Peredaran Faktur Pajak Bodong Banyak Di Wilayah Jakarta

Sejak 1 Juni 2013, seluruh wajib pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak (PKP) diwajibkan menggunakan E-Nofa (Elektronik pe-Nomoran faktur pajak) guna mencegah pengemplangan pajak dengan modus penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan nilai transaksi yang sebenarnya, namun pengemplangan pajak lewat penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan nilai transaksi yang sebenarnya masih terus saja terjadi.

Menyikapi kondisi tersebut, Diten Pajak telah membentuk Satgas Penanganan Faktur Pajak Yang tidak Berdasarkan Nilai Transaksi Yang Sebenarnya. Menurut Direktur Intelijen dan Penyidikan (Inteldik) Ditjen Pajak Yuli Kristiyono, pengemplangan pajak lewat penerbitan faktur pajak banyak terjadi di Jakarta.

"Dari kasus-kasus yang ditangani sepertinya peredaran faktur pajak ini agak fokus di daerah Jakarta. Sehingga untuk tahap awal satgas ini wilayahnya hanya Jakarta terkait dengan KPP-KPP (Kantor Pelayanan Pajak, red) Pratama," ujar Yuli di Jakarta (17/7).

Tidak tertutup kemungkinan bahwa ke depan Satgas juga akan menyidik pengguna faktur pajak bermasalah di wilayah administrasi KPP Madya. "Untuk KPP Madya mungkin setelah ada evaluasi pelaksanaan satgas. Kami memilih KPP Pratama dimana mereka banyak bermain biasanya. Kalau teman-teman di Madya dan LTO, saya yakin mereka sudah bagus sistem sehingga jaranglah ditembus dengan peredaran faktur pajak ini," kata Yuli.

Dalam mengungkap dan menindak para penerbit, pengedar dan pengguna faktur pajak bermasalah, satgas pakai dua sumber data. Sumber data yang pertama berasal dari monitoring Kantor Wilayah (Kanwil) dan Direktorat Inteldik.

"Ada dua sumber data. Yang pertama dari Penangananan dari Kanwil (Kantor Wilayah) maupun Inteldik dan support data dari masing-masing KPP. Jadi ada dua sumber," ujar Yuli.

 

Artikel Terkait :