Tidak Ada Dobbel Taxation Di Bidang e-Commerce

Masih saja ada pelaku e-Commerce yang merasa ada pengenaan pajak berganda dalam PPN jasa e-Commerce padahal hal itu tidak ada. "PPN adalah pajak konsumsi yang dikenankan di setiap rantai, baik di rantai produksi maupun distribusi, yang dikenakan atas penyerahan barang atau jasa. Jadi sebenarnya kalau PPN itu rantainya tidak pernah terputus tidak ada dobbel taxation karena PPN kita menganut system faktur boleh mengkrditkan pajak masukan atau pajak yang sudah dipungut ketika kita melakukan pembelian barang tersebut," jelas Kepala Seksi Peraturan PPN Jasa, Direktorat Peraturan Perpajakan I, Ditjen Pajak, Calvin Octo Pangaribuan saat menjawab pertanyaan peserta seminar Seminar Perpajakan "Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bagi Pelaku e-Commerce Di Indonesia" yang diadakan oleh Direkorat Jenderal (Ditjen) Pajak di Jakarta, 27 Agustus 2014.

"Jadi ketika distributor sudah melakukan penyerahan barang kepada retailer dia akan mengenakan PPN. PPN tersebut dapat dikrediktan oleh Retailer ketika dia melakukan penjualan. Jadi kalau rantai itu benar-benar utuh tidak pernah terputus PPN yang disetor, karena PPN itu pemikul beban pajaknya adalah konsumen akhir, adalah 10% dari harga yang diterima oleh konsumen akhir," terang Calvin

"Jadi berapa penerimaan negara?" lanjut Calvin, "Penerimaan Negara adalah seharusnya sama dengan yang dibayar oleh konsumen akhir. Tapi bayarnya itu dicicil dari setiap rantai, mungkin di rantai produksi sekian yang disetor, yang di rantai distribusi sekian, nanti pada intinya itu harus sama dengan yang dibayar atau dipikul oleh konsumen akhir."

"Nah kalau ternyata di retailer tidak mengenakan PPN, PPN tersebut menjadi beban malah bagi retailer, menjadi harga pokok, nah ini yang tidak pas. Jadi pada prinsipnya kalau rantainya itu semua tidak terputus, PPN itu hanya dikenakan sekali tidak ada dobbel taxation karena dia akan terkreditkan. Jadi kalau kita melihat transaksi online marketplace apakah yang menjual barang harus mengenakan PPN.. ya, tapi di PMK kita ada batasan pengusaha kecil dan batasan yang boleh tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Batasanya Rp. 4,8 Milyar dalam setahun. Jadi ketika penjual, peredaran usaha Baran kena pajak atau jasa kena pajak masih di bawah Rp 4,8 Milyar maka boleh tidak menjadi PKP. Oleh karena itu penyerahannya tidak dikenakan PPN," imbuh Calvin. "Tapi kalau penjual menjadi PKP ataupun penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak lebih dari 4,8 Milyar maka wajib jadi PKP dan semua penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak lebih dari 4,8 Milyar yang dilakukan harus ia pungut PPN. Begitu pula waktu membeli PKP boleh mengkreditkan," tandas Calvin.

Calvin menerangkan bahwa terkait online marketplace harus dipastikan apa Barang atau Jasa yang diserahkan. "Jika terjadi penyerahan Barang atau Jasa oleh merchant yang PKP atau seharusnya PKP kepada pembeli maka dikenakan PPN. Setiap penjualan harus ada penerbitan faktur pajak," jelas Calvin.

"Pelaporan bisa digunggung, tapi setiap PKP yang melakukan penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak harus membuat faktur pajak tapi ada untuk kriteria Pengusa Pajak tertentu untuk Pedagang Eceran boleh menyelenggrakan faktur pajak yang persyaratannya mengikuti aturan tapi nomor faktur pajaknya tidak harus dari nomor Ditjen Pajak," terang Calvin.

"Dia bisa menyelenggarakan nomor faktur tersendiri tapi tetap informasi yang ada di faktur pajak itu harus mengikuti aturan seperti nama, NPWP, alamat waluapun informasi pembeli boleh tidak ada. Ini hanya dibatasi untuk pedagang eceran yang pelaporannya kemudian bisa digunggung di SPT Masa PPN. Tapi kalau dia bukan ternmasuk pedagang eceran dan untuk sementara transaksi online ini belum dimasukan sebagai pedagang eceran," imbuh Calvin.

Dalam PP 1/2012 diatur bahwa pedagang eceran itu melalui suatu tempat penjualan eceran atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya; dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan pada umumnya penyerahan Barang Kena Pajak atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual atau pembeli langsung menyerahkan atau membawa Barang Kena Pajak yang dibelinya.

"Jadi untuk sementara untuk penjualan melalui elektronik (secara on-line) ini sampai sekarang belum bisa dikategorikan sebagai Pedagang Eceran. Oleh karena itu dia tidak bisa menyelenggarkan pembuatan faktur pajak yang secara khusus tadi. Dia harus mengikuti penerbitan faktur pajak yang diatur dalam UU PPN yang penomorannya harus minta kepada Ditjen Pajak dan dibuat pada saat penyerahan," tandas Calvin.

Sedangkan terkait pertanyaan peserta seminar mengenai pemblokiran situs-situs e-Commerce, perwakilan dari Kemkominfo, Kasubdit Interoperablitas dan Interkonektivitas e-Business, Hafni Septiana Nur Endah menjelaskan bahwa Kemkominfo tidak semena-mena melakukan pemblokiran kecuali kalau ada permintaan dari yang terkait atau dari tim penyidik Kemkominfo. "Contohnya dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) sering memberikan list kepada kami untuk diminta diblokir karena memang banyak yang menjual jamu yang kadaluarsa dan segala macam itu ya, komposisinya juga tidak bagus. Jadi kami melakukan pemblokiran itu karena ada permintaan dari instansi yang berwenang. Nawala juga melakukan pemblokiran seperti itu," ucap Hafni.

 

Artikel Terkait :

  1.  Tidak Ada Pajak Baru di Bidang e-Commerce
  2.  Masih Sedikit Pelaku e-Commerce Yang Memiliki NPWP
  3.  e-Commerce Indonesia Terus Berkembang Pesat
  4.  e-Commerce di Indonesia Sudah Diatur Dalam UU Perdagangan
  5.  e-Commerce Tentukan Masa Depan Perdagangan Indonesia
  6.  Ditjen Pajak Tegaskan Kembali Aturan Pajak e-Commerce
  7.  Tidak Semua Pembayaran e-Commerce ke Luar Negeri Kena PPh Pasal 26
  8.  Penyerahan Jasa Kena Pajak e-Commerce Di Daerah Pabean Kena PPN