Direktorat Jenderal Pajak - Tax Knowlege Base

Peraturan Perpajakan


No Nomor Tanggal Perihal
Peraturan Perpajakan - PajakOnline.com
1 24/KM.11/2013
13 Mei 2013 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 15 MEL 2013 SAMPAI DENGAN 21 MEL 2013
2 23/KM.11/2013
7 Mei 2013 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 8 MEL 2013 SAMPAI DENGAN 14 MEL 2013
3 22/KM.11/2013
30 Apr 2013 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 1 MEI 2013 SAMPAI DENGAN 7 MEI 2013
4 S-529/PJ.04/2013
24 Apr 2013 PEMBUKAAN REKENING BANK UNTUK PENYELESAIAN TUNGGAKAN PEMERIKSAAN
5 S-79/PJ.08/2013
24 Apr 2013 USULAN PENETAPAN KPP DALAM RANGKA PENERIMAAN DAFTAR TRANSAKSI HARIAN DAN REKAPITULASI TRANSAKSI HARIAN DARI KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
6 21/KM.11/2013
23 Apr 2013 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 24 APRIL 2013 SAMPAI DENGAN 30 APRIL 2013
7 SE-23/PJ/2013
18 Apr 2013 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 64/PMK.05/2013 TENTANG MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
8 86/PMK.03/2013
18 Apr 2013 TATA CARA PEMBERIAN IZIN TERTULIS KEPADA PEJABAT DAN/ATAU TENAGA AHLI UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN DAN/ATAU MEMPERLIHATKAN BUKTI TERTULIS DARI ATAU TENTANG WAJIB PAJAK
9 20/KM.11/2013
16 Apr 2013 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 17 APRIL 2013 SAMPAI DENGAN 23 APRIL 2013
10 SE-21/PJ/2013
12 Apr 2013 PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN BANDAR UDARA
11 SE-17/PJ/2013
12 Apr 2013 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-44/PJ/2010 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
12 PER-09/PJ/2013
12 Apr 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-12/PJ/2010 TENTANG NOMOR OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
13 SE-22/PJ/2013
12 Apr 2013 PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-53/PJ/2012 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 163/PMK.03/2012 TENTANG BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
14 SE-18/PJ/2013
12 Apr 2013 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 10 /PJ/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-45/PJ/2010 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
15 PER-11/PJ/2013
12 Apr 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-44/PJ/2010 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
16 PER-12/PJ/2013
12 Apr 2013 PEDOMAN PENATAAN, MONITORING DAN EVALUASI ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
17 82/PMK.03/2013
12 Apr 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.03/2009 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
18 PER-10/PJ/2013
12 Apr 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-45/PJ/2010 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
19 79/PMK.03/2013
11 Apr 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.03/2013 TENTANG RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN
20 19/KMK.11/2013
9 Apr 2013 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 10 APRIL 2013 SAMPAI DENGAN 16 APRIL 2013
21 76/PMK.03/2013
8 Apr 2013 PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI
22 KEP-205/PJ/2013
3 Apr 2013 PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN BERWENANG UNTUK MENERIMA RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI TERKAIT PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.03/2013 TENTANG RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN
23 18/KM.11/2013
2 Apr 2013 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 3 APRIL 2013 SAMPAI DENGAN 9 APRIL 2013
24 70/PMK.011/2013
2 Apr 2013 PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK
25 SE-15/PJ/2013
27 Mar 2013 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-08/PJ/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-24/PJ/2012 TENTANG BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK
26 PER-08/PJ/2013
27 Mar 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-24/PJ/2012 TENTANG BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK
27 SE-13/PJ/2013
26 Mar 2013 TATA CARA PENGUSULAN DAN TINDAK LANJUT PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
28 17/KM.11/2013
26 Mar 2013 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 27 MARET 2013 SAMPAI DENGAN 2 APRIL 2013
29 SE-12/PJ/2013
26 Mar 2013 PEMERIKSAAN ATAS SPT TAHUNAN PPH RUGI DAN SPT MASA PPN LEBIH BAYAR KOMPENSASI YANG DALUWARSA PENETAPAN PADA TAHUN 2013
30 SE-11/PJ/2013
26 Mar 2013 RENCANA DAN STRATEGI PEMERIKSAAN TAHUN 2013
31 KEP-132/PJ/2013
25 Mar 2013 NILAI BUMI PER METER PERSEGI UNTUK AREAL OFFSHORE, NILAI BUMI PER METER PERSEGI UNTUK TUBUH BUMI EKSPLORASI, DAN ANGKA KAPITALISASI , UNTUK PENENTUAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI DAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TAHUN PAJAK 2013
32 KEP-133/PJ/2013
25 Mar 2013 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 161 /PJ/ 2012 TENTANG PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG MENGADMINISTRASIKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI DAN PANAS BUMI
33 S-248/PJ.03/2013
20 Mar 2013 PENEGASAN ATAS PELAPORAN PEMUNGUTAN PPH PASAL 22
34 15/KM.11/2013
19 Mar 2013 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 20 MARET 2013 SAMPAL DENGAN 26 MARET 2013
35 S-37/PJ/2013
19 Mar 2013 INSTRUKSI PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK SEKTOR USAHA PROPERTI
36 S-160/PJ.06/2013
19 Mar 2013 PEDOMAN PENATAUSAHAAN PBB MIGAS DAN PBB PANAS BUMI TAHUN 2013
37 S-58/PJ.13/2013
18 Mar 2013 PENEGASAN BEBERAPA HAL MENGENAI PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN
38 64/PMK.05/2013
15 Mar 2013 MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
39 S-414/PJ.02/2013
13 Mar 2013 LEGALISASI PASPOR WARGA NEGARA ASING (WNA) UNTUK MEMENUHI KETENTUAN PER-24/PJ/2012
40 SE-09/PJ/2013
11 Mar 2013 PANDUAN PELAYANAN PRIMA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
41 14/KM.11/2013
11 Mar 2013 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 13 MARET 2013 SAMPAI DENGAN 19 MARET 2013
42 KEP-74/PJ/2013
11 Mar 2013 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-338/PJ/2011 TENTANG PENERAPAN WILAYAH KERJA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
43 S-264/PJ.09/2013
8 Mar 2013 PELAYANAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH
44 PER-06/PJ/2013
7 Mar 2013 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-57/PJ/2010 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
45 KEP-59/PJ/2013
7 Mar 2013 PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DALAM RANGKA PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DI PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
46 13/KM.11/2013
5 Mar 2013 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 6 MARET 2013 SAMPAI DENGAN 12 MARET 2013
47 PER-05/PJ/2013
5 Mar 2013 TATA CARA PENYELESAIAN PENGAJUAN KEBERATAN, PERMOHONAN PELAYANAN LAINNYA, BANDING, GUGATAN, DAN PENINJAUAN KEMBALI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SETELAH PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH
48 SE-08/PJ/2013
5 Mar 2013 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-05/PJ/2013 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PENGAJUAN KEBERATAN, PERMOHONAN PELAYANAN LAINNYA, BANDING, GUGATAN, DAN PENINJAUAN KEMBALI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SETELAH PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH
49 S-52/PJ.13/2013
5 Mar 2013 HIMBAUAN PELAKSANAAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN SECARA E-FILING MELALUI WEBSITE DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (WWW.PAJAK.GO.ID)
50 S-53/PJ.13/2013
5 Mar 2013 PENEGASAN PEMANFAATAN FASILITAS E-FILING MELALUI WEBSITE DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (WWW.PAJAK.GO.ID ) DALAM RANGKA PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN
51 S-28/PJ/2013
28 Feb 2013 INSTRUKSI UNTUK MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH TERKAIT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2012
52 PER-04/PJ/2013
28 Feb 2013 TATA CARA PENATAUSAHAAN, PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DARI DAN/ATAU KE KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
53 SE-07/PJ/2013
27 Feb 2013 PELAYANAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (SPT TAHUNAN PPH)
54 38/PMK.011/2013
27 Feb 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.03/2010 TENTANG NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK
55 39/PMK.11/2013
27 Feb 2013 KEWAJIBAN PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG KEPADA PIHAK LAIN OLEH PERUSAHAAN YANG TERIKAT DENGAN KONTRAK BAGI HASIL, KONTRAK KARYA, ATAU PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
56 37/PMK.04/2013
27 Feb 2013 TOKO BEBAS BEA
57 12/KM.11/2013
26 Feb 2013 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 27 FEBRUARI 2013 SAMPAI DENGAN 5 MARET 2013
58 SE-05/PJ/2013
20 Feb 2013 TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN PENYULUHAN PERPAJAKAN
59 PER-03/PJ/2013
20 Feb 2013 PEDOMAN PENYULUHAN PERPAJAKAN
60 11/KM.11/2013
19 Feb 2013 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 20 FEBRUARI 2013 SAMPAI DENGAN 26 FEBRUARI 2013
61 S-25/PJ/2013
19 Feb 2013 PERUBAHAN BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH OP TAHUN PAJAK 2012 OLEH PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
62 27/PMK.05/2013
18 Feb 2013 PEDOMAN PELAKSANAAN PERHITUNGAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA AKIBAT KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MELALUI PEMOTONGAN DANA BAGI HASIL
63 08/KM.11/2013
12 Feb 2013 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 13 FEBRUARI 2013 SAMPAI DENGAN 19 FEBRUARI 2013
64 SE-04/PJ/2013
11 Feb 2013 PETUNJUK KEGIATAN EKSTENSIFIKASI, PENDATAAN DAN PENILAIAN TAHUN 2013
65 07/KM.11/2013
5 Feb 2013 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 6 FEBRUARI 2013 SAMPAI DENGAN 12 FEBRUARI 2013
66 SE-03/PJ/2013
5 Feb 2013 KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK
67 PER-02/PJ/2013
31 Jan 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-02/PJ/2012 TENTANG PENGGOLONGAN KUALITAS PIUTANG PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAK
68 SE-02/PJ/2013
31 Jan 2013 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 224/PMK.011/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
69 S-248/PJ.02/2013
30 Jan 2013 PERPANJANGAN IZIN PELAKSANA PEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL
70 KEP-11/PJ/2013
30 Jan 2013 PERUBAHAN KESEBELAS ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
71 06/KM.11/2013
29 Jan 2013 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 30 JANUARI 2013 SAMPAI DENGAN 5 FEBRUARI 2013
72 S-86/PJ.10/2013
29 Jan 2013 PEMBERITAHUAN PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN APLIKASI PEREKAMAN REGISTRASI ULANG PKP
73 S-10/PJ/2013
28 Jan 2013 KEPATUHAN PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN TAHUN PAJAK 2012
74 05/KM.11/2013
22 Jan 2013 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 23 JANUARI 2013 SAMPAI DENGAN 29 JANUARI 2013
75 S-30/PJ.09/2013
22 Jan 2013 TEMA KEGIATAN PENYULUHAN PERPAJAKAN TAHUN 2013
76 S-14/PJ.13/2013
22 Jan 2013 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-09/PJ/2013 TENTANG PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA UJI COBA PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK (BILLING SYSTEM) DALAM SISTEM MODUL PENERIMAAN NEGARA
77 KEP-09/PJ/2013
21 Jan 2013 PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA UJI COBA PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK (BILLING SYSTEM) DALAM SISTEM MODUL PENERIMAAN NEGARA
78 S-34/PJ.09/2013
18 Jan 2013 PEMBERITAHUAN PENEMPATAN FORMULIR SPT TAHUNAN PPH, PENEMPATAN DROP BOX, JADWAL MOBIL PAJAK KELILING, DAN POJOK PAJAK
79 S-24/PJ.09/2013
14 Jan 2013 SOSIALISASI PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK 2012
80 04/KM.11/2013
14 Jan 2013 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 16 JANUARI 2013 SAMPAI DENGAN 22 JANUARI 2013
81 PER-01/PJ/2013
14 Jan 2013 TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN YANG PENDIRLANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENTERI KEUANGAN
82 S-04/PJ/2013
11 Jan 2013 TINDAK LANJUT ATAS PENERBITAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
83 01/KM.11/2013
8 Jan 2013 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 9 JANUARI 2013 SAMPAI DENGAN 15 JANUARI 2013
84 18/PMK.03/2013
7 Jan 2013 TATA CARA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
85 17/PMK.03/2013
7 Jan 2013 TATA CARA PEMERIKSAAN
86 16/PMK.03/2013
4 Jan 2013 RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN
87 10/PMK.03/2013
2 Jan 2013 TATA CARA PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG
88 11/PMK.03/2013
2 Jan 2013 TATA CARA PEMBETULAN
89 9/PMK.03/2013
2 Jan 2013 TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
90 8/PMK.03/2013
2 Jan 2013 TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK
91 29/KM.11/2012
28 Des 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 2 JANUARI 2013 SAMPAI DENGAN 8 JANUARI 2013
92 S-1461/PJ.09/2012
28 Des 2012 PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN APLIKASI TAX KNOWLEDGE BASE (TKB)
93 SE-61/PJ/2012
28 Des 2012 TATA CARA PENGEMASAN DAN PENEGASAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) WAJIB PAJAK BADAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN DI UNIT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN (UPDDP)
94 SE-62/PJ/2012
28 Des 2012 TATA CARA PENETAPAN DAN PENCABUTAN PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU DAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
95 252/PMK.011/2012
28 Des 2012 GAS BUMI YANG TERMASUK DALAM JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
96 SE-64/PJ/2012
28 Des 2012 TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
97 PER-32/PJ/2012
28 Des 2012 TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
98 SE-37/MK.01/2012
28 Des 2012 PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KEUANGAN DALAM RANGKA PERWUJUDAN NILAI-NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN
99 SE-65/PJ/2012
28 Des 2012 TATA CARA PENANGANAN SIDANG BANDING DAN GUGATAN DI PENGADILAN PAJAK
100 PER-31/PJ/2012
27 Des 2012 PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
101 PER-30/PJ/2012
27 Des 2012 PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-11/PJ./1994 TENTANG PEDOMAN INDUK TATA USAHA PENERIMAAN DAN RESTITUSI PAJAK
102 SE-59/PJ/2012
27 Des 2012 TATA USAHA PENERIMAAN DAN RESTITUSI PAJAK
103 238/PMK.03/2012
26 Des 2012 SAAT LAIN SEBAGAI SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DENGAN KARAKTERISTIK TERTENTU
104 224/PMK.011/2012
26 Des 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
105 27/KM.11/2012
21 Des 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 26 DESEMBER 2012 SAMPAI DENGAN 01 DESEMBER 2013
106 219/PMK.011/2012
21 Des 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 81/PMK.03/2009 TENTANG PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA
107 KEP-350/PJ/2012
21 Des 2012 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL
108 PENG-14/PJ.09/2012
20 Des 2012 PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
109 KEP-351/PJ/2012
20 Des 2012 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BARU, REVISI, DAN HAPUS SEMESTER II TAHUN 2012 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
110 S-162/PJ.13/2012
19 Des 2012 PENJELASAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-28/PJ/2012
111 26/KM.11/2012
18 Des 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 19 DESEMBER 2012 SAMPAI DENGAN 25 DESEMBER 2012
112 PER-29/PJ/2012
17 Des 2012 TATA CARA PENGAWASAN PEMINDAHBUKUAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
113 SE-57/PJ/2012
17 Des 2012 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-29/PJ/2012 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PEMINDAHBUKUAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
114 PER-28/PJ/2012
17 Des 2012 TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
115 S-1661/PJ.10/2012
17 Des 2012 NPWP INDIKASI GANDA PWPM
116 206/PMK.011/2012
17 Des 2012 PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
117 209/PMK.011/2012
17 Des 2012 PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
118 PER-27/PJ/2012
13 Des 2012 BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK
119 SE-56/PJ/2012
13 Des 2012 KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK
120 25/KM.11/2012
12 Des 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 12 DESEMBER 2012 SAMPAI DENGAN 18 DESEMBER 2012
121 194/PMK.03/2012
6 Des 2012 TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENJUALAN DAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BAGI KONTRAKTOR PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA GENERASI I
122 24/KM.11/2012
5 Des 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 05 DESEMBER 2012 SAMPAI DENGAN 11 DESEMBER 2012
123 PER-26/PJ/2012
5 Des 2012 TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
124 SE-55/PJ/2012
5 Des 2012 PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
125 PENG-13/PJ.09/2012
30 Nop 2012 SURVEI TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PERPAJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2012
126 S-1340/PJ.09/2012
29 Nop 2012 SOSIALISASI PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA DAN PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 2013
127 PENG-12/PJ.09/2012
28 Nop 2012 HIMBAUAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA/DINAS/INSTANSI DAN SOSIALISASI PERUBAHAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
128 PENG-11/PJ.09/2012
28 Nop 2012 PENYESUAIAN BESARAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
129 23/KM.11/2012
27 Nop 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 28 NOVEMBER 2012 SAMPAI DENGAN 04 DESEMBER 2012
130 KEP-334/PJ/2012
23 Nop 2012 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2012-2014
131 SE-53/PJ/2012
22 Nop 2012 PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 163/PMK.03/2012 TENTANG BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
132 PER-24/PJ/2012
22 Nop 2012 BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK
133 S-243/PJ/2012
22 Nop 2012 KEBIJAKAN PEMBERIAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK
134 SE-52/PJ/2012
22 Nop 2012 TATA CARA PERMOHONAN KODE AKTIVASI DAN PASSWORD SERTA PERMINTAAN, PENGEMBALIAN, DAN PENGAWASAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK
135 PER-25/PJ/2012
22 Nop 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-23/PJ/2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN SECARA JABATAN ATAS JUMLAH BIAYA YANG DIKELUARKAN DAN/ ATAU YANG DIBAYARKAN UNTUK MEMBANGUN BANGUNAN DALAM RANGKA KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
136 22/KM.11/2012
21 Nop 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 NOVEMBER 2012 SAMPAI DENGAN 27 NOVEMBER 2012
137 SE-51/PJ/2012
21 Nop 2012 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 162/PMK.011/2012 TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
138 SE-50/PJ/2012
21 Nop 2012 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH HONG KONG WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS REPUBLIK RAKYAT CHINA
139 21/KM.11/2012
14 Nop 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 NOVEMBER 2012 SAMPAI DENGAN 20 NOVEMBER 2012
140 1103/KM.01/2012
8 Nop 2012 PENETAPAN UNIT LAYANAN PENGADAAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN
141 20/KM.11/2012
7 Nop 2012 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 07 NOVEMBER 2012 SAMPAI DENGAN 13 NOVEMBER 2012.
142 174/PMK.01/2012
6 Nop 2012 ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
143 173/PMK.01/2012
6 Nop 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 134/PMK.01/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL
144 167/PMK.01/2012
6 Nop 2012 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.01/2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
145 171/PMK.01/2012
6 Nop 2012 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK.01/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
146 172/PMK.01/2012
6 Nop 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 133/PMK.01/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
147 PER-23/PJ/2012
5 Nop 2012 TATA CARA PENETAPAN SECARA JABATAN ATAS JUMLAH BIAYA YANG DIKELUARKAN DAN/ ATAU YANG DIBAYARKAN UNTUK MEMBANGUN BANGUNAN DALAM RANGKA KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
148 SE-48/PJ/2012
1 Nop 2012 KEBIJAKAN PELAKSANAAN VERIFIKASI
149 SE-47/PJ/2012
1 Nop 2012 PEDOMAN DAN PENJELASAN MENGENAI JASA TENAGA KERJA YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
150 PER-22/PJ/2012
1 Nop 2012 PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-87/PJ/2002 TENTANG PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PEMAKAIAN SENDIRI DAN/ATAU PEMBERIAN CUMA-CUMA BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK
151 SE-49/PJ/2012
1 Nop 2012 PENELAAHAN SEJAWAT (PEER REVIEW) PEMERIKSAAN
152 19/KM.11/2012
31 Okt 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 31 OKTOBER 2012 SAMPAI DENGAN 06 NOVEMBER 2012
153 KEP-321/PJ/2012
31 Okt 2012 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 233/PJ/2012 TENTANG KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK
154 S-1165/PJ.09/2012
31 Okt 2012 SOSIALISASI PELAKSANAAN PENGALIHAN PBB -P2
155 166/PMK.011/2012
29 Okt 2012 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 215/PMK03/2008 TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
156 PER-21/PJ/2012
24 Okt 2012 TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN MASA MANFAAT YANG SESUNGGUHNYA ATAS HARTA BERWUJUD YANG DIMILIKI DAN DIGUNAKAN DALAM BIDANG USAHA TERTENTU
157 18/KM.11/2012
23 Okt 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 24 OKTOBER 2012 SAMPAI DENGAN 30 OKTOBER 2012
158 162/PMK.011/2012
22 Okt 2012 PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
159 163/PMK.03/2012
22 Okt 2012 BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
160 PENG-10/PJ.09/2012
22 Okt 2012 PENGUMUMAN PELAKSANAAN LOMBA MENULIS ARTIKEL PERPAJAKAN TAHUN 2012
161 347/KMK.01/2012
19 Okt 2012 STANDAR PENYUSUNAN LAYANAN UNGGULAN (QUICK WINS) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
162 SE-46/PJ/2012
17 Okt 2012 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO
163 17/KM.1/2012
16 Okt 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 17 OKTOBER 2012 SAMPAI DENGAN 23 OKTOBER 2012
164 155/PMK.03/2012
16 Okt 2012 KRITERIA JASA PENYIARAN YANG TIDAK BERSIFAT IKLAN YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
165 16/KM.11/2012
6 Okt 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 08 OKTOBER 2012 SAMPAI DENGAN 16 OKTOBER 2012
166 15/KM.11/2012
1 Okt 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 01 OKTOBER 2012 SAMPAI DENGAN 07 OKTOBER 2012
167 SE-45/PJ/2012
27 Sep 2012 PENJELASAN ATAS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/PMK.03/2012 TENTANG PENUNJUKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 136/PMK.03/2012
168 S-783/PJ.02/2012
25 Sep 2012 PPN ATAS PENDAPATAN NON AIR
169 S-1284/PJ10/2012
21 Sep 2012 PEMBERITAHUAN E-LEARNING SIDJP 2012
170 14/KM.11/2012
21 Sep 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 24 SEPTEMBER 2012 SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2012
171 S-730/PJ.09/2012
18 Sep 2012 PELAYANAN PADA HARI PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
172 13/KM.11/2012
14 Sep 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 17 SEPTEMBER 2012 SAMPAI DENGAN 23 SEPTEMBER 2012
173 PER-20/PJ/2012
11 Sep 2012 PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-05/PJ/2012 TENTANG REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENA PAJAK TAHUN 2012
174 SE-44/PJ/2012
11 Sep 2012 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-20/PJ/ 2012 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-05/PJ/ 2012 TENTANG REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENA PAJAK TAHUN 2012
175 146/PMK.03/2012
10 Sep 2012 TATA CARA VERIFIKASI
176 145/PMK.03/2012
10 Sep 2012 TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
177 147/PMK. 011/2012
10 Sep 2012 PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL DAN PENGHASILAN PIHAK KETIGA ATAS JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH DALAM PENERBITAN SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2012
178 12/KM.11/2012
7 Sep 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 10 SEPTEMBER 2012 SAMPAI DENGAN 16 SEPTEMBER 2012
179 950/KM.1/2012
6 Sep 2012 PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 339/KMK.01J2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR YANG BERTAUTAN (STANDARD OPERATING PROCEDURES-LINK) KEMENTERIAN KEUANGAN
180 948/KM.1/2012
5 Sep 2012 PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE SURAT PADA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
181 144/PMK.011/2012
3 Sep 2012 PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
182 11/KM.11/2012
31 Ags 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 03 SEPTEMBER 2012 SAMPAI DENGAN 09 SEPTEMBER 2012
183 S-716/PJ.02/2012
30 Ags 2012 SKB PPN ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KAPAL CRANE ATAU FLOATING CRANE ATAU FLOATING CRANE BARGE
184 PER-19/PJ/2012
28 Ags 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-47/PJ/2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN UJI COBA PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK (BILLING SYSTEM) DALAM SISTEM MODUL PENERIMAAN NEGARA
185 PER-18/PJ/2012
24 Ags 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-06/PJ/2012 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN , PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DARI DAN/ATAU KE KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
186 SE-43/PJ/2012
24 Ags 2012 PROSEDUR EVALUASI DAN PENETAPAN WAJIB PAJAK TERDAFTAR DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 08/PJ/2012 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
187 10/KM.11/2012
16 Ags 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 20 AGUSTUS 2012 SAMPAI DENGAN 02 SEPTEMBER 2012
188 SE-41/PJ/2012
16 Ags 2012 TATA CARA PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEHUMASAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
189 SE-42/PJ./2012
16 Ags 2012 KEBIJAKAN PEMBERIAN INFORMASI PERPAJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
190 S-170/PJ/2012
16 Ags 2012 Instruksi Sensus Pajak Nasional Tahun 2012
191 SE-40/PJ/2012
16 Ags 2012 PEMBUATAN BENCHMARK BEHAVIORAL MODEL DAN TINDAK LANJUTNYA
192 KEP-253/PJ/2012
16 Ags 2012 DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PPH, PPN & PPN BM, PAJAK LAINNYA, SERTA PBB PER KANTOR WILAYAH DJP TAHUN ANGGARAN 2012
193 136/PMK.03/2012
16 Ags 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/PMK.03/2012 TENTANG PENUNJUKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA
194 KEP-252/PJ/2012
15 Ags 2012 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
195 09/KM.11/2012
13 Ags 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 13 AGUSTUS 2012 SAMPAI DENGAN 19 AGUSTUS 2012
196 S-512/PJ.06/2012
13 Ags 2012 PENYAMPAIAN UNDANGAN WORKSHOP TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT PERSIAPAN PENGALIHAN PBB-P2 KE PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
197 PENG-09/PJ.09/2012
8 Ags 2012 LARANGAN MENERIMA HADIAH ATAU GRATIFIKASI BAGI PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
198 129/PMK.03/2012
7 Ags 2012 TATA CARA PERMINTAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA
199 08/KM.11/2012
6 Ags 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 06 AGUSTUS 2012 SAMPAI DENGAN 12 AGUSTUS 2012
200 SE-39/PJ/2012
6 Ags 2012 PETUNJUK PELAKSANAAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR, SECARAJABATAN
201 PER-17/PJ/2012
6 Ags 2012 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-56/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR
202 126/PMK.011/2012
6 Ags 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 249/PMK.03/2008 TENTANG PENYUSUTAN ATAS PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HARTA BERWUJUD YANG DIMILIKI DAN DIGUNAKAN DALAM BIDANG USAHA TERTENTU
203 127/PMK.07/2012
6 Ags 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 186/PMK.07/2010 DAN NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG TAHAPAN PERSIAPAN PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH
204 SE-38/PJ/2012
3 Ags 2012 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 82/PMK.03/2012 TENTANG KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN JASA YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA MENJALANKAN PEMERINTAHAN SECARA UMUM YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
205 125/PMK.011/2012
3 Ags 2012 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/PMK.03/2007 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR, SERTA PERUMAHAN LAINNYA, YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
206 PENG-08/PJ.09/2012
2 Ags 2012 PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
207 PENG-07/PJ.09/2012
2 Ags 2012 PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA BERUPA KOLEKSI BUKU,BUKU ELEKTRONIK (E-BOOK), DAN/ATAU JURNAL YANG DIMILIKJ OLEH PERPUSTAKAAN KANTOR PUSAT BANK INDONESIA
208 PENG-06/PJ.09/2012
1 Ags 2012 PENCABUTAN STATUS PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
209 KEP-238/PJ/2012
30 Jul 2012 PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
210 07/KM.11/2012
27 Jul 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 30 JULI 2012 SAMPAI DENGAN 05 AGUSTUS 2012
211 06/KM.11/2012
20 Jul 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 23 JULI 2012 SAMPAI DENGAN 29 JULI 2012
212 S-1032/PJ.10/2012
18 Jul 2012 PENEGASAN TENTANG PROSES PERUBAHAN DATA BPS DENGAN BPS PENGGANTI
213 122/PMK.03/2012
17 Jul 2012 KRITERIA JASA PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR YANG TERMASUK DALAM JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
214 790/KM.1/2012
16 Jul 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 16 JULI 2012 SAMPAI DENGAN 22 JULI 2012
215 KEP-233/PJ/2012
10 Jul 2012 KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK
216 787/KM.1/2012
9 Jul 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 09 JULI 2012 SAMPAI DENGAN 15 JULI 2012
217 SE-36/PJ/2012
2 Jul 2012 TATA CARA PENANGANAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI IDENTITAS GANDA
218 SE-37/PJ/2012
2 Jul 2012 PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-08/PJ/2012 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
219 PER-34/PJ/2010
2 Jul 2012 BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
220 PER-16/PJ/2012
2 Jul 2012 PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK UNTUK TAHUN PAJAK 2011 BAGI WAJIB PAJAK BADAN
221 768/KM.1/2012
29 Jun 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 02 JULI 2012 SAMPAI DENGAN 08 JULI 2012
222 SE-33/PJ/2012
27 Jun 2012 TATA CARA PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN RAPAT LANGSUNG JARAK JAUH DENGAN MEMANFAATKAN FASILITAS TEKNOLOGI VIDEO CONFERENCE
223 SE-34/PJ/2012
27 Jun 2012 TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN PADA KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL
224 SE-31/PJ/2012
25 Jun 2012 TATA CARA PENGEMASAN DAN PENEGASAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) WAJIB PAJAK BADAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN DI UNIT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN (UPDDP)
225 KEP-183/PJ/2012
25 Jun 2012 TEMPAT DAN SAAT MULAI BERLAKUNYA UJI COBA PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DI PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN UNTUK TIGA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA PUSAT
226 722/KM.1/2012
22 Jun 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 25 JUNI 2012 SAMPAI DENGAN 01 JULI 2012
227 698/KM.1/2012
15 Jun 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 18 JUNI 2012 SAMPAI DENGAN 24 JUNI 2012
228 93/PMK.03/2012
12 Jun 2012 PENYERAHAN JASA PENGIRIMAN SURAT DENGAN PRANGKO YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
229 644/KM.1/2012
11 Jun 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 11 JUNI 2012 SAMPAI DENGAN 17 JUNI 2012
230 SE-30/PJ/2012
11 Jun 2012 PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA DIVIDEN
231 PER-15/PJ/2012
11 Jun 2012 PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-33/PJ/2011 TENTANG BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
232 KEP-22/PJ.08/2012
11 Jun 2012 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 102/PJ/2012 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR TIGA, KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR EMPAT, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MINYAK DAN GAS BUMI
233 KEP-21/PJ.08/2012
11 Jun 2012 PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-26/PJ/2012 TENTANG PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
234 KEP-175/PJ/2012
8 Jun 2012 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
235 194/KMK.03/2012
7 Jun 2012 PERTUKARAN DATA ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
236 83/PMK.03/2012
6 Jun 2012 KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN JASA TENAGA KERJA YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
237 85/PMK.03/2012
6 Jun 2012 PENUNJUKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA
238 82/PMK.03/2012
6 Jun 2012 KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN JASA YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA MENJALANKAN PEMERINTAHAN SECARA UMUM YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
239 84/PMK.03/2012
6 Jun 2012 TATA CARA PEMBUATAN DAN TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK
240 612/KM.1/2012
4 Jun 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 04 JUNI 2012 SAMPAI DENGAN 10 JUNI 2012
241 80/PMK.03/2012
29 Mei 2012 JASA ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN JASA ANGKUTAN UMUM DI AIR YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
242 575/KM.1/2012
28 Mei 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 28 MEI 2012 SAMPAI DENGAN 03 JUNI 2012
243 S-378/PJ.02/2012
28 Mei 2012 PERMINTAAN DAFTAR INVENTARIS MASALAH DALAM PROSES PENDAERAHAN PBB DAN BPHTB
244 S-338/PJ.02/2012
24 Mei 2012 PENEGASAN REGISTRASI ULANG PKP
245 79/PMK.02/2012
24 Mei 2012 TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA DARI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI DAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK KEPERLUAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI BERUPA VOLUME MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI
246 546/KM.1/2012
21 Mei 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 MEI 2012 SAMPAI DENGAN 27 MEI 2012
247 73/PMK.03/2012
15 Mei 2012 JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA, TATA CARA PENDAFTARAN, PEMBERIAN, DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
248 74/PMK.03/2012
15 Mei 2012 TATA CARA PENETAPAN DAN PENCABUTAN PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU DALAM RANGKA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
249 539/KM.1/2012
14 Mei 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 MEI 2012 SAMPAI DENGAN 20 MEI 2012
250 SE-28/PJ/2012
11 Mei 2012 TARGET RASIO PEMBETULAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BERBASIS PROFIL WAJIB PAJAK PADA TAHUN 2012
251 SE-27/PJ/2012
11 Mei 2012 PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA
252 SE-29/PJ/2012
11 Mei 2012 KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAK
253 502/KM.1/2012
4 Mei 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 07 MEI 2012 SAMPAI DENGAN 13 MEI 2012
254 PER-13/PJ/2012
4 Mei 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-40/PJ /2011 TENTANG TATA CARA PENERBITAN FAKTUR PAJAK DAN SURAT SETORAN PAJAK ATAS PENYERAHAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN / ATAU LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM
255 68/PMK.03/2012
2 Mei 2012 TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN
256 459/KM.1/2012
30 Apr 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 30 APRIL 2012 SAMPAI DENGAN 6 MEI 2012
257 S-54/PJ/2012
30 Apr 2012 PEMBERITAHUAN PENGGUNAAN FORMULIR SPT TAHUNAN PPH UNTUK TAHUN PAJAK 2012
258 62/PMK.03/2012
26 Apr 2012 TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS
259 61/PMK.01/2012
26 Apr 2012 PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK
260 KEP-161/PJ/2012
25 Apr 2012 PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG MENGADMINISTRASIKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI
261 KEP-163/PJ/2012
25 Apr 2012 NILAI BUMI PER METER PERSEGI UNTUK AREAL OFFSHORE, NILAI BUMI PER METER PERSEGI UNTUK TUBUH BUMI EKSPLORASI, DAN ANGKA KAPITALLSASI, UNTUK PENENTUAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI TAHUN PAJAK 2012
262 SE-25/PJ/2012
25 Apr 2012 PETUNJUK PELAKSANAAN PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
263 SE-23/PJ/2012
25 Apr 2012 PEMBERIAN IZIN PENELITIAN (RISET) DAN/ATAU PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
264 KEP-145/PJ/2012
24 Apr 2012 REVISI DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PPH NON MIGAS, PPN & PPN BM, PAJAK LAINNYA, SERTA PBB PER KANTOR WILAYAH DJP TAHUN ANGGARAN 2012
265 SE-22/PJ/2012
24 Apr 2012 TATA CARA MIGRASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN MODIFIKASI (SIPMOD) KE SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SIDJP)
266 414/KM.1/2012
23 Apr 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 23 APRIL 2012 SAMPAI DENGAN 29 APRIL 2012
267 SE-21/PJ/2012
20 Apr 2012 TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI
268 PER-11/PJ/2012
20 Apr 2012 TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI
269 S-289/PJ.06/2012
20 Apr 2012 PENYAMPAIAN MATERI SOSIALISASI PENGALIHAN PBB-P2
270 SE-19/PJ/2012
18 Apr 2012 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-09/PJ/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-30/PJ/2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS SENSUS PAJAK NASIONAL
271 PER-09/PJ/2012
18 Apr 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-30/PJ/2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS SENSUS PAJAK NASIONAL
272 SE-20/PJ/2012
18 Apr 2012 PELAKSANAAN SENSUS PAJAK NASIONAL
273 PER-10/PJ/2012
18 Apr 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN, DAN PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
274 398/KM.1/2012
16 Apr 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 16 APRIL 2012 SAMPAI DENGAN 22 APRIL 2012
275 SE-18/PJ/2012
16 Apr 2012 PEDOMAN PELAKSANAAN PUBLIKASI DAN SOSIALISASI SENSUS PAJAK NASIONAL TAHUN 2012
276 363/KM.1/2012
9 Apr 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 09 APRIL 2012 SAMPAI DENGAN 15 APRIL 2012
277 PENG-05/PJ.09/2012
9 Apr 2012 PEMBERITAHUAN E-JOURNAL PERPUSTAKAAN
278 SE-17/PJ/2012
5 Apr 2012 TATA CARA PENGAWASAN PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK
279 KEP-108/PJ/2012
3 Apr 2012 PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA UJI COBA PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK (BILLING SYSTEM) DALAM SISTEM MODUL PENERIMAAN NEGARA
280 353/KM.1/2012
2 Apr 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 02 APRIL 2012 SAMPAI DENGAN 08 APRIL 2012
281 PER-08/PJ/2012
30 Mar 2012 TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
282 S-537/PJ.10/2012
30 Mar 2012 MIGRASI DATA WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK KE KPP DI LINGKUNGAN KANWIL WAJIB PAJAK BESAR, KPP DI LINGKUNGAN KANWIL KHUSUS, DAN KPP MADYA
283 PENG-04/PJ.09/2012
30 Mar 2012 PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
284 KEP-103/PJ/2012
29 Mar 2012 PENERAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ACEH
285 KEP-104/PJ/2012
29 Mar 2012 PENETAPAN DAN PENGGUNAAN KODE KANTOR, KODE SURAT, DAN/ATAU CAP DINAS SEMENTARA PADA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG MENGALAMI REORGANISASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29 / PMK.OL / 20 12 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.OL/2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
286 SE-16/PJ/2012
29 Mar 2012 PERSIAPAN PELAKSANAAN REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.01/2012
287 KEP-102/PJ/2012
28 Mar 2012 TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR TIGA, KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR EMPAT, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MINYAK DAN GAS BUMI
288 KEP-08/PJ.08/2012
26 Mar 2012 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-26/PJ/2012 TENTANG PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
289 KEP-09/PJ.08/2012
26 Mar 2012 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-27/PJ/2012 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
290 SE-15/PJ/2012
26 Mar 2012 TATA CARA PENERBITAN BUKTI PENERIMAAN SURAT (BPS) PENGGANTI
291 PENG-03/PJ.09/2012
26 Mar 2012 REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENA PAJAK
292 348/KM.1/2012
22 Mar 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 26 MARET 2012 SAMPAI DENGAN 01 APRIL 2012
293 KEP-91/PJ/2012
22 Mar 2012 PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA, DAN SAAT MULAI BEROPERASINYA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN DAN ORANG ASING, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MINYAK DAN GAS BUMI
294 SE-13/PJ/2012
21 Mar 2012 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENILAIAN LOMBA PELAYANAN TAHUN 2012
295 SE-14/PJ/2012
21 Mar 2012 MONOGRAFI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
296 31 TAHUN 2012
20 Mar 2012 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF MOROCCO FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)
297 48/PMK.04/2012
20 Mar 2012 PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
298 318/KM.1/2012
17 Mar 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 19 MARET 2012 SAMPAI DENGAN 25 MARET 2012
299 44/PMK.04/2012
16 Mar 2012 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 147/PMK.04/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 255/PMK.04/2011
300 SE-12/PJ/2012
14 Mar 2012 PEMELIHARAAN BASIS DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN DATA PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN
301 73/KMK.011/2012
12 Mar 2012 PEMBENTUKAN KOMITE VERIFIKASI PEMBERIAN PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
302 299/KM.1/2012
9 Mar 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 12 MARET 2012 SAMPAI DENGAN 18 MARET 2012
303 KEP-86/PJ/2012
9 Mar 2012 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 26/PJ/2012 TENTANG PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
304 KEP-87/PJ/2012
9 Mar 2012 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 27/PJ/2012 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
305 SE-10/PJ/2012
6 Mar 2012 PELAYANAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (SPT TAHUNAN PPH)
306 281/KM.1/2012
5 Mar 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 05 MARET 2012 SAMPAI DENGAN 11 MARET 2012
307 SE-07/PJ/2012
2 Mar 2012 RENCANA DAN STRATEGI PEMERIKSAAN TAHUN 2012
308 SE-08/PJ/2012
2 Mar 2012 PEDOMAN PENYUSUNAN KERTAS KERJA PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
309 SE-09/PJ/2012
2 Mar 2012 PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
310 202/KM.1/2012
27 Feb 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 27 FEBRUARI 2012 SAMPAI DENGAN 04 MARET 2012
311 S- 210/PJ.09/2012
27 Feb 2012 SOSIALISASI PENGISIAN SPT TAHUNAN SERENTAK DAN PEKAN PANUTAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN
312 31 TAHUN 2012
27 Feb 2012 PEMBERIAN DAN PENGHIMPUNAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN
313 PER-06/PJ/2012
24 Feb 2012 TATA CARA PENATAUSAHAAN, PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DARI DAN/ATAU KE KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
314 SE-06/PJ/2012
23 Feb 2012 TARGET RASIO KEPATUHAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PADA TAHUN 2012
315 KEP-35/PJ/2012
21 Feb 2012 PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA UJI COBA BILLING SYSTEM MPN PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.
