A. Prasetyantoko: Maksimalkan Terus Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi telah dicanangkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) satu dasawarsa yang lalu. Banyak keberhasilan yang telah dicapai selama itu. Hasil yang paling nyata adalah ditangkapnya beberapa oknum pajak sebagai tanda berhasilnya sistem whistleblowing yang diterapkan dan seriusnya pembersihan di lingkungan DJP dari para pemain dan koruptor.

 

Integritas DJP sebagai badan yang bersih pun semakin terbentuk karena bukti yang telah diperlihatkan. Semakin lama, citra DJP yang negatif mulai luntur dan publik mulai percaya keseriusan DJP dalam membersihkan rumahnya. Peningkatan citra tersebut juga didorong karena perbaikan pelayanan kepada Wajib Pajak secara terus-menerus dan hal ini dirasakan sepenuhnya oleh Wajib Pajak.

 

Namun, Kepala Ekonom PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk A. Prasetyantoko menilai reformasi birokrasi yang dilakukan DJP masih bisa terus ditingkatkan karena belum maksimal hasilnya. Tapi dia tidak bisa ditampik, alasannya memang karena masalah yang dihadapi cukup besar dan masif sehingga butuh waktu untuk penanganan menyeluruh.

 

“Reformasi birokrasi telah berjalan di beberapa kementerian, tetapi secara umum masih belum maksimal. Termasuk reformasi birokrasi yang dilakukan di tubuh DJP juga belum maksimal,” ujarnya dengan tegas. Walaupun demikian, dia tak bisa menampik hal ini disebabkan masalahnya yang memang berskala masif sehingga banyak yang harus dibenahi.

 

Dia mencontohkan, kebocoran dan manipulasi yang masih terjadi dimana-mana. Misalnya, kalau pajak dari segi pertambangan dibenahi dengan baik pasti akan berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan karena nilainya yang besar. Oleh karena itu, menurutnya reformasi birokrasi masih harus diakselerasi secara lebih sistematis.

 

Sistem whistleblowing yang diterapkan juga dinilai belum maksimal karena banyak informasi dari whistleblower yang belum ditindaklanjuti. Padahal, jika ditangani secara serius, sistem whistleblowing akan sangat berguna.

 

“Dan juga perlu mendorong pegawai-pegawai pajak lainnya untuk menjadi whistleblower juga supaya mau memberikan informasi,” ujarnya. Dia juga melihat Sistem ini sendiri mulai diterapkan dan dipromosikan di beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), walaupun untuk penerapannya harus terus diusahakan secara maksimal.  

 

Dorongan untuk memberikan informasi atau melaporkan jika mengetahui adanya permainan dan penyelewengan yang dilakukan orang dalam selalu diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany. Menurutnya, hal ini harus dilakukan untuk memastikan reformasi birokrasi yang dilakukan DJP berlangsung dengan maksimal dan sukses.