Penyerahan Jasa Kena Pajak e-Commerce Di Daerah Pabean Kena PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dibatasi dimana jasa dimanfaatkan tapi dimana jasa diserahkan. Artinya jika sebuah jasa diserahkan di Indonesia namun dimanfaatkan di luar negeri maka atas jasa tersebut tetap dikenakan PPN atas penyerahan jasa kena pajak. Meski Hal itu dipertegas lagi dengan dalam PP 1 tahun 2012. "Jadi walau penerima jasanya di luar daerah pabean sepanjang itu jasanya adalah jasa kena pajak yang diserahkan dalam daerah pabean akan terutang PPN," kata Kepala Seksi Peraturan PPN Jasa, Direktorat Peraturan Perpajakan I, Ditjen Pajak, Calvin Octo Pangaribuan saat menjawab pertanyaan peserta seminar Seminar Perpajakan "Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bagi Pelaku e-Commerce Di Indonesia" yang diadakan oleh Direkorat Jenderal (Ditjen) Pajak di Jakarta, 27 Agustus 2014.

Rencananya ke depan di Undang-Undang (UU) baru PPN akan diatur lebih spesifik terkait ekspor JKP tapi itu hanya dibatasi untuk tiga jasa saja. "Di UU PPN Baru juga akan diatur ekspor JKP tapi itu dibatasi hanya untuk tiga jasa saja dan masing-masing itu ada kriterianya yaitu ada jasa maklon, jasa perbaikan dan perawatan barang bergerak yang dimanfaatkan di daerah Pabean, dan jasa konstruksi atas barang tidak bergerak yang berada di luar daerah pabean. Jadi limited sekali, atas ekspor jasa kena pajak tersebut," ujar Calvin.

Tidak seperti Barang Kena Pajak yang ada restitusi PPN jika Barang Kena Pajak tersebut dibeli oleh turis asing dan dimanfaatkan oleh turis asing itu di luar negeri, dalam jasa kena pajak yang diserahkan di daerah pabean Indonesia dan dimanfaatkan di luar negeri dikenai PPN dan tidak ada restitusi PPN. Hal tersebut karena identifikasi pemanfaatan Barang Kena Pajak lebih mudah daripada pemanfaatan Jasa Kena Pajak.

"Kalau bicara barang (kena pajak) mungkin gampang, seperti sekarang khan ada restitusi PPN atas Pembelian Barang Kena Pajak oleh turis asing, kita gampang identifikasikannya bahwa barang tersebut dibeli di toko tertentu, faktur pajaknya ada, dan pembelinya memegang passport asing di sini juga baru beberapa lama dan akan kembali ke luar negeri maka ini ok akan dikonsumsikan di luar negeri. Maka PPN akan kita kembalikan tapi kalau jasa khan susah untuk kita identifikasi oleh karena itu dalam UU PPN diatur dimana jasa tersebut diserahkan tidak melihat siapa yang memanfaatkan," jelas Calvin.

Calvin juga mengingatkan para pelaku e-Commerce agar prinsip Pajak Masukan-Pajak Keluaran harus dilakukan agar beban pajak dari rantai sebelumnya tidak menjadi harga pokok di retailer yang akan memberatkan konsumen akhir. "Tapi itu menjadi pajak yang sudah dibayar dan bisa dikreditkan. Jadi kalau rantai PPN itu dari produksi di misalnya ambil margin 20, dari distribusi penjual ambil margin 30 itulah yang dijual ke konsumen akhir, maka seharusnya yang masuk ke negara adalah 50. Harga barang adalah 50 itulah yang masuk ke Negara, ya itulah yang sesuai dibayar oleh tiap-tiap rantai harusnya sama dan tidak ada yang menumpuk menjadi harga pokok," terang Calvin.

Calvin menjelaskan kalau seperti kasus google yang berada di luar negeri, dimana perusahaan memanfaatkan jasa kena pajak google itu di dalam negeri maka perusahaan membayar PPN impor tapi boleh dikreditkan. "Kita secara self assessment membayar PPN impor (atas pemanfaatan jasa kena pajak google di dalam negeri) tapi itu boleh kita kreditkan," tandas Calvin.

 

Artikel Terkait :

  1.  Tidak Ada Pajak Baru di Bidang e-Commerce
  2.  Masih Sedikit Pelaku e-Commerce Yang Memiliki NPWP
  3.  e-Commerce Indonesia Terus Berkembang Pesat
  4.  e-Commerce di Indonesia Sudah Diatur Dalam UU Perdagangan
  5.  e-Commerce Tentukan Masa Depan Perdagangan Indonesia
  6.  Ditjen Pajak Tegaskan Kembali Aturan Pajak e-Commerce
  7.  Tidak Ada Dobbel Taxation Di Bidang e-Commerce
  8.  Tidak Semua Pembayaran e-Commerce ke Luar Negeri Kena PPh Pasal 26