316 155/KM.1/2012
20 Feb 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 20 FEBRUARI 2012 SAMPAI DENGAN 26 FEBRUARI 2012
317 PENG01/KP.07/WPJ.07/2012
17 Feb 2012 PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGHAPUSAN NPWP DI KPP BADAN DAN ORANG ASING SATU
318 132/KM.1/2012
13 Feb 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 13 FEBRUARI 2012 SAMPAI DENGAN 19 FEBRUARI 2012
319 29/PMK.01/2012
13 Feb 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.01/2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
320 27/PMK.011/2012
8 Feb 2012 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK
321 94/KM.1/2012
6 Feb 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 06 FEBRUARI 2012 SAMPAI DENGAN 12 FEBRUARI 2012
322 PER-05/PJ/2012
3 Feb 2012 REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENA PAJAK TAHUN 2012
323 SE-03/PJ/2012
3 Feb 2012 PROSEDUR EVALUASI DAN PENETAPAN WAJIB PAJAK TERDAFTAR DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-49/PJ/2011 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
324 SE-02/PJ/2012
3 Feb 2012 PROSEDUR PENERBITAN KEPUTUSAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-49/PJ/2011 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
325 PER-04/PJ/2012
3 Feb 2012 PEDOMAN PENGGUNAAN METODE DAN TEKNIK PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
326 SE-04/PJ/2012
3 Feb 2012 PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
327 PER-03/PJ/2012
3 Feb 2012 PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-68/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN TIM QUALITY ASSURANCE PEMERIKSAAN
328 24/PMK.11/2012
2 Feb 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN SATUAN MATA UANG SELAIN RUPIAH SERTA KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
329 15/PMK.03/2012
1 Feb 2012 PENATAUSAHAAN DAN PEMINDAH BUKUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAKBUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI
330 54/KM.1/2012
30 Jan 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 30 JANUARI 2012 SAMPAI DENGAN 05 FEBRUARI 2012
331 KEP-26/PJ/2012
30 Jan 2012 PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK
332 KEP-27/PJ/2012
30 Jan 2012 TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
333 S-142/PJ.10/2012
27 Jan 2012 PEMBERITAHUAN MODUL E-LEARNING APLIKASI DROP BOX 2012
334 S-15/PJ.08/2012
25 Jan 2012 PERMINTAAN RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PAJAK
335 PER-02/PJ/2012
25 Jan 2012 PENGGOLONGAN KUALITAS PIUTANG PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAK
336 S-34/PJ.11/2012
24 Jan 2012 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 454/KMK.01/2011 TENTANG PENGELOLAAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
337 S-75/PJ.09/2012
24 Jan 2012 PENEGASAN KEMBALI TENTANG PELAYANAN DI TPT DAN HELPDESK
338 S-119/PJ.10/2012
24 Jan 2012 PEMBENAHAN APLIKASI PADA PORTAL DJP
339 33/KM.1/2012
20 Jan 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 23 JANUARI 2012 SAMPAI DENGAN 29 JANUARI 2012
340 28/KM.1/2012
16 Jan 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 16 JANUARI 2012 SAMPAI DENGAN 22 JANUARI 2012
341 PENG-01/PJ.09/2012
16 Jan 2012 PEMBERIAN BUKTI POTONG PAJAK DALAM RANGKA PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (SPT TAHUNAN PPH) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAHUN PAJAK 2011
342 07/PMK.11/2012
13 Jan 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/PMK.03/2011 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA OBLIGASI
343 08/PMK.07/2012
13 Jan 2012 PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2012
344 05/PMK.08/2012
9 Jan 2012 PENERBITAN DAN PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DI PASAR PERDANA DALAM NEGERI DENGAN CARA LELANG
345 04/PMK .02/2012
9 Jan 2012 PENGELOLAAN DANA REBOISASI DALAM REKENING PEMBANGUNAN HUTANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI KEUANGAN
346 10 TAHUN 2012
9 Jan 2012 PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
347 6/KM.1/2012
6 Jan 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 09 JANUARI 2012 SAMPAI DENGAN 15 JANUARI 2012
348 1 TAHUN 2012
3 Jan 2012 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
349 1571/KM.1/2011
2 Jan 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 02 JANUARI 2012 SAMPAI DENGAN 08 JANUARI 2012
350 PER-48/PJ/2011
30 Des 2011 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
351 SE-104/PJ/2011
30 Des 2011 PROYEK PERCONTOHAN TATA KELOLA KONTEN SITUS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
352 PER-50/PJ/2011
30 Des 2011 TATA KELOLA KONTEN SITUS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
353 PER-49/PJ/2011
30 Des 2011 TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
354 SE-103/PJ/2011
30 Des 2011 PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
355 PER-52/PJ/2011
30 Des 2011 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 25/PJ/2008 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
356 454/KMK.01/2011
30 Des 2011 PENGELOLAAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
357 SE-105/PJ/2011
30 Des 2011 DAFTAR WAJIB PAJAK SUSPECT LIST SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-132/PJ/2010 TENTANG LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN ATAS PENERBITAN DAN PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH
358 PER-44/PJ/2011
29 Des 2011 TATA CARA PELAPORAN PENGGUNAAN DANA DAN REALISASI PENANAMAN MODAL BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
359 PER-45/PJ/2011
29 Des 2011 TATA CARA PENETAPAN SAAT DIMULAINYA BERPRODUKSI SECARA KOMERSIAL BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
360 KEP-339/PJ/2011
29 Des 2011 PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA UJI COBA PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK (BILLING SYSTEM) DALAM SISTEM MODUL PENERIMAAN NEGARA
361 SE-98/PJ/2011
29 Des 2011 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN LAPORAN KEGIATAN PENYULUHAN PERPAJAKAN UNIT VERTIKAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
362 SE-99/PJ/2011
29 Des 2011 PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PENYULUHAN PERPAJAKAN UNIT VERTIKAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
363 SE-100/PJ/2011
29 Des 2011 LANGKAH-LANGKAH SOSIALISASI/PENYULUHAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PADA TAHUN 2012
364 KEP-337/PJ/2011
29 Des 2011 PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA, SAAT DIMULAI BEROPERASI DAN TAHAPAN AWAL CAKUPAN WILAYAH KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN (KPDDP) MAKASSAR
365 KEP-335/PJ/2011
29 Des 2011 PENERAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL
366 74 TAHUN 2011
29 Des 2011 TATACARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
367 PER-47/PJ/2011
29 Des 2011 TATA CARA PELAKSANAAN UJI COBA PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK (BILLING SYSTEM) DALAM SISTEM MODUL PENERIMAAN NEGARA
368 SE-102/PJ/2011
29 Des 2011 PETUNJUK PELAKSANAAN UJI COBA PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK (BILLING SYSTEM) DALAM SISTEM MODUL PENERIMAAN NEGARA
369 KEP-338/PJ/2011
29 Des 2011 PENERAPAN WILAYAH KERJA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
370 PER-41/PJ/2011
28 Des 2011 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG MELIBATKAN OTORITAS PAJAK NEGARA MITRA
371 42/PJ/2011
28 Des 2011 TATA CARA PELAKSANAAN BANTUAN PENAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
372 PER-43/PJ/2011
28 Des 2011 PENENTUAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI DAN SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI
373 SE-97/PJ/2011
28 Des 2011 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN PREMI BAGI WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA ASURANSI JIWA YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
374 257/PMK.11/2011
28 Des 2011 TATA CARA PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN LAIN KONTRAKTOR BERUPA UPLIFT ATAU IMBALAN LAIN YANG SEJENIS DAN/ATAU PENGHASILAN KONTRAKTOR DARI PENGALIHAN PARTICIPATING INTEREST
375 258/PMK.11/2011
28 Des 2011 BATASAN MAKSIMUM BIAYA REMUNERASI TENAGA KERJA ASING UNTUK KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI
376 255/PMK.04/2011
28 Des 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147/PMK.04/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT
377 256/PMK.011/2011
28 Des 2011 BATASAN PENGELUARAN ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG KANTOR PUSAT YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DALAMPENGHITUNGAN BAGI HASIL DAN PAJAK PENGHASILAN BAGI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI
378 253/PMK.04/2011
28 Des 2011 PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR
379 253/PMK.04/2011
28 Des 2011 PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR
380 254/PMK.04/2011
28 Des 2011 PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR
381 PER-40/PJ/2011
27 Des 2011 TATA CARA PENERBITAN FAKTUR PAJAK DAN SURAT SETORAN PAJAK ATAS PENYERAHAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN/ATAU LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM
382 KEP-333/PJ/2011
27 Des 2011 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-421/PJ/2010 TENTANG STANDAR OPERASI (STANDAR OPERATING PROCEDURES) PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
383 KEP-332/PJ/2011
27 Des 2011 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-420/PJ/2010 TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASI (STANDAR OPERATING PROCEDURES) INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
384 SE-96/PJ/2011
27 Des 2011 RALAT DAN PENEGASAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-88/PJ/2011
385 1529/KM.1/2011
23 Des 2011 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 26 DESEMBER 2011 SAMPAI DENGAN 01 JANUARI 2012
386 PER-39/PJ/2011
23 Des 2011 TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGGUNAKAN FORMULIR 1770S ATAU 1770SS SECARA E-FILING MELALUI WEBSITE DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (WWW.PAJAK.GO.ID)
387 233/PMK.05/2011
23 Des 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 171/PMK.05/2007 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
388 SE-95/PJ/2011
23 Des 2011 PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGGUNAKAN FORMULIR 1770S ATAU 1770SS SECARA E-FILING MELALUI WEBSITE DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (WWW.PAJAK.GO.ID)
389 237/PMK.05/2011
23 Des 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 228/PMK.05/2010 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH
390 SE-94/PJ/2011
22 Des 2011 KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT MASA PPN DALAM BENTUK DATA ELEKTRONIK (E-SPT)
391 52 TAHUN 2011
22 Des 2011 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAHDAERAH TERTENTU
392 PER-37/PJ/2011
21 Des 2011 PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-251/PJ/2000 TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
393 PER-38/PJ/2011
21 Des 2011 TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
394 SE-93/PJ/2011
21 Des 2011 PETUNJUK MENGENAI TATA CARA PENYESUAIAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
395 1495/KM.1/2011
19 Des 2011 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 19 DESEMBER 2011 SAMPAI DENGAN 25 DESEMBER 2011
396 92/PJ/2011
16 Des 2011 PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK DALAM UPAYA PENGAMANAN PENERIMAAN SEHUBUNGAN DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2011
397 189/PMK.03/2011
15 Des 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.03/2009 TENTANG TATA CARA PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA
398 218/PMK.02/2011
15 Des 2011 TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PERHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM
399 217/PMK.02/2011
15 Des 2011 TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI JENIS BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU
400 213/PMK.011/2011
14 Des 2011 PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
401 1443/KM.1/2011
12 Des 2011 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 12 DESEMBER 2011 SAMPAI DENGAN 18 DESEMBER 2011
402 1405/KM.1/2011
2 Des 2011 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 05 DESEMBER 2011 SAMPAI DENGAN 11 DESEMBER 2011
403 KEP-312/PJ/2011
1 Des 2011 PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BARU BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DENGAN PENGGUNA GANDA
404 1363/KM.1/2011
28 Nop 2011 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 28 NOVEMBER 2011 SAMPAI DENGAN 04 DESEMBER 2011
405 90/PJ/2011
23 Nop 2011 PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN PADA PERUSAHAAN TERPADU (INTEGRATED) KELAPA SAWIT
406 1323/KM.1/2011
18 Nop 2011 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 NOVEMBER 2011 SAMPAI DENGAN 27 NOVEMBER 2011
407 SE-89/PJ/2011
18 Nop 2011 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-36/PJ/2011 TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN
408 PER-36/PJ/2011
18 Nop 2011 PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN
409 SE-88/PJ/2011
17 Nop 2011 TATA NASKAH DINAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
410 SE-87/PJ/2011
16 Nop 2011 TATA CARA DISTRIBUSI DATA MODUL PENERIMAAN NEGARA KE SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SIDJP/SIPMOD) DAN PENGADMINISTRASIAN HASIL REKONSILIASI SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) DENGAN SISTEM AKUNTANSI UMUM (SAU) BAGIAN PENERIMAAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
411 S-302/PJ./2011
16 Nop 2011 RENCANA PENERIMAAN PPH PASAL 25/29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PPH PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2012 SEBAGAI DASAR ALOKASI SEMENTARA
412 SE-84/PJ/2011
15 Nop 2011 PELAYANAN PRIMA
413 SE-86/PJ/2011
15 Nop 2011 PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN PIUTANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
414 SE-85/PJ/2011
15 Nop 2011 KEBIJAKAN PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
415 PER-34/PJ/2011
15 Nop 2011 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
416 PER-35/PJ/2011
15 Nop 2011 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN LAIN
417 1270/KM.1/2011
11 Nop 2011 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 NOVEMBER 2011 SAMPAI DENGAN 20 NOVEMBER 2011
418 SE-82/PJ/2011
11 Nop 2011 PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA
419 PER-32/PJ/2011
11 Nop 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-43/PJ/2010 TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
420 PER-33/PJ/2011
11 Nop 2011 BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
421 SE-83/PJ/2011
11 Nop 2011 COMPETENT AUTHORITY YANG MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI WAJIB PAJAK AMERIKA SERIKAT (FORM 6166)
422 SE-81/PJ/2011
10 Nop 2011 INSENTIF JURUSITA PAJAK
423 S-378/PJ.08/2011
1 Nop 2011 PENJELASAN SENTRA EKONOMI, HIGH RISE BUILDING DAN KAWASAN PEMUKIMAN DALAM RANGKA SENSUS PAJAK NASIONAL
424 PER-31/PJ/2011
31 Okt 2011 PERCEPATAN PELAKSANAAN PEREKAMAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
425 SE-80/PJ/2011
31 Okt 2011 PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2011 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PEREKAMAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
426 PENG-11/PJ.09/2011
28 Okt 2011 PELAKSANAAN SENSUS PAJAK NASIONAL
427 S-766/PJ.09/2011
24 Okt 2011 MASALAH PENGGUNAAN NOMENKLATUR DEPARTEMEN KEUANGAN PADA FORMULIR SPT MASA DAN LEMBAR SURAT SETORAN PAJAK
428 SE-79/PJ/2011
20 Okt 2011 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 102/PMK.011/2011 TENTANG NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN BERUPA FILM CERITA IMPOR DAN PENYERAHAN FILM CERITA IMPOR, SERTA DASAR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS KEGIATAN IMPOR FILM CERITA IMPOR
429 S-249/PJ/2011
14 Okt 2011 PENEGASAN PELAKSANAAN SENSUS PAJAK NASIONAL
430 PER-29/PJ/2011
4 Okt 2011 TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI DAN SURAT KETERANGAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SEMENTARA
431 SE-77/PJ/2011
29 Sep 2011 PROGRAM FEEDING
432 SE-78/PJ/2011
29 Sep 2011 RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB TAHUN ANGGARAN 2011 BERDASRKAN APBN-P TAHUN ANGGARAN 2011
433 KEP-239/PJ/2011
29 Sep 2011 PEMBENTUKAN TIM SENSUS PAJAK NASIONAL TAHUN 2011 TINGKAT KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
434 SE- 75/PJ/2011
27 Sep 2011 PEDOMAN TEKNIS SPN
435 PER-30/PJ/2011
27 Sep 2011 PEDOMAN TEKNIS SENSUS PAJAK NASIONAL
436 S-1653/PJ.03/2011
23 Sep 2011 PENEGASAN ATAS PELAPORAN PEMUNGUTAN PPH PASAL 22
437 PER-27/PJ./2011
19 Sep 2011 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-10/PJ./2010 TENTANG DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK
438 SE-71/PJ/2011
19 Sep 2011 PENYAMPAIAN PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER - 27/PJ./2011 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-10/PJ./2010 DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK
439 155/PMK.011/2011
19 Sep 2011 PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL DAN PENGHASILAN PIHAK KETIGA ATAS JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH DALAM PENERBITAN SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2011
440 PER-28/PJ/2011
19 Sep 2011 BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI
441 149/PMK.03/2011
12 Sep 2011 SENSUS PAJAK NASIONAL
442 148 TAHUN 2011
7 Sep 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 145/PMK.04/2007 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
443 147/PMK.04/2011
6 Sep 2011 KAWASAN BERIKAT
444 PER-26 TAHUN 2011
26 Ags 2011 SARANA PENGADUAN PELAYANAN PERPAJAKAN
445 PER-25 TAHUN 2011
26 Ags 2011 BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE SURAT SETORAN PAJAK DALAM BAHASA INGGRIS
446 SE-67/PJ./2011
26 Ags 2011 PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN KETENTUAN DALAM SE-2/PJ./2011 TG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT
447 SE-68 TAHUN 2011
26 Ags 2011 KEDUDUKAN DAN WEWENANG KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
448 SE-70/PJ/2011
26 Ags 2011 TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PERPAJAKAN
449 143/PMK.04/2011
26 Ags 2011 GUDANG BERIKAT
450 287/KMK.03/2011
25 Ags 2011 PENETAPAN BANDAR UDARA YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI
451 142/PMK.04/2011
25 Ags 2011 IMPOR SEMENTARA
452 S-181/PJ/2011
25 Ags 2011 PEMBERITAHUAN PENGGUNAAN FORMULIR SPT TAHUNAN UNTUK TAHUN PAJAK 2011
453 PER-23/PJ/2011
24 Ags 2011 BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT KEPUTUSAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN SURAT PEMBERITAHUAN
454 136/PMK.03/2011
19 Ags 2011 PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERBANKAN SYARIAH
455 137/PMK.03/2011
19 Ags 2011 PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK KEGIATAN USAHA PEMBIAYAAN SYARIAH
456 132/PMK.01/2011
18 Ags 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURANMENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK.01/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
457 134/PMK.01/2011
18 Ags 2011 ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL
458 133/PMK.01/2011
18 Ags 2011 ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
459 130/PMK.011/2011
15 Ags 2011 PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
460 SE-51/PJ/2011
5 Ags 2011 PENYAMPAIAN BUKU "BENDAHARA MAHIR PAJAK"
461 PER-20/PJ/2011
5 Ags 2011 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-9/PJ/2008 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU
462 KEP-177/PJ/2011
5 Ags 2011 PENCABUTAN SEBAGIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-15/PJ/2008 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS
463 SE-48/PJ/2011
3 Ags 2011 TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN NON MIGAS SELAIN PERTAMBANGAN ENERGI PANAS BUMI DAN GALIAN C
464 SE-50/PJ/2011
3 Ags 2011 PENEGASAN SAAT PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK SEBAGAI DASAR SAAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK
465 SE-49/PJ/2011
3 Ags 2011 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 30/PMK.03/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
466 122/PMK.04/2011
1 Ags 2011 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF, NILAI PABEAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI, SERTA PENETAPAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAU PEJABAT BEA DAN CUKAI
467 SE-47/PJ/2011
22 Jul 2011 TATA CARA PENERIMAAN, PENERUSAN, PENGEMBANGAN DAN ANALISIS INFORMASI, DATA, LAPORAN, DAN PENGADUAN, SERTA PROSES SCORING UNSUR-UNSUR PENENTU TINDAK LANJUT INFORMASI, DATA, LAPORAN, DAN PENGADUAN
468 KEP-156/PJ/2011
22 Jul 2011 PENUNJUKAN TOKO RETAIL
469 102/PMK.011/2011
13 Jul 2011 NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN BERUPA FILM CERITA IMPOR DAN PENYERAHAN FILM CERITA IMPOR, SERTA DASAR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS KEGIATAN IMPOR FILM CERITA IMPOR
470 100/PMK.03/2011
11 Jul 2011 TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS SURPLUS BANK INDONESIA
471 KEP-121/PJ/2011
30 Jun 2011 PENETAPAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I,JAWA TENGAH II DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM RANGKA UJI COBA PERLUASAN CAKUPAN WILAYAH KERJA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
472 PER-18/PJ/2011
30 Jun 2011 PENAMBAHAN WILAYAH KERJA DAN JENIS SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) YANG DIOLAH PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN DALAM RANGKA UJI COBA PERLUASAN CAKUPAN WILAYAH KERJA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
473 7 TAHUN 2011
28 Jun 2011 MATA UANG
474 SE-43/PJ/2011
20 Jun 2011 MANAJEMEN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
475 88/PMK.011/2011
13 Jun 2011 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2011
476 SE-41/PJ/2011
6 Jun 2011 PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN KETENTUAN DALAM SE-24/PJ/2011 TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BA 015 UNTUK KEGIATAN PENDATAAN, PENILAIAN DAN EKSTENSIFIKASI TAHUN ANGGARAN 2011
477 SE-40/PJ/2011
6 Jun 2011 TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGEMASAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) BERKENAAN DENGAN PENGOLAHAN SPT DI PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN (PPDDP)
478 31 TAHUN 2011
6 Jun 2011 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA
479 PER-15/PJ/2011
6 Jun 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER 57/PJ/2010 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DIBIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DIBIDANG LAIN
480 PER-16/PJ/2011
6 Jun 2011 TATA CARA PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP ATAS PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK
481 SE-38/PJ/2011
31 Mei 2011 PENGAWASAN KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK BENDAHARA PEMERINTAH
482 SE-39/PJ/2011
31 Mei 2011 RASIO PEMBETULAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BERBASIS PROFIL WAJIB PAJAK PADA TAHUN 2011
483 329/KM.1/2011
30 Mei 2011 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 30 MEI 2011 SAMPAI DENGAN 05 JUNI 2011
484 SE-36/PJ/2011
30 Mei 2011 KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAK
485 85/PMK.03/2011
23 Mei 2011 TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA OBLIGASI
486 SE-33/PJ/2011
20 Mei 2011 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK ISLAM IRAN
487 PER-20/PJ/2011
20 Mei 2011 BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
488 S-492/PJ.02/2011
18 Mei 2011 PENJELASAN ATAS PENGHAPUSAN NPWP
489 S-410/PJ.02/2011
3 Mei 2011 PENJELASAN PENYELESAIAN BPHTB SETELAH PENGALIHAN BPHTB SEBAGAI PAJAK DAERAH
490 82/PMK.03/2011
3 Mei 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 199/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
491 S-387/PJ.01/2011
29 Apr 2011 PEMBERITAHUAN PEMBUKAAN LAYANAN PEMBAYARAN PAJAK
492 08/PJ.09/2011
28 Apr 2011 BATAS AKHIR PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK 2010
493 SE-14/PB/2011
26 Apr 2011 PETUNJUK TEKNIS ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.03/2011 TENTANG TATACARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
494 PER-13/PJ/2011
15 Apr 2011 PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK UNTUK TAHUN PAJAK 2010
495 76/PMK.03/2011
5 Apr 2011 TATA CARA PENCATATAN DAN PELAPORAN SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
496 74/PMK.07/2011
5 Apr 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 244/PMK.07/2010 TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2011
497 SE-29/PJ/2011
4 Apr 2011 RENCANA DAN STRATEGI PEMERIKSAAN TAHUN 2011
498 PER-12/PJ/2011
4 Apr 2011 TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DAN/ATAU MINYAK GORENG SAWIT CURAH DI DALAM NEGERI
499 SE-30/PJ/2011
4 Apr 2011 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.011/2011 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011, PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.011/2011 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT CURAH DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011, DAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-12/PJ/2011 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DAN/ATAU MINYAK GORENG SAWIT CURAH DI DALAM NEGERI
500 PER-11/PJ/2011
4 Apr 2011 TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK ATAS OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG BELUM JELAS DIKETAHUI WAJIB PAJAKNYA DAN PENCABUTAN PENETAPAN SEBAGAI WAJIB PAJAK
501 SE-31/PJ/2011
4 Apr 2011 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2011 TENTANG PENETAPAN WAJIB PAJAK ATAS OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG BELUM JELAS DIKETAHUI WAJIB PAJAKNYA DAN PENCABUTAN PENETAPAN SEBAGAI WAJIB PAJAK
502 67/PMK.03/2011
4 Apr 2011 PENYESUAIAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
503 SE-28/PJ/2011
4 Apr 2011 TATA CARA PEMBERIAN KODE NOMOR URUT WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
504 SE-27/PJ/2011
31 Mar 2011 PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA
505 PER-10/PJ/2011
31 Mar 2011 PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-173/PJ/2007 TENTANG SISTEM, BENTUK, JENIS DAN KODE LAPORAN RUTIN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-40/PJ/2008
506 60/PMK.05/2011
23 Mar 2011 PELAKSANAAN UJI COBA PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK (BILLING SYSTEM) DALAM SISTEM MODUL PENERIMAAN NEGARA
507 SE-21/PJ/2011
21 Mar 2011 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-4/PJ/2011 TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE DALAM BAHASA INGGRIS UNTUK SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAHUN PAJAK 2010 BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
508 PER-5/PJ/2011
21 Mar 2011 TATA CARA PENGAJUAN DAN PENELITIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI
509 SE-23/PJ/2011
21 Mar 2011 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17/PMK.03/2011 TENTANG PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
510 SE-22/PJ/2011
21 Mar 2011 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-7/PJ/2011 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
511 PER-7/PJ/2011
21 Mar 2011 TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
512 PER-6/PJ/2011
21 Mar 2011 PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMBUATAN BUKTI PEMBAYARAN ATAS ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
513 SE-24/PJ/2011
21 Mar 2011 PETUNJUK PENGGUNAAN ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BA 015 UNTUK KEGIATAN PENDATAAN,PENILAIAN DAN EKSTENSIFIKASI TAHUN ANGGARAN 2011
514 SE-19/PJ/2011
28 Feb 2011 PELAYANAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (SPT TAHUNAN PPH)
515 29/PMK.011/2011
28 Feb 2011 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT CURAH DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
516 SE-20/PJ/2011
28 Feb 2011 PENGISIAN FORMULIR SPT MASA PPN 1111 DAN SPT MASA PPN 1111 DM DALAM BENTUK FILE PDF
517 31/PMK.03/2011
28 Feb 2011 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/PMK.03/2007 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR, SERTA PERUMAHAN LAINNYA, YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
518 30/PMK.03/2011
28 Feb 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
519 27/PMK.011/2011
24 Feb 2011 PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 144/KMK.05/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL, DAN KEBUDAYAAN
520 28/PMK.011/2011
24 Feb 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 163/PMK.04/2007 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
521 SE-121/PJ/2010
18 Feb 2011 RALAT SURAT EDARAN SE-121/PJ/2010 TENTANG PENEGASAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN USAHA PERBANKAN
522 SE-18/PJ/2011
18 Feb 2011 TARGET RASIO KEPATUHAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PADA TAHUN 2011
523 26/PMK.011/2011
14 Feb 2011 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
524 SE-17/PJ/2011
11 Feb 2011 RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TAHUN ANGGARAN 2011
525 PER-4/PJ/2011
10 Feb 2011 BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE DALAM BAHASA INGGRIS UNTUK SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAHUN PAJAK 2010 BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
526 SE-14/PJ/2011
9 Feb 2011 PEDOMAN TINJAUAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KEAMANAN INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
527 SE-16/PJ/2011
9 Feb 2011 PEDOMAN PENGAMANAN PERANGKAT DAN FASILITAS PENGOLAHAN DAN INFORMASI
528 SE-15/PJ/2011
9 Feb 2011 PEDOMAN PENCEGAHAN MALICIOUS SOFTWARE (MALWARE)
529 5 TAHUN 2011
4 Feb 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
530 16/PMK.03/2011
24 Jan 2011 TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
531 17/PMK.03/2011
24 Jan 2011 PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
532 18/PMK.03/2011
24 Jan 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 76/PMK.03/2010 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI
533 14/PMK.03/2011
24 Jan 2011 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK DARI SUATU BENTUK USAHA TETAP
534 15/PMK.011/2011
24 Jan 2011 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 580/KMK.04/2003 TENTANG TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA
535 SE-10/PJ/2011
21 Jan 2011 PEDOMAN PENGENDALIAN DOKUMEN DAN CATATAN PENERAPAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
536 SE-11/PJ/2011
20 Jan 2011 PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-1/PJ/2011 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN OLEH PIHAK LAIN
