Kamis, 6 September 2012 - 09:54

Lembaga nirlaba Transparency International Indonesia (TII) menilai reformasi birokrasi oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) rawan terhenti meskipun telah berjalan dan sukses dibandingkan kementerian dan lembaga lain.

"Reformasi birokrasi di Pajak sepertinya terhenti karena merit system di kalangan pejabatnya tidak berjalan, artinya rekrutmen yang sangat selektif untuk di tingkatan atas tidak berjalan," kata Sekretaris Jenderal TII Teten Masduki yang ditemui selagi Pertemuan Forum Anti Korupsi III di Jakarta, Senin pekan ini.

Teten mengatakan reformasi birokrasi Ditjen Pajak bukan sekedar mengubah sistem, tetapi juga menumbuhkan semangat (reformasi) dalam kalangan pegawai pajak sehingga punya pola laku dan sikap yang berubah. Semuanya harus dimulai dari para pemimpinnya. "Bukan hanya di Indonesia, reformasi birokrasi dalam konteks negara yang sangat korup secara nasional biasanya harus dimulai dari para pemimpinnya," kata Teten.

"Pegawai-pegawai pajak yang serius melakukan reformasi setelah terpukul kasus Gayus (Tambunan) dan lain-lain, melihat merit system di pejabat eselon itu tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan," katanya seraya mengatakan situasi tersebut sangat kritis.

Pegawai-pegawai pajak yang reformis, menurut Teten, mungkin akan keluar atau kembali bersekongkol dengan pejabat-pejabat lama yang tidak reformis karena reformasi birokrasi yang berjalan didominasi pegawai tingkat bawah.

"Yang reformis jumlahnya kecil dan yang lain menunggu, tapi mereka melihat. Ada semangat bahwa perubahan (Ditjen Pajak) ini sedang berlangsung jadi sebagian besar wait and see karena mereka juga tidak mau tergilas oleh perubahan," kata Teten.

Kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi

Teten menilai kerjasama Ditjen Pajak dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengungkapan kasus (whistleblowing system) dibutuhkan karena praktik korupsi di Ditjen Pajak cenderung menyebar ke daerah.

"Kerjasama antara Ditjen Pajak dengan KPK (berdampak) selain (masyarakat) bisa lebih percaya juga memungkinkan dia (Ditjen Pajak) untuk merespons laporan-laporan dalam sistem korupsi yang menyebar itu," kata Teten.

Dalam laporan penelitian tentang reformasi birokrasi di Ditjen Pajak, TII menyimpulkan bahwa penerapan kode etik di lingkungan institusi itu secara umum sudah cukup baik melalui kebijakan, komunikasi, manajemen risiko, dan evaluasi.

"Perlu disusun kode etik khusus untuk posisi atau jabatan tertentu, perlu ada unit khusus antikorupsi di level Ditjen Pajak atau Kementerian Keuangan," kata Teten mengutip laporan TII.

Dan pegawai yang mengetahui, terlibat, dan atau mendengar (korupsi) dapat meminta nasihat kepada saluran konsultasi internal. Teten sendiri menyambut baik dibentuknya Direktorat Kepatuhan Internal dan Sumber Daya Aparatur (KITSDA) di Ditjen Pajak. Menurutnya, unit tersebut perlu lebih disebarluaskan di daerah-daerah.