Tidak Semua Pembayaran e-Commerce ke Luar Negeri Kena PPh Pasal 26

Pada dasarnya setiap ada pembayaran ke luar negeri harus dikenakan PPh Pasal 26. Namun jika sebuah perusahaan e-commerce yang tax resident di Negara lain yang punya tax treaty dengan Indonesia maka pengenaan pajaknya itu tidak serta merta kena pasal 26 tapi kita harus mengikuti ketentuan di tax treaty-nya. "Bisa dengan tarif lebih rendah dari 20%," jelas Kepala Seksi Pajak Penghasilan Badan II, Kunto Laksito, saat menjawab pertanyaan peserta seminar Seminar Perpajakan "Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bagi Pelaku e-Commerce Di Indonesia" yang diadakan oleh Direkorat Jenderal (Ditjen) Pajak di Jakarta, 27 Agustus 2014.

"Untuk memanfaatkan tarif sesuai tax treaty ada juga persyaratan yang harus dipenuhi misalnya menyampaikan Surat Keterangan Domisili, nanti SKD ini dilampirkan saat menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 26 bahwa WP ini bisa menggunakan tarif treaty karena wajib pajak di luar negeri ini memang benar adalah tax resident dari Negara itu yang berdasrkan treaty tarifnya lebih rendah daripada tarif PPh Pasal 26 20%," imbuh Kunto.

Namun jika tidak ada tax treaty dengan Indonesia maka pembayaran ke luar negeri harus dikenakan PPh Pasal 26. "Dari sisi pembayaran juga mesti dilihat dulu mana yang lebih dulu antara dilakukan pembayaran, bersedianya dilakukan pembayaran dan jatuh tempo pembayaran, ini mana yang lebih dahulu," jelas Kunto.

Adapun jika perusahaan e-Comemerce menggunakan metode Gross Up dimana pihak pembayar yang harus menanggungnya maka Gross Up-nya tidak bisa dibiayakan. "Jadi kalau Gross Up itu memberi tambahan tunjangan penghasilan yang artinya dari pembayarnya harus membayar lebih jadi metode gross upnya mau tidak mau harus dikenakan PPh Pasal 26 tambahan," kata Kunto.

Terkait akan dilakukan assessment terhadap pelaku e-Commerce, Kasubdit Interoperablitas dan Interkonektivitas e-Business, Kemkominfo, Hafni Septiana Nur Endah menambahkan bahwa e- Commerce itu lebih pada arah percaya, kepercayaan atau trust, makanya perlu disosialisasikan kepada para pembelinya bahwa ini ada trust mark-nya tidak, bahwa ini adalah benar pemiliknya maka perlu adanya sertifikasi keandalan.

"Jadi si pemilik werbsite itu memasang logo itu maka itu untuk meyakinkan pembelinya. Jadi sekarang kalau sebagai pembeli tidak terkirim harus bagaimana, Kemkominfo bisa batu telusuri ini penjualnya siapa, jika domain-nya dot-id tapi jika domain-nya dot-com sulit ditelurusi karena bukan milik kami (pemerintah Indonesia)," ujar Hafni.

Hafni mengingatkan bahwa pemilik-pemilik website e-Commerce harus mendaftar ke Kemkominfo. Soal biaya assessment, Kemkominfo masih belum menetukan berapa tarifnya. "Kami juga faham lah kalau UKM masih kecil jadi belum kami tentukan berapa dan dari pihak kami juga sedang menyiapkan personil-personilnya untuk melakukan assessor. Karena untuk pendaftaran sistem elektronik pendaftarannya harus ke Kemkominfo," kata Hafni.

 

Artikel Terkait :

  1.  Tidak Ada Pajak Baru di Bidang e-Commerce
  2.  Masih Sedikit Pelaku e-Commerce Yang Memiliki NPWP
  3.  e-Commerce Indonesia Terus Berkembang Pesat
  4.  e-Commerce di Indonesia Sudah Diatur Dalam UU Perdagangan
  5.  e-Commerce Tentukan Masa Depan Perdagangan Indonesia
  6.  Ditjen Pajak Tegaskan Kembali Aturan Pajak e-Commerce
  7.  Tidak Ada Dobbel Taxation Di Bidang e-Commerce
  8.  Penyerahan Jasa Kena Pajak e-Commerce Di Daerah Pabean Kena PPN