Pengumuman Peserta Lulus Penerimaan Pegawai DJP melalui Pemindahan PNS Antar Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016

Peserta Lulus Penerimaan Pegawai DJP melalui Pemindahan PNS Antar Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 

PENGUMUMAN PESERTA LULUS PENERIMAAN PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP)
MELALUI PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) ANTAR INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2016

 

  1. daftar nama peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada Lampiran I pengumuman terlampir untuk peserta dari lingkungan Kementerian Keuangan dan Lampiran II pengumuman terlampir untuk peserta dari luar lingkungan Kementerian Keuangan;
  2. peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan untuk melakukan pemberkasan dan pembekalan sebagaimana dimaksud dalam pengumuman terlampir;
  3. peserta yang tidak hadir untuk melakukan pemberkasan dan pembekalan dianggap mengundurkan diri;
  4. segala biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing peserta selama melaksanakan proses seleksi ditanggung oleh peserta;
  5. keputusan panitia terkait kelulusan pendaftar/bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pengumuman ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
  6. kelulusan peserta pada setiap tahapan tes ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi peserta. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan melalui website www.wise.kemenkeu.go.id. Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut;
  7. apabila peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan tes maupun setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak berhak menggugurkan keikutsertaan/kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.

 

File Terkait: