Dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran (Whistleblower), DJP telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Kewajiban Melaporkan Pelanggaran dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (Perdirjen Nomor PER-22/PJ/2011).

Agar Perdirjen Nomor PER-22/PJ/2011 tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pegawai DJP, pimpinan DJP telah melaksanakan sosialisasi kepada pegawai di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP) di seluruh Indonesia. Sosialisasi ini terbagi dalam beberapa tahapan waktu dan tempat pelaksanaan, yaitu:

  1. Dalam bulan September, sosialisasi atas Perdirjen Nomor PER-22/PJ/2011 dimaksud telah dilaksanakan dalam kegiatan Sosialisasi Pengembangan Sistem Kepatuhan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2011 yang diselenggarakan di Medan (meliputi Kanwil DJP Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara I, dan Sumatera Utara II) dan Surabaya (meliputi Kanwil DJP Jawa Timur I, Jawa Timur II, Jawa Timur III, dan Bali).
  2. Pada bulan Oktober, sosialisasi dilaksanakan di Kantor Pusat DJP (meliputi Kantor Pusat DJP dan seluruh Kanwil DJP di wilayah DKI Jakarta) dan di Makassar (meliputi Kanwil DJP Nusa Tenggara, Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Kanwil DJP Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara serta Kanwil DJP Papua dan Maluku).
  3. Untuk bulan November, sosialisasi dilaksanakan di Balikpapan (meliputi Kanwil DJP Kalimantan Barat, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah serta Kanwil DJP Kalimantan Timur) dan Padang (meliputi Kanwil DJP Riau dan Kep. Riau, Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Bangka, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung serta Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi).
  4. Pada tahap terakhir di bulan Desember, sosialisasi dilaksanakan di Kantor Pusat DJP yang meliputi Kanwil DJP Banten, Kanwil DJP Jawa Barat I, Kanwil DJP Jawa Barat II, Kanwil DJP Jawa Tengah I, Kanwil DJP Jawa Tengah II dan Kanwil DJP DI Yogyakarta.

Pada sosialisasi yang dilaksanakan di Kantor Pusat DJP pada bulan Oktober, Direktur Jenderal Pajak berkesempatan hadir untuk memberikan sambutan dan pengarahan. Dalam sambutan dan pengarahannya, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan bahwa DJP harus bangga dengan terbitnya Perdirjen Nomor PER-22/PJ/2011 tersebut karena DJP menjadi institusi tingkat eselon I pertama yang merealisasikan dan secara kongkrit bisa mewujudkan whistleblowing system menjadi suatu peraturan, yang bahkan tidak tertutup kemungkinan akan menjadi acuan bagi unit/instansi pemerintahan yang lain bahkan instansi swasta.

Pada kesempatan itu juga, Direktur Jenderal Pajak menjelaskan, selain untuk menghindari pengkhianatan yang dilakukan oleh pegawai dalam berbagai bentuk pelanggaran yang mungkin dilakukan, Whistleblowing System DJP juga dimaksudkan untuk membangun kembali public trust terhadap DJP dan mengajak seluruh pegawai DJP untuk mengubah budaya permisif menjadi budaya korektif yang berarti tidak akan pernah mentolerir adanya pelanggaran dengan cara melaporkannya ke saluran pengaduan yang telah disediakan.

Dalam akhir pengarahannya, Direktur Jenderal Pajak membenarkan bahwa whistleblowing system DJP adalah bentuk kepedulian yang dipaksakan yang terlahir dari upaya untuk membangun sebuah sistem yang mewajibkan individu-individu untuk saling peduli, saling koreksi dan saling mengingatkan demi keselamatan institusi dalam hal ini DJP yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi negara. Pemahaman mengenai Whistleblowing System Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat mencegah dan mengurangi pelanggaran yang terjadi, membentuk budaya baru DJP yang korektif, serta meningkatkan kepatuhan pegawai DJP. Hal ini pada akhirnya diharapkan akan mendukung pencapaian sasaran penerimaan pajak yang optimal.

Untuk pengaduan dapat langsung mengakses http://www.wise.depkeu.go.id/.

File Terkait: