Rabu, 4 Juli 2012 - 09:14

PENDAHULUAN

Sejak dilakukannya reformasi perpajakan yang pertama (the first tax reform) pada tahun 1984, diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan APBN dapat dipertahankan kesinambungannya. Selain sebagai sumber penerimaan (budgetair), pajak juga memiliki fungsi lain yaitu fungsi regulerend. Menteri Keuangan mengatakan selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara, penerimaan pajak juga akan diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas (Fiscal News. 2007). Selanjutnya, beliau mengatakan bahwa kebijakan fiskal dalam tahun 2007 akan tetap diarahkan untuk melanjutkan reformasi administrasi dan penyempurnaan kebijakan di bidang pajak, kepabeanan dan cukai.

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Berbagai penelitian telah dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik (public finance), penegakan hukum (law enforcement), struktur organisasi (organizational structure), tenaga kerja (employees), etika (code of conduct), atau gabungan dari semua segi tersebut (Andreoni et al. 1998). Dari segi keuangan publik, kalau pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka wajib pajak cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan. Namun sebaliknya bila pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, maka wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan benar. Dari segi penegakan hukum, pemerintah harus menerapkan hukum dengan adil kepada semua orang. Apabila ada wajib pajak tidak membayar pajak, siapapun dia (termasuk para pejabat publik ataupun keluarganya) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Dari segi struktur organisasi, tenaga kerja, dan etika, ditekankan pada masalah internal di lingkungan kantor pajak. Apabila struktur organisasinya memungkinkan kantor pajak untuk melayani wajib pajak dengan profesional, maka wajib pajak akan cenderung mematuhi berbagai aturan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian terapan (applied research) yaitu penelitian yang dilakukan dalam rangka mencari solusi atas suatu masalah (Sekaran 2003). Penelitian dimaksudkan untuk mencari solusi atas suatu masalah yaitu rendahnya jumlah wajib pajak yang terdafar dan kepatuhannya. Sifat penelitian adalah kualitatif, yaitu penelitian yang melibatkan sampel dalam jumlah kecil, baik sampel bersifat individu, grup, atau kejadian (Sekaran 2003). Dalam penelitian digunakan bahan referensi terdiri dari makalah atau penelitian terdahulu mengenai kepatuhan perpajakan, walaupun jumlahnya sangat terbatas yang pemah dilakukan di Indonesia. Oleh karenanya, hasil penelitian di beberapa negara dipakai sebagai referensi. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif (exploratory study) dan menurut Sekaran (2003), jenis penelitian ini cocok dilakukan bila tidak banyak tersedia data dan informasi yang dapat digunakan dalam pembahasan. Penelitian eksploratif juga tepat dilakukan bila penelitian terdahulu belum banyak dilakukan. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder antara lain jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja, jumlah penerimaan negara (APBN), dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan sumber data juga diperoleh dari situs Bank Indonesia, situs Departemen Keuangan dan unit-unit kerja yang terkait, situs Bank Dunia, situs IMF, situs Badan Pusat Statistik, dan situs hasil kerja sama antara Lembaga Penelitian. Universitas Indonesia dengan Australian National University. Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain yaitu: besarnya penghasilan, tarif pajak, persepsi wajib pajak atas penggunaan uang pajak, perlakuan perpajakan, pelaksanaan penegakan hukum, berat (ringan) sanksi perpajakan, dan kelengkapan dan keakuratan database (AIm, Bahl, Murray. 1990; AIm, Jackson, McKee. 1992; Witte dan Woodbury (1985), Dubin dan Wilde (1988), Andreoni et al. 1998; Alm.1991). Hingga awal tahun 1980-an, penerimaan negara masih mengandalkan pada hasil penjualan minyak dan gas bumi (oil and gas), namun karena sumber daya alam tidak dapat diandalkan lagi (akan habis dan tidak tergantikan), maka Pemerintah mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber utama penerimaan APBN. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2002 sampai dengan tahun 2006, kontribusi penerimaan perpajakan berkisar antara 67%-71 %, dan penerimaan perpajakan cenderung akan terus meningkat jumlahnya secara absolut dari tahun ke tahun seiring dengan kebutuhan dalam pembiayaan APBN. (lihat tabel 1)

Tabel 1. Penerimaan Negara dalam APBN Tahun 2002-2006 (triliun rupiah)