537 SE-12/PJ/2011
20 Jan 2011 PEDOMAN PENGELOLAAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) PERANGKAT LUNAK
538 SE-13/PJ/2011
20 Jan 2011 PEDOMAN PENGELOLAAN TINGKAT LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
539 12/PMK.03/2011
19 Jan 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 195/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA.
540 SE-9/PJ/2011
17 Jan 2011 PEDOMAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN SERTA PENGELOLAAN GANGGUAN KEAMANAN INFORMASI
541 SE-04/PJ/2011
12 Jan 2011 PENGATURAN LEBIH LANJUT PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN MEMORI ALIH TUGAS
542 SE-7/PJ/2011
12 Jan 2011 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 191/PMK.09/2008 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
543 SE-5/PJ/2011
12 Jan 2011 PEDOMAN AUDIT INTERNAL TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
544 SE-6/PJ/2011
12 Jan 2011 PEDOMAN PENGELOLAAN END USER COMPUTING (EUC)
545 PER-2/PJ/2011
11 Jan 2011 TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN (SPT MASA PPN)
546 KMK-10/KMK.03/2011
11 Jan 2011 PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGANAN PENGENAAN SANKSI SESUAI KETENTUAN PASAL 36A UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009
547 SE-3/PJ/2011
10 Jan 2011 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA ROYALTI DAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMASUKAN FILM IMPOR
548 SE-2/PJ./2011
10 Jan 2011 PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
549 PER-1/PJ/2011
10 Jan 2011 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN OLEH PIHAK LAIN
550 SE-159/PJ/2010
31 Des 2010 PEDOMAN AKSES PIHAK KETIGA
551 PER-65/PJ/2010
31 Des 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-13/PJ/2010 TENTANG BENTUK,UKURAN,PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN,TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN,TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN,DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK
552 SE-151/PJ/2010
31 Des 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-65/PJ/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-13/PJ/2010 TENTANG BENTUK,UKURAN PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN,TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN,TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK
553 PER-67/PJ/2010
31 Des 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-10/PJ./2010 TENTANG DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK
554 PER-69/PJ/2010
31 Des 2010 KESEPAKATAN HARGA TRANSFER (ADVANCE PRICING AGREEMENT)
555 PER-66/PJ/2010
31 Des 2010 TATA CARA PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL
556 PER-71/PJ/2010
31 Des 2010 TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
557 SE-152/PJ/2010
31 Des 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-66/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL
558 SE-156/PJ/2010
31 Des 2010 PEDOMAN PENGELOLAAN PROBLEM LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
559 SE-157/PJ/2010
31 Des 2010 PEDOMAN PENGELOLAAN PERMINTAAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN KATALOG LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
560 262/PMK.03/2010
31 Des 2010 TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEJABAT NEGARA,PNS, ANGGOTA TNI,ANGGOTA POLRI,DAN PENSIUNANNYA ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
561 SE-158/PJ/2010
31 Des 2010 PEDOMAN PENGELOLAAN GANGGUAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
562 SE-156/PJ/2010
31 Des 2010 PEDOMAN PENGELOLAAN PROBLEM LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
563 93 TAHUN 2010
30 Des 2010 SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
564 94 TAHUN 2010
30 Des 2010 PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN
565 254/PMK.03/2010
28 Des 2010 TATA CARA PEMBEBANAN ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
566 251/PMK.011/2010
28 Des 2010 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS TRANSAKSI MURABAHAH PERBANKAN SYARIAH TAHUN ANGGARAN 2010
567 252/PMK.03/2010
28 Des 2010 PEMBAYARAN KEKURANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK, LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM, DAN MARKETING FEE PT PERTAMINA (PERSERO) PADA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA DAN TAHUN BERJALAN YANG DICAIRKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2010
568 253/PMK.03/2010
28 Des 2010 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG DI DALAM NEGERI DAN ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN GANDUM DAN TEPUNG GANDUM/TERIGU UNTUK REALISASI YANG MELEBIHI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PADA TAHUN ANGGARAN 2008
569 244/PMK.07/2010
27 Des 2010 ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2011
570 PER-64/PJ/2010
27 Des 2010 PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN
571 249/PMK.05/2010
27 Des 2010 PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA DALAM MATA UANG ASING
572 SE-149/PJ/2010
27 Des 2010 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-64/PJ/2010 TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN
573 SE-145/PJ/2010
22 Des 2010 PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA PERDAGANGAN
574 PER-62/PJ/2010
22 Des 2010 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 44/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK,PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK
575 SE-146/PJ/2010
22 Des 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-62/PJ/2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 44/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK ,PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK
576 PER-63/PJ/2010
22 Des 2010 TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH
577 SE-144/PJ/2010
22 Des 2010 PENEGASAN TATA CARA PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH DAN TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH
578 147/PJ/2010
22 Des 2010 PENJELASAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 40/PMK.03/2010 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN
579 239/PMK.011/2010
21 Des 2010 PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH MASYARAKAT YANG TERKENA LUAPAN LUMPUR SIDOARJO UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
580 240/PMK.011/2010
21 Des 2010 PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PIUTANG PAJAK EKS BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) DAN TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (TVRI)
581 80 TAHUN 2010
20 Des 2010 TARIF PEMOTONGAN DAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
582 79 TAHUN 2010
20 Des 2010 BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
583 229/PMK.07/2010
20 Des 2010 ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2011
584 228/PMK.05/2010
20 Des 2010 MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH
585 SE-139/PJ/2010
17 Des 2010 PENETAPAN RASIO TOTAL BENCHMARKING TAHAP V
586 SE-141/PJ/2010
17 Des 2010 PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN BERAKHIRNYA PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI (FISKAL LUAR NEGERI)
587 SE-142/PJ/2010
17 Des 2010 PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK DALAM UPAYA PENGAMANAN PENERIMAAN SEHUBUNGAN DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2010
588 PER-60/PJ/2010
17 Des 2010 TATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
589 SE-140/PJ/2010
17 Des 2010 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-60/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
590 226/PMK.011/2010
17 Des 2010 PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
591 PER-61/PJ/2010
17 Des 2010 TATA CARA PERSIAPAN PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAI PAJAK DAERAH
592 PER-59/PJ/2010
15 Des 2010 TATA CARA PELAPORAN PENERIMAAN DIVIDEN, PENGHITUNGAN BESARNYA PAJAK YANG HARUS DIBAYAR,DAN PENGKREDITAN PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN USAHA YANG MENJUAL SAHAMNYA DI BURSA EFEK
593 SE-138/PJ/2010
15 Des 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG BERKAITAN DENGAN SPTNP ATAU SPKTNP, KEPUTUSAN KEBERATAN, PUTUSAN BANDING, ATAU PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
594 479/KMK.01/2010
13 Des 2010 KEBIJAKAN DAN STANDAR SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
595 SE-137/PJ/2010
13 Des 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-58/PJ/2010 TENTANG BENTUK DAN UKURAN FORMULIR SERTA TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PEDAGANG ECERAN
596 PER-58/PJ/2010
13 Des 2010 BENTUK DAN UKURAN FORMULIR SERTA TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PEDAGANG ECERAN
597 PER-57/PJ/2010
10 Des 2010 TATA CARA DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
598 SE-133/PJ/2010
9 Des 2010 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.03/2009 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN,PEMBAYARAN SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 240/PMK.03/2009
599 KEP-386/PJ/2010
9 Des 2010 PENUNJUKAN TOKO RETAIL
600 215/PMK.03/2010
3 Des 2010 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR NABATI DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2010
601 SE-130/PJ/2010
30 Nop 2010 PENEGASAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN HAK ATAS BARANG KENA PAJAK YANG BERADA DI LUAR DAERAH PABEAN
602 SE-131/PJ/2010
30 Nop 2010 PENEGASAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGEMBALIAN BARANG KENA PAJAK ATAU PEMBATALAN JASA KENA PAJAK YANG FAKTUR PAJAK ATAS PENYERAHANNYA TIDAK MENCANTUMKAN IDENTITAS PEMBELI ATAU PENERIMA JASA
603 SE-132/PJ/2010
30 Nop 2010 LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN ATAS PENERBITAN DAN PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH
604 213/PMK.07/2010
30 Nop 2010 TAHAPAN PERSIAPAN PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAI PAJAK DAERAH
605 PER-54/PJ/2010
30 Nop 2010 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
606 SE-129/PJ/2010
29 Nop 2010 PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS TRANSAKSI SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI DAN TRANSAKSI PENJUALAN DAN PENYEWAGUNAUSAHAKAN KEMBALI
607 PER-53/PJ/2010
29 Nop 2010 TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG BERKAITAN DENGAN SPTNP,KEPUTUSAN KEBERATAN,PUTUSAN BANDING,ATAU PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
608 SE-127/PJ/2010
29 Nop 2010 PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-3/PJ/2010 TENTANG TATA CARA DISTRIBUSI DATA MODUL PENERIMAAN NEGARA (MPN) KE SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SIDJP/SIPMOD)
609 PER-52/PJ/2010
26 Nop 2010 TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAN DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
610 SE-122/PJ/2010
26 Nop 2010 PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-52/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN KETENTUAN PELAKSANAANNYA
611 SE-125/PJ/2010
26 Nop 2010 TATA CARA PENUNJUKAN TEMPAT PEMBAYARAN (TP) ELEKTRONIK DAN TEMPAT PEMBAYARAN (TP) PAYMENT ONLINE SYSTEM (POS) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
612 SE-124/PJ/2010
26 Nop 2010 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 426/PMK.03/2010 DAN PEMINDAHAN PENGELOLAAN BERKAS PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS
613 SE-123/PJ/2010
26 Nop 2010 PENELAAHAN SEJAWAT (PEER REVIEW)
614 SE-126/PJ/2010
26 Nop 2010 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMERIKSAAN (AUDIT PLAN) UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
615 SE-121/PJ/2010
23 Nop 2010 PENEGASAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN USAHA PERBANKAN
616 201/PMK.06/2010
23 Nop 2010 KUALITAS PIUTANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
617 KMK 1052/KM.1/2010
22 Nop 2010 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 22 NOVEMBER 2010 SAMPAI DENGAN 28 NOVEMBER 2010
618 SE-120/PJ/2010
18 Nop 2010 PENJAMINAN KUALITAS PEMERIKSAAN KHUSUS
619 SE-119/PJ/2010
16 Nop 2010 PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UMUM DI JALAN
620 SE-112/PJ/2010
5 Nop 2010 PENEGASAN TATA CARA PEMINJAMAN BUKU, CATATAN, DATA , DAN INFORMASI DAN/ATAU PERMINTAAN KETERANGAN TERKAIT DENGAN PENYELESAIAN KEBERATAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR, DAN PEMBATALAN HASIL PEMERIKSAAN ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK HASIL PEMERIKSAAN
621 SE-113/PJ/2010
5 Nop 2010 PENGGALIAN POTENSI DAN PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BARU
622 SE-115/PJ/2010
5 Nop 2010 PELAKSANAAN CETAK MASSAL SPPT,STTS, DAN DHKP PBB
623 114/PJ/2010
5 Nop 2010 PEDOMAN STANDARISASI PENULISAN NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/SUBJEK PAJAK/OBJEK PAJAK DALAM BASIS DATA PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
624 PER-50/PJ/2010
5 Nop 2010 KEBIJAKAN PENGELOLAAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
625 SE-111/PJ/2010
3 Nop 2010 PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PEMBERIAN PERSETUJUAN ATAS PEMBERITAHUAN PEMASUKAN/PENGELUARAN BARANG TRANSAKSI TERTENTU (PPBTT)
626 PER-48/PJ/2010
3 Nop 2010 TATA CARA PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA (MUTUAL AGREEMENT PROCUDURE) BERDASARKAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
627 PER-49/PJ/2010
3 Nop 2010 PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-48/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
628 SE-110/PJ/2010
3 Nop 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 140/PMK.03/2010 TENTANG PENETAPAN WAJIB PAJAK SEBAGAI PIHAK YANG SEBENARNYA MELAKUKAN PEMBELIAN SAHAM ATAU AKTIVA PERUSAHAAN MELALUI PIHAK LAIN ATAU BADAN YANG DIBENTUK UNTUK MAKSUD DEMIKIAN (SPECIAL PURPOSE COMPANY) YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA DENGAN PIHAK LAIN DAN TERDAPAT KETIDAKWAJARAN PENERAPAN HARGA
629 426/KMK.03/2010
2 Nop 2010 PENUGASAN PEJABAT/PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DALAM RANGKA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS BATAM, BINTAN DAN KARIMUN
630 427/KMK.03/2010
2 Nop 2010 PENETAPAN BANDAR UDARA YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI
631 188/PMK.04/2010
29 Okt 2010 IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS, DAN BARANG KIRIMAN
632 PER-47/PJ/2010
22 Okt 2010 TATA CARA PERSIAPAN PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH
633 PER-46/PJ/2010
20 Okt 2010 TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KAPAL UNTUK PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL
634 SE-107/PJ/2010
20 Okt 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-46/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KAPAL UNTUK PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL
635 SE - 105/PJ/2010
20 Okt 2010 PENETAPAN RASIO TOTAL BENCHMARKING TAHAP IV
636 SE - 106/PJ/2010
20 Okt 2010 HARI SOSIALISASI PAJAK
637 PENG - 08/PJ.09/2010
19 Okt 2010 PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
638 186/PMK.07/2010
18 Okt 2010 TAHAPAN PERSIAPAN PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH
639 69 TAHUN 2010
18 Okt 2010 TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
640 PENG - 07/PJ.09/2010
12 Okt 2010 PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN
641 SE-100/PJ/2012
10 Okt 2010 KEBIJAKAN PERUBAHAN DATA SIDJP, SIPMOD, DAN SISMIOP
642 PER-44/PJ/2010
6 Okt 2010 BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
643 PER-45/PJ/2010
6 Okt 2010 BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
644 SE-21/PJ/2010
6 Okt 2010 PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAU SURAT TAGIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR
645 SE-98/PJ/2010
6 Okt 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-44/PJ/2010 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
646 SE-99/PJ/2010
6 Okt 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-45/PJ/2010 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
647 SE-97/PJ/2010
4 Okt 2010 PETUNJUK PENGUKURAN, PELAPORAN, DAN MONITORING KINERJA LAYANAN UNGGULAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
648 PENG - 05/PJ.09/2010
27 Sep 2010 TENTANG KEWAJIBAN BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK
649 SE-95/PJ/2010
20 Sep 2010 TENTANG PENEGASAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU JASA KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIEKSPOR DAN BARANG HASIL PERTANIAN YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
650 SE-96/PJ/2010
20 Sep 2010 PERUBAHAN TARGET RASIO KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PADA TAHUN 2010 SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM SE-10/PJ/2010
651 SE 94/PJ/2010
14 Sep 2010 TATA CARA PELAKSANAAN PEMBINAAN, EDUKASI, DAN PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BARU
652 SE-93/PJ/2010
7 Sep 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 139/PMK.03/2010 TENTANG PENENTUAN KEMBALI BESARNYA PENGHASILAN YANG DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DARI PEMBERI KERJA YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA DENGAN PERUSAHAAN LAIN YANG TIDAK DIDIRIKAN DAN TIDAK BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA
653 SE-92/PJ/2010
6 Sep 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
654 PER-43/PJ/2010
6 Sep 2010 PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
655 KEP-347/PJ/2010
6 Sep 2010 PENUNJUKAN TOKO RETAIL
656 160/PMK.04/2010
1 Sep 2010 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2010 TENTANG NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
657 154/PMK.03/2010
31 Ags 2010 PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
658 152/PMK.04/2010
30 Ags 2010 TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN KENDARAAN BERMOTOR KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
659 146/PMK.04/2010
27 Ags 2010 TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KENA CUKAI KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
660 147/PMK.07/2010
27 Ags 2010 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 147/PMK.07/2010 BADAN ATAU PERWAKILAN LEMBAGA INTERNASIONAL YANG TIDAK DIKENAKAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
661 150/PMK.03/2010
27 Ags 2010 KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
662 148/PMK.07/2010
27 Ags 2010 BADAN ATAU PERWAKILAN LEMBAGA INTERNASIONAL YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
663 PER-41/PJ/2010
25 Ags 2010 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEAMANAN INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
664 60 TAHUN 2010
23 Ags 2010 ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
665 142/PMK.03/2010
20 Ags 2010 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 215/PMK.03/2008 TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
666 SE-89/PJ/2010
16 Ags 2010 TATA CARA PENERBITAN PENGESAHAN DAN PEMANFAATAN SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI INDONESIA DALAM RANGKA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
667 139/PMK.03/2010
11 Ags 2010 PENENTUAN KEMBALI BESARNYA PENGHASILAN YANG DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DARI PEMBERI KERJA YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA DENGAN PERUSAHAAN LAIN YANG TIDAK DIDIRIKAN DAN TIDAK BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA
668 140/PMK.03/2010
11 Ags 2010 PENETAPAN WAJIB PAJAK SEBAGAI PIHAK YANG SEBENARNYA MELAKUKAN PEMBELIAN SAHAM ATAU AKTIVA PERUSAHAAN MELALUI PIHAK LAIN ATAU BADAN YANG DIBENTUK UNTUK MAKSUD DEMIKIAN (SPECIAL PURPOSE COMPANY) YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA DENGAN PIHAK LAIN DAN TERDAPAT KETIDAKWAJARAN PENETAPAN HARGA
669 SE-86/PJ/2010
11 Ags 2010 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA DAN PROTOKOLNYA
670 87/PJ/2010
11 Ags 2010 PENGGALIAN POTENSI DAN PENGAWASAN KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK WAJIB PAJAK BENDAHARA
671 PER-11/PJ./2010
10 Ags 2010 RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN, DAN PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
672 PER-39/PJ/2010
9 Ags 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-160/PJ/2005 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENTERI KEUANGAN
673 PER-40/PJ/2010
9 Ags 2010 PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI
674 PER-38/PJ/2010
4 Ags 2010 TATA CARA PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN ANALISIS INFORMASI, DATA, LAPORAN, DAN PENGADUAN
675 SE-83/PJ/2010
4 Ags 2010 PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN ANALISIS INFORMASI, DATA, LAPORAN, DAN PENGADUAN
676 PER-37/PJ/2010
3 Ags 2010 KEBIJAKAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
677 36/PJ/2010
30 Jul 2010 PROSEDUR PENERBITAN KEMBALI SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR, SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN, DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK
678 SE-81/PJ/2010
29 Jul 2010 PETUNJUK PELAKSANAAN PERA TURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 26/PJ/2010 TENTANG LATA CARA PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAKATAS PENGHASILAN DAR! PENGALIHAN HAKATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
679 PER-35/PJ./2010
28 Jul 2010 SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI INDONESIA DALAM RANGKA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
680 PER-34/PJ/2010
27 Jul 2010 BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
681 SE-80/PJ/2010
23 Jul 2010 PERLAKUAN ZAKAT DALAM PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK
682 SE-79/PJ./2010
15 Jul 2010 STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) LAYANAN UNGGULAN BIDANG PERPAJAKAN
683 PER-32/PJ/2010
12 Jul 2010 PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
684 SE-77/PJ/2010
12 Jul 2010 PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
685 31/PJ/2010
5 Jul 2010 TATA CARA PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH
686 SE-76/PJ/2010
5 Jul 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN NOMOR PER-31/PJ./2010 TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH
687 KEP-279/PJ./2010
1 Jul 2010 REVISI DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PPH NON MIGAS, PPN & PPNBM, PAJAK LAINNYA, SERTA PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2010
688 PER-30/PJ/2010
29 Jun 2010 PELAKSANAAN ON THE JOB TRAINING BAGI PENELAAH KEBERATAN
689 SE-74/PJ./2010
29 Jun 2010 PENGAMANAN DATA, INFORMASI, DAN/ATAU DOKUMEN NON ELEKTRONIK MILIK DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
690 SE-73/PJ./2010
29 Jun 2010 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-30/PJ/2010 TENTANG PELAKSANAAN ON THE JOB TRAINING BAGI PENELAAH KEBERATAN
691 KEP-269/PJ/2010
16 Jun 2010 HASIL SELEKSI KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN TINGKAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2010
692 S-147/PJ.08/2010
14 Jun 2010 PENJELASAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-69/PJ/2010
693 112/PMK.03/2010
14 Jun 2010 TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI
694 111/PMK.03/2010
14 Jun 2010 TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
695 120/PMK.03/2010
14 Jun 2010 TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI PUPUK
696 SE-72/PJ/2010
10 Jun 2010 TATA CARA PEMBERIAN KODE WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN AKIBAT PEMBENTUKAN (PEMEKARAN DAN ATAU PENGGABUNGAN) WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BARU
697 SE-71/PJ/2010
10 Jun 2010 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN POKOK PAJAK DAN SISA DENDA ADMINISTRASI DALAM RANGKA PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
698 PER-27/PJ/2010
2 Jun 2010 TATA CARA PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
699 SE-70/PJ./2010
2 Jun 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI DAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ./2010 TENTANG TATA CARA PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
700 SE-68/PJ/2010
27 Mei 2010 PENETAPAN RASIO TOTAL BENCHMARKING TAHAP III
701 SE-69/PJ./2010
27 Mei 2010 TARGET RASIO PEMBETULAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BERBASIS PROFIL WAJIB PAJAK PADA TAHUN 2010
702 SE-67/PJ/2010
24 Mei 2010 PENGAWASAN PENGGUNAAN SSP PALSU OLEH WAJIB PAJAK
703 SE-66/PJ/2010
24 Mei 2010 PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008
704 56/P TAHUN 2010
20 Mei 2010 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
705 SE-65/PJ./2010
18 Mei 2010 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENILAIAN LOMBA PELAYANAN TAHUN 2010
706 SE-64/PJ/2010
14 Mei 2010 PERSIAPAN PENGALIHAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNGAN KE PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
707 S-653/PJ.032/2010
14 Mei 2010 PERMOHONAN PENEGASAN PERLAKUAN PPH PASAL 23
708 SE-63/PJ./2010
11 Mei 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74/PMK.03/2010 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MEMPUNYAI PEREDARAN USAHA TIDAK MELEBIHI JUMLAH TERTENTU DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79/PMK.03/2010 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA TERTENTU SERTA PENJELASAN TAMBAHAN UNTUK PENGISIAN SPT MASA PPN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DALAM MENGHITUNG PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
709 SE-62/PJ/2010
10 Mei 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 57/PMK.03/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 105/PMK.O3I2OO9 TENTANG PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
710 SE-61/PJ./2010
5 Mei 2010 KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK
711 SE-60/PJ/2010
5 Mei 2010 PENGGALIAN POTENSI BERBASIS PROFILE DAN BENCHMARK
712 PER-26/PJ/2010
4 Mei 2010 TATA CARA PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
713 SE-59/PJ./2010
3 Mei 2010 PENGGUNAAN APLIKASI E-SPT PPN 1107 SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009
714 SE-57/PJ/2010
30 Apr 2010 TATA CARA PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN, PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN, DAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI
715 PER-24/PJ./2010
30 Apr 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-61/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
716 PER-25/PJ/2010
30 Apr 2010 PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-62/PJ/2009 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
717 SE-55/PJ/2010
27 Apr 2010 PENYAMPAIAN TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN LAPORAN KEUANGAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG BERGERAK PADA BIDANG DANA PENSIUN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DALAM SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNANNYA
718 SE-56/PJ/2010
27 Apr 2010 PENJELASAN MENGENAI PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK LAMA
719 PER-23/PJ/2010
22 Apr 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK
720 SE-54/PJ/2010
22 Apr 2010 PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-23/PJ/2010 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK
721 84/PMK.03/2010
13 Apr 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 189/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK
722 83/PMK.03/2010
13 Apr 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 23/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK
723 85/PMK.03/2010
13 Apr 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 24/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA DAN PELAKSANAAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS
724 PER-22/PJ/2010
9 Apr 2010 PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-238/PJ./2001 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH
725 PER-21/PJ/2010
8 Apr 2010 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 25/PJ/2008 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
726 SE-51/PJ/2010
8 Apr 2010 PETUNJUK PELAKSANAAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK WAJIB PAJAK VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN, VETERAN PEMBELA KEMERDEKAAN, PENERIMA TANDA JASA BINTANG GERILYA, ATAU JANDA/DUDANYA DAN UNTUK WAJIB PAJAK PENSIUNAN SERTA, KARENA KENAIKAN NILAI JUAL KENA PAJAK
727 SE-50/PJ/2010
7 Apr 2010 KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAK
728 SE-49/PJ/2010
5 Apr 2010 PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 494/KMK.07/2009 TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
729 81/PMK.03/2010
5 Apr 2010 SAAT PENGHITUNGAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN YANG TELAH DIKREDITKAN DAN TELAH DIBERIKAN PENGEMBALIAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENGALAMI KEADAAN GAGAL BERPRODUKSI
730 80/PMK.03/2010
5 Apr 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2007 TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK , PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, DAN TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
731 78/PMK.03/2010
5 Apr 2010 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78/PMK.03/2010 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK
732 79/PMK.03/2010
5 Apr 2010 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA TERTENTU
733 SE-48/PJ/2010
5 Apr 2010 PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DAN PENJUALAN BENDA METERAI
734 71/PMK.03/2010
31 Mar 2010 PENGUSAHA KENA PAJAK BERESIKO RENDAH YANG DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN PAJAK
735 74/PMK.03/2010
31 Mar 2010 PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MEMPUNYAI PEREDARAN USAHA TIDAK MELEBIHI JUMLAH TERTENTU
736 75/PMK.03/2010
31 Mar 2010 NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK
737 73/PMK.03/2010
31 Mar 2010 PENUNJUKAN KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI DAN KONTRAKTOR ATAU PEMEGANG KUASA/PEMEGANG IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA
738 PER-20/PJ/2010
31 Mar 2010 TATA CARA PENDAFTARAN DAN KEWAJIBAN TOKO RETAIL SERTA KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG MENGELOLA ADMINISTRASI PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KEPADA ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI
739 76/PMK.03/2010
31 Mar 2010 TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI
740 SE-47/PJ/2010
31 Mar 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 76/PMK.03/2010 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI DAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-20/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN KEWAJIBAN TOKO RETAIL SERTA KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG MENGELOLA ADMINISTRASI PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KEPADA ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI
741 70/PMK.03/2010
31 Mar 2010 BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
742 72/PMK.03/2010
31 Mar 2010 TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
743 141/KMK.03/2010
31 Mar 2010 PENETAPAN BANDAR UDARA YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI
744 PER-19/PJ/2010
29 Mar 2010 PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG
745 SE-45/PJ/2010
29 Mar 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-19/PJ./2010 TENTANG PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG
746 KEP-184/PJ/2010
29 Mar 2010 PENUNJUKAN TOKO RETAIL
747 PER-14/PJ./2010
26 Mar 2010 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-146/PJ./2006 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
748 SE-43/PJ./2010
26 Mar 2010 PENYAMPIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-14/PJ./2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-146/PJ./2006 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
749 KEP-183/PJ./2010
26 Mar 2010 PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
750 PER-16/PJ/2010
26 Mar 2010 PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-25/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
751 PER-17/PJ/2010
26 Mar 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-56/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR
752 PER-18/PJ/2010
26 Mar 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-6/PJ./2008 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
753 PER-15/PJ/2010
26 Mar 2010 PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 29/PJ/2008 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DALAM BENTUK FORMULIR KERTAS (HARD COPY) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK, DALAM RANGKA PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN DI PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
754 SE-44/PJ/2010
26 Mar 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-15/PJ/2010 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-29/PJ/2008 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DALAM BENTUK FORMULIR KERTAS (HARD COPY) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DALAM RANGKA PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN DI PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
755 SE-42/PJ/2010
24 Mar 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 38/PMK.03/2010 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK DAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-13/PJ/2010 TENTANG BENTUK, UKURAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK
756 PER-13/PJ/2010
24 Mar 2010 BENTUK, UKURAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
757 68/PMK.03/2010
23 Mar 2010 BATASAN PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
758 SE-40/PJ/2010
23 Mar 2010 TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI MULTIMEDIA SUPER CORRIDOR DALAM RANGKA PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN, DAN PENGAWASAN DATA
759 65/PMK.03/2010
18 Mar 2010 TATA CARA PENGURANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS BARANG KENA PAJAK YANG DIKEMBALIKAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA KENA PAJAK YANG DIBATALKAN
760 62/PMK.11/2010
17 Mar 2010 TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
761 SE-37/PJ/2010
10 Mar 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-8/PJ./2010 TENTANG SAAT TERUTANGNYA PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH ANTAR CABANG
762 PER-12/PJ/2010
10 Mar 2010 NOMOR OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
763 SE-38/PJ/2010
10 Mar 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 12/PJ/2010 TENTANG NOMOR OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
764 SE-33/PJ/2010
9 Mar 2010 PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAHUN 2009 BERKENAAN DENGAN BEROPERASINYA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN (PPDDP)
765 SE-35/PJ/2010
9 Mar 2010 PENGERTIAN SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA, JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, DAN JASA KONSULTAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2OO8 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
766 SE-36/PJ/2010
9 Mar 2010 PERUBAHAN NOMENKLATUR DEPARTEMEN KEUANGAN MENJADI KEMENTRIAN KEUANGAN
767 PER-10/PJ/2010
9 Mar 2010 DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK
768 PER-11/PJ/2010
9 Mar 2010 TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN, DAN PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
769 SE-30/PJ/2010
9 Mar 2010 DAFTAR BANK DAN NOMOR REKENING BANK PERSEPSI PBB UNTUK PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MIGAS DAN ENERGI PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2010
770 31/PJ./2010
9 Mar 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN, DAN PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
771 SE-34/PJ/2010
9 Mar 2010 PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-9/PJ./2010 TENTANG STANDAR PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
772 57/PMK.03/2010
9 Mar 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 105/PMK.03/2009 TENTANG PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
773 SE-32/PJ/2010
9 Mar 2010 PENEGASAN TINDAK LANJUT KANTOR PELAYANAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BARU
774 S-26/PJ.13/2010
5 Mar 2010 PENGGUNAAN KEMBALI STEMPEL BEBAS FISKAL LUAR NEGERI
775 PER-8/PJ/2010
1 Mar 2010 SAAT TERUTANGNYA PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH ANTAR CABANG
776 SE-27/PJ/2010
1 Mar 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-4/PJ/2010 TENTANG TEMPAT LAIN SELAIN TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN DAN/ATAU TEMPAT KEGIATAN USAHA DILAKUKAN SEBAGAI TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
