Tidak Ada Pajak Baru di Bidang e-Commerce

“Tidak ada pajak baru bagi pelaku bisnis e-Commerce di Indonesia”, demikian tegas Wahju K. Tumakaka selaku Ketua Tim Pengembangan Kebijakan, Proses Bisnis dan Database di Bidang e-Commerce, ketika membuka Seminar Pemenuhan Kewajiban Perpajakan bagi Pelaku e-Commerce di Indonesia di Auditorium Chakti Budhi Bhakti Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (Rabu 27 Agustus 2014).

Dalam kesempatan tersebut, Wahju mengungkapkan tujuan diadakannya seminar tersebut adalah untuk memberikan dan meningkatkan pemahaman para pelaku usaha e-commerce akan aspek-aspek transaksi bisnis e-commerce terutama terkait perpajakan. Wahju juga berharap peningkatan pemahaman akan aspek perpajakan akan meningkatkan kesadaran para peserta terhadap kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi.

Pada bagian lain, Kunto Laksito, Kepala Seksi Pajak Penghasilan Badan II Direktorat Jenderal Pajak menambahkan bahwa tidak ada perbedaan aspek perpajakan antara transaksi e-Commerce dengan perdagangan konvensional, sehingga yang menjadi objek pajak adalah sama, yaitu: Untuk Pajak Penghasilan, objek pajaknya adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesai, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Untuk Pajak Pertambahan Nilai berupa: penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah pabean; impor Barang Kena Pajak Pemanfaatan baran Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatna Jasa Kena Pajak dari luar Daerah pabean di dalam Daerah Pabean; dan Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Untuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah berupa penyerahan dan impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

Seminar menghadirkan perwakilan pelaku e-commerce, CEO iPaymu, Pikukuh Tutuko, sebagai nara sumber. Pikukuh memaparkan tentang perkembangan e-commerce di Indonesia dan kendala-kendala yang dihadapi para pelaku bisnis e-commerce di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut Pikukuh juga berharap agar kementerian terkait dapat saling berkoordinasi dalam menyusun peraturan bisnis e-commerce.

Hadir juga perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kasubdit Interopabilitas dan Interkonektivitas e-Business, Hafni Septiana Nur Endah yang membawakan materi tentang aspek hukum terkait e-commerce berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan komunikasi dan informatika.

Sementara aspek proses bisnis perdagangan yang melalui dan/atau berhubungan dengan e-commerce dibahas oleh Fetnayeti selaku Direktur Bina Usaha Kementerian Perdagangan.


Artikel Terkait :

  1.  Masih Sedikit Pelaku e-Commerce Yang Memiliki NPWP
  2.  e-Commerce Indonesia Terus Berkembang Pesat
  3.  e-Commerce di Indonesia Sudah Diatur Dalam UU Perdagangan
  4.  e-Commerce Tentukan Masa Depan Perdagangan Indonesia
  5.  Ditjen Pajak Tegaskan Kembali Aturan Pajak e-Commerce
  6.  Tidak Ada Dobbel Taxation Di Bidang e-Commerce
  7.  Tidak Semua Pembayaran e-Commerce ke Luar Negeri Kena PPh Pasal 26
  8.  Penyerahan Jasa Kena Pajak e-Commerce Di Daerah Pabean Kena PPN