Uraian2002
(PAN)
2003
(PAN)
2004
(APBN-P)
2005
(APBN-P2)
2006
(APBN)
Pendapatan Negara dan Hibah
298.8
341.4
403.8
516.2
625.2
Penerimaan Perpajakan
210.1
242.0
279.2
347.6
416.3
70%
71%
69%
67%
67%
Penerimaan Bukan Pajak
88.4
98.9
123.8
161.4
205.3
Hibah
0.1
0.5
0.7
7.2
3.6

Bila dilihat dari struktur jenis penerimaan pajak, pajak penghasilan (income tax) memberikan kontribusi penerimaan pajak yang besar walau masih terkonsentrasi pada sejumlah kecil wajib pajak, baik orang pribadi (nature persons) maupun badan (legal persons). (lihat Tabel 2)

Tabel 2. Penerimaan Negara dalam APBN Tahun 2004-2005 (miliar rupiah)

Mata Anggaran
2004
2005
APBN
%PDB
APBN-P
%PDB
Pendapatan Negara dan Hibah
625.237,0
20,6
659.115,3
21,1
Penerimaan Dalam Negeri
621.605,4
20,4
654.882,4
21,0
1. Penerimaan Perpajakan
416.313,2
13,7
425.053,1
13,6

A. Pajak Dalam Negeri

399.321,7
13,1
410.226,4
13,2
  • Pajak Penghasilan
210.713,6
6,9
213.698,0
6,9
  • Migas
37.516,1
1,2
38.686,0
1,2
  • Non Migas
173.197,5
5,7
175.012,0
5,6
  • Pajak Pertambahan Nilai
128.307,6
4,2
132.876,1
4,3
  • Pajak Bumi dan Bangunan
15.727,9
0,5
18.153,8
0,6
  • BPHTB
5.280,1
0,2
4.386,2
0,1
  • Cukai
36.519,7
1,2
38.522,6
1,2
  • Pajak Lainnya
2.772,8
0,1
2.689,7
0,1

B. Pajak Perdagangan Internasional

16.991,5
0,6
14.826,7
0,5
  • Bea Masuk
16.572,6
0,5
13.583,0
0,4
  • Pajak/Pungutan Ekspor
418,9
-
1.243,7
-
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
205.292,3
6,8
229.829,3
7,4

A. Penerimaan SDA

151.641,6
5,0
165.694,9
5,3
  • Migas
146.234,3
4,8
159.788,5
5,1
  • Non Migas
5.407,3
0,2
5.906,4
0,2

B. Bagian Laba BUMN

23.278,0
0,8
22.322,5
0,7

C. PNBP Lainnya

30.372,7
1,0
41.811,9
1,3
Hibah
3.631,6
0,1
4.232,9
0,1

Khusus bagi wajib pajak orang pribadi, penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 220 juta orang pada tahun 2005, yang telah terdaftar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebanyak 2.622.184 orang (kurang lebih 1,2%). (lihat tabel 3).

Tabel 3. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Tahun 2000-2004

TahunWP OPWP BadanJumlah
20001.320.157660.7361.980.893
20011.690.193795.3612.485.554
20022.020.334879.3752.899.709
20032.327.618966.8023.294.420
20042.622.1841.047.8763.670.060

sumber:berita pajak dalam Hutagaol#2

Padahal jumlah penduduk berusia kerja (15 tahun atau lebih) menurut hasil survei Lembaga Penelitian Universitas Indonesia yang bekerja sama dengan Australian National University, yang bekerja 35 jam atau lebih mencapai 62.835.582 jiwa. Bahkan bila penduduk yang bekerja minimal 25 jam seminggu diperhitungkan, jumlah tersebut akan naik menjadi 77,162,605 jiwa. Jumlah tersebut tidak termasuk penduduk miskin, karena dari data Badan Pusat Statistik disebutkan bahwa jumlah penduduk miskin adalah sekitar 38,7 juta jiwa pada tahun 2005. (lihat tabel 4). Sehubungan dengan NPWP wajib pajak Orang pribadi, Hasan Rahmany, Direktur Ekstensifikasi Direktorat Jenderal Pajak, menjelaskan bahwa Indonesia sebenamya memiliki potensi sebesar 30 Juta NPWP tetapi saat ini baru sekitar 4 juta wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP atau 7,5% dari potensi (Investor Daily, 31 Juli 2007). Oleh karenanya sangat wajar bila Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2007 meluncurkan program ekstensifikasi untuk mendaftarkan NPWP Wajib pajak orang pribadi yang telah memenuhi persyaratan. Rendahnya jumlah wajib pajak yang terdaftar menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak belum optimal.

