Sandiaga Uno: Tingkatkan Pelayanan, Transparansi, dan Akuntabilitas

Pelayanan merupakan satu komponen yang dianggap sangat penting oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan oleh karenanya selalu diusahakan pembenahan secara menyeluruh. Usaha tersebut pun dirasakan pengusaha muda Sandiaga Uno. "Saya rasa ada peningkatan pelayanan dalam beberapa tahun terakhir, baik dari pelayanan perorangan maupun badan usaha," ujarnya.

Sandiaga menilai, pelayanan yang diberikan DJP kepada Wajib Pajak perorangan secara umum lebih baik. Salah satu yang dirasakan adalah komunikasi yang lebih baik. Sedangkan untuk Wajib Pajak badan usaha, terasa perbaikannya ketika mengurus pelaporan pajak menjadi lebih mudah dan sederhana.

Salah satu perhatian DJP terhadap perbaikan pelayanan adalah sarana dan prasarana yang diberikan, baik itu perbaikan fisik bangunan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), keramahan petugas TPT dan karyawan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Tak hanya itu, sejak tahun lalu DJP juga menyediakan kemudahan melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui fasilitas elektronik, yaitu eSPT dan e-Filing. Tahun ini pun DJP berjanji akan memperbaharui dan memperbaiki sistem eFiling agar berjalan semakin baik lagi.

Tak hanya kemudahan pelaporan SPT, situs pajak yang beralamat di www.pajak.go.id juga terus menerus diperbaiki. Situs yang ditujukan sebagai layanan informasi ini memiliki berbagai kegunaan. Misalnya saja tentu mengunduh laporan SPT, kemudian daftar konsultan pajak yang resmi sehingga bisa terhindar dari pemain nakal, katalog pelayanan, dan peraturan-peraturan pajak yang menjadi dasar dari apa yang dilakukan oleh DJP.

Pegawai pajak pun diharapkan akan terus bertambah. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kismantoro Petrus mengatakan, tahun ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui penambahan 5.400 pegawai baru untuk DJP. Menurut Kismantoro, DJP memang kekurangan pegawai untuk melayani 200 juta lebih masyarakat Indonesia. Dia mencontohkan, Jerman yang memiliki 90 juta warga memiliki 110 ribu pegawai, sedangkan di Indonesia hanya dilayani sekitar 32 ribu pegawai.

Kekurangan ini bisa terlihat dari jumlah Account Representative (AR) yang melayani Wajib Pajak (WP), baik perseorangan maupun badan usaha. Idealnya, saru AR melayani maksimal 500 WP tapi kenyataannya jauh di atas angka tersebut. Padahal 35% atau sekitar 11 ribu pegawai pajak dialokasikan sebagai AR. Ke depannya, DJP berencana untuk terus menambah jumlah AR agar pelayanan yang diberikan bisa maksimal karena AR berfunfsi sebagai konsultan pajak bagi WP yang membutuhkan.

Namun, menurut Sandiaga Uno yang merupakan Presiden Direktur Saratoga Investama Sedaya, yang terpenting untuk dilakukan DJP adalah memperbaiki prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak secara berkelanjutan. Alasannya sederhana, dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, WP dapat melihat dengan jelas sehingga integritas DJP dan aparatnya tak lagi dipertanyakan. “Integritas aparat Pajak menjadi elemen terpenting suksesnya transformasi di DJP,” ujar Sandiaga.