Sasmita: Pajak Masyarakat Penopang Negara

Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses pengumpulan pajak. Alasannya sederhana, berjalannya suatu negara membutuhkan biaya yang tak sedikit dan salah satu pendapatan negara yang diharapkan adalah melalui pajak. Jika masyarakat dan badan usaha tak membayar pajak, negara tak akan bisa berjalan. Begitu kira-kira pendapat Direktur Eksekutif Ikatan Bankir Indonesia Sasmita ketika ditanya perihal perpajakan.

Sayangnya, jika dilihat berdasarkan fakta terlihat masyakat belum sepenuhnya berperan aktif. Misalnya saja, terdapat 4,5 juta badan usaha dan 40 juta pekerja yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), tapi tidak membayar pajak. Padahal total badan usaha yang terkena pajak sebesar 5 juta dan total pekerja terkena pajak sebanyak 60 juta.

“Sebagian pihak-pihak tersebut ada yang merasa tidak diperlakukan tidak adil. Misalnya, seorang Wajib Pajak seharus membayar seratus, tapi dikenakakan lebih dari itu sehingga harus ada tawar-menawar dengan petugas. Akibatnya Wajib Pajak tersebut menjadi tak nyaman,” jelas Sasmita.

Namun dia tak menampik kalau memang peningkatan hukum agar ada efek jera bagi yang tidak mau membayar atau membayar kurang dari yang seharusnya dibayarkan harus dilakukan. Menurutnya, melihat dari keadaan saat ini, penegakan hukum tak bisa dengan cara yang biasa, harus luar biasa agar efek jeranya semakin terasa.

“Tapi harus disadari dalam suatu proses perbaikan tidak serta-merta langsung berhasil, harus dilakukan secara konsisten. Apa yang dilakukan Ditjen Pajak saat ini sudah benar, hanya perlu ditingkatkan lagi,” tutur Sasmita.

Rencana peningkatan efek jera dengan melakukan kegiatan penegakan hukum bersama aparat penegak hukum telah masuk dalam strategi pengamanan penerimaan pajak tahun 2013 bidang Kepatuhan yang telah ditetapkan oleh Ditjen Pajak. Selain itu, terdapat empat strategi lainnya di bidang kepatuhan. Misalnya melakukan pemeriksaan kepada perusahaan yang terindikasi membayar pajak kurang dari seharusnya dan memanfaatkan data hasil olahan teknologi informasi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Beberapa waktu sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan strategi ini diperlukan karena target Ditjen Pajak yang ditetapkan sebesar Rp 1,04 triliun atau meningkat 24,79% dari realisasi setoran pajak pada tahun 2012.

Lengkapnya, strategi pengamanan penerimaan pajak dibagi dalam tiga bidang, yaitu bidang Kebijakan, Kepatuhan, dan Kegiatan Pendukung. Dalam bidang Kebijakan Ditjen Pajak menetapkan tujuh langkah strategis, seperti menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Harga Batubara Acuan PPh Final Saham Sendiri, dan Transfer Pricing. Tak hanya itu, Ditjen Pajak pun akan melakukan penomoran faktur pajak untuk menekan faktur fiktif.

Terakhir, dalam bidang Kegiatan Pendukung ditetapkan empat strategi, yaitu pengembangan kapasitas SDM terutama untuk pada account representative dan pemeriksa pajak, penambahan sumber daya manusia (SDM) secara bertahap, pengalokasian SDM yang lebih tepat sesuai dengan potensi dan kompetensi, menyiapkan kelengkapan operasional dan logistik untuk mendukung kebijakan di bidang perpajakan, serta pengembangan kapasitas SDM terutama untuk pada account representative dan pemeriksa pajak