Tabel 4.Penduduk Umur 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut jam kerja seminggu (Perkantoran-Pedesaan) 2005

Jam Kerja Seminggu2005
Jumlah
%Jumlah
0**2.410.0382.54 
1-4227.3540.24 
5-91.378.1761.45 
10-143.109.5143.27 
15-193.934.0824.14 
15-193.934.0824.14 
20-246.726.3497.08 
25-3414.327.02315.09 
35-4424.64.29025.9862.835.582
45-546.023.4866.34 
55-596.023.4866.34 
60-747.427.5487.82 
75+2.093.2322.2 


Sumber:www.datastatistik-indonesia.com

Dalam rangka menjaga kesinambungan penerimaan pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak telah merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis (initiative measures) dengan melakukan penyempurnaan seperangkat kebijakan peraturan perpajakan dan administrasi perpajakan (tax policy and administrative reforms). Pada tahun 2002 didirikan satu kantor wilayah DJP wajib pajak besar (Large Taxpayer Regional Office-LTRO) dan 2 (dua) kantor pelayanan pajak DJP wajib pajak besar (Large Taxpayer District Tax Office-LTO) (Situmorang 2006). Latar belakang pendirian kantor pelayanan pajak DJP wajib pajak besar adalah untuk mengelola penerimaan pajak secara lebih profesional dengan mengadministrasikan penerimaan pajak dari sejumlah kecil wajib pajak yang memberikan kontribusi penerimaan pajak yang signifikan. Pada kedua kantor pelayanan pajak DJP Wajib Pajak Besar, awalnya terdaftar 200 wajib pajak besar. Kantor pelayanan pajak DJP Wajib Pajak besar dilengkapi dengan sarana dan prasarana, sistem dan metode kerja, sumber daya manusia yang berkualitas.

Struktur organisasinya didesain secara khusus yang berorientasi pada fungsi dan para pegawainya terikat pada kode etik pegawai (code of conduct). Kantor Pelayanan Pajak DJP Wajib Pajak Besar diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih profesional (excellent services) dan juga melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak (taxpayers' compliance); Selain itu, pada Kantor Pelayanan Pajak DJP Wajib Pajak Besar, ditugaskan sekelompok pegawai yang memiliki kriteria khusus sebagai account representative dengan tugas dan tanggungjawab untuk memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Sehubungan dengan pendirian Kantor Pelayanan Pajak DJP Wajib Pajak Besar tersebut, Menteri Keuangan yakin bahwa langkah Pemerintah akan berhasil dalam mengamankan kesinambungan penerimaan pajak sebagai penyangga APBN, sehingga ke depan penerimaan pajak dapat bertumbuh dari tahun ke tahun dengan kenaikan berkisar antara 20-25% (Bisnis Indonesia, 2006). Pada tahun 2005 Kantor Pelayanan Pajak DJP Wajib Pajak Besar berhasil meningkatkan penerimaan pajak hingga 40%. Oleh karena itu, Menteri Keuangan merencanakan untuk memperluas penerapan modernisasi administrasi perpajakan (modern tax administration) pada seluruh kantor pelayanan pajak di Indonesia (Bisnis Indonesia, 2006). Dalam perkembangannya, modernisasi administrasi perpajakan terus bergulir dengan mendirikan Kantor Pelayanan Pajak Madya (medium taxpayer office) pada setiap kantor wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (small taxpayer office).

Dalam rangka menjamin kesinambungan penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dan memberikan keadilan dalam berusaha (level of playingfields), Pemerintah perlu memperluas basis pajak dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar untuk memiliki NPWP dan sekaligus kepatuhannya. Menurut AIm, Bahl, Muray (1990), upaya tersebut akan menemui banyak kendala (obstacles) karena orang cenderung untuk menghindari pajak (tax avoidance) atau melakukan manipulasi pajak (tax evasion). Artikel ini bertujuan untuk membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan upaya yang seyogianya dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga kesinambungan penerimaan pajak dapat terjamin. Menurut Choiruman (2004), berhubung penerimaan pajak dibutuhkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan, Pemerintah akan terus berupaya menggali potensi pajak (tax coverage) seoptimal mungkin dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak (taxpayers' compliance). Namun upaya tersebut akan menghadapi berbagai kendala antara lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat (taxpayers' awareness) untuk membayar pajak, belum optimalnya pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan di bidang perpajakan, dan banyak potensi pajak yang belum tergali dan terealisasi secara optimal sehingga tax rationya rendah (Kurniawan, 2004). Penelitian terdahulu (previous research). Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya menyangkut kepatuhan wajib pajak disajikan di bawah ini:

