“Kampanye pajak itu penting dan perlu, tapi tidak perlu pasang iklan besar di suratkabar seperti yang baru-baru ini dilakukan BUMN. Iklan seperti itu selain terasa arogan juga sindirannya menyakit hati masyarakat. Iklan itu sama sekali tidak efektif. Bukankah masyarakat sangat paham iklan itu propaganda yang sering mengabaikan fakta, dan masyarakat juga tahu bagaimana kinerja BUMN selama ini? Untuk merebut hati dan pikiran masyarakat yang diperlukan bukan iklan, tapi bukti kejujuran dan kesediaan melayani dengan hati”, demikian diutarakan Mantan Dubes RI untuk Belgia Sulaiman Abdul Manan kepada Wiyoso Hadi dari Tim Peliput Berita Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Mantan aktivis demonstran yang sempat ditangkap karena aktivitasnya menggugat pemerintah di masa Orba itu, juga mengharapkan agar iklan pajak lebih transparan dalam menjelaskan kemana saja dan untuk apa saja uang pajak dipakai dalam pembangunan. “Warga masyarakat juga perlu tahu kemana dan untuk apa sebenarnya seluruh uang pajak mereka itu digunakan”, papar Sulaiman.
Dalam wawancara terpisah, Dirut Lembaga Pelayanan Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Rosarita Niken Widiastuti, mengharapkan agar DJP lebih perbanyak sosialisasi pajak yang bersifat dialog interaktif mengenai aplikasi maupun peraturan perpajakan baik yang lama ataupun peraturan baru perpajakan yang mengalami beberapa perubahan. “Berikan penjelasan yang mudah dipahami Wajib Pajak (WP), sehingga tidak terjadi kesalahan persepsi mengenai perpajakan. Perlu sosialisasi yang menyentuh dan menggerakkan hati masyarakat agar suka bayar pajak. Sosialisasi pajak bisa melalui LPP RRI, mengingat jangkauan siaran LPP RRI mencapai 80% penduduk Indonesia yang tersebar di tujuh puluh tujuh stasiun RRI Daerah dari Sabang sampai ke Merauke dan sebelas perwakilan luar negeri”, ucap Niken.
Di tempat terpisah, mantan anggota DPR RI, Antarini Malik harap agar kampanye pajak yang menyentuh hati perlu lebih banyak disosialisasikan melalui penggunaan media elektronik, seperti televisi, radio, hingga internet, lewat situs jejaring sosial facebook dan twitter. “Selain itu perlu diefektifkan penyuluhan yang bisa melekat di hati masyarakat, melalui universitas-universitas dan kantor kelurahan”, tutur Antarini, yang juga Pimpinan Adam Malik Center itu.
Di lain tempat, aktivis sosial kemanusiaan, Ismail Agoes Said, minta agar kampanye pajak perlu dilakukan lebih persuasif dan kreatif. “Kampanye pajak perlu persuasif dengan giring masyarakat bahwa bayar pajak adalah Kebutuhan bukan kewajiban”, ungkap Presiden Direktur Dompet Dhuafa ini. “Selain itu kampanye perlu kreatif, bisa dengan merangkul lembaga-lembaga sosial agama untuk mengkampanyekan dan sosialisasi pajak secara bersama-sama misalnya dengan tema “Orang Bijak Taat Bayar Pajak dan Zakat,” jelas Ismail.
Mantan direksi Citibank ini juga berharap agar penghargaan kepada WP jangan hanya diberikan kepada pembayar pajak terbesar. “Ada baiknya juga penghargaan pajak diberikan kepada Usaha Menengah dan Usaha Kecil. Kriterianya bisa dibuat misalnya : Kedisiplinan membayar pajak, Kerapian Administrasi, Jumlah Kenaikan Pembayaran Pajak yang cukup signifikan dari tahun ketahun, dan lain lainnya,” ujar Ismail.
Dalam wawancara terpisah, pemerhati sosial kota Bogor dan sosialita Bogor, Dewi Pandji, mengharapkan agar sosialisasi pajak selain menyentuh hati juga perlu lebih fun (menyenangkan). “Masukkan dalam kampanye pajak, unsur musik dan olah raga yang sedang digemari masyarakat. Isi dan tema kampanya harus singkat padat dan mudah dicerna, yang tidak perlu pemikiran berat”, ungkap Dewi. “Lebih baik lagi jika kampanye disampaikan oleh orang-orang yang dikenal dan sedang jadi idola masyarakat. Kampanyekan juga keuntungan dan reward jika bayar pajak serta apa saja kerugian dan punishment-nya jika tidak bayar pajak”, tandas Dewi.
Dewi mengaku dia, suaminya dan anggota keluarganya bangga bayar pajak. “Kami bangga bayar pajak, karena mengerti tugas, fungsi dan peran pajak dalam rangka mencapai tujuan nasional. Dalam menjalankan roda pemerintahan dan negara memerlukan biaya, dari mulai gaji PNS, TNI, Polri, sarana prasarana umum dan lain-lain. Oleh karena itu DJP diharapkan tak hanya mungut pajak, akan tetapi perlu ikut bantu tumbuhkan ekonomi WP. Misal, untuk meningkatkan produksi padi, pemerintah mencetak lahan baru namun tetap di bawah pembinaan pemerintah mulai dari pengadaan bibit dan lain-lain. DJP jelas harus bekerja sama dan berkoordinasi dengan BUMN, Bank, HIPMI dan pihak-pihak terkait lainnya. Program tersebut bisa dimulai untuk WP yang punya talenta bisnis dan langsung dibawah pembinaan instansi yang ditunjuk. Sehingga nanti jika WP itu diminta bayar pajak, ia akan dengan sukarela dan suka bayar pajak karena dalam mengembangkan usaha dan menyusun administrasi usahanya untuk keperluan kewajiban perpajakannya dulu, telah mendapat pembinaan langsung oleh DJP dan instansi-instansi terkait lainnya sejak awal”, terang Dewi.
