Perlunya kerjasama Ditjen Pajak dengan lembaga lain

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menggandeng sejumlah instansi atau lembaga lain. Kerjasama dengan lembaga lain sebagai pihak ketiga ini diperlukan dalam rangka konsekuensi logis dari sistem self assesment dalam sistem perpajakan di Indonesia.

"Subdirektorat Kerjasama dan Kemitraan ini merupakan bagian daripada unsur pimpinan Ditjen Pajak, khususnya di Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas). Salah satu tugas fungsi pokok kami adalah membuat atau menjalin kerjasama dengan pihak ketiga," kata Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Kemitraan, Direktorat P2Humas, Agung Budi Wijaya.

Kerjasama ini menjadi suatu hal yang penting dan sangat diperlukan, karena hal itu berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP). Menurut pasal 35A dalam undang-undang tersebut, Ditjen Pajak sangat memerlukan data-data yang terkait dengan pihak ketiga sehingga Ditjen Pajak bisa memandang wajib pajak itu secara utuh keseluruhan.

"Kenapa ini kita harapkan dari pihak ketiga lainnya, dalam hal pertama mereka juga bisa merasa memiliki tanggungjawab penerimaan, artinya pencapaian penerimaan Ditjen Pajak yang sudah mencapai Rp 1.000 triliun juga merupakan tanggungjawab atau kewajiban dari pihak-pihak lain di luar Ditjen Pajak," jelasnya.

Beberapa instansi kelembagaan dan instansi pemerintah yang sudah bekerjasama adalah pihak kepolisian, pihak kejaksaan, OJK, BI, BKPM, LAPAN, dan lembaga lainnya.

Dari sini juga bisa melihat betapa antusiasnya para pegawai di luar instansi Ditjen Pajak yang bekerja di lapangan. Para pegawai itu juga bisa merasakan bagaimana memiliki, punya tanggungjawab atas pencapaian rencana penerimaan di Ditjen Pajak tersebut.

"Jadi misalpun penerimaan ini bisa tercapai, bukan semata-mata kerja keras daripada teman-teman Ditjen Pajak tapi kita mengharapkan ini merupakan tanggungjawab dan kerja keras bersama dari pihak-pihak lain yang telah membantu kami khususnya dalam pemberian data," ungkapnya.

Pada prinsipnya, memang semua lembaga, instansi pemerintah setelah dihubungkan, diajak kerjasama, dan dilibatkan, agar mereka bisa merasakan rasa memiliki, merasa tanggung jawab untuk pencapaian penerimaan. Dan mereka pun rata-rata menyambut baik apa yang diharapkan Ditjen Pajak.

"Karena dahulu mungkin suatu hal yang aneh, seorang polisi atau jaksa bicara, ayo penerimaan pajak ini merupakan tanggung jawab kami, tanggung jawab kita semua. Sekarang di lapangan kita temukan bahwa polisi merasa tanggung jawab penerimaan pajak, harus dipikul mereka juga bukan hanya diberikan kepada teman-teman di Ditjen Pajak atau Kementerian Keuangan saja," imbuhnya.