AIm, Bahl, Murray (1990). AIm, Bahl, dan Murray (1990) meneliti kepatuhan para pembayar pajak di Jamaika. Penelitian dilakukan terhadap 1.345 perusahaan (dengan total karyawan berjumlah 69.724 orang) dengan objek penelitian berupa pemotongan Pajak Penghasilan oleh perusahaan untuk tahun 1984. Penelitian dilakukan secara acak (random) terhadap 10.000 wajib pajak orang pribadi (individual taxpayers). Pajak penghasilan di Jamaika memberi kontribusi penerimaan negara sebesar 28,9% dan 90% dari jumlah tersebut diperoleh melalui pemotongan (withholding) oleh pemberi kerja (employers). Tarif pajak di Jamaika berjenjang dan progresif, yaitu 30%, 40%, 45%, 50%, dan 57,5%. Pemerintah Jamaika memberlakukan aturan bahwa perusahaan yang tidak melaporkan dengan benar perhitungan dan pemotongan pajak atas penghasilan karyawannya, akan diperiksa oleh Dinas Pajak Jamaika (The Revenue Board of the Government of Jamaica). AIm, Bahl, dan Murray (1990) menemukan bahwa hanya 8% wajib pajak yang menghitung dan membayar pajak penghasilan dengan benar, dan 26% melakukan lebih bayar (tax refunds), sedang sisanya sebesar 66% kurang bayar (unpaid tax). AIm, Bahl, dan Murray (1990) menyimpulkan bahwa wajib pajak akan lebih patuh (lebih menentang) terhadap sistem pajak bila tarif pajaknya semakin rendah (tinggi). Namun untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, diperlukan perubahan komprehensif (comprehensive change) yang meliputi perubahan tarif pajak (tax rate), dasar pengenaan pajak (tax base), dan perbaikan administrasi perpajakan (tax administrative reform).

Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh banyak hal, tetapi yang paling utama adalah karena tidak adanya data tentang wajib pajak yang dapat digunakan untuk mengetahui kepatuhannya (AIm, Bahl, Murray. 1990). Kalaupun ada datanya, biasanya tersebar di berbagai tempat dengan struktur yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan di New Zealand, Pemerintah menerapkan aturan-aturan baru yang tujuannya mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak (voluntarily compliance). Contoh, semua pembayaran yang dilakukan kepada pemasok (suppliers), apabila dilakukan melalui transfer bank dapat digunakan sebagai pajak masukan (tax credit) , sedang bila dibayar dengan kas tidak bisa dianggap sebagai pajak masukan. Aturan tersebut diberlakukan agar semua transaksi perusahaan dapat dilacak (traceable). (Anonim, http://www.executive.govt.nz/96-99/ compliance/chapter7.htm).

Pemerintah New Zealand mendorong para wajib pajak melakukan transaksi melalui bank atau media elektronik bertujuan agar data wajib pajak dapat dipelajari dan diteliti oleh Pemerintah. Aparat pajak tidak lagi mempelajari dokumen-dokumen fisik tetapi sudah menganalisis data melalui basis data yang tersebar di berbagai lokasi. Analisis data digital tersebut memakan waktu lebih singkat dibanding dengananalisis data secara manual.
AIm, Jackson, McKee (1992). AIm, Jackson, dan McKee (1992) menindaklanjuti penelitian yang dilakukan oleh Yankelovich, Skelly, and White, Inc. (1984) yang menemukan bahwa 52% pembayar pajak (taxpayers)di Amerika Serikat merasa bahwa perlakuan IRS terhadap mereka tidak konsisten pada kondisi yang relatif sama. AIm, Jackson, dan McKee menggunakan penelitian laboratorium dengan sampel yang terdiri atas 25 percobaan yang masing-masing terdiri atas 15 orang mahasiswa yang mengambil mata kuliah Pengantar Ekonomi. Penelitian dilakukan dengan memberikan pendapatan kepada masing-masing sampel dan mereka diminta untuk melaporkan pendapatannya tersebut. Peneliti juga menggunakan tarif pajak, kemungkinan peserta untuk diperiksa (audit), dan bila ketahuan curang maka mereka akan didenda.

