 5 April 2011 dan telah berakhir pada tanggal 4 April 2013 yang lalu. Mengingat keberadaan Tax Center IPB sangat penting dalam pengembangan pendidikan perpajakan, kedua belah pihak sepakat untuk memperpanjang MoU Tax Center dengan harapan kerja sama tersebut akan lebih baik lagi dan dapat ditingkatkan di tahun-tahun yang akan datang. Kegiatan penandatangan perpanjangan MoU Tax Center IPB diselenggarakan pada Rabu, 1 Mei 2013 di Aula Kampus Program Diploma IPB. Pembentukan Tax Center dilatarbelakangi oleh tugas dan kewajiban Perguruan Tinggi  dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, antara lain upaya Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kegiatan akademik, pemberdayaan kegiatan pengabdian masyarakat untuk menyebarluaskan pengetahuan perpajakan baik di dalam maupun di luar kampus.