777 28/PJ/2010
1 Mar 2010 PROSEDUR PENANGANAN SURAT URAIAN BANDING ATAU SURAT TANGGAPAN DAN PERSIAPAN MENGHADIRI PERSIDANGAN BANDING ATAU GUGATAN DI PENGADILAN PAJAK
778 SE-26/PJ/2010
1 Mar 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17/PMK.03/2010 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI PASCABENCANA ALAM DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT DAN SEBAGIAN PROVINSI JAMBI
779 PER-9/PJ/2010
1 Mar 2010 STANDAR PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
780 SE-29/PJ./2010
1 Mar 2010 PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BAGI WANITA KAWIN YANG MELAKUKAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DAN PENGHASILAN ATAU YANG MEMILIH UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA SENDIRI
781 SE-25/PJ/2010
1 Mar 2010 PENANDATANGANAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
782 42/PMK.011/2010
24 Feb 2010 BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
783 43/PMK.011/2010
24 Feb 2010 BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
784 44/PMK.011/2010
24 Feb 2010 BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
785 45/PMK.011/2010
24 Feb 2010 BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
786 46/PMK.011/2010
24 Feb 2010 BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK DAN KARUNG PLASTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
787 47/PMK.011/2010
24 Feb 2010 BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
788 49/PMK.011/2010
24 Feb 2010 BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
789 50/PMK.011/2010
24 Feb 2010 BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
790 51/PMK.011/2010
24 Feb 2010 BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
791 52/PMK.011/2010
24 Feb 2010 BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
792 53/PMK.011/2010
24 Feb 2010 BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
793 54/PMK.011/2010
24 Feb 2010 BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
794 55/PMK.011/2010
24 Feb 2010 BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KARPET UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
795 SE-23/PJ./2010
23 Feb 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 208/PMK.03/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 255/PMK.03/2008 TENTANG PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH, WAJIB PAJAK MASUK BURSA DAN WAJIB PAJAK LAINNYA YANG BERDASARKAN KETENTUAN DIHARUSKAN MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN BERKALA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
796 PER-6/PJ/2010
22 Feb 2010 TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAU SURAT TAGIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG TIDAK BENAR
797 39/PMK.03/2010
22 Feb 2010 BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
798 40/PMK.03/2010
22 Feb 2010 TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN
799 38/PMK.03/2010
22 Feb 2010 TATA CARA PEMBUATAN DAN TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK
800 SE-20/PJ/2010
22 Feb 2010 PROSEDUR KERJA PENGENAAN DAN PERMINTAAN PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
801 39/PMK.03/2010
22 Feb 2010 BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
802 SE-18/PJ/2010
19 Feb 2010 PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
803 SE-19/PJ/2010
19 Feb 2010 ANTISIPASI PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK SETIAP TANGGAL BATAS AKHIR PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA (SPT MASA)
804 KEP-76/PJ/2010
18 Feb 2010 SAAT MULAI PEMINDAHAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN ATAS WAJIB PAJAK DI WILAYAH KECAMATAN SETU KOTA TANGERANG SELATAN
805 PER-5/PJ/2010
18 Feb 2010 TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK, SUBJEK PAJAK, DAN OBJEK PAJAK DI WILAYAH KECAMATAN SETU KOTA TANGERANG SELATAN
806 PER-4/PJ/2010
15 Feb 2010 TEMPAT LAIN SELAIN TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN DAN/ATAU TEMPAT KEGIATAN USAHA DILAKUKAN SEBAGAI TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH
807 34/PMK.02/2010
12 Feb 2010 TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI DIVIDEN DAN SISA SURPLUS BANK INDONESIA
808 35/PMK.02/2010
12 Feb 2010 MEKANISME PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH DAN PENGHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS HASIL PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK TAHUN ANGGARAN 2010
809 PER-3/PJ./2010
11 Feb 2010 TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DI DALAM NEGERI
810 SE-17/PJ./2010
11 Feb 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 25/PMK.011/2010 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 DAN PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-3/PJ./2010 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DI DALAM NEGERI
811 SE-15/PJ/2010
4 Feb 2010 RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2010
812 SE-13/PJ/2010
2 Feb 2010 PENEGASAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN TEMPLATE DALAM BAHASA INGGRIS UNTUK SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
813 SE-9/PJ/2010
1 Feb 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2/PMK.03/2010 TENTANG BIAYA PROMOSI YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
814 SE-12/PJ/2010
1 Feb 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 240/PMK.03/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.03/2009 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS
815 SE-11/PJ./2010
1 Feb 2010 PENETAPAN RASIO TOTAL BENCHMARKING TAHAP II
816 SE-10/PJ/2010
1 Feb 2010 TARGET RASIO KEPATUHAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DAN SPT MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA TAHUN 2010
817 25/PMK.011/2010
29 Jan 2010 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
818 24/PMK.011/2010
29 Jan 2010 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA KEGIATAN USAHA EKSPLORASI PANAS BUMI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
819 21/PMK.011/2010
28 Jan 2010 PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN SUMBER ENERGI TERBARUKAN
820 02/M-DAG/PER/1/2010
26 Jan 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23/M-DAG/PER/6/2009 TENTANG KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
821 10/PMK.07/2010
25 Jan 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 203/PMK.07/2009 TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2010
822 15/PMK.03/2010
25 Jan 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 215/PMK.03/2008 TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
823 17/PMK.03/2010
25 Jan 2010 PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI PASCABENCANA ALAM DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT DAN SEBAGIAN PROVINSI JAMBI
824 16/PMK.03/2010
25 Jan 2010 TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS
825 09/PMK.07/2010
25 Jan 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 212/PMK.07/2009 TENTANG ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2009
826 01/M-DAG/PER/1/2010
21 Jan 2010 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
827 07/PMK.011/2010
18 Jan 2010 BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
828 SE-6/PJ./2010
15 Jan 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-1/PJ/2010 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
829 PER-1/PJ./2010
12 Jan 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
830 SE-05/PJ./2010
12 Jan 2010 PENEGASAN PERLAKUAN ADMINISTRASI SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) UNTUK WAJIB PAJAK (WP) DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) PINDAH TERKAIT BEROPERASINYA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN (PPDDP)
831 SE-4/PJ/2010
11 Jan 2010 DUKUNGAN PROGRAM PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM
832 SE-2/PJ/2010
11 Jan 2010 PELAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM HAL TERJADI GANGGUAN PADA SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP)
833 SE-3/PJ/2010
11 Jan 2010 TATA CARA DISTRIBUSI DATA MODUL PENERIMAAN NEGARA (MPN) KE SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SIDJP/SIPMOD)
834 02/PMK.03/2010
8 Jan 2010 BIAYA PROMOSI YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
835 SE-1/PJ/2010
6 Jan 2010 PENEGASAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-102/PJ./2009 TENTANG SOSIALISASI PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2009
836 247/PMK.011/2009
31 Des 2009 PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR PRODUK-PRODUK TERTENTU DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT)
837 246/PMK.011/2009
31 Des 2009 PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 31/PMK.011/2008 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
838 240/PMK.03/2009
30 Des 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.03/2009 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS
839 242/PMK.04/2009
30 Des 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47/PMK.04/2009 TENTANG TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
840 SE-118/PJ/2009
29 Des 2009 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN AIR BERSIH
841 234/PMK.03/2009
29 Des 2009 BIDANG PENANAMAN MODAL TERTENTU YANG MEMBERIKAN PENGHASILAN KEPADA DANA PENSIUN YANG DIKECUALIKAN SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN
842 PER-66/PJ./2009
21 Des 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 34/PJ/2009 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
843 SE-116/PJ./2009
21 Des 2009 KEBIJAKAN PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN LAIN
844 PER-64/PJ./2009
17 Des 2009 PENETAPAN JUMLAH DAN SAAT TERUTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN BERUPA KOMPENSASI TERMINASI DINI HAK EKSLUSIF PT TELKOM
845 SE-115/PJ/2009
17 Des 2009 PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK DALAM UPAYA PENGAMANAN PENERIMAAN SEHUBUNGAN DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2009
846 PER-65/PJ./2009
17 Des 2009 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBUATAN JAMINAN DALAM BENTUK ESCROW ACCOUNT DAN PELUNASAN PAJAK BERIKUT SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA
847 61/PJ./2009
15 Des 2009 RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR: PER-61/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
848 SE-114/PJ/2009
15 Des 2009 PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-61/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-62/PJ/2009 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
849 PENG-10/PJ.09/2009
11 Des 2009 PENGAMBILAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
850 212/PMK.07/2009
11 Des 2009 ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2009
851 208/PMK.03/2009
10 Des 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 255/PMK.03/2008TENTANG PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH, WAJIB PAJAK MASUK BURSA DAN WAJIB PAJAK LAINNYA YANG BERDASARKAN KETENTUAN DIHARUSKAN MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN BERKALA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
852 SE-113/PJ/2009
8 Des 2009 PENEGASAN TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
853 199/PMK.011/2009
4 Des 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 223/PMK.011/2008 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
854 PER-63/PJ/2009
1 Des 2009 BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE DALAM BAHASA INGGRIS UNTUK SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
855 SE-110/PJ./2009
19 Nop 2009 PERSIAPAN PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 59/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT SETORAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
856 SE-108/PJ./2009
17 Nop 2009 PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YANG TERSIMPAN PADA BANK MILIK PENANGGUNG PAJAK YANG NAMANYA TIDAK TERCANTUM DALAM SURAT PAKSA
857 68 TAHUN 2009
16 Nop 2009 TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS
858 177/PMK.04/2009
16 Nop 2009 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 144/KMK.05/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL, DAN KEBUDAYAAN
859 SE-107/PJ./2009
6 Nop 2009 PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-50/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG LOKASI KEGIATAN USAHA ATAU TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG DI KAWASAN BEBAS
860 PER-61/PJ./2009
5 Nop 2009 TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
861 PER-62/PJ./2009
5 Nop 2009 PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
862 SE-106/PJ./2009
4 Nop 2009 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ./2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA
863 SE-104/PJ/2009
30 Okt 2009 PELAKSANAAN CETAK MASSAL SPPT, STTS, DAN DHKP PBB TAHUN 2010
864 PER-60/PJ/2009
29 Okt 2009 TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR NABATI DI DALAM NEGERI
865 SE-103/PJ./2009
29 Okt 2009 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 156/PMK.011/2009 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR NABATI DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 DAN PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-60/PJ./2009 TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR NABATI DI DALAM NEGERI
866 KEP-122/PJ./2009
22 Okt 2009 REVISI DISTRIBUSI PERUBAHAN RENCANA PENERIMAAN PPH NON MIGAS, PPN & PPNBM, PAJAK LAINNYA, SERTA PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2009
867 PER-59/PJ/2009
22 Okt 2009 BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT SETORAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
868 42 TAHUN 2009
15 Okt 2009 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
869 39 TAHUN 2009
14 Okt 2009 KAWASAN EKONOMI KHUSUS
870 SE-101/PJ./2009
13 Okt 2009 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-58/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENUNJUKKAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
871 PER-58/PJ./2009
13 Okt 2009 TATA CARA PENUNJUKAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
872 PER-57/PJ/2009
12 Okt 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-31/PJ./2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
873 SE-100/PJ/2009
12 Okt 2009 PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETTO BAGI PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI DAN DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING ATAU DIRECT SELLING
874 SE-98/PJ./2009
12 Okt 2009 PEMBAYARAN DAN PEMINDAHBUKUAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MELALUI TEMPAT PEMBAYARAN ELEKTRONIK PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN
875 SE-99/PJ./2009
12 Okt 2009 PEMBAYARAN DAN PEMINDAHBUKUAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MELALUI TEMPAT PEMBAYARAN ELEKTRONIK PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA
876 SE-96/PJ./2009
5 Okt 2009 RASIO TOTAL BENCHMARKING DAN PETUNJUK PEMANFAATANNYA
877 156/PMK.011/2009
5 Okt 2009 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR NABATI DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
878 PER-56/PJ/2009
5 Okt 2009 TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR
879 PER-55/PJ./2009
2 Okt 2009 TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN MASA MANFAAT SESUNGGUHNYA ATAS HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN
880 SE-95/PJ./2009
1 Okt 2009 PENGAWASAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAERAH
881 PER-54/PJ/2009
1 Okt 2009 TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK TERDAFTAR DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK TERDAFTAR DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEHUBUNGAN DENGAN PERUBAHAN TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN DAN/ATAU TEMPAT KEGIATAN USAHA
882 PER-53/PJ/2009
30 Sep 2009 BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA
883 154/PMK.03/2009
30 Sep 2009 PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 246/PMK.03/2008 TENTANG BEASISWA YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN
884 153/PMK.03/2009
29 Sep 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 187/PMK03/2008TENTANG TATACARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, PELAPORAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
885 152/PMK.03/2009
29 Sep 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 181/PMK.03/2007 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN, SERTA TATA CARA PENGAMBILAN PENGISIAN, PENANDATANGANAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
886 PER-50/PJ./2009
25 Sep 2009 RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-50/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG TEMPAT KEGIATAN USAHA ATAU TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG DI KAWASAN BEBAS
887 SE-90/PJ./2009
24 Sep 2009 KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK
888 SE-91/PJ./2009
24 Sep 2009 PERMINTAAN DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANTAR KANTOR PELAYANAN PAJAK
889 150/PMK.011/2009
24 Sep 2009 PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR GULA
890 151/PMK.011/2009
24 Sep 2009 PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK PAKU
891 PER-52/PJ/2009
24 Sep 2009 PENUNJUKAN PEMOTONG, TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA DI INDONESIA, KECUALI YANG DIATUR DALAM PASAL 4 AYAT (2) UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI SELAIN BENTUK USAHA TETAP DI INDONESIA
892 28 TAHUN 2009
15 Sep 2009 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
893 SE-89/PJ./2009
14 Sep 2009 TATA CARA PENANGANAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF
894 SE-89/PJ./2009
14 Sep 2009 TATA CARA PENANGANAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF
895 40/M-DAG/PER/9/2009
14 Sep 2009 VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR KACA LEMBARAN
896 41/M-DAG/PER/9/2009
14 Sep 2009 KETENTUAN EKSPOR KOPI
897 SE-85/PJ.04/2009
7 Sep 2009 RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-04/PJ.04/2009 TENTANG INSENTIF JURU SITA PAJAK
898 PER-51/PJ./2009
7 Sep 2009 TATA CARA PEMBERIAN DAN PENETAPAN BESARAN KUPON MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN BAGI PEGAWAI, KRITERIA DAN TATA CARA PENETAPAN DAERAH TERTENTU DAN BATASAN MENGENAI SARANA DAN FASILITAS DI LOKASI KERJA
899 SE-87/PJ./2009
7 Sep 2009 PENGANTAR PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-49/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
900 SE-86/PJ./2009
7 Sep 2009 PENJELASAN MENGENAI PPN ATAS IMPOR/PENYERAHAN KAPAL TONGKANG
901 PER-49/PJ./2009
7 Sep 2009 TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
902 PER-48/PJ/2009
7 Sep 2009 TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
903 SE-84/PJ/2009
7 Sep 2009 PENGANTAR PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-48/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
904 PER-50/PJ./2009
7 Sep 2009 TATA CARA PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG TEMPAT KEGIATAN USAHA ATAU TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG DI KAWASAN BEBAS
905 SE-88/PJ./2009
7 Sep 2009 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-50/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG TEMPAT KEGIATAN USAHA ATAU TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG DI KAWASAN BEBAS
906 SE-83/PJ./2009
1 Sep 2009 REVIU (PENELAAHAN) DAN PENELAAHAN SEJAWAT (PEER REVIEW)
907 S-428/PJ.09/2009
1 Sep 2009 SOSIALIASI TEMPAT DAN CARA LAIN PENGAMBILAN SPT
908 PER-47/PJ./2009
1 Sep 2009 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
909 SE-82/PJ./2009
31 Ags 2009 PENEGASAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN/ATAU PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN SECARA ELEKTRONIK (E-FILING) MELALUI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA APLIKASI (ASP)
910 38/M-DAG/PER/8/2009
31 Ags 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT
911 143.1/PMK.01/2009
31 Ags 2009 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 100/PMK.01/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEUANGAN
912 SE-80/PJ./2009
27 Ags 2009 PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG USAHA POKOKNYA MELAKUKAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
913 PER-46/PJ./2009
24 Ags 2009 TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
914 SE-77/PJ/2009
24 Ags 2009 PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
915 130/PMK.03/2009
18 Ags 2009 TATA CARA PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK KEPENTINGAN NEGARA
916 128/PMK.011/2009
18 Ags 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.011/2008 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM
917 PER-45/PJ./2009
13 Ags 2009 PEDOMAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN DATA
918 203/PJ/2009
13 Ags 2009 TERTIB ADMINISTRASI DALAM PROSES KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
919 PER-43/PJ./2009
24 Jul 2009 BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA
920 PER-42/PJ./2009
24 Jul 2009 TATA CARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS PROYEK PEMERINTAH UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA PASCABENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH LUAR NEGERI YANG PELAKSANAANNYA BELUM SELESAI SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 MARET 2009
921 PER-44/PJ/2009
24 Jul 2009 PELAKSANAAN PENGAKUAN SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN
922 SE-71/PJ/2009
24 Jul 2009 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 121/PMK.03/2009 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PROYEK PEMERINTAH UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA PASCABENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH LUAR NEGERI YANG PELAKSANAANNYA BELUM SELESAI SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 MARET 2009 DAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 42/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS PROYEK PEMERINTAH UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA PASCABENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH LUAR NEGERI YANG PELAKSANAANNYA BELUM SELESAI SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 MARET 2009
923 PER-41/PJ/2009
19 Jul 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 44/PJ./2008 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK
924 SE-68/PJ./2009
13 Jul 2009 TARGET RASIO PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PADA TAHUN 2009
925 672/KM.1/2009
13 Jul 2009 PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE SURAT PADA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
926 673/KM.1/2009
13 Jul 2009 PENETAPAN CAP DINAS PADA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
927 SE-65/PJ./2009
7 Jul 2009 KAMPANYE PENINGKATAN KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI
928 SE-64/PJ./2009
7 Jul 2009 PEKERJA YANG MEMPEROLEH PAJAK PENGHASILAN PPH PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH
929 KEP-80/PJ./2009
7 Jul 2009 PENAMBAHAN WP TERTENTU DAN ATAU PKP PADA KPP WP BESAR OP
930 PER-40/PJ/2009
7 Jul 2009 TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU
931 KEP-79/PJ./2009
2 Jul 2009 HASIL SELEKSI KPP PERCONTOHAN TINGKAT DJP THN 2009
932 PER-39/PJ./2009
2 Jul 2009 SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
933 SE-02/PJ.07/2009
1 Jul 2009 PENEGASAN SEHUBUNGAN DENGAN SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK HADIR (SPUH) DAN PEMBUKUAN, CATATAN, DATA, INFORMASI ATAU KETERANGAN LAIN DALAM PROSES KEBERATAN
934 29/M-DAG/PER/6/2009
30 Jun 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 05/M-DAG/PER/4/2005 TENTANG KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU DAN CAKRAM OPTIK
935 SE-62/PJ/2009
25 Jun 2009 PENYAMPAIAN PER-32/PJ./2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SPT
936 27/M-DAG/PER/6/2009
24 Jun 2009 LARANGAN SEMENTARA IMPOR UDANG SPESIES TERTENTU KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
937 PER-38/PJ/2009
23 Jun 2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK
938 SE-61/PJ./2009
23 Jun 2009 PENANDATANGANAN SPPT PBB
939 25/M-DAG/PER/6/2009
23 Jun 2009 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
940 26/M-DAG/PER/6/2009
23 Jun 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 58/M-DAG/PER/12/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON B3)
941 SE-60/PJ./2009
23 Jun 2009 PEMBENAHAN DATA MASTER FILE WAJIB PAJAK
942 23/M-DAG/PER/6/2009
19 Jun 2009 KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
943 110/PMK.03/2009
17 Jun 2009 PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
944 111/PMK.03/2009
17 Jun 2009 TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, ATAU SURAT TAGIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR
945 PER-37/PJ./2009
16 Jun 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR ORANG PRIBADI
946 107/PMK.04/2009
12 Jun 2009 PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
947 103/PMK.03/2009
10 Jun 2009 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 620/PMK.03/2004 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
948 104/PMK.03/2009
10 Jun 2009 BIAYA PROMOSI DAN PENJUALAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
949 105/PMK.03/2009
10 Jun 2009 PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
950 106/PMK.06/2009
10 Jun 2009 TATA CARA PENGUSULAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN DIREKTUR LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
951 121/PMK.03/2009
10 Jun 2009 PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PROYEK PEMERINTAH UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA PASCA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH LUAR NEGERI YANG PELAKSANAANNYA BELUM SELESAI SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 MARET 2009
952 PER-35/PJ/2009
8 Jun 2009 PERUBAHAN PER-9/PJ./2008 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK TERTENTU
953 PER-36/PJ/2009
8 Jun 2009 PERUBAHAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-15/PJ./2009 TENTANG TEMPAT PPN TERUTANG BAGI PKP YANG DIKUKUHKAN PADA KPP WP BESAR ATAU KPP MADYA
954 SE-59/PJ./2009
5 Jun 2009 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN DAN PROTOKOL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN
955 SE-58/PJ./2009
4 Jun 2009 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-33/PJ./2009 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA ROYALTI DARI HASIL KARYA SINEMATOGRAFI
956 40 TAHUN 2009
4 Jun 2009 PERUBAHAN PP 51 TAHUN 2008 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
957 PER-33/PJ./2009
4 Jun 2009 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA ROYALTI DARI HASIL KARYA SINEMATOGRAFI
958 PER-34/PJ./2009
4 Jun 2009 SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
959 04/DAGLU/PER/6/2009
1 Jun 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 03/DAGLU/PER/4/2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS
960 38 TAHUN 2009
28 Mei 2009 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
961 SE-03/PJ.04/2009
27 Mei 2009 KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAK
962 PER-31/PJ/2009
25 Mei 2009 PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
963 SE-51/PJ./2009
25 Mei 2009 PELAKSANAAN PERMINTAAN INFORMASI KE LUAR NEGERI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENGHINDARAN DAN PENGELAKAN PAJAK
964 SE-53/PJ./2009
25 Mei 2009 JUMLAH BRUTO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008
965 SE-54/PJ/2009
25 Mei 2009 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 55/PMK.03/2009 TENTANG BENTUK, UKURAN, DAN WARNA BENDA MATERAI
966 SE-57/PJ./2009
25 Mei 2009 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BEKERJA SEBAGAI OFFICIAL PADA BADAN-BADAN INTERNASIONAL DARI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
967 SE-56/PJ./2009
25 Mei 2009 PENYAMPAIAN DAN PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-12/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN
968 SE-50/PJ./2009
25 Mei 2009 TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL BAGI WAJIB PAJAK BADAN, TERMASUK KOPERASI, YANG USAHA POKOKNYA MELAKUKAN TRANSAKSI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
969 PER-32/PJ/2009
25 Mei 2009 BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DAN BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
970 PER-25/BC/2009
18 Mei 2009 BENTUK DAN ISI SURAT PENETAPAN, SURAT KEPUTUSAN, SURAT TEGURAN, DAN SURAT PAKSA
971 96/PMK.03/2009
15 Mei 2009 JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN
972 91/PMK.02/2009
8 Mei 2009 TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN
973 93/PMK.06/2009
8 Mei 2009 PENGELOLAAN ASET EKS KELOLAAN PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET ( PERSERO) OLEH MENTERI KEUANGAN
974 03/DAGLU/PER/4/2009
1 Mei 2009 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS
975 922/KM.4/2009
28 Apr 2009 PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
976 30/PJ/2009
27 Apr 2009 TATA CARA PEMBERIAN PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
977 SE-48/PJ./2009
27 Apr 2009 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 30/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
978 SE-47/PJ./2009
27 Apr 2009 PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH NO 28 TAHUN 2009 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KEBANDARUDARAAN TERTENTU KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA UNTUK PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA YANG MELAKUKAN PENERBANGAN LUAR NEGERI
979 PER-29/PJ./2009
27 Apr 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 16/PJ./2005 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
980 KEP-64/PJ./2009
27 Apr 2009 PENCABUTAN IZIN PRAKTEK KONSULTAN PAJAK ATAS NAMA KONSULTAN PAJAK YANG MENINGGAI. DUNIA ATAU TELAH MENCAPAI USIA 70 (TUJUH PULUH) TAHUN
981 SE-46/PJ./2009
22 Apr 2009 PEMBERIAN DISKON BAGI PEMILIK KARTU NPWP
982 80/PMK.03/2009
22 Apr 2009 SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN
983 81/PMK.03/2009
22 Apr 2009 PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA
984 82/PMK.03/2009
22 Apr 2009 PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA DI INDONESIA, KECUALI YANG DIATUR DALAM PASAL 4 AYAT (2) UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI SELAIN BENTUK USAHA TETAP DI INDONESIA
985 83/PMK.03/2009
22 Apr 2009 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU DAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA
986 SE-45/PJ./2009
21 Apr 2009 PENYEMPURNAAN TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERKEBUNAN
987 140/KMK/03/2009
21 Apr 2009 PENUGASAN KEPADA PEJABAT/PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DALAM RANGKA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS
988 28/PJ/2009
20 Apr 2009 PELAKSANAAN KETENTUAN PERALIHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
989 PENG-07/PJ.09/2009
16 Apr 2009 PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) WAJIB PAJAK BESAR ORANG PRIBADI
990 PENG - 06/PJ.09/2009
14 Apr 2009 PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
991 SE-44/PJ./2009
13 Apr 2009 TARGET PENAMBAHAN NPWP MELALUI EKSTENSIFIKASI WP OP TAHUN 2009
992 KEP-53/PJ./2009
8 Apr 2009 TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR ORANG PRIBADI
993 KEP-54/PJ./2009
8 Apr 2009 PENETAPAN DAN PENGGUNAAN KODE KANTOR, KODE SURAT, DAN CAP DINAS SEMENTARA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR ORANG PRIBADI
994 35/PMK.011/2009
8 Apr 2009 BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI TELEMATIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
995 73/PMK.01/2009
8 Apr 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 100/PMK.01/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEUANGAN
996 SE-42/PJ/2009
7 Apr 2009 PENYAMPAIAN DAN PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PMK 238/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBERIAN PENURUNAN TARIF BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA
997 PER-27/PJ./2009
7 Apr 2009 TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR ORANG PRIBADI
998 SE-43/PJ./2009
7 Apr 2009 PERLAKUAN BPHTB TERHADAP PENGGANTIAN NAMA BADAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH
999 KEP-52/PJ./2009
7 Apr 2009 PERPANJANGAN MASA TUGAS DAN PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA TIM ASSESSMENT CENTER DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1000 62/PMK.01/2009
1 Apr 2009 ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1001 SE-36/PJ./2009
30 Mar 2009 HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN SEHUBUNGAN DENGAN DITETAPKANNYA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-22/PJ./2009 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA PADA PEMBERI KERJA YANG BERUSAHA PADA KATEGORI USAHA TERTENTU SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-26/PJ./2009
1002 SE-40/PJ./2009
30 Mar 2009 PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (SPT TAHUNAN PPH) BADAN
1003 SE-37/PJ./2009
30 Mar 2009 PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN DAN CUKAI SERTA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.03/2009 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS
1004 SE-39/PJ./2009
30 Mar 2009 TATA CARA ENDORSEMENT, PEREKAMAN, PEMBERKASAN DAN ANALISA DOKUMEN PEMBERITAHUAN PABEAN DI KAWASAN BEBAS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.03/2009
1005 SE-35/PJ./2009
27 Mar 2009 PENEGASAN MENGENAI BATAS WAKTU PENYAMPAIAN DAN PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TERUTANG BERDASARKAN SPT TAHUNAN PPH TAHUN PAJAK 2008
1006 54/PMK.03/2009
27 Mar 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 193/PMK.03/2007 TENTANG BATASAN JUMLAH PEREDARAN USAHA, JUMLAH PENYERAHAN, DAN JUMLAH LEBIH BAYAR BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK
1007 12/M-DAG/PER/3/2009
27 Mar 2009 PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI KEPADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN, DAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN
1008 55/PMK.03/2009
27 Mar 2009 BENTUK, UKURAN, DAN WARNA BENDA METERAI
1009 16 TAHUN 2009
25 Mar 2009 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG
1010 28 TAHUN 2009
24 Mar 2009 PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KEBANDARUDARAAN TERTENTU KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA UNTUK PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA YANG MELAKUKAN PENERBANGAN LUAR NEGERI
1011 32 TAHUN 2009
24 Mar 2009 TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
1012 SE-33/PJ./2009
23 Mar 2009 HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN SEHUBUNGAN DENGAN DITETAPKANNYA PER-10/PJ/2009 TENTANG PENGURANGAN BESARNYA PPH PASAL 25 DALAM TAHUN 2009 BAGI WP YANG MENGALAMI PERUBAHAN KEADAAN USAHA ATAU KEGIATAN USAHA
1013 49/PMK.03/2009
18 Mar 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.03/2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA PADA KATEGORI USAHA TERTENTU
1014 PER-26/PJ./2009
18 Mar 2009 PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-22/PJ./2009 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA PADA PEMBERI KERJA YANG BERUSAHA PADA KATEGORI USAHA TERTENTU
1015 PER-25/PJ./2009
16 Mar 2009 TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
1016 SE-32/PJ./2009
16 Mar 2009 PETUNJUK PELAKSANAAN PER-25/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
1017 PER-24/PJ/2009
16 Mar 2009 TATA CARA PENDAFTARAN NPWP DAN/ATAU PENGUKUHAN PKP DAN PERUBAHAN DATA WP DAN/ATAU PKP DENGAN SISTEM E-REGISTRATION
1018 SE-30/PJ./2009
16 Mar 2009 PENYAMPAIAN PER-24/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN NPWP DAN/ATAU PENGUKUHAN PKP DAN PERUBAHAN DATA WP DAN/ATAU PKP DENGAN SISTEM E-REGISTRATION
1019 PER-23/PJ./2009
12 Mar 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEP-523/PJ/2001 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH INDUSTRI DAN EKSPORTIR YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI ATAU EKSPOR MEREKA DARI PEDAGANG PENGUMPUL
1020 46/PMK.04/2009
5 Mar 2009 PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
1021 47/PMK.04/2009
5 Mar 2009 TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
1022 45/PMK.03/2009
5 Mar 2009 TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS
1023 PER-22/PJ./2009
4 Mar 2009 PELAKSANAAN PEMBERIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA PADA PEMBERI KERJA YANG BERUSAHA PADA KATEGORI USAHA TERTENTU
1024 SE-02/PJ.03/2009
3 Mar 2009 KEWAJIBAN MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI PEDAGANG PENGUMPUL