Hasil penelitian Alm, Jackson, dan McKee (1992) menunjukkan bahwa sanksi untuk diperiksa berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan seorang Wajib Pajak. Namun ada hal yang menarik dari hasil penelitian tersebut yaitu apabila wajib pajak menerima imbal balik dari Pemerintah berupa public goods, tingkat kepatuhan justru menurun (meskipun dalam jumlah yang kecil). Witte dan Woodbury (1985), dan Dubin dan Wilde (1988). Salah satu kesulitan yang mendasar dalam penetapan pajak yang terutang sesungguhnya adalah tidak adanya data dan informasi yang lengkap dan terpercaya mengenai wajib pajak. Sehingga timbul kecenderungan wajib pajak dengan sengaja menyembunyikan informasi tentang perilaku ketidakpatuhannya. Kondisi tersebut juga menyulitkan riset empiris yang bertujuan menguji kepatuhan wajib pajak (Komalasari dan Nashih, 2005). Informasi yang dilaporkan oleh para wajib pajak belum tentu menunjukkan informasi yang benar mengenai dirinya. Untuk meningkatkan kualitas informasi tersebut, perlu dicocokkan dengan informasi lain, misalnya data sensus, atau data lain yang dimiliki oleh pemerintah. (Witte dan Woodbury 1985).

Selanjutnya, Witte dan Woodbury (1985) dan Dubin dan Wilde (1988) dengan menggunakan data milik IRS dan menghubungkan data sensus menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan penyampaian SPT lebih tinggi: pada daerah yang lebih banyak penduduk kulit putihnya dan proporsi penduduk yang berumur lebih dari 65 tahun lebih besar; pada karyawan perusahaan manufaktur atau pabrik. Sebaliknya, pada daerah yang sebagian besar penduduknya berkulit putih, persentase kepatuhan perpajakan lebih tinggi bila dibanding dengan daerah-daerah lain. Hasil tersebut akan semakin signifikan bila proporsi penduduk senior (senior citizens) lebih besar.

Hasil yang agak unik adalah karyawan pabrik relatif lebih taat dalam melaporkan pajaknya dibanding karyawan jenis lainnya (termasuk para profesional seperti dokter, akuntan, pengacara, dan bankir). Tidak dapat diketahui mengapa para karyawan pabrik tersebut lebih patuh, apakah karena mereka memang berniat jujur dalam melaporkan pajak penghasilannya, atau karena mereka tidak pintar dalam memanipulasi pajak, seperti para pekerja kantor dan para profesional. Andreoni et al. 1998. Tinggi (rendah) tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diketahui dari besar (kecil) selisih antara pajak yang benar-benar diterima oleh negara dan pajak yang seharusnya diterima. Semakin besar (kecil) selisih tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi (rendah).

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah akan menimbulkan selisih antara jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayar semakin besar. Selisih tersebut merupakan kesempatan penerimaan pajak yang hilang (tax revenue forgone), karena jumlah tersebut seharusnya diterima oleh Pemerintah tetapi kenyataannya tidak. Untuk mengetahui besamya selisih tersebut memang tidak mudah. Untuk mengetahui selisih antara pajak yang dilaporkan/dibayar dan pajak yang seharusnya dibayar (terutama oleh wajib pajak orang pribadi), di Amerika Serikat diperkenalkan suatu program yang disebut Taxpayer Compliance Measurement Program (TeMP). Dengan program tersebut, Inland Revenue Service, Otoritas Pajak di Amerika Serikat, melakukan pemeriksaan secara acak (random audit) atas pelaporan SPT. Persentase wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan pada tahun 1965 mencapai 4,75% dan pada tahun 1990 cuma 0,8%. Pada tahun-tahun berikutnya meningkat, tetapi tidak lebih dari 1,75% (Alm, 1991). Meskipun tidak sepenuhnya dapat mengungkap Wajib Pajak potensial yang masih tersembunyi, namun program tersebut menghasilkan informasi terpercaya tentang tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Andreoni et al. 1998). Pada tahun 1988, misalnya, diketahui sebanyak 40% wajib pajak orang pribadi membayar pajaknya terlalu rendah, 53% membayar dengan benar, dan 7% lebih membayar pajak.

