Satgas Penanganan Faktur Efektif Dorong Pengemplang Pajak Bayar Pajak

Banyak modus pengemplangan pajak melalui penerbitan faktur fiktif. Misalnya ada perusahaan tidak pernah melapor ke Ditjen Pajak, sementara faktur pajak tetap mereka terbitkan padahal hanya perusahaan yang beromzet Rp 4,8 miliar yang berhak menerbitkan faktur pajak sendiri, sehingga masuk kategori Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Mayoritas pengguna faktur pajak fiktif terjadi di perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan. Hal itu karena pengemplang pajak tidak memerlukan aset yang lengkap dalam melaporkan usaha. Berbeda dari perusahaan manufaktur atau perkebunan yang bisa dilacak asetnya.

Untuk tangani hal itu, Ditjen Pajak telah membentuk Satgas Penanganan Faktur Pajak Yang tidak Berdasarkan Nilai Transaksi Yang Sebenarnya yang efektif dalam menindak para pengguna faktur pajak fiktif agar bayar pajak yang sebenarnya.

"Saya berusaha memperbandingkan kinerja Penangananan yang hanya oleh AR lewat himbauan dan Penangananan faktur oleh Satgas. Saya sampaikan bahwa tahun 2013 kami melakukan himbauan lewat AR terhadap 1.700-an wajib pajak dengan jumlah nilai faktur pajak sekitar Rp.450 miliar ternyata dari himbauan itu hanya diperoleh masukan sekitar Rp.90 miliar atau sekitar 20%," kata Direktur Intelijen dan Penyidikan (Inteldik) Ditjen Pajak Yuli Kristiyono di kantornya, Jakarta (17/7).

"Tapi," lanjut Yuli, "Setelah kita tangani dengan pendekatan satgas ini dimana AR memanggil wajib pajak, proses klarifikasi dan konsultasi didampingi dengan penyidik ternyata dari sekitar Rp. 170 miliar faktur yang diterbitkan dan digunakan telah diperoleh masukan atau komitmen untuk setor sekitar 38% hampir 40%."

"Saya melihat itu cukup efektif dengan pendekatan baru ini," simpul Yuli.

 

Artikel Terkait :