Rabu, 24 April 2013 - 13:14

Merupakan penyelesaian permohonan Perubahan Metode Pembukuan yang diajukan Wajib Pajak.

Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak (Pasal 28 ayat (6) UU KUP)

  1. Untuk permohonan persetujuan perubahan pertama, wewenang pernerbitan keputusan persetujuan di Kepala KPP. (Lampiran I Nomor 45 dan 55, Lampiran II Nomor 36 & 44 KEP-297/PJ/2002) 
  2. Sedangkan yang kedua dan seterusnya, wewenang penerbitan dilakukan oleh Kanwil DJP. (Lampiran VI Nomor 20 KEP-297/PJ/2002)
Penyedia Layanan: 
Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Wilayah