AIm, Bahl, Murray (1991), besamya tarif pajak dan penghasilan dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. AIm, Bahl, Murray (1990) melakukan penelitian atas data para wajib pajak di Jamaika, dan menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh 2 (dua) hal, yaitu tarif pajak dan penghasilan. Semakin rendah tarif pajak, semakin patuh wajib pajak, demikian pula semakin besar penghasilan seseorang, semakin patuh. Orang dengan penghasilan yang tinggi perlu dikenai tarif pajak yang lebih tinggi pula (Booker, 1945). Meskipun demikian, dapat terjadi para wajib pajak membagi penerimaannya agar tidak termasuk ke dalam persentase pengenaan pajak yang tinggi (Goolsbee, 2000), misalnya penghasilan tahun tersebut sebagian dilaporkan sebagai penghasilan tahun berikutnya.
Di Jepang, reformasi perpajakan dilakukan dengan menetapkan tarif tunggal pajak menjadi 20% pada tahun 1989 (Harta, 1992). Selain itu, tarif pajak penghasilan diturunkan dari tingkat tertinggi sebesar 88% menjadi 65%. Penerimaan pajak langsung tersebut secara total sedikit menurun, tetapi penerimaan pajak tidak langsung justru meningkat Akuntabilitas tajam. AIm (1991) juga menyimpulkan bahwa semakin tinggi tarif pajak, orang cenderung mengecilkan penghasilan yang dilaporkan kepada otoritas pajak. Berdasarkan data dan informasi mengenai kepatuhan wajib pajak dan hasil evaluasinya, diperoleh hasil-hasil sebagai berikut: wajib pajak yang memiliki penghasilan (income) yang semakin besar cenderung lebih patuh, penerapan tarif yang lebih rendah mendorong kepatuhan wajib pajak ketimbang penerapan tarif pajak yang tinggi, penerapan sanksi perpajakan mendorong kepatuhan wajib pajak, persepsi wajib pajak mengenai penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas oleh Pemerintah mendorong kepatuhan wajib pajak, perlakuan perpajakan yang adil (level of playing fields) mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, Data-base yang lengkap dan akurat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan penegakan hukum dan juga kepatuhan wajib pajak.Selanjutnya kepatuhan wajib pajak berpengaruh pada penerimaan pajak.

Wajib pajak yang memiliki penghasilan besar cenderung untuk lebih patuh ketimbang yang berpenghasilan rendah karena yang berpenghasilan besar cenderung untuk lebih konservatis dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Namun jika sistem administrasi otoritas perpajakan dari suatu negara lemah dalam artian tidak mampu mengawasi kepatuhan substansi pembayaran pajak dari wajib pajak, maka hal tersebut dapat mendorong wajib pajak tersebut tidak patuh. Penerapan tarif pajak yang rendah mendorong kepatuhan wajib pajak karena jumlah kewajiban pembayaran pajak tidak memberatkannya. Selain itu, wajib pajak beranggapan bahwa jumlah pajak yang dibayar sesuatu yang wajar karena Pemerintah telah menyediakan fasilitas umum yang dibutuhkan dalam menggerakkan perekonomian.

Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga dan kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Persepsi wajib pajak bahwa uang pajak digunakan oleh Pemerintah secara transparan dan akuntabilitas mendorong kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak memenuhi kewajiban pembayaran pajak bila uang pajak nantinya diperuntukkan untuk membiayai pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance) serta pembangunan. Penerapan perlakuan perpajakan yang adil terhadap wajib pajak mendorong kepatuhan wajib pajak karena hal tersebut menciptakan persaingan yang sehat dalam dunia usaha. Sebaliknya perlakukan perpajakan yang diskriminasi justru mengakibatkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak.

Database yang lengkap dan akurat mendorong kepatuhan wajib pajak karena database menyediakan data dan informasi mengenai seluk beluk usaha wajib pajak termasuk kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya secara akurat dan real-time. Sehingga hal tersebut mendorong kepatuhan sukarela karena wajib pajak tidak dapat menghindar dari kewajiban perpajakannya. Selain itu, database sangat membantu fiskus untuk dapat mengenali usaha dan perilaku wajib pajak (knowing your taxpayers); yang dilayani dan sekaligus mengawasi kepatuhannya. Pada akhirnya, kepatuhan wajib pajak berpengaruh pada penerimaan negara dari sektor pajak (tax revenue) karena bila kepatuhan wajib pajak meningkat dalam artian melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku maka tax coverage ratio akan meningkat dan juga realisasi penerimaan pajak.

