Proses persuasif tagih piutang pajak orang asing

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Badan dan Orang Asing (Badora) tidak bekerja sendiri dalam melakukan tindakan penagihan aktif seperti pencegahan terhadap wajib pajak orang asing.

KPP Badora menggandeng instansi terkait seperti imigrasi dan kantor tempat orang asing tersebut bekerja.

"Biasa kami melakukan koordinasi dengan pemberi kerjanya untuk mendapatkan informasi kapan dia (wajib pajak orang asing) selesai (kerja)," kata Kepala Seksi Penagihan KPP Badora, Agus Hernawanto Purnomo.

Hal tersebut dilakukan agar pada waktu sebelum wajib pajak orang asing itu meninggalkan Indonesia, orang tersebut sudah menyelesaikan kewajiban pajaknya.

"Jangan sampai pada waktu dia meninggalkan Indonesia masih ada tagihan pajak," ujarnya.

KPP Badora juga menggandeng Imigrasi dan Dinas Tenaga Kerja. Tujuannya hampir sama dengan kantor tempat orang asing tersebut kerja yakni untuk mengetahui kapan warga negara asing tersebut meninggalkan Indonesia.

"Sehingga kami sudah siap-siap untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya. Dan untuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) kami pun berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan instansi lain untuk mencari tahu perusahaan itu masih eksis atau tidak," jelasnya.

Penagihan persuasif seperti ini juga termasuk memberikan imbauan kepada wajib pajak. Selain itu juga memanggil wajib pajak untuk dilakukan penjelasan secara konseling bahwa mereka mempunyai kewajiban pajak yang harus diselesaikan.

"Apabila penagihan persuaif itu tidak optimal dan maksimal, kami melakukan tindakan penagihan aktif sebagaimana diatur dengan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa," jelasnya.