1025 43/PMK.03/2009
3 Mar 2009 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA PADA KATAGORI TERTENTU
1026 25 TAHUN 2009
3 Mar 2009 PAJAK PENGHASILAN KEGIATAN USAHA BERBASIS SYARIAH
1027 PER-21/PJ./2009
2 Mar 2009 TATA CARA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
1028 SE-25/PJ./2009
2 Mar 2009 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 21/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
1029 PER-20/PJ./2009
2 Mar 2009 PEDOMAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN, DAN PENGAWASAN DATA
1030 SE-27/PJ./2009
2 Mar 2009 PETUNJUK PELAKSANAAN PER-20/PJ./2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN, DAN PENGAWASAN DATA
1031 SE-26/PJ/2009
2 Mar 2009 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 14/PMK.03/2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 516/KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA PENENTUAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
1032 SE-24/PJ./2009
27 Feb 2009 PENYAMPAIAN PER-19/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN
1033 PER-19/PJ./2009
25 Feb 2009 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN
1034 PER-18/PJ/2009
25 Feb 2009 PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-43/PJ/2008 TENTANG POJOK PAJAK DAN MOBIL PAJAK
1035 SE-23/PJ./2009
24 Feb 2009 PERUBAHAN SE-70/PJ/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN PENDAFTARAN NPWP
1036 PER-14/PJ./2009
24 Feb 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 53/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENGECUALIAN PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI
1037 SE-22/PJ/2009
24 Feb 2009 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 14/PJ/2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 53/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENGECUALIAN PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI
1038 PER-15/PJ/2009
24 Feb 2009 TEMPAT PPN TERUTANG BAGI PKP YANG DIKUKUHKAN PADA KPP WP BESAR ATAU KPP MADYA
1039 SE-20/PJ./2009
24 Feb 2009 PENGGUNAAN FORMULIR SPT MASA SESUAI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR: KEP-108/PJ./1996 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR: PER-42/PJ./2008 UNTUK PELAPORAN PAJAK TAHUN 2009
1040 SE-21/PJ./2009
24 Feb 2009 PENEGASAN SEHUBUNGAN PER-7/PJ/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PER-24/PJ/2008 TENTANG SPT PPH WAJIB PAJAK BADAN DAN SPT PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
1041 PER-18/PJ./2009
24 Feb 2009 PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-43/PJ./2008 TENTANG POJOK PAJAK DAN MOBIL
1042 PER-16/PJ./2009
24 Feb 2009 PELAKSANAAN ANALISIS RISIKO DALAM RANGKA PEMERIKSAAN ATAS SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI LEBIH BAYAR
1043 SE-02/PJ.04/2009
24 Feb 2009 RENCANA DAN STRATEGI PENYELESAIAN PEMERIKSAAN TAHUN 2009
1044 PER-17/PJ./2009
24 Feb 2009 PETUNJUK PEIAKSANAAN PEMERIKSAAN ATAS SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI LEBIH BAYAR BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN RISIKO SANGAT RENDAH
1045 PER-13/PJ./2009
23 Feb 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 27/PJ./2008 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN, PENGADMINISTRASIAN, SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA, DAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAU WAJIB PAJAK BADAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007
1046 PER-12/PJ/2009
23 Feb 2009 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN
1047 PER-12/PJ/2009
23 Feb 2009 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN
1048 PENG-05/PJ.09/2009
20 Feb 2009 PENGUMUMAN
1049 SE-17/PJ./2009
19 Feb 2009 PENETAPAN BAHAN, BENTUK, UKURAN, WARNA, DAN ISI KARTU NPWP
1050 PER-11/PJ./2009
18 Feb 2009 PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-179/PJ/2007 TENTANG TEMPAT LAIN YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENERIMA SURAT PEMBERITAHUAN
1051 PENG-04/PJ.09/2009
13 Feb 2009 PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
1052 PER-10/PJ./2009
11 Feb 2009 PENGURANGAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DALAM TAHUN 2009 BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGALAMI PERUBAHAN KEADAAN USAHA ATAU KEGIATAN USAHA
1053 15 TAHUN 2009
9 Feb 2009 PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI
1054 16 TAHUN 2009
9 Feb 2009 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI
1055 17 TAHUN 2009
9 Feb 2009 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA
1056 18 TAHUN 2009
9 Feb 2009 BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PPH
1057 19 TAHUN 2009
9 Feb 2009 PAJAK PENGHASILAN ATAS DEVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
1058 -
9 Feb 2009 PENGENAAN PPH ATAS BUNGA OBLIGASI YANG DIPEROLEH OLEH PERUSAHAAN REKSADANA
1059 14/PMK.03/2009
5 Feb 2009 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 516/KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA PENENTUAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
1060 14/PMK.03/2009
5 Feb 2009 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 516/KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA PENENTUAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
1061 SE-10/PJ./2009
4 Feb 2009 PELAYANAN KEPADA WP SEHUBUNGAN DENGAN AKAN BERAKHIRNYA PROGRAM SUNSET POLICY DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (SPT TAHUNAN PPH)
1062 SE-13/PJ/2009
4 Feb 2009 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR PMK-253/PMK.03/2009 TENTANG WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN DARI PEMBELI ATAS PENJUALAN BARANG YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH
1063 PER-9/PJ./2009
4 Feb 2009 TEMPAT DAN CARA LAIN PENGAMBILAN SPT
1064 SE-12/PJ./2009
4 Feb 2009 PEMBENAHAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA (KLU) PADA MASTER FILE
1065 INS-1/PJ./2009
3 Feb 2009 PEMILIHAN BANK/KANTOR POS FAVORIT TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK TAHUN 2008 DI TINGKAT REGIONAL (KANTOR WILAYAH)
1066 PER-7/PJ./2009
2 Feb 2009 PERUBAHAN ATAS PER-24/PJ/2008 TENTANG SPT PPH BADAN DAN SPT TAHUNAN PPH WPOP BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
1067 12/PMK.03/2009
2 Feb 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 66/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN ATAU PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN PERSYARATAN WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM RANGKA PENERAPAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007
1068 PER-08/PJ./2009
2 Feb 2009 PEDOMAN AKUTANSI PIUTANG PAJAK
1069 S-11/PJ./2009
23 Jan 2009 PENEGASAN MENGENAI WP YANG MEMPEROLEH NPWP BULAN JAN DAN FEB 2009
1070 SE-8/PJ/2009
22 Jan 2009 PENEGASAN PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 44/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK TERKAIT DENGAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK
1071 SE-05/PJ/2009
20 Jan 2009 PETUNJUK PELAKSANAAN PMK NOMOR 164/PMK.03/2008 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PBB SEHUBUNGAN DENGAN LUAPAN LUMPUR LAPINDO
1072 SE-06/PJ./2009
20 Jan 2009 PEMBERIAN PENGURANGAN BPHTB SEHUBUNGAN DENGAN LUAPAN LUMPUR LAPINDO
1073 PER-6/PJ/2009
20 Jan 2009 TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK
1074 PER-4/PJ/2009
20 Jan 2009 PETUNJUK PELAKSANAAN PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
1075 PER-5/PJ/2009
20 Jan 2009 PROSES PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK
1076 SE-9/PJ./2009
20 Jan 2009 PENEGASAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP)
1077 SE-1/PJ.04/2009
20 Jan 2009 PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-4/PJ./2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
1078 SE-4/PJ./2009
20 Jan 2009 MANAJEMEN STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
1079 PER-53/PJ/2008
19 Jan 2009 RALAT PERATURAN DIRJEND PAJAK NOMOR 53/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENGECUALIAN PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI
1080 SE-86/PJ./2008
19 Jan 2009 RALAT SE DIRJEND PAJAK NOMOR SE-86/PJ/2008 TENTANG PENYAMPAIAN PER DIRJEND PAJAK NOMOR 53/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN,PENGECUALIAN PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI
1081 PER-16/PJ./2005
19 Jan 2009 TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
1082 02/M-DAG/PER/1/2009
19 Jan 2009 MINYAK GORENG SAWIT KEMASAN SEDERHANA
1083 2 TAHUN 2009
16 Jan 2009 PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
1084 PER-03/PJ/2009
14 Jan 2009 TATA CARA PENATAUSAHAAN PPN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT DI DALAM NEGERI
1085 SE-02/PJ./2009
14 Jan 2009 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-03/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PPN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT DI DALAM NEGERI
1086 S-23/PJ.09/2009
14 Jan 2009 KAMPANYE PERPANJANGAN SUNSET POLICY BEKERJA SAMA DENGAN TAX CENTER
1087 PENG-01/PJ.09/2009
13 Jan 2009 PENJELASAN FISKAL LUAR NEGERI
1088 S-023/PJ.03/2009
13 Jan 2009 PENJELASAN LANJUT TENTANG FISKAL LUAR NEGERI BAGI AWAK PESAWAT TERBANG DAN AWAK KAPAL LAUT
1089 S-21/PJ.09/2008
13 Jan 2009 PEMASANGAN BILLBOARD PERPANJANGAN SUNSET POLICY
1090 PER-2/PJ./2009
12 Jan 2009 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PEKERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
1091 02/PMK.011/2009
12 Jan 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 61/PMK.03/2005 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DALAM RANGKA PROYEK PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN
1092 3 TAHUN 2009
12 Jan 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
1093 PER-1/PJ./2009
9 Jan 2009 PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 53/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENGECUALIAN PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI
1094 SE-01/PJ/2009
9 Jan 2009 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 1/PJ/2009 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 53/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENGECUALIAN PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI
1095 SE-7/PJ.03/2008
31 Des 2008 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 210/PMK.03/2008 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22,SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
1096 PER-52/PJ/2008
31 Des 2008 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN PENYALUR/DISTRIBUTOR ROKOK
1097 PER-53/PJ./2008
31 Des 2008 TATA CARA PEMBAYARAN, PENGECUALIAN PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI
1098 SE-88/PJ./2008
31 Des 2008 PENEGASAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WP ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI
1099 SE-87/PJ./2008
31 Des 2008 TATA CARA PENGGUNAAN STEMPEL BEBAS FISKAL LUAR NEGERI SEBELUM TERSEDIANYA STIKER BEBAS FISKAL LUAR NEGERI
1100 SE-86/PJ./2008
31 Des 2008 PENYAMPAIAN PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR 53/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENGECUALIAN PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN BAGI WP ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI
1101 PER-51/PJ/2008
31 Des 2008 TATA CARA PENDAFTARAN NPWP BAGI ANGGOTA KELUARGA
1102 SE-84/PJ./2008
31 Des 2008 PEMUTAHIRAN DATA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN
1103 5 TAHUN 2008
31 Des 2008 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
1104 254/PMK.03/2008
31 Des 2008 PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
1105 250/PMK.03/2008
31 Des 2008 BESARNYA BIAYA JABATAN ATAU BIAYA PENSIUN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN
1106 255/PMK.03/2008
31 Des 2008 PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK DAERAH, WAJIB PAJAK MASUK BURSA DAN WAJIB PAJAK LAINNYA YANG BERDASARKAN KETENTUAN DIHARUSKAN MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN BERKALA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
1107 244/PMK.03/2008
31 Des 2008 JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008
1108 252/PMK.03/2008
31 Des 2008 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN , JASA DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
1109 245/PMK.03/2008
31 Des 2008 BADAN- BADAN DAN ORANG PIBADI YANG MENJALANKAN USAHA MIKRO DAN KECIL YANG MENERIMA HARTA HIBAH, BANTUAN, ATAU SUMBANGAN YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN
1110 246/PMK.03/2008
31 Des 2008 BEASISWA YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN
1111 247/PMK.03/2008
31 Des 2008 BANTUAN ATAU SANTUNAN YANG DIBAYARKAN OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KEPADA WAJIB PAJAK TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN
1112 248/PMK.03/2008
31 Des 2008 AMORTISASI ATAS PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HARTA TAK BERWUJUD DAN PENGELUARAN LAINNYA UNTUK BIDANG USAHA TERTENTU
1113 249/PMK.03/2008
31 Des 2008 PENYUSUTAN ATAS PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HARTA BERWUJUD YANG DIMILIKI DAN DIGUNAKAN DALAM BIDANG USAHA TERTENTU
1114 251/PMK.03/2008
31 Des 2008 PENGHASILAN ATAS JASA KEUANGAN YANG DILAKUKAN OLEH BADAN USAHA YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN YANG TIDAK DILAKUKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
1115 253/PMK.03/2008
31 Des 2008 WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN DARI PEMBELI ATAS PENJUALAN BARANG YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH
1116 257/PMK.03/2008
31 Des 2008 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK DARI SUATU BENTUK USAHA TETAP
1117 258/PMK.03/2008
31 Des 2008 PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN SAHAM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 18 AYAT(3C) UNDANG UNDANG PAJAK PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI
1118 SE-11/PJ.04/2008
31 Des 2008 PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-54/PJ/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN
1119 PER-54/PJ/2008
31 Des 2008 PETUNJUK PELAKSANAAN PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN
1120 243/PMK.03/2008
31 Des 2008 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 635/KMK.04/1994 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
1121 80 TAHUN 2008
31 Des 2008 PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI
1122 SE-83/PJ./2008
31 Des 2008 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 51/PJ./2008 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI ANGGOTA KELUARGA
1123 242/PMK.011/2008
31 Des 2008 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA EKSPLORASI HULU MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI PADA TAHUN ANGGARAN 2009
1124 SE-10/PJ.04/2008
31 Des 2008 KEBIJAKAN PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
1125 SE-80/PJ./2008
30 Des 2008 PENENTUAN TANGGAL TERDAFTAR WAJIB PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN AKAN BERAKHIRNYA SUNSET POLICY DAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008
1126 238/PMK.03/2008
30 Des 2008 TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBERIAN PENURUNAN TARIF BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA
1127 -
30 Des 2008 SIARAN PERS "PERPANJANGAN BATAS WAKTU PELAKSANAAN PASAL 37A AYAT (1) UU KUP"
1128 PER-50/PJ/2008
30 Des 2008 PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN
1129 56/M-DAG/PER/12/2008
24 Des 2008 KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU
1130 55/M-DAG/PER/12/2008
24 Des 2008 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
1131 PENG-10/PJ.9/2008
23 Des 2008 KETENTUAN PELAKSANAAN SUNSET POLICY BAGI WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA TAHUN 2005
1132 234/PMK.011/2008
23 Des 2008 PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10/PMK.011/2008 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN GANDUM DAN TEPUNG GANDUM/TERIGU DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 25/PMK.011/2008 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN GANDUM POS TARIF 1001.90.19.00
1133 231/PMK.011/2008
23 Des 2008 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
1134 -
23 Des 2008 SIARAN PERS "ORANG PRIBADI YANG TIDAK MEMILIKI NPWP WAJIB BAYAR FISKAL LUAR NEGERI"
1135 230/PMK.011/2008
23 Des 2008 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU PADA SEKTOR-SEKTOR TERTENTU DALAM RANGKA PENANGGULANGAN DAMPAK PERLAMBATAN EKONOMI GLOBAL DAN PEMULIHAN SEKTOR RIIL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
1136 SE-79/PJ/2008
22 Des 2008 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-37/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
1137 SE-78/PJ./2008
19 Des 2008 TATA CARA PELAKSANAAN TINDAK LANJUT SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (SP3DRI)
1138 SE-77/PJ./2008
19 Des 2008 PENGIRIMAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2008
1139 SE-65/PJ./2008
18 Des 2008 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 44/PJ./2008 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK
1140 SE-76/PJ./2008
18 Des 2008 PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN AKAN BERAKHIRNYA PROGRAM SUNSET POLICY DAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2008
1141 215/PMK.03/2008
16 Des 2008 PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
1142 SE-75/PJ./2008
16 Des 2008 TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PPN ATAU PPNBM
1143 PER-48/PJ./2008
16 Des 2008 TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
1144 47/PJ/2008
16 Des 2008 TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN SECARA ELEKTRONIK (E-FILING) MELALUI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA APLIKASI (ASP)
1145 SE-73/PJ./2008
16 Des 2008 KEBIJAKAN PERUBAHAN DATA SIP/SIPMOD/SISMIOP
1146 -
16 Des 2008 PENJELASAN PENGENAAN PPN ATAS PRODUK PRIMER PERTANIAN
1147 SE-71/PJ./2008
15 Des 2008 ANTISIPASI KEBUTUHAN KARTU NPWP
1148 SE-70/PJ./2008
12 Des 2008 PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN PENDAFTARAN NPWP TERKAIT DENGAN PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PPH
1149 SE-6/PJ.03/2008
12 Des 2008 PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
1150 212/PMK.07/2008
12 Des 2008 PENETAPAN KENAIKAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TIDAK DIBAGIHASILKAN TAHUN ANGGARAN 2008
1151 SE-69/PJ./2008
12 Des 2008 USULAN BANK PERSEPSI/BANK OPERASIONAL III PBB DAN BPHTB
1152 210/PMK.03/2008
11 Des 2008 PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
1153 206/PMK.01/2008
10 Des 2008 TATA CARA PENATAUSAHAAN DOKUMEN PENTING DAN/ATAU BERSIFAT RAHASIA TERKAIT PENANGANAN MASALAH HUKUM DAN PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA
1154 S-439/PJ/2008
9 Des 2008 PENEGASAN KETENTUAN PELAKSANAAN SUNSET POLICY
1155 201/PMK.04/2008
9 Des 2008 TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK, IMPORTIR, PENYALUR, DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
1156 SE-68/PJ./2008
9 Des 2008 FORMULIR SURAT KETERANGAN DOMISILI (FORM 6166) AMERIKA SERIKAT
1157 71 TAHUN 2008
4 Des 2008 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
1158 S-8259/PB/2008
3 Des 2008 PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK DALAM PROGRAM SUNSET POLICY
1159 SE-67/PJ/2008
2 Des 2008 PEMANFAATAN DATA ATAU KETERANGAN YANG BERKAITAN DENGAN SPT TAHUNAN PPH YANG DISAMPAIKAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN BESERTA KETENTUAN PELAKSANAANNYA
1160 S-430/PJ/2008
1 Des 2008 HARI KAMPANYE SUNSET POLICY NASIONAL
1161 193/PMK.07/2008
28 Nop 2008 PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2008
1162 KEP-195/PJ./2008
27 Nop 2008 PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN SAAT MULAI BEROPERASINYA KANWIL DJP SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN MALUKU UTARA, KANWIL DJP NUSA TENGGARA, DAN KANWIL DJP PAPUA DAN MALUKU SERTA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DAN KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN DI LINGKUNGAN KANWIL DJP KALIMANTAN BARAT, KANWIL DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH, KANWIL DJP SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN MALUKU UTARA, KANWIL DJP NUSA TENGGARA, DAN KANWIL DJP PAPUA DAN MALUKU
1163 187/PMK.03/2008
20 Nop 2008 TATACARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, PELAPORAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
1164 INS-2/PJ/2008
20 Nop 2008 OPTIMALISASI PELAKSANAAN KETENTUAN SUNSET POLICY DITJEN PAJAK
1165 KEP-194/PJ./2008
20 Nop 2008 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-60/PJ./2008 TENTANG PENGGUNAAN GEDUNG DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1166 189/PMK.07/2008
20 Nop 2008 PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2008
1167 SE-66/PJ/2008
19 Nop 2008 PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN AKAN BERAKHIRNYA PROGRAM SUNSET POLICY
1168 PER-46/PJ/2008
18 Nop 2008 TATA CARA PENGAWASAN PEMINDAHBUKUAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA TEMPAT PEMBAYARAN ELEKTRONIK
1169 KEP-192/PJ./2008
18 Nop 2008 TEMPAT DAN SAAT MULAI BERLAKUNYA SPT MASA PPN FORMULIR 1108 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA TIMUR DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA UTARA
1170 165/PMK.03/2008
4 Nop 2008 MEKANISME PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH DAN PENGHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS HASIL PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK
1171 SE-64/PJ./2008
4 Nop 2008 TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT MASA PPN 1108 DI KPP DAN PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN (PPDDP)
1172 163/PMK.03/2008
3 Nop 2008 PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEHUBUNGAN DENGAN LUAPAN LUMPUR SIDOARJO
1173 164/PMK.03/2008
3 Nop 2008 PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEHUBUNGAN DENGAN LUAPAN LUMPUR SIDOARJO
1174 PER-45/PJ/2008
29 Okt 2008 TATA CARA PELUNASAN BEA METEREI DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA BEA METEREI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METEREI DIGITAL
1175 SE-63/PJ./2008
29 Okt 2008 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-45/PJ/2008 TANGGAL 29 OKTOBER 2008 TENTANG TATA CARA PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL
1176 158/PMK.010/2008
28 Okt 2008 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 424/KMK.06/2003 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI
1177 715/KM.1/2008
27 Okt 2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 27 OKTOBER 2008 SAMPAI DENGAN 02 NOVEMBER 2008
1178 KEP - 179/PJ/2008
23 Okt 2008 HASIL PEMILIHAN KANTOR PELAYANAN PAJAK/ KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TERBAIK DALAM PEMBUATAN DAN TINDAK LANJUT PROFILE WAJIB PAJAK TERBESAR PENENTU PENERIMAAN TINGKAT NASIONAL KEDUA TAHUN 2008
1179 SE - 60/PJ/2008
21 Okt 2008 PEMANFAATAN DATA PELAPORAN SPT IMPORTIR
1180 694/KM.1/2008
20 Okt 2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 20 OKTOBER 2008 SAMPAI DENGAN 26 OKTOBER 2008
1181 SE - 62/PJ/2008
20 Okt 2008 PELAKSANAAN PUBLIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI
1182 42/PJ/2008
20 Okt 2008 PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-108/PJ.1/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
1183 44/PJ/2008
20 Okt 2008 TATA CARA PENDAFTARAN NPWP DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK
1184 SE-61/PJ./2008
20 Okt 2008 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN POKOK PAJAK DAN SISA DENDA ADMINISTRASI DALAM RANGKA PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
1185 PER-43/PJ./2008
20 Okt 2008 POJOK PAJAK DAN MOBIL PAJAK
1186 SE - 59/PJ/2008
17 Okt 2008 PEMBERIAN NPWP BAGI KARYAWAN
1187 677/KM.1/2008
13 Okt 2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 13 OKTOBER 2008 SAMPAI DENGAN 19 OKTOBER 2008
1188 2/P/2008
13 Okt 2008 PEDOMAN DAN TATA CARA PERMOHONAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI PERUSAHAAN PENANAM MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
1189 149/PMK.01/2008
8 Okt 2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 100/PMK.01/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEUANGAN
1190 137/PMK.011/2008
7 Okt 2008 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 620/PMK.03/2004 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
1191 PER-39/PJ./2008
6 Okt 2008 SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN 2008 BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
1192 SE - 58/PJ/2008
6 Okt 2008 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-40/PJ/2008 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-173/PJ/2007 TENTANG SISTEM, BENTUK, JENIS, DAN KODE LAPORAN RUTIN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1193 PER-40/PJ/2008
6 Okt 2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-173/PJ/2007 SISTEM, BENTUK, JENIS DAN KODE LAPORAN RUTIN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1194 PER-41/PJ/2008
6 Okt 2008 PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1195 666/KM.1/2008
29 Sep 2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 29 SEPTEMBER 2008 SAMPAI DENGAN 12 OKTOBER 2008
1196 PER-38/PJ/2008
24 Sep 2008 TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
1197 SE - 57/PJ./2008
24 Sep 2008 PERSIAPAN BREAKDOWN RENCANA PENERIMAAN PBB TAHUN ANGGARAN 2009
1198 SE - 11/PJ.01/2008
23 Sep 2008 RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR: SE-50/PJ/2008 TENTANG SOSIALISASI UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2008 DAN PEMANTAPAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
1199 PER - 37/PJ/2008
23 Sep 2008 TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
1200 SE - 53/PJ/2008
23 Sep 2008 PENJELASAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR PER-34/PJ/2008 TENTANG BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN PENCETAKAN SPPT, STTS, DAN DHKP PBB TAHUN 2009
1201 SE - 55/PJ./2008
23 Sep 2008 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN
1202 SE - 56/PJ./2008
23 Sep 2008 KAMPANYE SUNSET POLICY
1203 62 TAHUN 2008
23 Sep 2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
1204 36 TAHUN 2008
23 Sep 2008 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
1205 36 TAHUN 2008
23 Sep 2008 SUSUNAN DALAM SATU NASKAH DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008
1206 653/KM.1/2008
22 Sep 2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 22 SEPTEMBER 2008 SAMPAI DENGAN 28 SEPTEMBER 2008
1207 PER-36/PJ/2008
18 Sep 2008 TATA CARA PEMERIKSAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
1208 SE - 52/PJ/2008
18 Sep 2008 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-36/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
1209 SE-51/PJ/2008
16 Sep 2008 PENEGASAN BERKAITAN DENGAN PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN LAIN DALAM RANGKA PEMBERIAN NPWP DAN/ATAU PENGUKUHAN PKP SECARA JABATAN
1210 638/KM.1/2008
15 Sep 2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 15 SEPTEMBER 2008 SAMPAI DENGAN 21 SEPTEMBER 2008
1211 KEP - 170/PJ/2008
15 Sep 2008 TEMPAT DAN SAAT MULAI BERLAKUNYA SPT MASA PPN FORMULIR 1108 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA BARAT
1212 SE - 50/PJ/2008
12 Sep 2008 SOSIALISASI UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2008 DAN PEMANTAPAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
1213 35/PJ/2008
9 Sep 2008 KEWAJIBAN PEMILIKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
1214 SE - 49/PJ/2008
9 Sep 2008 PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 35/PJ/2008 TENTANG KEWAJIBAN PEMILIKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
1215 594/KM.1/2008
8 Sep 2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 8 SEPTEMBER 2008 SAMPAI DENGAN 14 SEPTEMBER 2008
1216 SE - 48/PJ/2008
5 Sep 2008 BATAS WAKTU PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SERTA DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
1217 S - 154/PJ.08/2008
4 Sep 2008 KRITERIA PENILAIAN DALAM PEMILIHAN KANWIL/KPP TERBAIK DALAM PEMBUATAN DAN TINDAK LANJUT PROFILE WAJIB PAJAK
1218 KEP-159/PJ/2008
4 Sep 2008 PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN SAAT MULAI BEROPERASINYA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA BARAT DAN JAMBI, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BENGKULU DAN LAMPUNG, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH, DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN BARAT, SERTA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DAN KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NANGGROE ACEH DARUSSALAM, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA II, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA BARAT DAN JAMBI, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BENGKULU DAN LAMPUNG
1219 KEP-160/PJ/2008
4 Sep 2008 PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN SAAT MULAI BEROPERASINYA KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN KENDAL, KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN MUNTILAN, KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN MAJENANG, KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN JOMBANG, DAN KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN MOJOSARI
1220 125/PMK.01/2008
3 Sep 2008 JASA PENILAI PUBLIK
1221 PER-34/PJ/2008
2 Sep 2008 BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
1222 560/KM.1/2008
1 Sep 2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008 SAMPAI DENGAN 7 SEPTEMBER 2008
1223 SE-47/PJ/2008
29 Ags 2008 PENCABUTAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN SURAT PENEGASAN TENTANG PENGGUNAAN METODE Q.Q. PADA FAKTUR PAJAK STANDAR
1224 SE - 152/PJ/UP.90/2008
29 Ags 2008 PENGATURAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN TERKAIT DENGAN PERSIAPAN PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI LUAR PULAU JAWA DAN BALI
1225 SE-10/PJ.01/2008
29 Ags 2008 USULAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) 69 TAHUN ANGGARAN 2009 UNTUK KEGIATAN PENDATAAN, PENILAIAN DAN EKSTENSIFIKASI
1226 SE - 46/PJ/2008
28 Ags 2008 PENEGASAN KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
1227 SE - 45/PJ/2008
28 Ags 2008 PENYAMPAIAN DAN PEMONITORAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.03/2008 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA BESERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA
1228 PER-33/PJ/2008
26 Ags 2008 PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 25/PJ/2008 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
1229 SE - 43/PJ/2008
26 Ags 2008 PENATAUSAHAAN NOMOR REKENING KAS NEGARA q.q. PBB PADA BANK PERSEPSI DALAM RANGKA PENYUSUNAN TABEL RELASI UNTUK BANK TEMPAT PEMBAYARAN (TP) ELEKTRONIK
1230 SE-40/PJ/2008
26 Ags 2008 TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELIMPAHAN HASIL PENERIMAAN PBB MELALUI FASILITAS PERBANKAN ELEKTRONIK UNTUK TEMPAT PEMBAYARAN (TP) ELEKTRONIK
1231 SE-41/PJ/2008
26 Ags 2008 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 33/PJ/2008 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 25/PJ/2008 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
1232 SE - 42/PJ/2008
26 Ags 2008 PROSEDUR PENERBITAN SURAT KETERANGAN LUNAS (SKL) ATAS KEHILANGAN/KERUSAKAN STRUK ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) ATAU BUKTI PEMBAYARAN PBB LAINNYA DARI FASILITAS TEMPAT PEMBAYARAN PBB (TP) ELEKTRONIK
1233 SE - 44/PJ/2008
26 Ags 2008 PENEGASAN BERKAITAN DENGAN PENATAUSAHAAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP) LEMBAR KE-2 DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (KANWIL DJP)
1234 556/KM.1/2008
25 Ags 2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 25 AGUSTUS SAMPAI DENGAN 31 AGUSTUS 2008
1235 SE - 03/PJ.03/2008
22 Ags 2008 PENENTUAN STATUS BENEFICIAL OWNER SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA INDONESIA DENGAN NEGARA MITRA
1236 SE - 4/PJ.03/2008
22 Ags 2008 PENEGASAN TENTANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 AYAT (4) SEHUBUNGAN DENGAN PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BENTUK USAHA TETAP YANG MELAKSANAKAN PROYEK PEMERINTAH YANG DANANYA BERASAL DARI HIBAH DAN/ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
1237 SE - 05/PJ.03/2008
22 Ags 2008 PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
1238 SE-39/PJ/2008
20 Ags 2008 PENEGASAN BERKAITAN DENGAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN BUKTI PENERIMAAN NEGARA (BPN) YANG DIPERSAMAKAN SEBAGAI SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
1239 PER - 11/PJ/2008
19 Ags 2008 RALAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 11/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK YANG SEMULA TERDAFTAR DAN MELAPORKAN USAHANYA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS
1240 PER - 15/PJ/2008
19 Ags 2008 RALAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 15/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DARI DAN KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
1241 547/KM.1/2008
18 Ags 2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 18 AGUSTUS 2008 SAMPAI DENGAN 24 AGUSTUS 2008
1242 SE-37/PJ/2008
15 Ags 2008 PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA PENERUSAN PENGIRIMAN PAKET INTERNASIONAL DI LUAR DAERAH PABEAN
1243 SE - 38/PJ./2008
15 Ags 2008 EVALUASI PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2007
1244 SE - 625/PJ.10/2008
14 Ags 2008 PELAYANAN SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK MELALUI LAYANAN SISTEM ONLINE
1245 522/KM.1/2008
11 Ags 2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 11 AGUSTUS 2008 SAMPAI DENGAN 17 AGUSTUS 2008
1246 KEP-127/PJ/2008
11 Ags 2008 TEMPAT DAN SAAT MULAI BERLAKUNYA SPT MASA PPN FORMULIR 1108 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
1247 55 TAHUN 2008
11 Ags 2008 PENGENAAN BEA KE LUAR TERHADAP BARANG EKSPOR
1248 SE-36/PJ/2008
8 Ags 2008 PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-32/PJ/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-116/PJ./2007 TENTANG EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI PENDATAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
1249 518/KM.1/2008
4 Ags 2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 4 AGUSTUS 2008 SAMPAI DENGAN 10 AGUSTUS 2008
1250 SE - 04/PJ.014/2008
4 Ags 2008 BENTUK, UKURAN, DAN SPESIFIKASI TEKNIS PENCETAKAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN 2008 BESERTA KELENGKAPANNYA
1251 SE-02/PJ.03/2008
31 Jul 2008 PENEGASAN ATAS PENERAPAN NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPUNYAI KANTOR PERWAKILAN DAGANG (REPRESENTATIVE OFFICE/LIAISON OFFICE) DI INDONESIA
1252 KEP-126/PJ/2008
31 Jul 2008 PEMBENTUKAN TIM SUNSET POLICY 2008
1253 SE-34/PJ/2008
31 Jul 2008 PENEGASAN PELAKSANAAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN BESERTA KETENTUAN PELAKSANAANNYA
1254 496/KM.1/2008
28 Jul 2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 28 JULI 2008 SAMPAI DENGAN 3 AGUSTUS 2008
1255 S - 091/PJ.13/2008
23 Jul 2008 PENERIMAAN PEMBAYARAN PBB MELALUI TEMPAT PEMBAYARAN ELEKTRONIK PBB
1256 S - 166/PJ./2008
22 Jul 2008 PEMBERIAN NPWP KAYAWAN
1257 S - 113/PJ.08/2008
21 Jul 2008 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP - 154/PB/2008 DAN NOMOR KEP - 155/PB/2008
1258 477/KM.1/2008
21 Jul 2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 JULI 2008 SAMPAI DENGAN 27 JULI 2008
1259 51 TAHUN 2008
20 Jul 2008 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
1260 467/KM.1/2008
14 Jul 2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 JULI 2008 SAMPAI DENGAN 20 JULI 2008
1261 100/PMK.01/2008
11 Jul 2008 ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEUANGAN
1262 KEP - 154/PB/2008
7 Jul 2008 PENUNJUKAN BANK OPERASIONAL III PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
1263 KEP - 155/PB/2008
7 Jul 2008 PENUNJUKAN BANK OPERASIONAL III BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
1264 454/KM.1/2008
7 Jul 2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 7 JULI 2008 SAMPAI DENGAN 13 JULI 2008
1265 PER-32/PJ/2008
4 Jul 2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-116/PJ./2007 TENTANG EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI PENDATAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
1266 98/PMK.05/2008
4 Jul 2008 PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN SURAT KUASA UMUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
1267 S - 162/PJ./2008
4 Jul 2008 SASARAN WAJIB PAJAK DAN TARGET PERTAMBAHAN PENERIMAAN PAJAK DAN JUMLAH WP ORANG PRIBADI PROGRAM POLICY