SIMPULAN

Kesinambungan penerimaan negara dari sektor pajak diperlukan karena penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan APBN. Untuk menjamin hal tersebut, kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan Pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian terdapat variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu besarnya penghasilan, sanksi perpajakan, persepsi penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas, perlakuan perpajakan yang adil, penegakan hukum, dan database. Selanjutnya, kepatuhan wajib pajak berpengaruh atas penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Pemerintah seyogianya mempercepat proses terwujudnya pemerintahan yang good governance dan menjelaskan secara berkala kepada masyarakat (public) mengenai alokasi penggunaan uang pajak.

Diseminasi kebijakan dan perlakuan perpajakan secara berkesinambungan dilaksanakan dengan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat misalnya tokoh-tokoh masyarakat, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi pengusaha, pedagang maupun profesi. Penyempurnaan perangkat aturan yang tidak mendorong dunia usaha yang kondusif misalnya aturan yang menimbulkan diskriminasi usaha atau yang mendorong wajib pajak menjadi tidak patuh. Dalam rangka pengenalan kegiatan usaha wajib pajak (knowing your taxpayers) untuk tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Pemerintah seyogianya melaksanakan kegiatan pendukung (supporting activities) yaitu kemitraan dengan dunia usaha (industry partnership), aktivitas himbauan (leverage activity), dan kunjungan ke lokasi usaha wajib pajak (spot audit). Melaksanakan penegakkan hukum secara konsisten dan sesuai ketentuan yang berlaku. Mengembangkan sistem pengelolaan data yang lengkap, akurat, terintegrasi dan terjamin kerahasiannya (database management system) sehingga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pelayanan, pengawasan, intensifikasi penerimaan pajak maupun ekstensifikasi. Untuk penelitian selanjutnya (future research) disarankan melakukan dengan metode penelitian kuantitatif (quantitative research) agar lebih memberikan hasil yang lebih obyektif.

