Sulitnya menagih piutang wajib pajak badan dan orang asing

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Badan dan Orang Asing (Badora) harus memutar otak untuk bisa mencairkan piutang pajak dari wajib pajak yang terdaftar di wilayahnya. Bagaimana tidak, wajib pajak yang hendak ditagih KPP Badora tak punya aset untuk membayar utang.

Mau tidak mau, KPP Badora akhirnya melakukan pencegahan kepada badan dan orang asing yang punya utang pajak tersebut.

"Karena itu, kami lebih mengarahkan pencegahan karena pada umumnya wajib pajak badan orang asing adalah penanggung pajaknya adalah orang-orang yang frekuensi keluar dan masuk daerah Indonesia cukup tinggi. Sehingga cegah ini bisa menjadi tools yang efektif," kata Kepala KPP Badora Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Jakarta Khusus, Neilmadrin Noor.

Nelmadrin menjelaskan karakterisitik dari wajib pajak di KPP Badora ini pada umumnya wajib pajak bersifat hit and run. Artinya, dimana wajib pajak asing tersebut melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak. Di saat mereka sudah selesai kontrak kerjanya kemudian mereka pulang ke negaranya.

"Sehingga tantangannya untuk melakukan penagihan adalah bagaimana kita lebih cepat daripada wajib pajak untuk mengetahui dimana keberadaan wajib pajak," ujarnya.

Dari situ, KPP Badora akan melakukan penagihan aktif. Hal ini sama dengan orang pribadi. Setelah kontrak kerja selesai, mereka pun pulang. Yang diperparah lagi adalah sifat dari bentuk usaha tetap, badan, dan orang asing ini pada umumnya tidak memiliki aset di Indonesia. Mereka selalu menyewa gedung, peralatan, kendaraan, dan sebagainya dalam usaha mereka. Sehingga ketika hendak melakukan penagihan aktif dengan cara menyita, asetnya justru tidak ada.

"Nah ini tipikal di KPP Badora, cukup banyak wajib pajak yang tidak punya aset sehingga kami mengalami kesulitan untuk melakukan penyitaan," ungkapnya.

Untuk mempermudah pekerjaan petugas pajak, KPP Badora juga bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak-pihak ketiga dalam menagih piutang pajak dari wajib pajak badan usaha tetap, badan dan orang asing.

"Kami harus bisa berkoordinasi dengan pihak ketiga misal dengan imigrasi dengan Kemenakertrans untuk mengetahui atau dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengetahui (lokasi) wajib pajak," tandasnya.