1268 31/PJ/2008
3 Jul 2008 PEDOMAN PENUNJUKAN SUPERVISOR DAN KETUA TIM PEMERIKSA PAJAK
1269 PENG - 01/PJ/2008
30 Jun 2008 FASILITAS PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK (SUNSET POLICY 2008)
1270 440/KM.1/2008
30 Jun 2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 30 JUNI 2008 SAMPAI DENGAN 6 JULI 2008
1271 30/PJ/2008
27 Jun 2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 27/PJ/2008 TATA CARA PENYAMPAIAN, PENGADMINISTRASIAN, SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA, DAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAU WAJIB PAJAK BADAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007
1272 SE - 32/PJ/2008
27 Jun 2008 EVALUASI PELAYANAN BANK/POS PERSEPSI TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM MELAKSANAKAN PEMBAYARAN PAJAK MELALUI MODAL PENERIMAAN NEGARA
1273 SE-33/PJ/2008
27 Jun 2008 TATA CARA PEMBERIAN NPWP, PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN PPh, PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGHENTIAN PEMERIKSAAN, DAN PENGADMINISTRASIAN LAPORAN TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
1274 418/KM.1/2008
23 Jun 2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 23 JUNI 2008 SAMPAI DENGAN 29 JUNI 2008
1275 SE - 08/PJ.01/2008
23 Jun 2008 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 77/PMK.01/2008 TENTANG BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
1276 KEP - 112/PJ/2008
23 Jun 2008 TEMPAT DAN SAAT MULAI BERLAKUNYA SPT MASA PPN FORMULIR 1108 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA PUSAT
1277 29/PJ/2008
23 Jun 2008 BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DALAM BENTUK FORMULIR KERTAS (HARD COPY) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK, DALAM RANGKA PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN DI PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
1278 90/PMK.07/2008
23 Jun 2008 PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PROVINSI, KABUPATEN/ KOTA TAHUN ANGGARAN 2008
1279 92/PMK.07/2008
23 Jun 2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/PMK.07/2007 TENTANG PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2008
1280 93/PMK.07/2008
23 Jun 2008 PENETAPAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK TAHUN ANGGARAN 2007 UNTUK KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2008
1281 SE - 04/PJ.04/2008
23 Jun 2008 PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PADA KPP PRATAMA DI SELURUH INDONESIA SELAIN KPP PRATAMA DI WILAYAH KANWIL DJP JAKARTA PUSAT
1282 KEP-106/PJ/2008
19 Jun 2008 HASIL SELEKSI KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN TINGKAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2008
1283 27/PJ/2008
19 Jun 2008 TATA CARA PENYAMPAIAN, PENGADMINISTRASIAN, SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA, DAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAU WAJIB PAJAK BADAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007
1284 PER-28/PJ./2008
19 Jun 2008 PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA
1285 SE - 31/PJ/2008
19 Jun 2008 TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK DAN PENGADMINISTRASIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN UNTUK TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA SERTA PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007
1286 404/KM.1/2008
16 Jun 2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 16 JUNI 2008 SAMPAI DENGAN 22 JUNI 2008
1287 26/PJ/2008
16 Jun 2008 TATA CARA PENANGANAN WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DENGAN PENGGUNA GANDA
1288 KEP-105/PJ/2008
16 Jun 2008 PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BARU BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DENGAN PENGGUNA GANDA
1289 SE - 30/PJ/2008
16 Jun 2008 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 26/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENANGANAN WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DENGAN PENGGUNA GANDA
1290 393/KM.1/2008
9 Jun 2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 9 JUNI 2008 SAMPAI DENGAN 15 JUNI 2008
1291 25/PJ/2008
6 Jun 2008 BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
1292 PER-24/PJ/2008
5 Jun 2008 SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
1293 SE - 07/PJ.01/2008
5 Jun 2008 INSENTIF PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1294 383/KM.1/2008
2 Jun 2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 2 JUNI 2008 SAMPAI DENGAN 8 JUNI 2008
1295 SE-29/PJ/2008
2 Jun 2008 PENUNJUKAN PEGAWAI UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS PENDATAAN DAN PENILAIAN
1296 82/PMK.01/2008
28 Mei 2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 42/PMK.01/2008 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
1297 138/KMK.01/2008
28 Mei 2008 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 161/KMK.01/2007 TENTANG KODE KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK
1298 KEP - 64/PJ.01/2008
27 Mei 2008 PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-383/PJ./2006 TENTANG SUSUNAN PENGURUS BADAN PEMBINA OLAHRAGA (BAPOR) DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1299 PER - 23/PJ/2008
26 Mei 2008 TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN OBJEK PAJAK DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI LUAR PULAU JAWA DAN BALI
1300 369/KM.1/2008
26 Mei 2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 26 MEI 2008 SAMPAI DENGAN 1 JUNI 2008
1301 KEP-96/PJ./2008
26 Mei 2008 PENETAPAN DAN PENGGUNAAN KODE KANTOR SEMENTARA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU DAN KEPULAUAN RIAU, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN TIMUR, DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA
1302 79/PMK.03/2008
23 Mei 2008 PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN
1303 80/PMK.03/2008
23 Mei 2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/PMK.03/2007 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
1304 365/KM.1/2008
23 Mei 2008 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 508/KM.1/2007 TENTANG PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE SURAT PADA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1305 SE - 28/PJ/2008
21 Mei 2008 PENYAMPAIAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI KEGIATAN SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH UNTUK PENINGKATAN AKSES PERMODALAN
1306 PER-22/PJ/2008
21 Mei 2008 TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
1307 KEP - 95/PJ./2008
19 Mei 2008 PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN SAAT MULAI BEROPERASINYA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA II, SERTA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DAN/ATAU KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU DAN KEPULAUAN RIAU KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN TIMUR, DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA
1308 PER-21/PJ/2008
19 Mei 2008 PUBLIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI
1309 SE-27/PJ/2008
19 Mei 2008 STANDAR WAKTU PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK DAN PENERBITAN SALINAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
1310 345/KM.1/2008
19 Mei 2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 19 MEI 2008 SAMPAI DENGAN 25 MEI 2008
1311 S - 112/PJ/2008
19 Mei 2008 PELAKSANAAN PEMILIHAN KPP/KANWIL TERBAIK DALAM PEMBUATAN DAN TINDAK LANJUT PROFILE WP
1312 PENG - 03/PJ.9/2008
13 Mei 2008 PENGUMUMAN
1313 323/KM.1/2008
12 Mei 2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 12 MEI 2008 SAMPAI DENGAN 18 MEI 2008
1314 72/PMK.011/2008
8 Mei 2008 PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR
1315 70/PMK.011/2008
8 Mei 2008 PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR PRODUK-PRODUK TERTENTU
1316 68/PMK.01/2008
7 Mei 2008 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 98/KMK.01/2006 TENTANG ACCOUNT REPRESENTATIVE PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG TELAH MENGIMPLEMENTASIKAN ORGANISASI MODERN
1317 67/PMK.01/2008
6 Mei 2008 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.01/2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1318 316/KM.1/2008
5 Mei 2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 5 MEI 2008 SAMPAI DENGAN 11 MEI 2008
1319 SE-02/PJ.04/2008
5 Mei 2008 PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
1320 PER-18/PJ./2008
2 Mei 2008 TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA
1321 SE - 25/PJ/2008
2 Mei 2008 PENYESUAIAN PROSEDUR KERJA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TERKAIT PENGGUNAAN APLIKASI PEREKAMAN SPT LOKAL PADA SI DJP
1322 SE-26/PJ/2008
2 Mei 2008 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 6/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
1323 PER-19/PJ/2008
2 Mei 2008 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
1324 PER-20/PJ/2008
2 Mei 2008 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KANTOR
1325 S - 45/PJ.081/2008
30 Apr 2008 PERMINTAAN DATA WP PJTKI
1326 66/PMK.03/2008
29 Apr 2008 TATA CARA PENYAMPAIAN ATAU PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN PERSYARATAN WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM RANGKA PENERAPAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007
1327 PER-17/PJ/2008
29 Apr 2008 PENGGUNAAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL
1328 303/KM.1/2008
28 Apr 2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 28 APRIL SAMPAI DENGAN 04 MEI 2008
1329 63/PMK.03/2008
28 Apr 2008 TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA
1330 S - 889/PJ.02/2008
25 Apr 2008 PENJELASAN PERPAJAKAN ATAS IMPORTASI UANG
1331 286/KM.1/2008
21 Apr 2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 APRIL 2008 SAMPAI DENGAN 27 APRIL 2008
1332 54/PMK.09/2008
17 Apr 2008 KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN
1333 PER-16/PJ/2008
17 Apr 2008 TATA CARA PENELITIAN SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
1334 SE - 23/PJ/2008
17 Apr 2008 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-16/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENELITIAN SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
1335 SE-20/PJ/2008
15 Apr 2008 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 33/PMK.03/2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 516/KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA PENENTUAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
1336 SE - 22/PJ/2008
15 Apr 2008 PEMINDAHAN KEWENANGAN PENGADMINISTRASIAN BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
1337 SE-21/PJ/2008
15 Apr 2008 PENEGASAN SEHUBUNGAN DENGAN PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-161/PJ/2007 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SANGAT SEDERHANA TAHUN 2007
1338 PER - 15/PJ/2008
15 Apr 2008 TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK
1339 257/KM.1/2008
14 Apr 2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 APRIL 2008 SAMPAI DENGAN 20 APRIL 2008
1340 PER-13/PJ/2008
8 Apr 2008 BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE DALAM BAHASA INGGRIS UNTUK SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAHUN 2007
1341 PER-14/PJ./2008
8 Apr 2008 BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DALAM BENTUK FORMULIR KERTAS (HARD COPY) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KPP PRATAMA, DALAM RANGKA PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN DI PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
1342 239/KM.1/2008
7 Apr 2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 7 APRIL 2008 SAMPAI DENGAN 13 APRIL 2008
1343 27 TAHUN 2008
4 Apr 2008 PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAN NEGARA
1344 45/PMK.03/2008
31 Mar 2008 PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 MEMILIH DIKENAKAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
1345 221/KM.1/2008
31 Mar 2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 31 MARET 2008 SAMPAI DENGAN 06 APRIL 2008
1346 PER-9/PJ/2008
25 Mar 2008 TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU
1347 KEP-35/PJ/2008
25 Mar 2008 PEMINDAHAN WAJIB PAJAK YANG SEMULA TERDAFTAR DAN ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK YANG SEMULA MELAPORKAN USAHANYA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS TAHAP I
1348 60/KMK.02/2008
25 Mar 2008 PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGAI DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI IURAN BADAN USAHA PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA PADA BADAN PENGATUR
1349 SE - 18/PJ./2008
25 Mar 2008 PETUNJUK PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI (PBB MIGAS)
1350 PER-10/PJ./2008
25 Mar 2008 TEMPAT PAJAK TERUTANG BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG SEBELUMNYA DIKUKUHKAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR ATAU KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
1351 PER - 11/PJ./2008
25 Mar 2008 TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK YANG SEMULA TERDAFTAR DAN MELAPORKAN USAHANYA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS
1352 PER-12/PJ/2008
25 Mar 2008 TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DARI DAN KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
1353 KEP-15/PJ./2008
25 Mar 2008 TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS
1354 KEP-33/PJ./2008
25 Mar 2008 TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU DALAM HAL PERUBAHAN WAJIB PAJAK TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR
1355 KEP-34/PJ./2008
25 Mar 2008 TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU DALAM HAL PERUBAHAN WAJIB PAJAK TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DENPASAR
1356 KEP-36/PJ/2008
25 Mar 2008 PEMINDAHAN TEMPAT TERDAFTAR WAJIB PAJAK DAN ATAU TEMPAT MELAPORKAN USAHA PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA PUSAT
1357 KEP-37/PJ./2008
25 Mar 2008 PEMINDAHAN TEMPAT TERDAFTAR WAJIB PAJAK DAN ATAU TEMPAT MELAPORKAN USAHA PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA BARAT
1358 KEP-38/PJ./2008
25 Mar 2008 PEMINDAHAN TEMPAT TERDAFTAR WAJIB PAJAK DAN ATAU TEMPAT MELAPORKAN USAHA PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA SELATAN
1359 KEP-39/PJ./2008
25 Mar 2008 PEMINDAHAN TEMPAT TERDAFTAR WAJIB PAJAK DAN ATAU TEMPAT MELAPORKAN USAHA PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I
1360 KEP-28/PJ/2008
25 Mar 2008 TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEMARANG
1361 KEP-21/PJ./2008
25 Mar 2008 TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA BARAT
1362 SE - 17/PJ/2008
24 Mar 2008 PELAYANAN PENERIMAAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK 2007
1363 198/KM.1/2008
24 Mar 2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 24 MARET 2008 SAMPAI DENGAN 30 MARET 2008
1364 PENG - 02/PJ.09/2008
24 Mar 2008 FASILITAS PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK PENGHASILAN
1365 PENG - 03/PJ.09/2008
24 Mar 2008 PELAYANAN PENERIMAAN SPT PPh TAHUN PAJAK 2007
1366 SE-02/PJ.014/2008
19 Mar 2008 EVALUASI PELAKSANAAN PENGADAAN LEMBAR PENGAWASAN ARUS DOKUMEN (LPAD) DAN SPT TAHUNAN PPh BESERTA KELENGKAPANNYA TAHUN 2007
1367 SE-04/PJ.01/2008
18 Mar 2008 PERSIAPAN PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG AKAN MENERAPKAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TAHUN 2008
1368 186/KM.1/2008
17 Mar 2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 17 MARET 2008 SAMPAI DENGAN 23 MARET 2008
1369 SE-01/PJ.014/2008
14 Mar 2008 PENGADAAN FORMULIR PERMOHONAN PENUNDAAN DAN PERPANJANGAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN 2007
1370 SE - 03/PJ.01/2008
14 Mar 2008 PENJELASAN PETUNJUK PELAKSANAAN DAFTAR ALOKASI SEMENTARA BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2008
1371 S - 38/PJ./2008
14 Mar 2008 SOSIALISASI SUNSET POLICY
1372 43/PMK.03/2008
13 Mar 2008 PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA
1373 PER-8/PJ/2008
13 Mar 2008 PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-161/PJ/2007 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SANGAT SEDERHANA TAHUN 2007
1374 S - 41/PJ.08/2008
12 Mar 2008 PERMINTAAN DATA RESTITUSI PAJAK
1375 SE-16/PJ/2008
10 Mar 2008 PENEGASAN SEHUBUNGAN DENGAN PENUNJUKAN SEORANG KUASA DENGAN SURAT KUASA KHUSUS
1376 176/KM.1/2008
10 Mar 2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 10 MARET 2008 SAMPAI DENGAN 16 MARET 2008
1377 SE - 15/PJ/2008
6 Mar 2008 JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK SERTA PELAYANAN PENERIMAAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA SEHUBUNGAN DENGAN HARI LIBUR DAN CUTI BERSAMA DALAM TAHUN 2008
1378 42/PMK.01/2008
5 Mar 2008 PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
1379 SE-1/PJ.03/2008
4 Mar 2008 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 08/PMK.03/2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
1380 SE-14/PJ./2008
4 Mar 2008 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
1381 PER-07/PJ/2008
3 Mar 2008 PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1382 SE-12/PJ/2008
3 Mar 2008 TINDAK LANJUT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-06/PJ./2008 TENTANG DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PPh NON MIGAS, PPN & PPn BM, PAJAK LAINNYA, SERTA PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2008
1383 159/KM.1/2008
3 Mar 2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 03 MARET 2008 SAMPAI DENGAN 09 MARET 2008
1384 SE-9/PJ/2008
28 Feb 2008 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 4/PJ/2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 81/PJ./2004 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA
1385 SE-11/PJ/2008
28 Feb 2008 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 5/PJ/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDEARL PAJAK NOMOR KEP-153/PJ./2002 TENTANG PENETAPAN BENTUK, UKURAN, WARNA, ISI, DAN TEKS STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN DASAR PENGENAAN PAJAK UNTUK MENGHITUNG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN GAMBAR DAN PENUNJUKAN ASOSIASI YANG MEMBERIKAN REKOMENDASI UNTUK PENEBUSAN STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA TATA CARA PENEBUSAN DAN PELAPORANNYA
1386 SE-8/PJ./2008
28 Feb 2008 TINDAK LANJUT HASIL EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
1387 SE-10/PJ/2008
28 Feb 2008 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 167/PMK.03/2007 TENTANG PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
1388 S - 37/PJ.08/2008
28 Feb 2008 LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2007
1389 35/PMK.03/2008
26 Feb 2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 620/PMK.03/2004 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
1390 38/PMK.07/2008
26 Feb 2008 PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008
1391 39/PMK.07/2008
26 Feb 2008 PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008
1392 123/KM.1/2008
25 Feb 2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 25 FEBRUARI 2008 SAMPAI DENGAN 02 MARET 2008
1393 33/PMK.03/2008
22 Feb 2008 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 516/KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA PENENTUAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
1394 P - 04/BC/2008
20 Feb 2008 PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR GANDUM DAN TEPUNG GANDUM/TERIGU
1395 32/PMK.04/2008
20 Feb 2008 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 399/KMK.01/1996 TENTANG GUDANG BERIKAT
1396 31/PMK.03/2008
19 Feb 2008 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/KMK.03/2001 TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS
1397 110/KM.1/2008
18 Feb 2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 18 FEBRUARI 2008 SAMPAI DENGAN 24 FEBRUARI 2008
1398 S - 162/PJ.10/2008
12 Feb 2008 BACKUP DATA SISMIOP HASIL PROSES CETAK MASSAL TAHUN 2008
1399 6/PJ/2008
11 Feb 2008 TATA CARA PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
1400 PER-4/PJ/2008
11 Feb 2008 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-81/PJ./2004 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA
1401 PER-5/PJ/2008
11 Feb 2008 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-153/PJ./2002 TENTANG PENETAPAN BENTUK, UKURAN, WARNA, ISI, DAN TEKS STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN DASAR PENGENAAN PAJAK UNTUK MENGHITUNG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN GAMBAR DAN PENUNJUKAN ASOSIASI YANG MEMBERIKAN REKOMENDASI UNTUK PENEBUSAN STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA TATA CARA PENEBUSAN DAN PELAPORANNYA
1402 S - 12/PJ/2008
11 Feb 2008 PELAYANAN PBB DAN BPHTB DALAM MASA TRANSISI MODERNISASI
1403 SE-7/PJ/2008
11 Feb 2008 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 173/PJ/2007 TENTANG SISITEM, BENTUK, JENIS, DAN KODE LAPORAN RUTIN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1404 PER - 3/PJ./2008
8 Feb 2008 TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN GANDUM DAN TEPUNG GANDUM TERIGU
1405 25/PMK.011/2008
8 Feb 2008 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN DALAM NEGERI GANDUM POS TARIF 1001.90.19.00
1406 SE-6/PJ./2008
8 Feb 2008 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER 3/PJ./2008 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN GANDUM DAN TEPUNG GANDUM/TERIGU
1407 PER - 2/PJ./2008
6 Feb 2008 TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG DI DALAM NEGERI
1408 SE - 05/PJ./2008
6 Feb 2008 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-2/PJ./2008 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG DI DALAM NEGERI
1409 18/PMK.03/2008
6 Feb 2008 PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN UNTUK TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA SERTA PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007
1410 19/PMK.03/2008
6 Feb 2008 TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
1411 20/PMK.03/2008
6 Feb 2008 JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
1412 21/PMK.03/2008
6 Feb 2008 TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR, DAN PEMBATALAN HASIL PEMERIKSAAN
1413 22/PMK.03/2008
6 Feb 2008 PERSYARATAN SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG KUASA
1414 23/PMK.03/2008
6 Feb 2008 TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK
1415 24/PMK.03/2008
6 Feb 2008 TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA DAN PELAKSANAAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS
1416 17/PMK.01/2008
5 Feb 2008 JASA AKUNTAN PUBLIK
1417 09/PMK.011/2008
4 Feb 2008 PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR
1418 10/PMK.011/2008
4 Feb 2008 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN GANDUM DAN TEPUNG GANDUM/TERIGU
1419 14/PMK.011/2008
4 Feb 2008 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG CURAH DI DALAM NEGERI
1420 15/PMK.011/2008
4 Feb 2008 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG DALAM KEMASAN DI DALAM NEGERI
1421 82/KM.1/2008
4 Feb 2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 4 FEBRUARI 2008 SAMPAI DENGAN 10 FEBRUARI 2008
1422 08/PMK.03/2008
4 Feb 2008 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
1423 SE - 4/PJ/2008
1 Feb 2008 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 168/PMK.03/2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 517/KMK.04/2000 TENTANG PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
1424 KEP - 05/PJ./2008
31 Jan 2008 PERUBAHAN DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PPh NON MIGAS, PPN & PPn BM, PAJAK LAINNYA, SERTA PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2007
1425 KEP - 06/PJ./2008
31 Jan 2008 DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PPh NON MIGAS, PPN & PPn BM, PAJAK LAINNYA, SERTA PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2008
1426 07/PMK.05/2008
30 Jan 2008 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
1427 48/KM.1/2008
28 Jan 2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 28 JANUARI 2008 SAMPAI DENGAN 3 FEBRUARI 2008
1428 PENG - 01/PJ.09/2008
28 Jan 2008 PEMANFAATAN VIDEO INSTRUKSIONAL PERPAJAKAN
1429 SE-03/PJ/2008
25 Jan 2008 PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2007, PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2008 DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2008
1430 P - 02/BC/2008
24 Jan 2008 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 178/PMK.011/2007 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA EKSPLORASI HULU MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI
1431 INS-1/PJ/2008
23 Jan 2008 KELANJUTAN PENGIRIMAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2007 DI TAHUN 2008
1432 S - 23/PJ.01/2008
23 Jan 2008 UPDATE APLIKASI PROGRAM PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA (TKPKN)
1433 34/KM.1/2008
21 Jan 2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 JANUARI 2008 SAMPAI DENGAN 27 JANUARI 2008
1434 SE-01/PJ.01/2008
21 Jan 2008 PENJELASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN SURVEY DAN PEMETAAN
1435 256/PMK.03/2008
20 Jan 2008 PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DEVIDEN OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN USAHA YANG MENJUAL SAHAMNYA DI BURSA EFEK
1436 01/PMK.011/2008
18 Jan 2008 PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR KACANG KEDELAI
1437 PER-1/PJ./2008
18 Jan 2008 PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU DAN PROSEDUR DALAM RANGKA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
1438 SE-2/PJ./2008
18 Jan 2008 TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU
1439 S-06/PJ.08/2008
17 Jan 2008 KRITERIA PENILAIAN DALAM PEMILIHAN KANWIL DAN KPP TERBAIK DALAM PEMBUATAN DAN TINDAK LANJUT PROFILE WP PENENTU PENERIMAAN
1440 15/KM.1/2008
14 Jan 2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 JANUARI 2008 SAMPAI DENGAN 20 JANUARI 2008
1441 SE - 01/PJ./2008
9 Jan 2008 PELAPORAN PERUBAHAN REKENING BANK PERSEPSI PBB UNTUK MENAMPUNG PEMBAYARAN PBB SECARA ELEKTRONIK
1442 SE - 01/PJ.04/2008
9 Jan 2008 PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PADA KPP PRATAMA DI PULAU JAWA DAN BALI SELAIN KPP PRATAMA DI WILAYAH KANWIL DJP JAKARTA PUSAT
1443 S - 015/PJ.10/2008
8 Jan 2008 PENGGUNAAN APLIKASI E-SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK BADAN DAN E-SPT TAHUNAN PPH PASAL 21 TAHUN 2007
1444 8/KM.1/2008
7 Jan 2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 07 JANUARI 2008 SAMPAI DENGAN 13 JANUARI 2008
1445 S - 09/PJ.032/2008
7 Jan 2008 PERMOHONAN PENEGASAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-70/PJ/2007
1446 S - 10/PJ.031/2008
7 Jan 2008 PENGHAPUSBUKUAN KREDIT MACET DAN ASPEK PERPAJAKANNYA
1447 S - 13/PJ.031/2008
7 Jan 2008 MASA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
1448 S - 12/PJ.032/2008
7 Jan 2008 PENEGASAN TENTANG PAJAK PENGHASILAN TRANSAKSI SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA UNTUK BANK YANG MASUK KE PASAR SEKUNDER
1449 S - 17/PJ.032/2008
7 Jan 2008 PERMOHONAN INFORMASI/PENJELASAN TENTANG PAJAK PENGHASILAN DARI PELEPASAN HAK TANAH & BANGUNAN UNTUK PROYEK KEPENTINGAN UMUM
1450 S - 11/PJ.0332/2008
7 Jan 2008 SURAT KETERANGAN DOMISILI
1451 S - 15/PJ.0332/2008
7 Jan 2008 TANGGAPAN ATAS SURAT NOMOR XXX
1452 S - 06/PJ.031/2008
4 Jan 2008 PERMINTAAN KELENGKAPAN PERMOHONAN PEMBUKUAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT
1453 S-02/PJ.032/2008
3 Jan 2008 PENERUSAN SURAT PT XYZ
1454 875/KM.1/2007
28 Des 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 31 DESEMBER 2007 SAMPAI DENGAN 6 JANUARI 2008
1455 178/PMK.011/2007
28 Des 2007 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA EKSPLORASI HULU MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI
1456 181/PMK.03/2007
28 Des 2007 BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN, SERTA TATA CARA PENGAMBILAN PENGISIAN, PENANDATANGANAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
1457 182/PMK.03/2007
28 Des 2007 TATA CARA PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA BAGI WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU YANG DAPAT MELAPORKAN BEBERAPA MASA PAJAK DALAM SATU SURAT PEMBERITAHUAN MASA
1458 183/PMK.03/2007
28 Des 2007 WAJIB PAJAK PAJAK PENGHASILAN TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN
1459 184/PMK.03/2007
28 Des 2007 PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, DAN TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
1460 185/PMK.03/2007
28 Des 2007 TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN
1461 186/PMK.03/2007
28 Des 2007 WAJIB PAJAK TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA KARENA TIDAK MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM JANGKA WAKTU YANG DITENTUKAN
1462 187/PMK.03/2007
28 Des 2007 JANGKA WAKTU PELUNASAN SURAT TAGIHAN PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR, DAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN, SERTA SURAT KEPUTUAN PEMBETULAN, SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN, PUTUSAN BANDING, DAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI, YANG MENYEBABKAN JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR BERTAMBAH BAGI WAJIB PAJAK USAHA KECIL DAN WAJIB PAJAK DI DAERAH TERTENTU
1463 188/PMK.03/2007
28 Des 2007 TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
1464 189/PMK.03/2007
28 Des 2007 TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK
1465 190/PMK.03/2007
28 Des 2007 TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG
1466 191/PMK.03/2007
28 Des 2007 PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAS PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK YANG SEDANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
1467 192/PMK.03/2007
28 Des 2007 TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU DALAM RANGKA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
1468 193/PMK.03/2007
28 Des 2007 BATASAN JUMLAH PEREDARAN USAHA, JUMLAH PENYERAHAN, DAN JUMLAH LEBIH BAYAR BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK
1469 194/PMK.03/2007
28 Des 2007 TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
1470 195/PMK.03/2007
28 Des 2007 TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
1471 196/PMK.03/2007
28 Des 2007 TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN SATUAN MATA UANG SELAIN RUPIAH SERTA KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
1472 197/PMK.03/2007
28 Des 2007 BENTUK DAN TATA CARA PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
1473 198/PMK.03/2007
28 Des 2007 TATA CARA PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN
1474 199/PMK.03/2007
28 Des 2007 TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
1475 201/PMK.03/2007
28 Des 2007 TATA CARA PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI DARI PIHAK-PIHAK YANG TERIKAT OLEH KEWAJIBAN MERAHASIAKAN
1476 202/PMK.03/2007
28 Des 2007 TATA CARA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
1477 510/KMK.03/2007
28 Des 2007 PENETAPAN PEJABAT DAN/ATAU TENAGA AHLI YANG DAPAT MEMBERIKAN KETERANGAN KEPADA PEJABAT LEMBAGA NEGARA ATAU INSTANSI PEMERINTAH YANG BERWENANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN DALAM BIDANG KEUANGAN NEGARA
1478 80 TAHUN 2007
28 Des 2007 TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007
1479 81 TAHUN 2007
28 Des 2007 PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA
1480 PER - 180/PJ/2007
28 Des 2007 BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DALAM BENTUK FORMULIR KERTAS (HARD COPY) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR DUA, KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA, DAN KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG SATU DALAM RANGKA UJI COBA PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN DI KANTOR PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
1481 SE - 66/PJ/2007
27 Des 2007 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-170/PJ./2007 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONSELING TERHADAP WAJIB PAJAK SEBAGAI TINDAK LANJUT SURAT HIMBAUAN
1482 172/PMK.07/2007
27 Des 2007 PENETAPAN RINCIAN DANA PENYEIMBANG DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2008 KEPADA DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
1483 174/PMK.07/2007
27 Des 2007 PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2008
1484 SE - 26/PJ.01/2007
27 Des 2007 STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
1485 PER-174/PJ/2007
26 Des 2007 PEDOMAN PENENTUAN STANDAR INVESTASI TANAMAN (SIT) KELAPA SAWIT
1486 869/KM.1/2007
19 Des 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 24 DESEMBER SAMPAI DENGAN 30 DESEMBER 2007
1487 SE - 64/PJ./2007
19 Des 2007 RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB T.A. 2008
1488 168/PMK.03/2007
18 Des 2007 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 517/KMK.04/2000 TENTANG PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
1489 167/PMK.03/2007
18 Des 2007 PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
1490 169/PMK.07/2007
18 Des 2007 PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2008
1491 PER-173/PJ/2007
18 Des 2007 SISTEM, BENTUK, JENIS DAN KODE LAPORAN RUTIN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1492 862/KM.1/2007
17 Des 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 17 DESEMBER SAMPAI DENGAN 23 DESEMBER 2007
1493 164/PMK.07/2007
17 Des 2007 PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2007
1494 PENG - 05/PJ.09/2007
14 Des 2007 PELAYANAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2007
1495 PER-170/PJ/2007
11 Des 2007 TATA CARA PELAKSANAAN KONSELING TERHADAP WAJIB PAJAK SEBAGAI TINDAK LANJUT SURAT HIMBAUAN
1496 851/KM.1/2007
10 Des 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 10 DESEMBER SAMPAI DENGAN 16 DESEMBER 2007
1497 76 TAHUN 2007
10 Des 2007 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
1498 160/PMK.04/2007
10 Des 2007 PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN (VOORUITSLAG)
1499 S-506/WPJ.06/KP.1207/200
4 Des 2007 PEMOTONGAN PPH PASAL 23
1500 835/KM.1/2007
3 Des 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 03 DESEMBER SAMPAI DENGAN 09 DESEMBER 2007
1501 156/PMK.07/2007
29 Nop 2007 PENETAPAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK TAHUN ANGGARAN 2005 DAN TAHUN ANGGARAN 2006 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2007
1502 154/PMK.03/2007
27 Nop 2007 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
1503 818/KM.1/2007
26 Nop 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 26 NOVEMBER SAMPAI DENGAN 2 DESEMBER 2007
1504 151/PMK.03/2007
26 Nop 2007 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 127/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI DAN ENERGI PANAS BUMI
1505 KEP - 142/PJ.03/2007
26 Nop 2007 PERSETUJUAN/PENOLAKAN*) PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU ATAU BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN DAERAH-DAERAH TERTENTU
1506 150/PMK.06/2007
23 Nop 2007 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 40/PMK.07/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG
1507 149/PMK.04/2007
22 Nop 2007 EKSPOR KEMBALI BARANG IMPOR
1508 145/PMK.04/2007
22 Nop 2007 KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
1509 146/PMK.04/2007
22 Nop 2007 TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN KEPABEANAN
1510 SE - 59/PJ/2007
20 Nop 2007 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-160/PJ./2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-161/PJ/2001 TENTANG JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
1511 802/KM.1/2007
19 Nop 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 19 NOVEMBER SAMPAI DENGAN 25 NOVEMBER 2007
1512 SE-58/PJ./2007
19 Nop 2007 DATA KODE INDEKS BANK DAN KODE INDEKS WILAYAH BANK PERSEPSI PBB
1513 PER-160/PJ/2007
14 Nop 2007 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 161/PJ/2001 TENTANG JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
1514 PER-161/PJ/2007
14 Nop 2007 SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SANGAT SEDERHANA TAHUN 2007
1515 SE - 57/PJ/2007
13 Nop 2007 PENENTUAN JUMLAH PEJABAT KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
1516 788/KM.1/2007
12 Nop 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 12 NOVEMBER SAMPAI DENGAN 18 NOVEMBER 2007
1517 140/PMK.04/2007
12 Nop 2007 IMPOR SEMENTARA
1518 139/PMK.04/2007
12 Nop 2007 PEMERIKSAAN PABEAN DI BIDANG IMPOR
1519 137/PMK.04/2007
8 Nop 2007 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABATNYA
1520 KEP - 158/PJ./2007
