Wajib Pajak Batal Disandera Karena Alasan Ini

Pematang Siantar, 1 April 2017. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ( DJP) Sumatera Utara II bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rantau Prapat menghentikan upaya penyanderaan terhadap penunggak pajak berinisial AS dengan tunggakan pajak sebesar Rp. 1.3 milyar Penghentian upaya penyanderaan dilakukan karena Wajib Pajak pada akhirnya bersedia untuk menyelesaikan tunggakan pajaknya melalui mekanisme program tax amnesty tepat di hari terakhir program tersebut berakhir. AS, merupakan seorang pengusaha sawit yang terdaftar di KPP Pratama Rantau Prapat, memiliki tunggakan pajak sebesar Rp.1,3 Milyar. AS menunggak pajak tersebut sejak tahun 2013. Rencananya Wajib Pajak tersebut akan dititipkan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pematang Siantar. Terhadap Wajib Pajak tersebut telah diterbitkan Surat Ijin Menteri Keuangan sebagai dasar untuk melakukan penyanderaan. Atas dasar Ijin Menteri Keuangan tersebut KPP Pratama Rantau Prapat menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan kepada Jurusita Pajak untuk melakukan eksekusi dengan berkoordinasi dengan aparat keamanan. Pada tanggal 31 Maret yang merupakan hari terakhir program pengampunan pajak, Wajib Pajak membayar pokok tunggakannya dan uang tebusan serta menyampaikan Surat Pernyataan Harta sebagai syarat mengikuti program. Total pajak yang terutang yang dilunasi ke kas Negara adalah sebesar Rp. 826,6 Juta yang berupa pokok pajak terutang. Sisa dari tunggakannya yang berupa sanksi administrasi akan dihapuskan oleh KPP Pratama Rantau Prapat. Setelah berakhirnya program pengampunan pajak, upaya penagihan akan kembali ditingkatkan untuk mengamankan penerimaan pajak. Tindakan tegas akan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang tidak kooperatif dalam menjalankan kewajibannya. Selain penyanderaan, tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan, lelang, pencegahan bepergian ke luar negeri, serta pemblokiran rekening bank penunggak pajak. Dalam rangka penegakan hukum dibidang perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak berupaya melakukan tindakan penagihan aktif terhadap penunggak pajak. Tindakan penagihan dilakukan sebagai upaya untuk memaksa Wajib Pajak melunasi tunggakannya. Salah satu tindakan penagihan adalah penyanderaan penanggung pajak yang tidak kooperatif. Penyanderaan adalah upaya paksa badan dengan cara menitipkan penanggung pajak di rumah tahanan dalam jangka waktu sampai dengan enam bulan.