DAFTAR PUSTAKA

  1. Aim, J., B. R. Jackson dan M. McKee, 1992, Estimating the Determinants of Taxpayer Compliance with Experimental Data, National Tax Journal, 45 (March), 107-114
  2. Aim, James, Bahl, Roy; Murray, Matthew N., 1990, Tax Structure and Tax Compliance, The Review of Economics and Statistics, Vol. 72, NO.4. (Nov., 1990), pp.603-613
  3. Aim, James, 1991, A Perspective on the Experimental Analysis of Taxpayer Reporting, The Accounting Review, Vol. 66, NO.3. (July), pp. 577-593
  4. Andreoni, James; Erard, Brian; dan Feinstein, Jonathan, 1998, Tax Compliance, Journal of Economic Literature, Vol. 36, NO.2., pp. 818-860
  5. Aprianto, Anton, 2007, Aparat Pajak Dijatuhi Sanksi, Tempo Interaktif, 28 Februari
  6. Bailey, R. W., 1983, Human Error in Computer Systems, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall
  7. Ballou, Donald P., Harold L. Pazer, 1985, Modeling Data and Process Quality in Multi-Input, Multi-Output InformationSystems, Management Science, Vol. 31, No. 2. (Feb.), pp. 150-162
  8. Booker, H. S., 1945, Income Tax and Incentive to Effort, Economica, New Series, Vol. 12, No. 48. (Nov.), pp. 243-247
  9. Choiruman, Ahmad, 2004, Pemeriksaan Pajak Masa Depan, http://www.indodigest.com/indonesia-specialthoughts-106.html
  10. Departemen Keuangan, 2006, Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro RAPBN, www.depkeu.go.id
  11. Dubin, Jeffrey A., Wilde, Louis L., 1988, An Empirical Analysis of Federal Income Tax Auditing and Compliance, National Taxation Journal, vol. 41(I), pp.61-74
  12. Feinstein, Jonathan S., 1991, An Econometric Analysis of Income Tax Evasion and Its Detection, The RAND Journal of Economics, Vol. 22, NO.1. (Spring), pp. 14-35
  13. Giles, D., 1998, The Underground Economy: Minimizing the Size of Government' in Grubel H, ed, "How to Spend the Fiscal Dividend: The Optimal Size of Government, Fraser Institute, Vancouver (http://www.executive.govt.nz/96 - 99/compliance/chapter7.htm#figure2)
  14. Goolsbee, Austan, 2000, What Happens When You Tax the Rich? Evidencefrom Executive Compensation, The Journal of Political Economy, vol. 108, NO.2 (April), pp.352-378
  15. Hatta, Tatsuo, 1992, The Nakasone-Takeshita Tax Reform:A Critical Evaluation, The American Economic Review, Vol. 82, No.2, Papers and Proceedings of the Hundred and Fourth Annual Meeting of the American Economic Association (May), pp. 231-236
  16. Hutagaol, John, 2005, Self Assessment: Implementasi & Kendalanya, Jurnal Perpajakan Indonesia, v. 4, no. 4 (p.24-27)
  17. ___ ,2006, Implementasi Kebijakan Pemeriksaan Pajak dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan, Jurnal Akuntansi, v. X, 3, pp. 334-343
  18. ___ ' #1 (tanpa tahun), Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui penerapan strategi pelayanan dan penegakan hukum, bahan kuliah Seminar Doktoral Perpajakan, PIA FEUI Semester Genap TA2006/2007
  19. ____ , #2 (tanpa tahun), Menuju Administrasi Perpajakan yang Modem, bahan kuliah Seminar Doktoral Perpajakan, PIA FEUI Semester Genap TA 2006/2007
  20. Johnston, H. Russell; Michael R. Vitale, 1988, Creating Competitive Advantage with Interor-ganizational Information Systems, MIS Quarterly, Vol. 12, NO.2. (June), pp. 153-165
  21. Komalasari, Puput Tri dan Nashih, Moh., 2005, Degree of Tax Payer Compliance and Tax Tariff: The. Testing on the Impact of Income Types, makalah SNA 2005
  22. Kurniawan, Richard, 2004, Sadar Pajak, Kunci Pembangunan", Juara II pada Lomba Karya Tulis Perpajakan Nasional, Dirjen Pajak-Fisip UI
  23. Michael Brostek, 2007, Tax Compliance: Multiple Approaches Are Needed to Reduce the Tax Gap, GAO
  24. Mustafa, Zaenal, 2006, Modernisasi integritas pajak", Bisnis-Indonesia, 3 April, http;//www.fiskal.depkeu.go.id/bapekki/klip/detailklip.asp?klipID=N835819222
  25. Pikiran Rakyat, 2005, Modernisasi Pajak Belum Bergaung, 29 Agustus
  26. Poernomo, Hadi, 2004, Pemberantasan KKN Melalui Pajak, www.pajak.go.id
  27. Purnomo, Abdi, 2004, Ancaman Paksa Badan Naikkan Setoran Pajak, Tempo Interaktif, 23 Maret
  28. Reinganum, Jennifer F.; Wilde, Louis L., 1988,A Note on Enforcement Uncertainty and Taxpayer Compliance, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 103, NO.4. (Nov.), pp. 793-798
  29. Robin Burgess; Nicholas Stem, 1993, Taxation and Development, Journal of Economic Literature, Vol. 31, No. 2. (June), pp. 762-830
  30. Sekaran, Uma, Research Methods for Business: A Skill Building Approach, ed. 4, New York: John Wiley & Sons
  31. Silvia A. Madeo; Albert Schepanski; Wilfred C. Uecker, 1987, Modeling Judgments of Taxpayer Compliance, The Accounting Review, Vol. 62, NO.2. (Apr.), pp. 323-342
  32. Situmorang, Hotsaritua, 2006, Wajah Bam Direktorat Jenderal Pajak Melalui Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, www.pajak.go.id. 24 November
  33. Winarno, Wing Wahyu, 2006, Sistem Informasi Akuntansi, ed. 2, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
  34. Witte, Ann D. dan Woodbury, Diane F., 1985, The Effect of Tax Laws and Tax Administration on Tax Compliance: The Case of the u.s. Individual Income Tax, National Taxation Journal, vol. 38(1), pp. 1-13
  35. ___ , NIK, Kunci Akses Pe1ayanan Publik, Tempo Interaktif, 28 November 2006
  36. ___ , Perluasan Pajak Berbasis Kerja Ditunda, Tempo Interaktif, 15 Febmari 2007
  37. ___ , Aparat Pajak Dijatuhi Sanksi, Tempo Interaktif, 21 Maret 2007
  38. ___ , Netting New Taxpayers, The Jakarta Post, 8 March 2007
  39. ___ , Program Ekstensifikasi: Ditjen Pajak Jaring 400 Ribu NPWP Bam, Investor Daily, 31 Juli 2007