5 Nop 2007 PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA, DAN SAAT MULAI BEROPERASINYA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DAN KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR III, DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BALI
1521 775/KM.1/2007
5 Nop 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 05 NOVEMBER SAMPAI DENGAN 11 NOVEMBER 2007
1522 SE - 55/PJ./2007
1 Nop 2007 PROSEDUR PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 149/PJ/2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM WILAYAH KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG TELAH MENERAPKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.01/2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 55/PMK.01/2007 SELAIN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS
1523 SE - 56/PJ./2007
1 Nop 2007 IKLAN LAYANAN MASYARAKAT
1524 135/PMK.011/2007
1 Nop 2007 PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA ASEAN INTEGRATION SYSTEM OF PREFERENCES (AISP) UNTUK NEGARA-NEGARA ANGGOTA BARU ASEAN (CAMBODIA, LAOS, MYANMAR DAN VIETNAM)
1525 44 TAHUN 2007
1 Nop 2007 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG
1526 131/PMK.011/2007
30 Okt 2007 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2007 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AK-FTA)
1527 131.1/PMK.07/2007
30 Okt 2007 PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2007
1528 761/KM.1/2007
29 Okt 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 29 OKTOBER SAMPAI DENGAN 04 NOVEMBER 2007
1529 KEP - 155/PJ/2007
29 Okt 2007 PEMBENTUKAN PANITIA PERESMIAN MODERNISASI KANTOR WILAYAH DJP DI YOGYAKARTA DAN KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II, SERTA PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DAN KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DJP DI YOGYAKARTA, KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I, DAN KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II, SEKALIGUS PERESMIAN GEDUNG KANTOR WILAYAH DJP DI YOGYAKARTA
1530 SE - 52/PJ.02/2007
25 Okt 2007 PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PENATAAN ULANG FUNGSI PEMERIKSAAN PAJAK
1531 SE - 53/PJ./2007
25 Okt 2007 USULAN PERUBAHAN BANK OPERASIONAL III PBB DAN BPHTB
1532 420/KMK.01/2007
24 Okt 2007 PENGHARGAAN MENTERI KEUANGAN KEPADA KANTOR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN SEBAGAI KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN TAHUN 2007
1533 129/PMK.011/2007
24 Okt 2007 PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT)
1534 745/KM.1/2007
11 Okt 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 15 OKTOBER SAMPAI DENGAN 28 OKTOBER 2007
1535 127/PMK.03/2007
11 Okt 2007 TATA CARA PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI DAN ENERGI PANAS BUMI
1536 SE - 07/PJ.02/2007
10 Okt 2007 PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA PASKA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG DIBIAYAI HIBAH LUAR NEGERI
1537 SE - 50/PJ./2007
9 Okt 2007 PERSIAPAN BREAKDOWN RENCANA PENERIMAAN PBB TAHUN ANGGARAN 2008
1538 PER-149/PJ./2007
9 Okt 2007 PELAKSANAAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM WILAYAH KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG TELAH MENERAPKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.01/2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 55/PMK.01/2007 SELAIN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS
1539 SE - 51/PJ./2007
9 Okt 2007 PENCANTUMAN KODE KPPBB/KPP PRATAMA DALAM SURAT SETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SSPBB)
1540 PER-148/PJ/2007
8 Okt 2007 PELAKSANAAN MODUL PENERIMAAN NEGARA
1541 SE - 46/PJ/2007
8 Okt 2007 PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 116/PJ./2007 TENTANG EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI PENDATAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
1542 SE - 48/PJ./2007
8 Okt 2007 PENCETAKAN SPPT PBB TAHUN 2008
1543 SE - 49/PJ/2007
8 Okt 2007 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 148/PJ/2007 TENTANG PELAKSAAN MODUL PENERIMAAN NEGARA
1544 SE - 47/PJ./2007
8 Okt 2007 PENETAPAN NPOPTKP BPHTB BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 86/PMK.03/2006
1545 SE - 01/PJ.07/2007
8 Okt 2007 PENEGASAN UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG WAJIB MENGHADIRI SIDANG BANDING DAN GUGATAN DI PENGADILAN PAJAK
1546 725/KM.1/2007
8 Okt 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 08 OKTOBER SAMPAI DENGAN 14 OKTOBER 2007
1547 PER-01/PJ.07/2007
8 Okt 2007 PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK, KEBERATAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
1548 SE - 02/PJ.07/2007
8 Okt 2007 PROSEDUR PENANGANAN PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK KEBERATAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR PAJAK PENGHASILAN, PAJKA PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
1549 53/PMK.011/2007
8 Okt 2007 RALAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53/PMK.011/2007 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA)
1550 SE - 44/PJ/2007
5 Okt 2007 PENEGASAN ATAS KEWAJIBAN KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA UNTUK MELAKUKAN PEREKAMAN TANDA TERIMA SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT) DAN STRUK SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
1551 SE - 45/PJ/2007
5 Okt 2007 PELAYANAN PRIMA
1552 PENG - 04/PJ.09/2007
4 Okt 2007 TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN SERTA BATAS AKHIR PELAPORAN PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN HARI LIBUR DAN CUTI BERSAMA IDUL FITRI BULAN OKTOBER 2007
1553 KEP - 141/PJ/2007
3 Okt 2007 PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA, DAN SAAT MULAI BEROPERASINYA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, SERTA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DAN KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II, DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
1554 PER - 143/PJ./2007
3 Okt 2007 TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN SERTA BATAS AKHIR PELAPORAN PAJAK UNTUK MASA PAJAK YANG JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN SERTA BATAS AKHIR PELAPORAN PAJAK BERSAMAAN DENGAN HARI LIBUR ATAU CUTI BERSAMA BULAN OKTOBER 2007
1555 PER-142/PJ./2007
3 Okt 2007 PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 146/PJ./2006 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
1556 709/KM.1/2007
1 Okt 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 01 OKTOBER SAMPAI DENGAN 07 OKTOBER 2007
1557 SE - 21/PJ.01/2007
1 Okt 2007 PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
1558 PER - 136/PJ./2007
28 Sep 2007 RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 136/PJ./2007 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG CURAH DI DALAM NEGERI
1559 SE - 41/PJ./2007
28 Sep 2007 RALAT ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 41/PJ./2007 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 136/PJ./2007 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG CURAH DI DALAM NEGERI
1560 SE - 43/PJ./2007
28 Sep 2007 PENYAMPAIAN RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-136/PJ./2007 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG
1561 KEP - 269/PJ.012/2007
28 Sep 2007 PENEMPATAN PARA PEGAWAI PELAKSANA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG TELAH MENYELESAIKAN TUGAS BELAJAR LEBIH DARI 6 (ENAM) BULAN PADA TAHUN 2007
1562 KEP - 271/PJ.01/2007
28 Sep 2007 PENGANGKATAN PARA ACCOUNT REPRESENTATIVE PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT, JAKARTA SELATAN, JAKARTA TIMUR DAN JAKARTA UTARA
1563 PER - 136/PJ./2007
25 Sep 2007 TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG CURAH DI DALAM NEGERI
1564 SE - 41/PJ./2007
25 Sep 2007 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 136/PJ./2007 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG CURAH DI DALAM NEGERI
1565 118/PMK.011/2007
24 Sep 2007 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG CURAH DI DALAM NEGERI
1566 687/KM.1/2007
24 Sep 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 24 SEPTEMBER SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2007
1567 S - 67/PJ.081/2007
20 Sep 2007 PENGGALIAN POTENSI WAJIB PAJAK INDUSTRI KELAPA SAWIT
1568 113/PMK.04/2007
19 Sep 2007 PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR HASIL LAUT YANG DITANGKAP DENGAN SARANA PENANGKAP YANG TELAH MENDAPAT IZIN
1569 114/PMK.04/2007
19 Sep 2007 NILAI TUKAR MATA UANG YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BEA MASUK
1570 S - 4042/PJ.07/2007
18 Sep 2007 TERTIB ADMINISTRASI YANG BERKAITAN DENGAN PENANGANAN SIDANG BANDING DAN GUGATAN DI PENGADILAN PAJAK
1571 SE - 05/PJ.02/2007
17 Sep 2007 KEABSAHAN PENERBITAN DAN PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN SECARA JABATAN DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DALAM MASA PERALIHAN
1572 667/KM.1/2007
17 Sep 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 17 SEPTEMBER SAMPAI DENGAN 23 SEPTEMBER 2007
1573 110/PMK.011/2007
14 Sep 2007 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
1574 SE - 40/PJ/2007
13 Sep 2007 STANDAR WAKTU PELAYANAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BARU DAN MUTASI OBJEK/SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
1575 658/KM.1/2007
10 Sep 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 10 SEPTEMBER SAMPAI DENGAN 16 SEPTEMBER 2007
1576 102/PMK.04/2007
5 Sep 2007 PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR OBAT-OBATAN YANG DIBIAYAI DENGAN MENGGUNAKAN ANGGARAN PEMERINTAH YANG DIPERUNTUKAN BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT
1577 106/PMK.04/2007
5 Sep 2007 PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR
1578 105/PMK.04/2007
5 Sep 2007 PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BIBIT DAN BENIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTANIAN, PETERNAKAN, ATAU PERIKANAN
1579 PMK-104/PMK.04/2007
5 Sep 2007 PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN OLAHRAGA YANG DIIMPOR OLEH INDUK ORGANISASI OLAHRAGA NASIONAL
1580 103/PMK.04/2007
5 Sep 2007 PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BUKU ILMU PENGETAHUAN
1581 101/PMK.04/2007
5 Sep 2007 PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERALATAN DAN BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN
1582 107/PMK.04/2007
5 Sep 2007 PEMERIKSAAN JABATAN ATAS BARANG IMPOR ATAU BARANG EKSPOR
1583 94/PMK.011/2007
3 Sep 2007 PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR
1584 641/KM.1/2007
3 Sep 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 3 SEPTEMBER SAMPAI DENGAN 9 SEPTEMBER 2007
1585 93/PMK.011/2007
31 Ags 2007 PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BERAS
1586 87/PMK.03/2007
30 Ags 2007 PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 574/KMK.04/2000 TENTANG ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIOANL YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
1587 88/PMK.04/2007
30 Ags 2007 PEMBONGKARAN DAN PENIMBUNAN BARANG IMPOR
1588 89/PMK.04/2007
30 Ags 2007 IMPOR BARANG PRIBADI PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS DAN BARANG KIRIMAN
1589 90/PMK.04/2007
30 Ags 2007 PENGELUARAN BARANG IMPOR ATAU BARANG EKSPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DIANGKUT TERUS ATAU DIANGKUT LANJUT DAN PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DIANGKUT KE TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA DI KAWASAN PABEAN LAINNYA
1590 PER-116/PJ./2007
29 Ags 2007 EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI PENDATAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
1591 626/KM.1/2007
27 Ags 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 27 AGUSTUS SAMPAI DENGAN 2 SEPTEMBER 2007
1592 S - 776/PJ.10/2007
24 Ags 2007 PENGGUNAAN APLIKASI PWPM VERSI 2.0
1593 619/KM.1/2007
20 Ags 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 20 AGUSTUS SAMPAI DENGAN 26 AGUSTUS 2007
1594 S - 712/PJ.06/2007
20 Ags 2007 PENGUMPULAN DATA DAN EVALUASI KESEIMBANGAN NJOP PERUMAHAN DAN INDUSTRI SERTA KAJIAN PENERAPAN METODE PENDAPATAN OBJEK PERUMAHAN
1595 S - 97/PJ.08/2007
20 Ags 2007 LANGKAH-LANGKAH PENGGALIAN POTENSI PAJAK BIDANG USAHA KONSTRUKSI DALAM RANGKA PENGAMANAN PENERIMAAN 2007
1596 46 TAHUN 2007
20 Ags 2007 KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
1597 47 TAHUN 2007
20 Ags 2007 KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN
1598 48 TAHUN 2007
20 Ags 2007 KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN
1599 SE - 04/PJ.02/2007
16 Ags 2007 PENEGASAN PENYELESAIAN PERMOHONAN RESTITUSI PPN
1600 PER - 114/PJ./2007
14 Ags 2007 BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE DALAM BAHASA INGGRIS UNTUK SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (SPT TAHUNAN PPh)
1601 SE - 37/PJ./2007
14 Ags 2007 PERCEPATAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN UNGGULAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1602 599/KM.1/2007
13 Ags 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 13 AGUSTUS SAMPAI DENGAN 19 AGUSTUS 2007
1603 S - 61/PJ.081/2007
13 Ags 2007 LANGKAH-LANGKAH PENGGALIAN POTENSI USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
1604 KEP - 112/PJ./2007
9 Ags 2007 PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA, DAN SAAT MULAI BEROPERASINYA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DAN KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT I, DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT II
1605 SE - 03/PJ.02/2007
7 Ags 2007 PENYELESAIAN TUNGGAKAN RESTITUSI PPN
1606 85/PMK.011/2007
7 Ags 2007 PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR HOT ROLLED COIL (HRC)
1607 583/KM.1/2007
6 Ags 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 6 AGUSTUS SAMPAI DENGAN 12 AGUSTUS 2007
1608 SE - 07/PJ.03/2007
6 Ags 2007 RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-03/PJ.03/2007 TANGGAL 28 MEI 2007
1609 SE - 05/PJ.03/2007
6 Ags 2007 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMASANGAN, PENYIARAN ATAU PENAYANGAN IKLAN DI MEDIA MASSA DAN/ATAU MEDIA LUAR RUANG
1610 SE - 06/PJ.03/2007
6 Ags 2007 PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DALAM TAHUN PAJAK 2007 BAGI WAJIB PAJAK YANG PENGHASILAN UTAMANYA DARI IMBALAN JASA YANG PADA TAHUN 2006 TIDAK TERMASUK SEBAGAI IMBALAN JASA YANG DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23, TETAPI PADA TAHUN 2007 TERMASUK SEBAGAI IMBALAN JASA YANG DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-70/PJ/2007
1611 SE - 05/PJ.04/2007
6 Ags 2007 PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-109/PJ/2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-627/PJ/2001 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN DAN PENYITAAN HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YANG TERSIMPAN PADA BANK DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
1612 PER - 109/PJ./2007
6 Ags 2007 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-627/PJ/2001 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN DAN PENYITAAN HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YANG TERSIMPAN PADA BANK DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
1613 SE - 08/PJ.014/2007
2 Ags 2007 BENTUK, UKURAN, DAN SPESIFIKASI TEKNIS PENCETAKAN SPT TAHUNAN PPh BESERTA KELENGKAPANNYA
1614 84/PMK.01/2007
31 Jul 2007 ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
1615 574/KM.1/2007
30 Jul 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 30 JULI SAMPAI DENGAN 5 AGUSTUS 2007
1616 83/PMK.02/2007
30 Jul 2007 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR
1617 SE-04/PJ.04/2007
25 Jul 2007 RENCANA PEMERIKSAAN NASIONAL DAN KEBIJAKAN UMUM PEMERIKSAAN TAHUN 2007
1618 SE - 04/PJ.03/2007
25 Jul 2007 PEMBEBASAN PAJAK ATAS BUNGA YANG DIBAYARKAN KEPADA NIPPON EXPORT AND INVESTMENT INSURANCE (NEXI)
1619 550/KM.1/2007
23 Jul 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 23 JULI SAMPAI DENGAN 29 JULI 2007
1620 1/PM.3/2007
23 Jul 2007 KODE ETIK PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1621 PER - 103/PJ./2007
23 Jul 2007 SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MEMATUHI KODE ETIK PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1622 SE-33/PJ./2007
23 Jul 2007 PANDUAN PELAKSANAAN KODE ETIK PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1623 SE - 34/PJ./2007
23 Jul 2007 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-103/PJ./2007 TENTANG SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MEMATUHI KODE ETIK PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1624 SE - 35/PJ/2007
23 Jul 2007 EVALUASI PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2006
1625 28 TAHUN 2007
17 Jul 2007 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
1626 510/KM.1/2007
16 Jul 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 16 JULI SAMPAI DENGAN 22 JULI 2007
1627 315/KMK.01/2007
11 Jul 2007 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 161/KMK.01/2007 TENTANG KODE KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK
1628 501/KM.1/2007
9 Jul 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 9 JULI SAMPAI DENGAN 15 JULI 2007
1629 75/PMK.011/2007
3 Jul 2007 PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AK-FTA)
1630 483/KM.1/2007
2 Jul 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 2 JULI SAMPAI DENGAN 8 JULI 2007
1631 S - 602/PJ.53/2005
30 Jun 2007 PERMOHONAN PENEGASAN ATAS PENGGUNAAN TANDA PEMBAYARAN DAN KUITANSI ATAS PENYERAHAN JASA TELEKOMUNIKASI SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR
1632 72/PMK.01/2007
28 Jun 2007 MAJELIS KODE ETIK DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
1633 293/KMK.01/2007
28 Jun 2007 PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN UNTUK MEMBERIKAN SANKSI MORAL ATAS PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
1634 S - 163/PJ/2007
28 Jun 2007 PENERBITAN SKBKB ATAS BPHTB TERUTANG PT. PERTAMINA (PERSERO)
1635 71/PMK.01/2007
28 Jun 2007 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.01/2007 TENTANG PEDOMAN PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
1636 70/PMK.04/2007
27 Jun 2007 KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA
1637 421/KM.1/2007
25 Jun 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 25 JUNI SAMPAI DENGAN 1 JULI 2007
1638 SE - 26/PJ./2007
22 Jun 2007 OPTIMALISASI PEMANFAATAN DATA PERPAJAKAN (OPDP)
1639 PENG - 03/PJ.09/2007
21 Jun 2007 PENGUMUMAN
1640 66/PMK.03/2007
21 Jun 2007 PEMBERLAKUAN KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA,DAN KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2007
1641 63/PMK.011/2007
20 Jun 2007 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 456/KMK.04/2002 TENTANG PERPANJANGAN JANGKA WAKTU IMPOR MESIN, BARANG, DAN BAHAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/KMK.05/2000 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN, DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/ PENGEMBANGAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA
1642 S - 61/PJ.0413/2007
20 Jun 2007 PENEGASAN ATAS PENYELESAIAN PEMERIKSAAN TERKAIT DENGAN PEMBENTUKAN KPP PRATAMA DIPULAU JAWA DAN BALI SELAIN KPP PRATAMA DI WILAYAH KANWIL DJP JAKARTA PUSAT DAN KANWIL DJP JAKARTA SELATAN
1643 SE - 25/PJ./2007
20 Jun 2007 BACKUP DATA SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN
1644 64/PMK.04/2007
20 Jun 2007 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 144/KMK.05/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL DAN KEBUDAYAAN
1645 408/KM.1/2007
18 Jun 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 18 JUNI SAMPAI DENGAN 24 JUNI 2007
1646 62/PMK.05/2007
18 Jun 2007 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
1647 SE-24/PJ/2007
18 Jun 2007 PENJELASAN PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
1648 61/PMK.011/2007
15 Jun 2007 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.2/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR
1649 S - 28/PJ.13/2007
14 Jun 2007 PERMINTAAN DATA LAMPIRAN SPT MASA PPN DAN SPT TAHUNAN PPh PASAL 21
1650 S - 429/WPJ.19/2007
12 Jun 2007 TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN PENEGASAN JASA INTERNET SESUAI DENGAN PER-70/PJ./2007
1651 389/KM.1/2007
11 Jun 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 11 JUNI SAMPAI DENGAN 17 JUNI 2007
1652 KEP - 86/PJ/2007
11 Jun 2007 PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA, DAN SAAT MULAI BEROPERASINYA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DAN KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SELAIN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA PUSAT
1653 PER - 87/PJ/2007
11 Jun 2007 TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN OBJEK PAJAK DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI PULAU JAWA DAN PULAU BALI SELAIN KPP PRATAMA DI WILAYAH KANWIL DJP JAKARTA PUSAT
1654 KEP - 85/PJ/2007
8 Jun 2007 PENETAPAN DAN PENGGUNAAN KODE SURAT DAN CAP DINAS SEMENTARA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DAN KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SELAIN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA PUSAT SEHUBUNGAN DENGAN REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2007
1655 SE - 23/PJ./2007
5 Jun 2007 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 46/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA
1656 329/KM.1/2007
4 Jun 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 4 JUNI SAMPAI DENGAN 10 JUNI 2007
1657 55/PMK.01/2007
31 Mei 2007 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.01/2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1658 54/PMK.01/2007
31 Mei 2007 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131/PMK.01/2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEUANGAN
1659 326/KM.1/2007
28 Mei 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 28 MEI SAMPAI DENGAN 3 JUNI 2007
1660 32 TAHUN 2007
22 Mei 2007 PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANGANAN BENCANA ALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
1661 53/PMK.011/2007
22 Mei 2007 PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA)
1662 320/KM.1/2007
21 Mei 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 MEI SAMPAI DENGAN 27 MEI 2007
1663 PER-81/PJ./2007
16 Mei 2007 SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN, SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, DAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN 2007 BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
1664 297/KM.1/2007
14 Mei 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 MEI SAMPAI DENGAN 20 MEI 2007
1665 51/PMK.04/2007
11 Mei 2007 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 143/KMK.05/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
1666 SE-02/PJ.04/2007
7 Mei 2007 KEBIJAKAN PEMERIKSAAN KHUSUS
1667 SE-03/PJ.04/2007
7 Mei 2007 PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENGHAPUSAN NPWP/PENCABUTAN PKP
1668 285/KM.1/2007
7 Mei 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 7 MEI SAMPAI DENGAN 13 MEI 2007
1669 SE - 22/PJ./2007
7 Mei 2007 PENYERAGAMAN SOSIALISASI PERPAJAKAN BAGI MASYARAKAT
1670 SE - 09/PJ.04/2007
7 Mei 2007 PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENGHAPUSAN NPWP/PENCABUTAN PKP
1671 49/PMK.03/2007
2 Mei 2007 TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN MATA UANG SELAIN RUPIAH SERTA KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
1672 31 TAHUN 2007
1 Mei 2007 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
1673 271/KM.1/2007
30 Apr 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 30 APRIL SAMPAI DENGAN 6 MEI 2007
1674 SE-13/PJ.01/2007
26 Apr 2007 BIAYA PELAKSANAAN DAN PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG KEGIATAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
1675 SE - 20/PJ./2007
26 Apr 2007 TINDAK LANJUT PENGENAAN, ADMINISTRASI DAN PEMBAYARAN PBB ASSET PT PERTAMINA (PERSERO) DARI KEGIATAN USAHA HILIR
1676 46/PMK.03/2007
25 Apr 2007 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA
1677 44/PMK.01/2007
25 Apr 2007 SINERGI TUGAS DAN PROSES BISNIS DI BIDANG KEBIJAKAN FISKAL DAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
1678 45/PMK.05/2007
25 Apr 2007 PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
1679 265/KM.1/2007
23 Apr 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 23 APRIL SAMPAI DENGAN 29 APRIL 2007
1680 43/PMK.03/2007
23 Apr 2007 PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA PASKA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG DIBIAYAI HIBAH LUAR NEGERI
1681 42/PMK.05/2007
23 Apr 2007 PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN SURAT KUASA UMUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
1682 207/KMK.02/2007
23 Apr 2007 PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA PUSAT PERIZINAN DAN INVESTASI, SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN PERTANIAN
1683 199/KMK.03/2007
18 Apr 2007 PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
1684 200/KMK.03/2007
18 Apr 2007 PERPANJANGAN MASA PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
1685 201/KMK.03/2007
18 Apr 2007 PERPANJANGAN MASA PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
1686 SE - 11/PJ.01/2007
16 Apr 2007 LEGALISIR DOKUMEN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DAN SURAT KETERANGAN FISKAL DALAM RANGKA PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1687 SE - 02/PJ.03/2007
16 Apr 2007 PENEGASAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DAN ANGGOTA KEPANITIAAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMILIHAN UMUM ATAU PEMILIHAN KEPALA DAERAH
1688 242/KM.1/2007
16 Apr 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 16 APRIL SAMPAI DENGAN 22 APRIL 2007
1689 SE - 19/PJ/2007
13 Apr 2007 PERSIAPAN PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN PADA KANTOR WILAYAH DJP DAN PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI SELURUH INDONESIA TAHUN 2007-2008
1690 37/PMK.05/2007
12 Apr 2007 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 99/PMK.06/2006 TENTANG MODUL PENERIMAAN NEGARA
1691 187/KMK.02/2007
11 Apr 2007 PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (DI LUAR SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN) DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
1692 36/PMK.03/2007
11 Apr 2007 BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
1693 SE - 10/PJ.01/2007
10 Apr 2007 STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA OBJEK PAJAK DAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU MEMILIKI TEMPAT USAHA DI PUSAT PERDAGANGAN DAN /ATAU PERTOKOAN
1694 SE - 01/PJ.03/2007
9 Apr 2007 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-70/PJ/2007 TENTANG JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000
1695 PER-69/PJ./2007
9 Apr 2007 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-447/PJ./2001 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL
1696 PER - 70/PJ/2007
9 Apr 2007 JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000
1697 SE-17/PJ./2007
9 Apr 2007 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-69/PJ./2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-447/PJ./2001 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL DAN PENCABUTAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-33/PJ.4/2001 TENTANG SURAT KETERANGAN FISKAL
1698 SE - 01/PJ.045/2007
9 Apr 2007 KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAK
1699 226/KM.1/2007
9 Apr 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 9 APRIL SAMPAI DENGAN 15 APRIL 2007
1700 PER-68/PJ/2007
9 Apr 2007 PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1701 PER-67/PJ./2007
5 Apr 2007 TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
1702 SE - 16/PJ./2007
5 Apr 2007 PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU BESERTA PERATURAN-PERATURAN PELAKSANAANNYA
1703 SE - 13/PJ./2007
3 Apr 2007 PEJELASAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-175/PJ./2006 TENTANG TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA OBJEK PAJAK DAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU MEMILIKI TEMPAT USAHA DI PUSAT PERDAGANGAN DAN/ATAU PERTOKOAN
1704 SE - 14/PJ./2007
3 Apr 2007 PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI WP OP KARYAWAN
1705 SE - 15/PJ./2007
3 Apr 2007 PENGAWASAN PENYAMPAIAN SPT PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD
1706 177/KMK.02/2007
3 Apr 2007 PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PUNGUTAN EKSPOR ATAS NAMA PT BARAMULTI SUGIH SENTOSA
1707 179/KMK.03/2007
3 Apr 2007 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR III
1708 180/KMK.03/2007
3 Apr 2007 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II
1709 181/KMK.03/2007
3 Apr 2007 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA SELATAN
1710 182/KMK.03/2007
3 Apr 2007 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA BARAT DAN JAMBI
1711 183/KMK.03/2007
3 Apr 2007 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT II
1712 184/KMK.03/2007
3 Apr 2007 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NTB DAN NTT
1713 185/KMK.03/2007
3 Apr 2007 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BALI
1714 186/KMK.03/2007
3 Apr 2007 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR III
1715 207/KM.1/2007
2 Apr 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 2 APRIL SAMPAI DENGAN 8 APRIL 2007
1716 S - 366/PJ.022/2007
2 Apr 2007 PENEGASAN ATAS KOMODITI PERTANIAN YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
1717 110/PMK.010/2006
30 Mar 2007 RALAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
1718 174/KMK.02/2007
30 Mar 2007 PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI, DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1719 S - 13/PJ.13/2007
30 Mar 2007 PEMBUATAN KODE WILAYAH BARU DALAM RANGKA PENAMBAHAN/PEMECAHAN KANTOR PELAYANAN
1720 KEP - 51/PJ./2007
29 Mar 2007 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-28/PJ./2007 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SIDOARJO
1721 KEP - 52/PJ./2007
29 Mar 2007 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-27/PJ./2007 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SURABAYA
1722 KEP - 53/PJ./2007
29 Mar 2007 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-30/PJ./2007 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BALIKPAPAN
1723 KEP - 54/PJ./2007
29 Mar 2007 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-22/PJ./2007 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA SELATAN
1724 KEP - 55/PJ./2007
29 Mar 2007 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-19/PJ./2007 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MEDAN
1725 KEP - 56/PJ./2007
29 Mar 2007 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-26/PJ./2007 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEMARANG
1726 KEP - 57/PJ./2007
29 Mar 2007 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-25/PJ./2007 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BANDUNG
1727 KEP - 58/PJ./2007
29 Mar 2007 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-24/PJ./2007 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA UTARA
1728 KEP - 59/PJ./2007
29 Mar 2007 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-29/PJ./2007 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MALANG
1729 KEP - 60/PJ./2007
29 Mar 2007 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-31/PJ./2007 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR
1730 KEP - 61/PJ./2007
29 Mar 2007 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-23/PJ./2007 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA TIMUR
1731 KEP - 62/PJ./2007
29 Mar 2007 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-20/PJ./2007 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG
1732 KEP - 63/PJ./2007
29 Mar 2007 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-17/PJ./2007 TENTANG PENAMBAHAN WAJIB PAJAK TERTENTU YANG TERDAFTAR DAN MELAPORKAN USAHANYA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BEKASI
1733 KEP - 64/PJ./2007
29 Mar 2007 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-11/PJ./2007 TENTANG PENAMBAHAN WAJIB PAJAK TERTENTU YANG TERDAFTAR DAN MELAPORKAN USAHANYA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA
1734 171/KMK.02/2007
28 Mar 2007 PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
1735 S - 11/PJ.13/2007
28 Mar 2007 PENJELASAN TENTANG BANK/POS PERSEPSI PBB DAN BPHTB DAN PEMINDAHBUKUAN PENERIMAAN PBB SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN DARI TP-PBB ELEKTRONIK
1736 KEP - 07/PJ.031/2007
27 Mar 2007 PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
1737 193/KM.1/2007
26 Mar 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 26 MARET SAMPAI DENGAN 1 APRIL 2007
1738 993/KMK.03/2006
23 Mar 2007 RALAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 993/KMK.03/2006 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI YANG DIGUNAKAN OLEH LEMBAGA SANDI NEGARA
1739 32/PMK.03/2007
22 Mar 2007 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 222/KMK.03/2002 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN
1740 33/PMK.03/2007
22 Mar 2007 PEMBERLAKUAN KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN DAN INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1741 161/KMK.01/2007
21 Mar 2007 KODE KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK
1742 KEP - 05/PJ.031/2007
20 Mar 2007 PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
1743 KEP - 06/PJ.031/2007
20 Mar 2007 PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP-230/PJ.42/2006 TANGGAL 11 AGUSTUS 2006 TENTANG PERSETUJUAN PEMBERIAN IZINUNTUK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
1744 190/KM.1/2007
20 Mar 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 19 MARET SAMPAI DENGAN 25 MARET 2007
1745 SE - 11/PJ./2007
16 Mar 2007 PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEREKAMAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPN, SPT MASA PPh DAN SPT TAHUNAN PPh
1746 29/PMK.01/2007
13 Mar 2007 PEDOMAN PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
1747 175/KM.1/2007
12 Mar 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 12 MARET SAMPAI DENGAN 18 MARET 2007
1748 28/PMK.011/2007
9 Mar 2007 PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 61/PMK.010/2006 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR CHASSIS BUS DENGAN MESIN TERPASANG UNTUK PEMBUATAN BUS ANGKUTAN UMUM DAN COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) UNTUK PEMBUATAN ANGKUTAN KOMERSIAL
1749 S - 105/PJ.06/2007
9 Mar 2007 PENGGUNAAN DIPA BP-PBB UNTUK KEGIATAN PEMBENTUKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA SISMIOP DAN PETA DIGITAL, SERTA EKSTENSIFIKASI OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
1750 S - 134/PJ.01/2007
8 Mar 2007 PELATIHAN END USER SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SIDJP)
1751 SE - 10/PJ./2007
5 Mar 2007 PENGANTAR PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 01/PMK.03/2007
1752 PER - 43/PJ./2007
5 Mar 2007 TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN DAN FAKTUR PAJAK LAMA SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU, KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA, KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BEKASI
1753 PER-44/PJ./2007
5 Mar 2007 TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU, KANTOR PELAYAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA, KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BEKASI
1754 PER - 45/PJ./2007
5 Mar 2007 TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENAMBAHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU, KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA, KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BEKASI
1755 PER - 46/PJ./2007
5 Mar 2007 TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN DAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
1756 PER - 47/PJ./2007
5 Mar 2007 TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
1757 PER - 48/PJ./2007
5 Mar 2007 TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
1758 159/KM.1/2007
5 Mar 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 5 MARET SAMPAI DENGAN 11 MARET 2007
1759 SE - 08/PJ/2007
1 Mar 2007 PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK 2006 OLEH WAJIB PAJAK
1760 24/PMK.01/2007
1 Mar 2007 TATA LAKSANA IMPOR BARANG DARI NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA
1761 139/KM.1/2007
26 Feb 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 26 FEBRUARI SAMPAI DENGAN 4 MARET 2007
