Sutan Bhatoegana: Pajak Harus Adil dan Berkeadilan

Pajak menjadi alat dalam mewujudkan keadilan sosial, rasanya semua orang sependapat. Begitu juga dengan Sutan Bhatoegana. Anggota DPR yang juga Ketua Komisi VII ini menyatakan, orang yang lebih besar pendapatannya seharusnya lebih besar juga pajaknya. “Untuk mensubsidi orang yang tidak mampu. Saya kira itu menarik sekali,” ujarnya.

Karena itu, lanjutnya, kalau kesadaran dalam membayar pajak ini digalakkan, seperti halnya zakat mal, pajak juga bisa menaikkan harkat dan martabat kaum dhuafa. “Lewat pajak, masyarakat ekonomi lemah juga bisa menikmati kesejahteraannya,” katanya.

Ia menambahkan, pajak itu harus adil dan berkeadilan. Di setiap orang kaya, ujar Sutan, ada hak kaum dhuafa. “Itu yang harus dikeluarkan, ada yang untuk pemerintah, ada pula untuk kaum lemah. Jadi, pajak harus berkeadilan,” tuturnya. Dengan begitu, jangan orang yang tak punya justru dipajakin tinggi.

Demi memenuhi rasa keadilan ini, Sutan menegaskan, besarnya pungutan pajak tak bisa dipukul rata. Besarnya pungutan pajak harus didasarkan pada berdasarkan kemampuan dan pendapatan masyarakat. Dari situ, nanti diharapkan agar pajak menjadi alat pemerataan pembangunan. “Termasuk juga nanti melibatkan masyarakat supaya digalakkan membayar zakat mal untuk dikumpulkan dan dibagikan pada rakyat miskin,” katanya.

Selama ini, pemerintah bersama DPR memiliki kewenangan dalam mengalokasikan uang pajak buat pembangunan di daerah. Di sisi lain, menurut Sutan, DPR juga berperan dalam membuat undang-undang dan mengawasi pajak sesuai dengan fungsinya. “Dulu, sumber pendapatan negara paling besar dari pajak energi,” katanya. Namun, lanjutnya, pendapatan terbesar negara sekarang ada di pajak.

Sayangnya, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkendala oleh rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelola pajak. Karena itu, Sutan berharap, masyarakat memilih pemimpin bangsa yang kredibel, bukan pemimpin yang hanya memikirkan dirinya sendiri. “Pilihlah pemimpin BBM (bersih, berani, merakyat). Bukan pemimpin SDM, selamatkan diri masing-masing,” katanya.

Guna membangun akuntabilitas dan transparansi, Sutan menyarankan agar kementerian atau lembaga negara mempublikasikan penggunaan uang pajak. Selain itu, pemerintah juga mempercepat pengawasan dan penegakan hukum. “Itu saja sudah cukup. Transparan penting, pengawasan juga penting. Tapi penegakan hukum juga jauh lebih penting,” ujarnya.

Pemberian stimulus, menurutnya, boleh saja dilakukan untuk meningkatkan kesadaran publik untuk membayar pajak. “Kita harapkan pemerintah bisa memikirkan bahwa hidup berbangsa dan bernegara ini takkan bisa normal tanpa ada kontribusi dari masyarakat,” katanya.

Karena itu, pemerintah juga meminta masyarakat secara sadar untuk bayar pajak. Di samping itu, lanjutnya, masyarakat berhak meminta kejelasan informasi mengenai uang pajak dialokasikan untuk apa saja. “Jelas itu barang, kan. Jangan kayak sekarang. Masyarakat sudah patuh bayar pajak, tapi jalanan di depan rumah mereka sendiri rusak, ya marahlah mereka,” katanya.