Soerya Respationo: Amankan Pajak, Attitude Petugas Modal Utama

Pengamanan pajak sudah semestinya memerlukan sinergi semua stakeholder, baik petugas pajak, pemerintah daerah, konsultan pajak, maupun masyarakat sebagai wajib pajak.

Wakil Gubernur (Wagub) Kepulauan Riau (Kepri), DR HM Soerya Respationo SH MH, menyatakan upaya pengamanan pajak sudah dilakukan semaksimal mungkin, seperti halnya dengan sosialisasi, imbauan-imbauan, maupun pencanangan secara simbolis guna menggugah kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Hanya saja diakui Soerya Respationo, Kepri memiliki karakterisitik khusus, yang harus disikapi lebih khusus pula oleh Direktorat Jenderal Pajak, termasuk dalam menjalin program bersama pemerintah daerah.

Kepri yang berdasarkan data BPS pada tahun 2012 memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 8,21 persen (naik dibandingkan tahun 2011 sebesar 6,66 persen) memiliki karakteristik dinamika bisnis cukup tinggi. Bahkan, di wilayah Batam yang menjadi pusat bisnis, tak jarang perusahaan- perusahaan baru bermunculan setiap waktu. Itulah sebabnya, untuk memaksimalkan pendapatan pajak juga harus dilakukan lebih intens.

"Di Batam job bisnis tumbuh berkembang. Bisa setiap bulan berdiri puluhan perusahaan baru, seperti halnya kemunculan para pengusaha muda. Hal itu tentu tidak sepenuhnya para pengusaha baru langsung memahami mengenai perpajakan," kata Soerya Respationo yang ditemui di kediamannya di Perumahan Duta Mas Batam Centre, Minggu (21/07/2013).

Baginya, adanya wajib pajak, terutama perusahaan, yang belum taat membayar pajak, bisa digeneralisasi sebagai perusahaan pengemplang pajak. Harus dibedakan antara yang sengaja ngemplang dengan mereka yang benar-benar tidak memahami masalah perpajakan.

Wagub pun mengaku selalu menekakan bahwa dalam sistem self assessment yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak, maka wajib pajak harus sejujur-jujurnya melaksanakan kewajibannya. Sebab dalam sistem perpajakan, semua telah ada aturannya.

Soerya menyatakan sosialisasi memang secara periodik tiap awal tahun telah dilakukan oleh Dirjen Pajak. Namun melihat kondisi yang ada, hal itu masih kurang. Ia berharap sosialisasi kepada perusahaan sebagai wajib pajak dilakukan lebih sering, dan terus menerus.

"Kita lakukan sosialisasi, dengan memasang spanduk imbauan-imbauan. Pemprov Kepri juga menyelenggarakan acara ‘Panutan Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2013’, di Aula Kantor Gubernur dengan mengundang Kakanwil Dirjen Pajak Riau dan Kepri, (saat itu Edi Slamet Rianto), para kepala SKPD Pemprov Kepri, para pengusaha dan tokoh masyarakat lainnya. Tapi itu tentu masih perlu dukungan yang lain," katanya.

Wagub Kepri menegaskan secara teoritis sangat setuju dengan dinaikkannya cost collection (biaya SDM dan operasional untuk menagih pajak) agar lebih efektif mengamankan penerimaan pajak. Soerya sependapat dengan istilah jer basuki mawa bea atau untuk meraih keberhasilan tidak lepas dari adanya biaya. Namun baginya, yang lebih fundamental adalah menyangkut mental attitude dari petugas pajak maupun stakeholders yang lain.

"Mungkin saja pengusaha siap membayar pajak, namun harus jujur yang tahu sepenuhnya tentang pajak adalah petugas pajak. Nah ketika masih ada petugas pajak atau konsultan pajak yang mencoba memberikan masukan yang tidak seharusnya, bisa saja akhirnya perusahaan itu tidak melakukan kewajiban sepenuhnya. Apalagi kasus-kasus pajak sudah menjadi berita sehari- hari selama ini," kata Soerya.

Perlukah untuk diterapkan pemberian efek jera? Soerya menyatakan, secara teoritis juga bisa saja dilakukan, tetapi sekali lagi pembenahan mental aparat harus seimbang dengan peningkatan kesadaran masyarakat selaku wajib pajak.

Kepri sendiri kini masih menjadi bagian dalam lingkup Direktorat Jenderal Pajak Riau-Kepri. Hal itu juga masih menyisakan kelemahan dalamrentang kendali secara birokrasi. Ia mengusulkan bahwa idealnya Kepri juga memiliki kantor Direktorat Jenderal Pajak tersendiri, meskipun diakuinya hal itu perlu persyaratan formal yang tidak sederhana. Misalnya saja ada tentang kelas kantor BI, juga jumlah kantor pajak pratama. Di Kepri kini baru ada lima kantor pajak pratama karena untuk wilayah Natuna dan Anambas masuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang.

"Dengan kantor yang lebih mandiri tentu akan lebih fokus dan mengurangi rentang kendali birokrasi dalam memaksimalkan penerimaan pajak," kata Seorya Respationo.

Diperoleh informasi untuk penerimaan negara, potensi di Kepri relatif besar, yaitu sekitar Rp7 triliun pada tahun ini. Jumlah itu memang masih lebih kecil dari penerimaan Riau sekitar Rp10 triliun, dimana Riau daratan memiliki wilayah yang lebih luas dan potensi alam yang berbeda dengan di Kepri.