1762 132/KMK.03/2007
23 Feb 2007 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI TENGGARA
1763 133/KMK.03/2007
23 Feb 2007 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI TENGGARA
1764 134/KMK.03/2007
23 Feb 2007 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN TIMUR
1765 S - 98/PJ.01/2007
22 Feb 2007 STANDAR BIAYA PELAKSANAAN PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-175/PJ./2006 DI WILAYAH DKI JAKARTA
1766 S - 10/PJ.08/2007
22 Feb 2007 PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PBB DAN BPHTB
1767 111/KM.1/2007
19 Feb 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 19 SAMPAI DENGAN 25 FEBRUARI 2007
1768 SE - 07/PJ./2007
19 Feb 2007 LARANGAN MEMBERITAHUKAN DOKUMEN-DOKUMEN RESMI MILIK DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEPADA PIHAK LAIN
1769 16/PMK.03/2007
19 Feb 2007 PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
1770 SE - 01/PJ.06/2007
16 Feb 2007 PENJELASAN PETUNJUK PELAKSANAAN DAFTAR ALOKASI SEMENTARA BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2007
1771 19 TAHUN 2007
15 Feb 2007 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
1772 S - 06/PJ.13/2007
15 Feb 2007 PEMBAYARAN/PENYETORAN PBB DAN BPHTB DALAM RANGKA IMPLEMENTASI MODUL PENERIMAAN NEGARA (MPN)
1773 S - 04/PJ.13/2007
15 Feb 2007 PEMBAYARAN/PENYETORAN PBB DAN BHPTB DALAM RANGKA IMPLEMENTASI MODUL NEGARA (MPN)
1774 11/PMK.03/2007
14 Feb 2007 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/KMK.03/2001 TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS
1775 13/PMK.07/2007
14 Feb 2007 PENETAPAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK TAHUN ANGGARAN 2005 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007
1776 SE - 4/PJ.01/2007
14 Feb 2007 STANDAR BIAYA KEGIATAN EKSTENSIFIKASI WP ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI PENGURUS, KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM/PEMILIK DAN PEGAWAI
1777 96/KM.1/2007
12 Feb 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 12 SAMPAI DENGAN 18 FEBRUARI 2007
1778 SE - 5/PJ/2007
8 Feb 2007 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-37/PJ/2007 TENTANG DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PPh NON MIGAS, PPN & PPn BM, PAJAK LAINNYA, SERTA PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2007
1779 KEP - 37/PJ/2007
8 Feb 2007 DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PPh NON MIGAS, PPN & PPn BM, PAJAK LAINNYA, SERTA PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2007
1780 SE - 01/PJ.014/2007
8 Feb 2007 PELAKSANAAN KEGIATAN BELANJA MODAL TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1781 08/PMK.04/2007
6 Feb 2007 PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA EARLY HARVEST PACKAGE (EHP) BILATERAL INDONESIA-CHINA FREE TRADE AREA (AC - FTA)
1782 07/PMK.04/2007
6 Feb 2007 PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA EARLY HARVEST PACKAGE (EHP) ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA)
1783 69/KM.1/2007
5 Feb 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 5 SAMPAI DENGAN 11 FEBRUARI 2007
1784 06/PMK.01/2007
31 Jan 2007 PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK
1785 60/KM.01/UP.11/2007
30 Jan 2007 MUTASI PARA PEJABAT ESELON III DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN
1786 240/KMK.010/2006
29 Jan 2007 RALAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 240/KMK.010/2006 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR RAW SUGAR OLEH INDUSTRI GULA RAFINASI
1787 49/KM.1/2007
29 Jan 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 29 JANUARI SAMPAI DENGAN 4 FEBRUARI 2007
1788 KEP - 17/PJ/2007
26 Jan 2007 PENAMBAHAN WAJIB PAJAK TERTENTU YANG TERDAFTAR DAN MELAPORKAN USAHANYA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BEKASI
1789 KEP - 18/PJ/2007
26 Jan 2007 PENAMBAHAN WAJIB PAJAK TERTENTU YANG TERDAFTAR DAN MELAPORKAN USAHANYA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT
1790 KEP - 19/PJ/2007
26 Jan 2007 TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MEDAN
1791 KEP - 20/PJ/2007
26 Jan 2007 TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG
1792 KEP - 21/PJ/2007
26 Jan 2007 TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA BARAT
1793 KEP - 22/PJ/2007
26 Jan 2007 TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA SELATAN
1794 KEP - 23/PJ/2007
26 Jan 2007 TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA TIMUR
1795 KEP-24/PJ/2007
26 Jan 2007 TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA UTARA
1796 KEP - 25/PJ/2007
26 Jan 2007 TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BANDUNG
1797 KEP - 26/PJ/2007
26 Jan 2007 TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEMARANG
1798 KEP - 27/PJ/2007
26 Jan 2007 TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SURABAYA
1799 KEP - 28/PJ/2007
26 Jan 2007 TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SIDOARJO
1800 KEP - 29/PJ/2007
26 Jan 2007 TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MALANG
1801 KEP - 30/PJ/2007
26 Jan 2007 TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BALIKPAPAN
1802 KEP - 31/PJ/2007
26 Jan 2007 TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR
1803 60/KMK.03/2007
26 Jan 2007 PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
1804 S - 16/PJ/2007
26 Jan 2007 RALAT LAMPIRAN SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI FORMULIR 1770 S TAHUN 2006
1805 SE - 3/PJ/2007
26 Jan 2007 PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2006, PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2006 DAN 2007, DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUNAN 2007
1806 04/PMK.011/2007
25 Jan 2007 PERPANJANGAN PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA NORMAL TRACK ASEAN - CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA)
1807 PER-16/PJ/2007
25 Jan 2007 PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI PENGURUS, KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM/PEMILIK DAN PEGAWAI MELALUI PEMBERI KERJA/BENDAHARAWAN PEMERINTAH
1808 03/PMK.07/2007
25 Jan 2007 PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007
1809 05/PMK.07/2007
25 Jan 2007 PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2007
1810 PER - 15/PJ/2007
25 Jan 2007 PENGGUNAAN FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2007
1811 PER - 13/PJ./2007
24 Jan 2007 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-407/PJ/2000 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN FISKAL LUAR NEGERI
1812 35/KM.1/2007
22 Jan 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 22 JANUARI SAMPAI DENGAN 28 JANUARI 2007
1813 02/PMK.05/2007
19 Jan 2007 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 99/PMK.06/2006 TENTANG MODUL PENERIMAAN NEGARA
1814 SE - 01/PJ.02/2007
17 Jan 2007 PENYAMPAIAN KETENTUAN MENGENAI IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
1815 SE - 001/PJ./UP.53/2007
17 Jan 2007 PENEGASAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-173/PJ./UP.53/2006 TENTANG PENEGASAN PEJABAT YANG MENJADI PEMBICARA DALAM KEGIATAN SEMINAR/LOKAKARYA/WORKSHOP ATAU KEGIATAN SEJENIS LAINNYA
1816 01/PMK.03/2007
16 Jan 2007 PENYESUAIAN BESARNYA PEREDARAN BRUTO BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BOLEH MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
1817 SE - 03/PJ.1/2007
16 Jan 2007 BIAYA KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN INSTANSI TERKAIT DALAM RANGKA PEMUNGUTAN PAJAK TAHUN ANGGARAN 2007
1818 23/KM.1/2007
15 Jan 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 15 SAMPAI DENGAN 21 JANUARI 2007
1819 PER - 6/PJ./2007
12 Jan 2007 PENGHAPUSAN SANKSI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK DALAM MASA TRANSISI PEMBERLAKUAN MODUL PENERIMAAN NEGARA
1820 SE - 2/PJ./2007
12 Jan 2007 PENGHAPUSAN SANKSI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK DALAM MASA TRANSISI PEMBERLAKUAN MODUL PENERIMAAN NEGARA
1821 KEP - 180/PJ./2006
12 Jan 2007 RALAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 180/PJ./2006 TENTANG PENGGUNAAN NOMOR KODE SURAT DAN CAP DINAS SEMENTARA UNTUK UNIT-UNIT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2006
1822 KEP-5/PJ/2007
10 Jan 2007 TUGAS KHUSUS TENAGA PENGKAJI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1823 SE - 1/PJ/2007
10 Jan 2007 PETUNJUK PELAKSANAAN DALAM RANGKA REORGANISASI KANTOR PUSAT DAN INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131/PMK.01/2006 DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.01/2006
1824 7 TAHUN 2007
8 Jan 2007 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
1825 11/KM.1/2007
8 Jan 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 8 SAMPAI DENGAN 14 JANUARI 2007
1826 SE - 08/PJ.01/2007
6 Jan 2007 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 32/PMK.03/2007 DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 33/PMK.03/2007
1827 10/KMK.03/2007
6 Jan 2007 PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
1828 4 TAHUN 2007
4 Jan 2007 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA, DEPARTEMEN KESEHATAN
1829 1 TAHUN 2007
2 Jan 2007 FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
1830 1/KM.1/2007
2 Jan 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 1 SAMPAI DENGAN 7 JANUARI 2007
1831 SE - 01/PJ.1/2007
2 Jan 2007 PENGATURAN SEMENTARA PENYAMPAIAN SURAT DAN LAPORAN RUTIN OLEH UNIT VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEPADA UNIT ESELON II KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1832 139/PMK.01/2006
29 Des 2006 PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PROSEDUR OPERASI (STANDARD OPERATING PROCEDURES) DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
1833 1046/KMK.01/UP.11/2006
28 Des 2006 MUTASI PARA PEJABAT ESELON II DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
1834 KEP - 180/PJ./2006
27 Des 2006 PENGGUNAAN NOMOR KODE SURAT DAN CAP DINAS SEMENTARA UNTUK UNIT-UNIT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2006
1835 PER - 178/PJ/2006
26 Des 2006 JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000
1836 S - 1226/PJ.332/2006
26 Des 2006 PENJELASAN PERATURAN PERPAJAKAN MENGENAI PENGHAPUSAN NPWP BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGAJUKAN KEBERATAN
1837 493/KM.1/2006
25 Des 2006 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 25 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2006
1838 SE - 14/PJ.52/2006
22 Des 2006 LAPORAN PENYELESAIAN TUNGGAKAN RESTITUSI PPN
1839 132/PMK.01/2006
22 Des 2006 ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1840 S - 1218/PJ.32/2006
21 Des 2006 PERMOHONAN PENJELASAN MENGENAI RABAT DALAM PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING
1841 S - 1216/PJ.322/2006
21 Des 2006 PENJELASAN DAN PENEGASAN MASALAH PPN YANG DIPUNGUT OLEH PEMUNGUT PPN
1842 S - 1219/PJ.332/2006
21 Des 2006 TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN PENEGASAN MENGENAI BATAS WAKTU PENGAJUAN SURAT KEBERATAN
1843 S - 1220/PJ.341/2006
21 Des 2006 PENJELASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SESUAI PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) INDONESIA - JEPANG
1844 PER - 175/PJ./2006
19 Des 2006 TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA OBJEK PAJAK DAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU MEMILIKI TEMPAT USAHA DI PUSAT PERDAGANGAN DAN/ATAU PERTOKOAN
1845 S - 1213/PJ.322/2006
19 Des 2006 PENEGASAN FAKTUR PAJAK CACAT
1846 PER-173/PJ./2006
19 Des 2006 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-142/PJ./2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KANTOR
1847 PER - 176/PJ./2006
19 Des 2006 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-123/PJ./2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
1848 480/KM.1/2006
18 Des 2006 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 18 SAMPAI DENGAN 24 DESEMBER 2006
1849 S - 1205/PJ.341/2006
18 Des 2006 PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS GUARANTEE FEE
1850 127/PMK.07/2006
15 Des 2006 PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2007
1851 993/KMK.03/2006
15 Des 2006 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI YANG DIGUNAKAN OLEH LEMBAGA SANDI NEGARA
1852 SE - 28/PJ./2006
12 Des 2006 LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2006
1853 102 TAHUN 2006
12 Des 2006 PENGESAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KEMITRAAN BIDANG EKONOMI DAN PERDAGANGAN SECARA KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN (FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE TRADE AND ECONOMIC PARTNERSHIP BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN)
1854 S - 1221/PJ.342/2006
12 Des 2006 PERMINTAAN PENEGASAN PERLAKUAN PPh ATAS PERALATAN TELEKOMUNIKASI YANG DIJUAL LANGSUNG OLEH SIEMENS AG GERMANY (KANTOR PUSAT)
1855 460/KM.1/2006
11 Des 2006 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 11 SAMPAI DENGAN 17 DESEMBER 2006
1856 PER - 171/PJ./2006
11 Des 2006 PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS PEMBAYARAN BUNGA KEPADA NASABAH PEMEGANG SURAT UTANG NEGARA OBLIGASI REPUBLIK INDONESIA (SUN-ORI)
1857 S - 789/PJ.53/2006
11 Des 2006 PERLAKUAN PPN ATAS JASA ANGKUTAN ANTAR JEMPUT KARYAWAN
1858 S - 788/PJ.53/2006
11 Des 2006 PERMOHONAN PENJELASAN DAN CONTOH DASAR PENGENAAN PAJAK USAHA JASA PERBENGKELAN
1859 99 TAHUN 2006
9 Des 2006 PENGESAHAN PERSETUJUAN TENTANG KERJASAMA EKONOMI ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA (AGREEMENT ON ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SLOVAKIA REPUBLIC)
1860 97 TAHUN 2006
9 Des 2006 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK EKUADOR MENGENAI PEMBEBASAN BEA VISA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC OF ECUADOR ON VISA EXEMPTION)
1861 947/KMK.03/2006
7 Des 2006 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN TENGAH II
1862 123/PMK.03/2006
7 Des 2006 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 545/KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
1863 SE - 173/PJ./UP.53/2006
7 Des 2006 PENEGASAN PEJABAT YANG MENJADI PEMBICARA DALAM KEGIATAN SEMINAR/LOKAKARYA/WORKSHOP ATAU KEGIATAN SEJENIS LAINNYA
1864 S - 763/PJ.53/2006
7 Des 2006 PERLAKUAN PPN ATAS TURNKEY PROJECT
1865 SE - 29/PJ./2006
6 Des 2006 PENYEDERHANAAN LAPORAN PPN PERDAGANGAN
1866 120/PMK.010/2006
4 Des 2006 PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA PANAS BUMI
1867 443/KM.1/2006
4 Des 2006 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 4 SAMPAI DENGAN 10 DESEMBER 2006
1868 S - 1150/PJ.343/2006
4 Des 2006 TANGGAPAN PEMERINTAH JEPANG TERHADAP USULAN PERUBAHAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP DRAFT EXCHANGE OF NOTES DAN RECORD OF DISCUSSIONS FOR THE JAKARTA MASS RAPID TRANSIT SYSTEM PROJECT
1869 SE - 27/PJ/2006
30 Nop 2006 PEMANFAATAN DATA SISTEM BLIP
1870 145/PMK.04/2006
29 Nop 2006 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/KMK.04/2003 TENTANG TATALAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR DAN PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI BUATAN DALAM NEGERI
1871 938/KMK.02/2006
29 Nop 2006 PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
1872 S - 741/PJ.51/2006
28 Nop 2006 PERLAKUAN PAJAK MASUKAN YANG TERKAIT DENGAN PENYERAHAN YANG DIBEBASKAN PPN
1873 INS-70/PJ.1/2006
27 Nop 2006 PENGIRIMAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2006
1874 403/KM.1/2006
27 Nop 2006 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 27 NOVEMBER SAMPAI DENGAN 3 DESEMBER 2006
1875 928/KMK.02/2006
27 Nop 2006 PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
1876 111/PMK.010/2006
24 Nop 2006 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 580/KMK.04/2003 TENTANG TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA
1877 S - 730/PJ.51/2006
24 Nop 2006 KERINGAN PAJAK
1878 SE - 40/PJ.6/2006
22 Nop 2006 LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2006
1879 S - 722/PJ.53/2006
22 Nop 2006 REKOMENDASI PEMBEBASAN PPN DAN PPnBM
1880 371/KM.1/2006
20 Nop 2006 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 20 SAMPAI DENGAN 26 NOVEMBER 2006
1881 S - 1082/PJ.341/2006
20 Nop 2006 PENJELASAN PENGENAAN PPh PASAL 26 SESUAI PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) INDONESIA-SINGAPURA
1882 S - 188/PJ./2006
20 Nop 2006 DATA RENCANA PENERIMAAN PPh PASAL 25 DAN PASAL 29 WPOPDN DAN PPh PASAL 21 TA 2007
1883 S - 1078/PJ.33/2006
20 Nop 2006 PELANGGARAN/ PENYIMPANGAN TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1994
1884 S - 1077/PJ.322/2006
17 Nop 2006 PEMINJAMAN BERKAS/DATA WAJIB PAJAK OLEH TIM AUDIT DITJEN-DEPKEU RI
1885 917/KMK.01/2006
16 Nop 2006 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 617/KMK.01/2006 TENTANG PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE SURAT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN TINGKAT PUSAT
1886 918/KMK.01/2006
16 Nop 2006 PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 618/KMK.01/2006 TENTANG CAP INSTANSI DAN CAP JABATAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN TINGKAT PUSAT
1887 S - 1075/PJ.32/2006
16 Nop 2006 SOSIALISASI PERPAJAKAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN NEGARA MENGENAI PPN DAN PPh PASAL 22, 23, 26 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT NEGARA TANGGAL 18 SEPTEMBER 2006
1888 S - 1069/PJ.341/2006
16 Nop 2006 TANGGAPAN ATAS THE GRANT ASSISTANCE FOR CULTURAL GRASSROOTS PROJECTS DARI PEMERINTAH JEPANG
1889 S - 1071/PJ.341/2006
16 Nop 2006 PERLAKUAN PERPAJAKAN TERHADAP ORGANISASI OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT
1890 110/PMK.010/2006
15 Nop 2006 PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
1891 S - 714/PJ.51/2006
15 Nop 2006 TANGGAPAN ATAS KONFIRMASI ATAS KONSEP RPP DAN DAFTAR PRODUK PERTANIAN PRIMER YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
1892 SE - 05/PJ.22/2006
14 Nop 2006 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 160/PJ/2006 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
1893 360/KM.1/2006
13 Nop 2006 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 13 SAMPAI DENGAN 19 NOVEMBER 2006
1894 896/KMK.03/2006
13 Nop 2006 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN TIMUR II
1895 897/KMK.03/2006
13 Nop 2006 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN TENGAH I
1896 898/KMK.03/2006
13 Nop 2006 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN BARAT III
1897 899/KMK.03/2006
13 Nop 2006 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN TIMUR III
1898 S - 985/PJ.313/2006
11 Nop 2006 KEWAJIBAN MEMUNGUT PPh 22 OLEH INDUSTRI YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN INDUSTRI ATAU EKSPORT
1899 S - 1058/PJ.341/2006
10 Nop 2006 INDONESIA- MALAYSIA TAX TREATY
1900 S - 1059/PJ.344/2006
10 Nop 2006 BERKAS WAJIB PAJAK PT JST INDONESIA
1901 S-1060/PJ.331/2006
10 Nop 2006 PERMOHONAN PENJELASAN DAN PENEGASAN MENGENAI BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PPh PASAL 21 YANG MENGGUNAKAN TANDA TANGAN SECARA OTOMATIS DAN DIDISTRIBUSIKAN MELALUI WEBSITE
1902 105/PMK.010/2006
7 Nop 2006 PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA ASEAN INTEGRATION SYSTEM OF PREFERENCES (AISP) UNTUK NEGARA-NEGARA ANGGOTA BARU ASEAN (CAMBODIA, LAOS, MYANMAR, DAN VIETNAM)
1903 PER-160/PJ/2006
6 Nop 2006 TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
1904 355/KM.1/2006
6 Nop 2006 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 6 SAMPAI DENGAN 12 NOVEMBER 2006
1905 106/PMK.01/2006
6 Nop 2006 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 57/KMK.017/1996 TENTANG JASA PENILAI
1906 103/PMK.04/2006
4 Nop 2006 PENGGUNAAN PEMBERITAHUAN PABEAN SINGLE ADMINISTRATIVE DOCUMENT DI PULAU BATAM, BINTAN DAN KARIMUN
1907 104/PMK.010/2006
3 Nop 2006 PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.010/2005 TENTANG PENETAPAN KEMBALI TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT) ATAS IMPOR PRODUK OTOMOTIF COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) DAN COMPLETELY BUILT UP (CBU) DARI MALAYSIA
1908 829/KMK.03/2006
3 Nop 2006 PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
1909 830/KMK.03/2006
3 Nop 2006 PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
1910 831/KMK.03/2006
3 Nop 2006 PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
1911 832/KMK.03/2006
3 Nop 2006 PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
1912 833/KMK.03/2006
3 Nop 2006 PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
1913 834/KMK.03/2006
3 Nop 2006 PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
1914 835/KMK.03/2006
3 Nop 2006 PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
1915 S - 1054/PJ.331/2006
3 Nop 2006 PERMOHONAN PETUNJUK LEBIH LANJUT
1916 S - 1055/PJ.343/2006
3 Nop 2006 PENJELASAN ATAS PAJAK PENGHASILAN JASA KONSULTAN ASING
1917 811/KMK.03/2006
2 Nop 2006 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN TIMUR III
1918 812/KMK.03/2006
2 Nop 2006 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN BARAT
1919 813/KMK.03/2006
2 Nop 2006 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN TIMUR I
1920 814/KMK.03/2006
2 Nop 2006 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS
1921 815/KMK.03/2006
2 Nop 2006 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN TENGAH II
1922 S - 697/PJ.51/2006
2 Nop 2006 PPN ATAS IMPOR GARAM
1923 S - 1049/PJ.332/2006
2 Nop 2006 PERMOHONAN PENEGASAN PERLAKUAN ATAS PEMBETULAN SPT MASA PPN WAJIB PAJAK PATUH
1924 S - 684/PJ.51/2006
1 Nop 2006 PPN MEDIA REKAMAN
1925 SE - 05/PJ.34/2006
31 Okt 2006 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT BANGLADESH
1926 SE - 13/PJ.52/2006
31 Okt 2006 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-159/PJ./2006 TENTANG SAAT PEMBUATAN, BENTUK, UKURAN, PENGADAAN, TATA CARA PENYAMPAIAN, DAN TATA CARA PEMBETULAN FAKTUR PAJAK STANDAR
1927 PER - 159/PJ./2006
31 Okt 2006 SAAT PEMBUATAN, BENTUK, UKURAN, PENGADAAN, TATA CARA PENYAMPAIAN, DAN TATA CARA PEMBETULAN FAKTUR PAJAK STANDAR
1928 SE - 04/PJ.13/2006
31 Okt 2006 PENGIRIMAN PAKET SPT TAHUNAN PPh DAN SPT MASA PPN BESERTA KELENGKAPANNYA TAHUN 2006
1929 101/PMK.02/2006
31 Okt 2006 PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2006
1930 S - 683/PJ.52/2006
31 Okt 2006 PEMBEBASAN PPN UNTUK BANTUAN BENCANA ALAM DI NAD DAN NIAS
1931 PER-158/PJ./2006
31 Okt 2006 PERATURAN DIRJEN PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-16/PJ./2005 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
1932 796/KMK.02/2006
20 Okt 2006 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 23 OKTOBER SAMPAI DENGAN 5 NOVEMBER 2006
1933 PER - 146/PJ./2006
20 Okt 2006 RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 146/PJ./2006 TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2006 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
1934 100/PMK.02/2006
20 Okt 2006 PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 95/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR ATAS BATUBARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131/PMK.010/2005
1935 S - 679/PJ.53/2006
20 Okt 2006 SK PPN DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK BANKNOTE SA. RYAL
1936 99/PMK.06/2006
19 Okt 2006 SISTEM PENERIMAAN NEGARA
1937 SE - 24/PJ./2006
19 Okt 2006 PEMANFAATAN BLIP
1938 S - 1027/PJ.342/2006
19 Okt 2006 TANGGAPAN ATAS DRAFT PERJANJIAN BILATERAL RI-CYPRUS DI BIDANG TRANSPORTASI LAUT
1939 S - 1026/PJ.342/2006
18 Okt 2006 PERMOHONAN KERINGANAN TERHADAP SKD ATAS PENERAPAN PPh PS 26
1940 S - 678/PJ.53/2006
18 Okt 2006 PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PPN, PPN BM, PPh PASAL 22, DAN PPh PASAL 23
1941 S - 1010/PJ.343/2006
17 Okt 2006 BAHAN MASUKAN MENGENAI KERJASAMA BILATERAL INDONESIA-SUDAN DAN INDONESIA-LIBYA
1942 S - 1009/PJ.32/2006
17 Okt 2006 PERMOHONAN SURAT KETERANGAN
1943 759/KMK.02/2006
16 Okt 2006 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 16 SAMPAI DENGAN 22 OKTOBER 2006
1944 97/PMK.010/2006
16 Okt 2006 PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
1945 S - 1006/PJ.313/2006
16 Okt 2006 PERLAKUAN PAJAK ATAS LOAN ADB 2184-INO
1946 S - 1007/PJ.313/2006
16 Okt 2006 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS ANGGARAN BIAYA BANTUAN/HIBAH/BLOK GRANT
1947 91/PMK.03/2006
13 Okt 2006 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 561/KMK.03/2004 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
1948 92/PMK.03/2006
13 Okt 2006 PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEHUBUNGAN DENGAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PROVINSI JAWA TENGAH SERTA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PESISIR PANTAI SELATAN PULAU JAWA
1949 754/KMK.02/2006
13 Okt 2006 PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
1950 93/PMK.03/2006
13 Okt 2006 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PROVINSI JAWA TENGAH SERTA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PESISIR PANTAI SELATAN PULAU JAWA
1951 95/PMK.03/2006
13 Okt 2006 PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DALAM RANGKA PENANGANAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PROVINSI JAWA TENGAH SERTA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PESISIR PANTAI SELATAN PULAU JAWA
1952 94/PMK.03/2006
13 Okt 2006 PERSYARATAN SUMBANGAN SERTA TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OLEH PENAMPUNG, PENYALUR, DAN/ATAU PENGELOLA SUMBANGAN DALAM RANGKA BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PROVINSI JAWA TENGAH SERTA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PESISIR PANTAI SELATAN PULAU JAWA
1953 S - 665/PJ.51/2006
13 Okt 2006 PERMOHONAN SKB PPN ATAS IMPOR BKP TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS
1954 S - 1002/PJ.311/2006
12 Okt 2006 KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SPT MASA PPh PASAL 25 ATAU YANG DIKECUALIKAN
1955 S - 1004/PJ.32/2006
12 Okt 2006 PPN JASA LUAR NEGERI
1956 S - 1003/PJ.322/2006
12 Okt 2006 PERMINTAAN PENEGASAN PPN ATAS TRANSAKSI MURABAHAH
1957 S - 983/PJ.313/2006
11 Okt 2006 KEWAJIBAN MEMUNGUT PPH 22 OLEH INDUSTRI YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN INDUSTRI ATAU EKSPORT
1958 S - 986/PJ.331/2006
11 Okt 2006 PERMOHONAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK A.N. PT. ABC (NPWP XXX)
1959 88/PMK.010/2006
10 Okt 2006 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR
1960 SE - 09/PJ.75/2006
10 Okt 2006 RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-07/PJ.75/2006 TANGGAL 20 SEPTEMBER 2006 TENTANG INSENTIF JURUSITA PAJAK DIRTEKTORAT JENDERAL PAJAK
1961 PENG-02/KP.08/2006
10 Okt 2006 PENGUMUMAN
1962 S - 981/PJ.341/2006
10 Okt 2006 PERLAKUAN PPh PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) INDONESIA - ARAB SAUDI
1963 S - 978/PJ.332/2006
10 Okt 2006 TANGGAPAN PERMOHONAN PENJELASAN ATAS STP NOMOR 00047/109/02/322/06 TANGGAL 10 FEBRUARI 2006
1964 732/KMK.02/2006
9 Okt 2006 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 9 SAMPAI DENGAN 15 OKTOBER 2006
1965 S - 958/PJ.32/2006
9 Okt 2006 PERLAKUAN PPN-PPnBM ATAS TRANSAKSI DENGAN UNICEF
1966 S - 959/PJ.32/2006
9 Okt 2006 PENEGASAN PERLAKUAN ATAS SSP PPN ATAS JASA PAJAK LUAR NEGERI
1967 S - 652/PJ.52/2006
9 Okt 2006 PERMOHONAN PENEGASAN ATAS PENGENAAN PPN ATAS PROYEK PEMERINTAH
1968 S - 653/PJ.52/2006
9 Okt 2006 PENGGUNAAN KURS PAJAK DALAM RUPIAH PENUH PADA FAKTUR PAJAK KELUARAN
1969 S - 965/PJ.312/2006
9 Okt 2006 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN SAHAM PADA HARGA PARI KE ANTAR PERUSAHAAN DALAM SATU GRUP
1970 S - 964/PJ.322/2006
9 Okt 2006 NPWP PEMUNGUT PPN ATAS IMBALAN JASA AGEN PENJUALAN ORI DIREKTORAT PENGELOLAAN SUN, DITJEN PERBENDAHARAAN, DEPARTEMEN KEUANGAN RI
1971 S - 962/PJ.35/2006
9 Okt 2006 TANGGAPAN ATAS KASUS DUGAAN KORUPSI DALAM PEMUNGUTAN FISKAL DI PELABUHAN TANJUNG BALAI KARIMUN
1972 S - 957/PJ.322/2006
5 Okt 2006 PPN DAN PPh TERUTANG ATAS PEMBELIAN BESI TUA EKS KONTRAKTOR PRODUCTION SHARING (KPS)
1973 S - 953/PJ.313/2006
5 Okt 2006 PENGADMINISTRASIAN PPH PEMOTONGAN DAN ATAU PEMUNGUTAN OLEH KPP WP BESAR
1974 86/PMK.03/2006
4 Okt 2006 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 516/KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA PENENTUAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN/OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
1975 S - 632/PJ.51/2006
4 Okt 2006 KEWAJIBAN PPN ATAS IMPOR BIBIT SAPI PERAH
1976 S - 633/PJ.51/2006
4 Okt 2006 PPN ATAS IMPOR BIBIT KAMBING
1977 S - 950/PJ.312/2006
4 Okt 2006 TANGGAPAN PEMBAHASAN RATIFIKASI ITFC-IDB
1978 707/KMK.04/2006
3 Okt 2006 PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS BARANG MODAL YANG DIIMPOR OLEH PT MEGA POWER MANDIRI UNTUK PROYEK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR DI KECAMATAN PARLILITAN, KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA
1979 708/KMK.03/2006
3 Okt 2006 PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL OLEH PT METAEPSI PEJEBE POWER GENERATION UNTUK PROYEK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS DI KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN
1980 697/KMK.02/2006
2 Okt 2006 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 2 SAMPAI DENGAN 8 OKTOBER 2006
1981 S - 26/PJ.22/2006
2 Okt 2006 TINDAK LANJUT KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)
1982 PER-146/PJ./2006
29 Sep 2006 BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
1983 PER-147/PJ./2006
29 Sep 2006 BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN
1984 SE - 11/PJ.52/2006
29 Sep 2006 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-146/PJ./2006 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
1985 82/PMK.04/2006
29 Sep 2006 PERUBAHAN KESEBELAS ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
1986 SE - 12/PJ.52/2006
29 Sep 2006 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-147/PJ./2006 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN
1987 83/PMK.03/2006
29 Sep 2006 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/KMK.04/1995 TENTANG BESARNYA DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA
1988 S - 620/PJ.53/2006
29 Sep 2006 PPN YANG TERLANJUR DIPUNGUT DAN SURAT KETERANGAN BEBAS PPN
1989 S - 621/PJ.53/2006
29 Sep 2006 PENEGASAN PPN ATAS PRODUK PESONA EDUKASI
1990 692/KMK.03/2006
29 Sep 2006 PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
1991 892/KMK.03/2006
29 Sep 2006 PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
1992 S - 627/PJ.53/2006
29 Sep 2006 PPN ATAS INDUSTRI TAHU
1993 S - 930/PJ.332/2006
29 Sep 2006 PENJELASAN MENGENAI SURAT KUASA KHUSUS UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN
1994 S - 933/PJ.332/2006
29 Sep 2006 PEMBERIAN IMBALAN BUNGA ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
1995 S - 935/PJ.341/2006
29 Sep 2006 PERMINTAAN DATA HARTA DAN PENGHASILAN LUAR NEGERI
1996 81/PMK.010/2006
28 Sep 2006 PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PISANG CAVENDISH DARI FILIPINA
1997 634/KMK.02/2006
25 Sep 2006 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 25 SEPTEMBER SAMPAI DENGAN 1 OKTOBER 2006
1998 79/PMK.010/2006
25 Sep 2006 PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAGIAN DAN PERLENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBUATAN KENDARAAN BERMOTOR TUJUAN EKSPOR
1999 78/PMK.010/2006
25 Sep 2006 PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN, SUKU CADANG, KOMPONEN, DAN PERALATAN UNTUK PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG
2000 S - 859/PJ.344/2006
22 Sep 2006 DRAFT ASEAN-CHINA AGREEMENT ON MARITIME TRANSPORTATION
2001 S - 858/PJ.32/2006
21 Sep 2006 MASALAH PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
2002 SE - 07/PJ.75/2006
20 Sep 2006 INSENTIF JURUSITA PAJAK DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
2003 S - 854/PJ.331/2006
19 Sep 2006 TANGGAPAN ATAS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN DALAM RANGKA MENANGGULANGI BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PROPINSI JAWA TENGAH
2004 352/KM.1/2006
18 Sep 2006 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 18 SAMPAI DENGAN 24 SEPTEMBER 2006
2005 S - 853/PJ.33/2006
15 Sep 2006 KERANGKA ACUAN PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS PAKET RUU PERUBAHAN UU PERPAJAKAN
2006 S - 847/PJ.32/2006
14 Sep 2006 KEWAJIBAN PEMUNGUTAN PPN ATAS SEWA RUANGAN
2007 S - 852/PJ.32/2006
14 Sep 2006 PERMOHONAN PENJELASAN PPN KOMODITI MAKANAN TERNAK
2008 S - 846/PJ.322/2006
14 Sep 2006 PENGENAAN JENIS PAJAK ATAS JASA MANAJEMEN YANG DILAKUKAN DI LUAR NEGERI
2009 S - 831/PJ.341/2006
13 Sep 2006 PERMINTAAN INFORMASI DARI NATIONAL TAX AGENCY JEPANG
2010 SE - 04/PJ.33/2006
12 Sep 2006 PENYAMPAIAN RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-165/PJ./2005 TANGGAL 16 DESEMBER 2005 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
2011 SE - 19/PJ./2006
12 Sep 2006 PENATAAN ULANG FUNGSI PEMERIKSAAN PAJAK
2012 S - 584/PJ.52/2006
12 Sep 2006 PERMOHONAN TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS BARANG IMPOR ATAS NAMA LEMBAGA SANDI NEGARA
2013 S - 585/PJ.53/2006
12 Sep 2006 PERLAKUAN PPN ATAS PENDAPATAN NON-AIR PDAM
2014 SE - 03/PJ.33/2006
12 Sep 2006 PENYAMPAIAN RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-90/PJ/2005 TANGGAL 18 MEI 2005 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
2015 619/KMK.02/2006
11 Sep 2006 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 11 SAMPAI DENGAN 17 SEPTEMBER 2006
2016 S - 577/PJ.52/2006
8 Sep 2006 PERMOHONAN FASILITAS PPN DAN PPN BM ATAS ALIH STATUS KENDARAAN TAKSI MENJADI KENDARAAN PLAT HITAM
2017 S - 788/PJ.344/2006
8 Sep 2006 KONFIRMASI PENGENAAN PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA DARI LUAR NEGERI
2018 S - 791/PJ.332/2006
8 Sep 2006 PERMOHONAN PETUNJUK MENGENAI PEMINJAMAN BERKAS WAJIB PAJAK
2019 S - 786/PJ.344/2006
8 Sep 2006 PERMINTAAN INFORMASI ATAS PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK PT. ABC UNTUK TAHUN PAJAK 1998
2020 605/KMK.03/2006
6 Sep 2006 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN TENGAH II
2021 604/KMK.03/2006
6 Sep 2006 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA BAGIAN TENGAH
2022 603/KMK.03/2006
6 Sep 2006 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA I
2023 602/KMK.03/2006
6 Sep 2006 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN BARAT I
2024 S - 569/PJ.53/2006
5 Sep 2006 PEMBEBASAN PPN ATAS LAYANAN JASA POS
2025 S - 570/PJ.53/2006
5 Sep 2006 PENEGASAN PPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
2026 595/KMK.02/2006
4 Sep 2006 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 4 SAMPAI DENGAN 10 SEPTEMBER 2006
2027 S - 568/PJ.53/2006
1 Sep 2006 PERMOHONAN PENEGASAN TENTANG SURAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NO. 840/PJ.53/2005 TANGGAL 14 SEPTEMBER 2005
2028 SE - 21/PJ./2006
1 Sep 2006 APLIKASI KEY PERFORMANCE INDICATOR
2029 SE - 13/PJ.42/2006
31 Ags 2006 PENCABUTAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-03/PJ.44/1994 TENTANG TATACARA PEMBERIAN TAX CLEARANCE (SURAT KETERANGAN FISKAL) KEPADA PERUSAHAAN YANG GO PUBLIC
2030 S - 567/PJ.51/2006
31 Ags 2006 PENEGASAN ATAS PENGENAAN PPN BM UNTUK BANGUNAN UNIT KOMERSIAL MIRIP RUKO
2031 S - 158/PJ.75/2006
30 Ags 2006 PERMINTAAN USULAN PENCEGAHAN WP/PP BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
2032 70/PMK.04/2006
29 Ags 2006 PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA USAHA PENYEDIAAN TENAGA KERJA LISTRIK OLEH SWASTA
2033 540/KMK.02/2006
28 Ags 2006 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 28 AGUSTUS SAMPAI DENGAN 3 SEPTEMBER 2006
2034 S - 700/PJ.32/2006
24 Ags 2006 PENGKREDITAN FAKTUR PAJAK MASUKAN
2035 S - 701/PJ.331/2006
24 Ags 2006 PENANGANAN WAJIB PAJAK YANG TIDAK MELAPORKAN SPT MASA/TAHUNAN
2036 S - 702/PJ.332/2006
24 Ags 2006 LEGALITAS DOKUMEN DARI TRANSAKSI E-COMMERCE
2037 S - 703/PJ.313/2006
24 Ags 2006 PENEGASAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM DI NAD DAN SUMATERA UTARA
2038 537/KMK.03/2006
23 Ags 2006 PEMBERIAN TUNJANGAN KEGIATAN TAMBAHAN UNTUK PEGAWAI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA BAGIAN TENGAH, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN BARAT I, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN BARAT III, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BALI, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA BAGIAN TENGAH, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN BARAT I, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN BARAT III, DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BALI
2039 69/KMK.03/2006
23 Ags 2006 PEMBERLAKUAN KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN BAG