Poempida Hidayatulloh: Pajak untuk Keadilan Sosial

Bagaimana agar masyarakat peduli dengan pajak?  Salah satunya adalah dengan memberikan stimulus bagi para pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Banyak hal yang bisa ditawarkan untuk hal ini. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menawarkan aturan bebas fiskal untuk masyarakat yang memiliki NPWP.

Bagaimana halnya dengan keistimewaan untuk mendapatkan layanan kesehatan? Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Poempida Hidayatulloh punya jawaban. “Sebagai ide, ini bisa saja. Tapi tak ada mekanisme yang bisa menaungi konsep ini,” katanya.

Fokus saya dalam pelayanan kesehatan sampai akhir Desember 2013, polanya tetap seperti sekarang, tapi setelah 1 Januari, ceritanya soal BPJS. Kalau sekarang, metode sistem rujukan dan lain-lain.

Walaupun masyarakat punya NPWP dan privilege tertentu, tak ada mekanisme yang bisa menaungi itu. “Yang membuat pelayanan kesehatan itu penanggung jawabnya adalah Kementerian Kesehatan,” kata anggota Komisi IX ini.

Dalam hal layanan kesehatan, pemerintah pusat diwakili Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan daerah, baik dinas, gubernur, atau bupati. Selama ini, menurutnya, potensi kekuatan pelayanan kesehatan kita secara kompetensi maupun fasilitas belum tertata dan terdata dengan baik. “Jadi kalau yang punya NPWP diutamakan, kalau sistemnya tak ada, akhirnya dirujuk juga. Percuma kan,” katanya.

Sama halnya dengan Kartu Jakarta Sehat (KJS), yang memungkinkan masyarakat berobat secara gratis. Nyatanya, masyarakat yang ingin berobat harus dirujuk ke sana-kemari. Sudah jelas tak perlu privilege, gratis, tapi dirujuk terus kemana-mana. “NPWP sebenarnya sama. Misalnya bayar pajak dengan benar, kalau dia sakit dan kita tak punya sistem kesehatan yang mumpuni, dia akan dirujuk. Ini yang jadi masalah,” ujarnya.

Atau, katakanlah pemerintah bersama Direktorat Jenderal Pajak  menerapkan konsep tadi, memberikan privilege pada orang yang punya NPWP dan membayar pajak. “Boleh-boleh saja konsep itu. Gagasannya menarik, tapi nanti dengan adanya program ini, dalam UU BJPS dan JSN tak menyinggung urusan pajak,” ujarnya.

Menurut Poempida, sistem kesehatan yang kita anut selama ini lebih cenderung ke arah gotong royong. “Jadi yang bekerja, dia membayar iuran, baik oleh kantor tempat bekerja atau membayar sendiri. Sementara yang miskin, dibayarkan iurannya oleh pemerintah,” katanya.

Karena itulah, ia tak memungkiri pentingnya peran pajak terhadap layanan kesehatan, pemerataan pembangunan, maupun terbentuknya keadilan sosial. ”Kalau menurut saya, pajak itu memang kewajiban. Jadi jangan masyarakat kemudian meminta balik dalam hal yang lain,” ujarnya.

Sebaiknya, masyarakat menuntut keterbukaan informasi mengenai uangnya dibelanjakan untuk apa. “Tapi kalau seolah-olah uang pajak itu harus kembali ke dia, itu salah,” ujar Poempida. DPR dan pemerintah memang memiliki kewenangan untuk mengalokasikan dana pajak untuk kepentingan masyarakat.

Di luar negeri, ia mencontohkan, tak ada istilah uang negara, yang ada uang pembayar pajak. Konsepnya tidak seperti gotong royong, tapi lebih ke pungutan. “Dengan ada kekuasaan, orang harus bayar pajak untuk  mengatur pertahanan dan kemananan, kesehatan, dan sebagainya,” ujarnya.